TIMELINE RKP & RENJA K/L 2019 NASIONAL Trilateral Meeting 1 (TM -1) Rangkaian Rakorbang pus da n Pemutakhir an Rancangan Renja Renja K/L SB Pagu (TM -

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

RENCANA KERJA PEMERINTAH
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL SUMATERA I
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
PAPARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Diseminasi Hasil Listing SENSUS EKONOMI 2016
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2017
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RANCANGAN AWAL RKP 2016 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
HAL-HAL YANG HARUS DIALOKASIKAN
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
Pengelolaan Keuangan Negara
KAWASAN BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2017
Proses Penyusunan Anggaran BSN Tahun N Jan tahun N-1 Unit kerja mengusulkan RKA kepada ess 1 untuk penetapan prioritas Unit Kerja Ess 1. RKA hasil reviu.
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
Arah Kebijakan Persusuan
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
Forum SKPD Sekretariat Parampara Praja
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Arah Kebijakan Persusuan
KAWASAN INDUSTRI DAN PERTANIAN
Strategi Pembangunan Nasional untuk Menjadi Negara Maju
Kebijakan dan Pendekatan Proritas Nasional RKP 2019
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM
PENYELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH PADA ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 IKHA PURNAMASARI, ST Direktorat Perencanaan Evaluasi.
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
PRIORITAS NASIONAL 2018 DAN RKP 2019
MEMPERKUAT DAYA SAING INVESTASI UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI INDUSTRI
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DIFABEL
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Tema Pembangunan Kota Baubau Tahun 2019
KEMENTERIAN PERTANIAN
RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS HORTIKULTURA 2020
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Transcript presentasi:

TIMELINE RKP & RENJA K/L 2019 NASIONAL Trilateral Meeting 1 (TM -1) Rangkaian Rakorbang pus da n Pemutakhir an Rancangan Renja Renja K/L SB Pagu (TM - 2) Rancan gan Awal Renja RKA- K/L Jan - Feb Mar - Jun MeiJuni Rancangan RKP Perpres RKP Rancangan Awal RKP SB Pagu Indika tif Rancan gan Renja Mar et T – 1 T Penyamp aian Rancanga n Renja Apr il Pembicar aan Pendahul uan Musrenbangnas dengan DPR DIPA Deng an DP R Aloka si Anggaran Pembahasan Anggaran dan APB N Oleh DPR DIP A Jul - Des Pemutakh iran RKP APBN -P Closi ng 31 Des Desem ber Draft Rancang an Awal RKP Bilateral Meeting (BM) Worksh op Intern al Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangun an Nasional Sida ng Kabin et Janu ari T – 2 Nov Ju li Fase Perubahan Renja K/L di Tahun Perencanaan Fase Perubahan Renja K/L di Tahun Pelaksanaan TIME FRA ME RK P MIL E STO NE & PROS ES RENJ A K/L 1 RKP & RENJA BP BATAM TA. 2019

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS BIDANG EKONOMI DALAM RPJMN ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH 1.Percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. 2.Pengembangan potensi dan keunggulan wilayah, melalui pengembangan industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata. STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS: Percepatan pembangunan kawasan strategis dilakukan melalui strategi sebagai berikut : 1.Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah; Hilirisasi produk untuk potensi unggulan wilayah di sektor perkebunan, pertanian pangan, kemaritiman dan perikanan, pariwisata, serta tambang. 2.Percepatan Penguatan Konektivitas, Pembangunan konektivitas/infrastruktur di wilayah pertumbuhan, antarwilayah pertumbuhan, atau antarpulau melalui percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, kereta api, bandara, jalan, informasi dan telekomunikasi, serta pasokan energi. 3.Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK; Penyediaan SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri di masing-masing pusat-pusat pertumbuhan. Untuk jangka pendek melalui pengembangan keterampilan di SMK, BLK, dan Technopark. Dalam jangka panjang melalui pengembangan teknologi terapan di Politeknik dan Sciencepark. 4.Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha. Perbaikan regulasi yang menghambat pengembangan investasi dan usaha, serta memberikan insentif fiskal dan non fiskal dalam rangka mendukung percepatan pengembangan investasi dan usaha di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

PENGUATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TEMA RKP 2019 PEMERINTAH Optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya Fokus pada program-program prioritas RKP 2019 SEBAGAI PENUTUP KABINET KERJA Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas

Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu Fokus Tema RKP 2019 Prioritas Nasional RKP BP Batam TA.2019, berada pada Prioritas Nasional 3

Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Pertanian Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas 1)Percepatan pengembangan 7 Kawasan Pariwisata dan 2 KEK Pariwisata 2)Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif 3)Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB) 4)Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri 5)Perluasan Akses Keuangan/ Pembiayaan Rancangan Program Prioritas & Kegiatan Prioritas Nasional BP BATAM

Usulan Kegiatan Prioritas PENINGKATAN NILAI TAMBAH/ EFISIENSI JASA PRODUKTIF Kegiatan Prioritas Peningkatan Ekspor Produk Indonesia Peningkatan Fasilitasi Produk dan Pelaku Usaha Perdagangan Luar Negeri Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Perdagangan Peningkatan Aktivitas Perdagangan Dalam Negeri, Usaha Perdagangan dan Tertib Niaga Pengelolaan Stok dan Harga Pengembangan E-commerce Penguatan 4 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB): Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

RINCIAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS BP BATAM BERDASARKAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam AlokasiI Rp ,9 (juta rupiah) (RPJM – BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam 8.189,5 PENYEDIAAN LAHAN 8.189,5 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut : ,9 FASILITAS BONGKAR MUAT CARGO PELABUHAN ,5 FASILITAS PENUMPANG PELABUHAN DOMESTIK ,3 PengelolaaPengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara ,1 FASILITAS BANDAR UDARA ,1 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan ,4 FASILITAS GEDUNG RUMAH SAKIT 2.595,1 LAYANAN RUMAH SAKIT ,3 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air dan Limbah ,2 FASILITAS AIR BAKU 3.637,7 FASILITAS AIR LIMBAH ,5 Pengelolaan dan Pemanfaatan Asset ASSET RUMAH SUSUN 9.523,0

PROYEK PRIORITAS BP BATAM BERDASARKAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 KEGIATAN PRIORITAS PENINGKATAN PERDAGANGAN DALAM DAN LUAR NEGERI PROYEK PRIORITAS NASIONAL PENGUATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN NILAI TAMBAH PARIWISATA DAN JASA PRODUKTIF LAINNYA PRIORITAS NASIONAL PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, PARIWISATA DAN JASA PRODUKTIF LAINNYA PROGRAM PRIORITAS BP BATAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PELABUHAN LAUT FASILITAS BONGKAR MUAT CARGO PELABUHAN BATU AMPAR ALOKASI ,8

RENJA BP BATAM TA.2019 Penyusunan Perencanaan Program dan12.106,5 Penelitian Pengembangan Pelayanan Kerumahtanggaan Kesekretariatan99.809,7 dan Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan dan Pelayanan Kepegawaian 665,842,1 Pengelolaan Administrasi Keuangan 7.336,1 Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum ,8 Koordinasi antar Pemerintah dan Lembaga Swasta 7.262,8 Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan ,6 Pengelolaan dan Penyelenggaraan10.431,5 Pertanahan Di Kawasan PBPB-Batam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut ,7 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara ,2 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas98.026,9 Kesehatan Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Sarana dan ,1 Prasarana Pengelolaan dan Penyelenggaraan Data ,6 Centre dan Sistem Informasi Pelayanan Lalulintas Barang Kawasan 1.923,8 PBPB-Batam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air dan Limbah ,4 Penyusunan dan Pengawasan Manajemen 1.194,8 Kinerja Organisasi Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan 1.516,8 Kelembagaan Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan ,6 Pelayanan Pemasaran dan Kehumasan ,3 Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan 7.571,5 PBPB-Batam Pengelolaan dan Pemanfaatan Asset29.062,3 Pengelolaan dan Pengamanan Lahan dan21.845,7 Asset Investasi