Makassar, 15 November 2017 PEMBINAAN TEKNIS PERENCANAAN ANGGARAN & EVALUASI SBK TA Oleh : Kabag Proggar Biro Ren Settama BNN Kombes Pol Dra. Kasiani

DASAR HUKUM  UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L  Pasal 5 Ayat (3), Penyusunan anggaran RKA-K/L menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja.  Pasal 5 Ayat (5), Ketentuan standar biaya sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga.  PMK No. 71/PMK.02/2013 jo. PMK No. 51/PMK.02/2014 yang mengatur tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya & Indeksasi dalam Penyusunan RKA-KL.  PMK No. 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran  PMK No. 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.

Efisiensi Alokasi Efisiensi Pelaksanaan Indikator Kinerja Standar Biaya Anggaran Terpadu Penganggaran Berbasis Kinerja KPJM Evaluasi Kinerja Pendekatan penyusunan RKA-K/L

STANDAR BIAYA STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK) LEVEL KELUARAN/OUTPUT STANDAR BIAYA KELUARAN UMUM (SBKU) Disiapkan Kemenkeu STANDAR BIAYA KELUARAN KHUSUS (SBKK) Diusulkan KL + ditetapkan Kemenkeu STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) LEVEL MASUKAN /INPUT/DETIL SBM BAGIAN I (Merupakan Pagu/Tidak boleh dilampaui) Ditetapkan Kemenkeu SBM BAGIAN II (Merupakan estimasi/dpt dilampaui saat pelaksanaan sesuai kebutuhan riil) Ditetapkan Kemenkeu SBM (LAINNYA) (satuan biaya diluar SBM yg menimbulkan tambahan penghasilan &/ fasilitas Diusulkan KL + persetujuan Kemenkeu Dalam penyusunan Standar biaya harus mengacu kpd SBM

PENGATURAN SBKK BNN (1/2)  DefinisiStandar Biaya Keluaran Khusus BNN adalah besaran/indeks biaya yg ditetapkan untuk menghasilkan keluaran ( output) / s ub keluaran (sub output) / aktifitas anggaran di lingkungan BNN  Fungsi Standarisasi kegiatan dan anggaran : o Alat hitung biaya kegiatan dlm penyusunan RKA-K/L (Perencanaan) o Model dalam pelaksanaan (Satker pelaksana) o Pedoman pemeriksaan (Inspektorat/APIP) Mendukung tercapainya efisiensi alokasi anggaran Alat monitoring dan evaluasi pencapaian output Referensi penyusunan : o Kebutuhan anggaran tahun berikutnya (Renja / RKA-K/L) o Standarisasi kegiatan dan anggaran untuk kegiatan sejenis

PENGATURAN SBKK BNN (2/2)  Manfaat Meminimalisir deviasi perencanaan dengan pelaksanaan Meminimalisir deviasi pengalokasian anggaran antar sakter Meminimalisir revisi anggaran  Pendekatan Penyusunan Pendekatan Penyusunan seperti penyusunan Standar Biaya Keluaran Khusus, tepatnya Indeks Biaya (standar / satuan / indeks biaya yang menghasilkan satu volume output/sub output)  Dasar indeks Standar Biaya Masukan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU)* & Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) yang relevan Harga pasar yang berlaku

Program Kegiatan Output/ Sub output Komponen Sub Komponen Detil SBK SBM

STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM)  Standar Biaya Masukan (SBM) adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.  SBM ini berfungsi sebagai:  Penerapan SBM berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. 1. Batas tertinggi; atau 2. Estimasi

STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) BNN & STANDAR AKTIVITAS/KOMPONEN  Standar Biaya Masukan Badan Narkotika Nasional merupakan komplemen/pelengkap Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 dan merupakan batas tertinggi, kecuali yang ditentukan sebagai estimasi. Standar Biaya Masukan Badan Narkotika Nasional  Akun dan detail belanja dalam Standar Komponen/Aktivitas dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan, ketersediaan anggaran, dan tetap memperhatikan pencapaian output. Hal ini terkait dengan perencanaan maupun pelaksanaannya.Standar Komponen/Aktivitas

PAGU BNN 2017 & Pagu Anggaran Tambahan/Pengurangan( ) Pagu Alokasi Anggaran APBN-P