Atau Program Peningkatan Keahlian Yang Relevan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI PROGRAM BEASISWA NUSANTARA- BANK BRI BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012.
Advertisements

PERSYARATAN CALON PESERTA TUGAS BELAJAR :
Sosialisasi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri
JURUSAN PENDIDIKAN KESEHATAN
Disampaikan pada: SOSIALISASI SNMPTN 2015
KONSEP PROGRAM BEASISWA ALUMNI PEDULI ALMAMATER SMA NEGERI 2 PADANG
SOSIALISASI UN DAN SNMPTN 2014
Pemindaian. Jenjang JENJANGPEMINDAI SMA/MA/SMAK/SMTK dan SMK Perguruan Tinggi Negeri PAKET CDinas Pendidikan Provinsi SMP/MTs dan PAKET BDinas Pendidikan.
Info PMU.
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO JLN. VETERAN NO. 54, TELP.
PEMBANTU KETUA I BIDANG AKADEMIK
Rakornas MAjlis Dikti-Litbang PP Muhammadiyah
PERAN DEWAS PENGAWAS PTN BLU ; KONFLIK DAN PERMASALAHAN
SISTEM SELEKSI SNMPTN dan SBMPTN 2017
SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) DAN SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SBMPTN) TAHUN 2016.
PENDATAAN KJP TAHAP II TAHUN 2016
SNMPTN 2016.
LHKPN DI LINGKUNGAN KEMENRISTEKDIKTI
Prof. dr. jamal wiwoho,s.h.,m.hum.
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) DAN SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SBMPTN) TAHUN 2016.
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2013/2014
RENCANA KERJA KEGIATAN PENGAWASAN BERSAMA KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
SENTRALISASI DISTRIBUSI KJP
Disampaikan pada: SOSIALISASI SNMPTN 2015
BEBERAPA INFORMASI PENDIDIKAN TINGGI
SOSIALISASI SNMPTN 2015 SOSIALISASI SNMPTN 2015 DI 4 KABUPATEN
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) TAHUN 2013
REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOMISI I
SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) DAN SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SBMPTN) TAHUN 2016.
BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)
Sosialisasi DRAFT Perwal PPDB 2016
Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia
PROGRAM INDONESIA PINTAR
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN 2013)
Assalamu’alaikum WR WB
EVALUASI KINERJA PENELITIAN
Oleh Menur Pujowati, S.Psi, S.Pd
SIMULASI SISTEM PPDB ONLINE DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
SOSIALISASI SNMPTN dan SBMPTN 2018
SOSIALISASI SNMPTN 2018 Gorontalo, 17 Januari 2018.
SOSIALISASI SNMPTN dan SBMPTN 2018
Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia
SISTEM SELEKSI SNMPTN dan SBMPTN 2017
SISTEM SELEKSI SNMPTN dan SBMPTN 2017
SISTEM SELEKSI SNMPTN dan SBMPTN 2017
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
PEMERINTAH PROVINSI BALI
PEMERINTAH PROVINSI BALI
Beasiswa Pascasarjana untuk Tenaga Kependidikan Berprestasi 2018
SELAMAT DATANG PARA ORANG TUA SISWA KELAS XII SMA NEGERI 72 JAKARTA
Atau Program Peningkatan Keahlian Yang Relevan.
ADMINISTRASI AKADEMIK
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Disampaikan pada: SOSIALISASI SNMPTN 2015
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH (BAP S.M) JAWA BARAT 12 APRIL 2017.
Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019 (SETJEN) dan.
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR
PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN 2019
Bagi SMA, SMK & SMALB Penerimaan Peserta Didik Baru
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) DAN SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SBMPTN) TAHUN 2016.
Jl. Pahlawan No. 100 Telp/Fax ,
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Transcript presentasi:

Atau Program Peningkatan Keahlian Yang Relevan. No slide master Program Strategis Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan Akses kepada warga DKI Jakarta Usia Sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu agar dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar12 tahun Atau Program Peningkatan Keahlian Yang Relevan. KJP PLUS

TUJUAN Pergub 4 Tahun 2018 1 4 Meningkatkan kualitas hasil pendidikan Mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun 2 Meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata 5 Menumbuhkan motivasi bagi Peserta Didik untuk meningkatkan prestasi. 3 6 Menarik anak tidak sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah atau kursus dan pelatihan Menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan

PERSYARATAN Berdomisili dan memiliki Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta Terdaftar sebagai Peserta Didik di Satuan Pendidikan Formal atau Non Formal KJP PLUS Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Terdaftar dalam BDT dan/atau sumber data lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

KEUNGGULAN SASARAN BESARAN PERUNTUKAN BRIDIGING PROGRAM Usia 6-21 Tahun baik yang sudah bersekolah maupun Anak tidak Sekolah (ATS) BESARAN Mengalami peningkatan pada masing-masing jenjang KEUNGGULAN PERUNTUKAN Ongkos dan Uang Saku ( Tunai ) Perlengkapan Sekolah ( Non Tunai BRIDIGING PROGRAM Siswa Kelas XII mendapat tambahan dana sebesar Rp. 500,000 untuk persiapan ujian masuk Perguruan Tinggi Untuk SMA atau Biaya Sertifikasi Profesi Untuk SMK FASILITAS PENDUKUNG Transjakarta Gratis Masuk Ancol Gratis Pangan Murah Museum Gratis Masuk Monas dan Ragunan Gratis

Anak Tidak Sekolah (ATS) DATA BDT Data Anak Tidak Sekolah pada BDT Tahun 2015 sebanyak + 80.000 anak VERIFIKASI Kelurahan Melakukan verifikasi faktual kondisi lapangan ke rumah anak tidak sekolah (ATS) SURAT REKOMENDASI Lurah membuatkan Surat Rekomendasi kepada ATS yang akan menjadi pengantar untuk ATS mendaftarkan diri ke sekolah Formal maupun Informal Penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) PENDAFTARAN SEKOLAH Sekolah Formal dan Informal mendaftarkan ATS yang sudah masuk ke dalam sistem pendidikan untuk mendapatkan KJP Plus pada saat Pendataan KJP Plus Dilaksanakan Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua Puluh satu) yang belum pernah bersekolah ataupun putus sekolah

BESARAN DANA KJP PLUS JENJANG BESARAN DANA PER BULAN SPP UNTUK SEKOLAH SWASTA DANA YANG BISA DIBELANJAKAN PER BULAN SD/MI/SLB Rp 250,000 Rp 135,000 Rp 130,000 SMP/MTs/SMPLB Rp 300,000 Rp 185,000 Rp 170,000 SMA/MA/SMALB Rp 420,000 Rp 235,000 Rp 290,000 SMK Rp 450,000 Rp 235,000 Rp 240,000 PKBM Rp 300,000 Rp 185,000 - LKP Rp 1,800,000/semester Rp 185,000 - KJP Plus bisa tarik tunai maksimal Rp 100.000/bulan dan sisa dana bulanan dibelanjakan secara non-tunai * PKBM : Pusat Kegiatan Belajat Masyarakat (Paket A/B/C) * LKP : Lembaga Kursus Pelatihan

PENGUNAAN KJP PLUS ABOUT US

Larangan Peserta Didik Penerima KJP Plus merokok menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang; melakukan perbuatan asusila/pergaulan bebas/pelecehan seksual; terlibat dalam kekerasan/bullying; terlibat tawuran; terlibat geng motor/geng sekolah; minum minuman keras/minuman beralkohol; terlibat pencurian; melakukan pemalakan/pemerasan/penjambretan; terlibat perkelahian; terlibat penipuan; terlibat nyontek massal; membocorkan soal/kunci jawaban; terlibat pornoaksi/pornografi; menyebarluaskan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media online; membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan; sering bolos sekolah minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan; sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut minimal 6 (enam) kali dalam 1 (satu) bulan; meminjamkan penggunaan KJP; menggandakan/menjaminkan KJP dan/atau buku tabungan dana bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui KJP kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun; menghabiskan dana bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui KJP untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh Peserta Didik yang bersangkutan; meminjamkan dana bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui KJP kepada pihak manapun; dan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah/peraturan sekolah

Mekanisme Pendataan STEP 2 STEP 4 STEP 3 STEP 5 STEP 1 VISITASI DAN VERIFIKASI PERSETUJUAN KEPALA SEKOLAH STEP 2 STEP 4 STEP 3 STEP 5 STEP 1 REKOMENDASI SKTM KE PTSP PEMBUATAN KEPUTUSAN GUBERNUR PENERIMA KJP PLUS PENDAFTARAN PENGINPUTAN Mekanisme Pendataan KJP PLUS TAHAP II Tahun 2018

TIMELINE PENDATAAN KJP PLUS TAHAPII TAHUN 2018 13 Agustus – 19 September 2018 13 – 23 Agustus 13 – 31 Agustus 20 Agustus s.d 7 September 3 – 15 September 10 – 18 September 17 – 19 September Pendaftaran Orang Tua murid mendaftarkan anaknya ke wali kelas Penginputan Operator sekolah melakukan penginputan data calon penerima KJP Plus Tahap II ke dalam sistem KJP Visitasi Wali kelas/Sekolah melakukan verifikasi kelayakan/ visitasi ke tempat tinggal calon penerima Rekomendasi Kepala Sekolah mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk pembuatan SKTM oleh PTSP Kelurahan Upload Berkas Operator sekolah mengupload kelengkapan Berkas ke dalam sistem KJP Persetujuan Kepala Sekolah Kepala Sekolah menyetujui daftar penerima KJP Plus Tahap II yang ada di sekolahnya masing-masing

KARTU JAKARTA MAHASISWA UNGGUL Meningkatkan mutu pendidikan Masyarakat TUJUAN Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik Menumbuhkan motivasi bagi Peserta Didik untuk meningkatkan prestasi dan kompetitif Memberi Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan kepada calon/Mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma/sarjana sampai selesai dan tepat waktu

PERSYARATAN KJMU 02 03 04 05 01 Berasal dari Keluarga Tidak Mampu Mendaftar di PTN dan dinyatakan lulus seleksi Telah dinyatakan lulus sebagai Peserta Didik tingkat menengah pada Satuan Pendidikan negeri/swasta di wilayah Provinsi DKI Jakarta paling lama satu tahun Memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan alamat di wilayah Provinsi DKI Jakarta Tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber lain yang sah

PERUNTUKAN DANA KJMU Biaya penyelenggaraan pendidikan Biaya penyelenggaraan pendidikan adalah biaya yang dikelola oleh PTN Biaya pendukung personal Biaya pendukung personal adalah bantuan biaya hidup yang dapat berupa : Biaya buku Transportasi Makanan bergizi Perlengkapan / Peralatan dan atau biaya pendukung personal lainnya.

LARANGAN Berhenti Atas Permintaan Sendiri Sebagai Mahasiswa Selama Menjalani Kewajiban Sebagai Mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan; Melanggar Kewajiban Dan Larangan Yang Berlaku Di PTN Pindah Dari Program Pendidikan Yang Telah Dipilih Cuti Akademik; Menerima Bantuan Biaya Personal Pemerintah Lainnya, Baik Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah Melalaikan Dan/Atau Dengan Sengaja Memperpanjang Waktu Pendidikan;

SANKSI 1. Penarikan KJMU; dan 2. Penghentian Peningkatan Peserta Didik Bantuan Biaya Mutu Pendidikan yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak penarikan dan penghentian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Sebaran Mahasiswa Calon Penerima KJMU Tahap I Tahun 2018 pada PTN di Jakarta No NAMA UNIVERSITAS TOTAL PENERIMA 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 209 2 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF JAKARTA 54 3 UNIVERSITAS INDONESIA 86 4 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH 366 5 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 867 6 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA 271 TOTAL 1853 % 75.57 %

Sebaran Mahasiswa Calon Penerima KJMU Tahap I Tahun 2018 Pada PTN di Luar Jakarta No NAMA UNIVERSITAS TOTAL PENERI MA 44 UNIVERSITAS PADJADJARAN 14 45 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM 2 46 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 23 47 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL 1 48 UNIVERSITAS DIPONEGORO 22 49 IAIN SULTAN AMAI GORONTALO 50 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG JATI 18 51 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA 3 52 UNIVERSITAS SAMUDRA 53 STAIN PEKALONGAN 54 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 24 55 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER 7 56 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG 57 UNIVERSITAS HASANUDIN 58 UNIVERSITAS BRAWIJAYA 59 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 10 60 UNIVERSITAS PATTIMURA 61 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG 62 STAIN JURAI SIWO METRO TOTAL 599 % 24,43% No NAMA UNIVERSITAS TOTAL PENERI MA 1 POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG 2 UNIVERSITAS GADJAH MADA 12 3 UNIVERSITAS SEBELAS MARET 17 4 POLITEKNIK NEGERI MALANG 5 UNIVERSITAS TIDAR MAGELANG 6 STAIN DATOKARAMA PALU 7 UNIVERSITAS SILIWANGI 8 UNIVERSITAS PALANGKARAYA 9 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 37 10 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 11 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNIVERSITAS SRIWIJAYA 13 UNIVERSITAS LAMPUNG 14 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 15 UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH) 16 UNIVERSITAS NEGERI MALANG UNIVERSITAS NEGERI PADANG 18 UNIVERSITAS SAM RATULANGI 19 IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN 23 20 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 21 UNIVERSITAS HALUOLEO No NAMA UNIVERSITAS TOTAL PENERI MA 22 UNIVERSITAS AIRLANGGA 2 23 IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 24 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 4 25 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 26 UNIVERSITAS BENGKULU 27 UNIVERSITAS ANDALAS 8 28 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 5 29 UNIVERSITAS UDAYANA 11 30 IAIN IMAM BONJOL PADANG 1 31 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 32 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 3 33 UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 34 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG 35 UNIVERSITAS JEMBER 36 IAIN SURAKARTA 13 37 UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG 38 UNIVERSITAS TRUNOJOYO 39 IAIN RADEN INTAN LAMPUNG 40 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 17 41 STAIN KEDIRI 42 INSTITUT PERTANIAN BOGOR 145 43 IAIN SALATIGA

INFO LEBIH LANJUT 021 8571012 021 8516505 kjp.jakarta.go.id Website: kjp.jakarta.go.id SMS Pengaduan 089525767869 To change the image behind the Mock up. Select the layer - > Right Click -> Send to Back -> Delete the image -> Drag & Drop your Own Picture -> Send to Back (again) Telp 021 8571012 Fax 021 8516505