PAJAK DAN RETRIBUSI Moch. Diyon, S.Pd, M.Si.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENERIMAAN NEGARA 1.
Advertisements

HARYONO.AS,S.PD SRI BIJAWANGSA NIP
Oleh: ENI UTARI, S.Pd & IFAN MUZAKKI, S.Pd.
IURAN KEPADA NEGARA YG SIFATNYA DIPAKSAKAN
KONSEP DASAR PAJAK.
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PAJAK DAN RETRIBUSI Moch. Diyon, S.Pd, M.Si.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KELAS VIII SMP AL HIKMAH SURABAYA
PERTEMUAN #1 PENGERTIAN PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
Penggolongan Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak
SMA Diakui Tri Dharma MKGR Palopo
Perpajakan.
Hukum Pajak Pokok Bahasan : Filosofi Pemungutan Pajak
Pajak Mohamad Tarjono, S.Pd.
Oleh: Muhammad Bahrul Ilmi, SE.
PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
PERPAJAKAN DASAR-DASAR Mata Kuliah: Perpajakan
DANA PERIMBANGAN (1) (DANA BAGI HASIL PBB, BPHTB)
Perpajakan Fiki andika A
PENERIMAAN PEMERINTAH
DANA BAGI HASIL PBB & BPHTB
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
department of public administration
Kebijakan Fiskal kebijakan pemerintah dalam mengatur keuangan Negara baik melalui bidang Budgeting maupun bidang perpajakan dengan maksud untuk mempengaruhi,
Penggolongan, tarif dan sanksi pajak
KEBIJAKAN FISKAL.
Pertemuan Pertama Oleh : Nurul Khoirin (A )
BAB VIII STRUKTUR PERPAJAKAN.
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
KEBIJAKAN FISKAL PENGERTIAN
PAJAK (Tolong Dibaca Dulu)
Jenis Pajak Menurut subjek pajaknya Menurut sifat pemungutannya
Jenis-jenis Pajak Administrasi perpajakan.
UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN
Pajak Daerah Undang-undang no. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PP no.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah PP no.66 tahun 2001.
KEBIJAKAN FISKAL Kelas XI Semester 1 Editor: Iqbal Fauzi Rakhmat
DI INDONESIA Disusun oleh: Nadia Puspaningtyas A. A
PENERIMAAN PEMERINTAH
Oleh: I Putu Nuratama, S.E., M.Si., Ak
Hukum Pajak Pajak Penghasilan (PPh)
KEBIJAKAN FISKAL.
Wahyu Khoiril Hidayat, SE
Pertemuan 3 : PEMBAGIAN PAJAK
5 Bab Perpajakan.
department of public administration
GROUP QUIZ PERPAJAKAN 1 SELASA, 04 APRIL 2017.
PAJAK.
PERPAJAKAN INDONESIA SUNARYO, SE
PAJAK.
PAJAK PAJAK UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN. PENGERTIAN PAJAK  Iuran wajib yang dibayar oleh warga negara untuk membiayai pengeluaran negara demi meningkatkan.
Berbagai Pajak dan Contoh Menghitungnya
SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA
PAJAK.
PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Pajak Penghasilan.
KEBIJAKAN FISKAL KUWAT RIYANTO, SE, M.M
PENERIMAAN PEMERINTAH
Pengantar Pajak Free Powerpoint Templates.
PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
Pertemuan 1 Pajak. 1. Definisi Pajak menurut pendapat Ahli  Definisi menurut Prof. Rochmat Soemitro SH: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan.
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
PENERIMAAN PEMERINTAH
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
SMA Diakui Tri Dharma MKGR Palopo
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
PAJAK PAJAK UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN. PENGERTIAN PAJAK  Iuran wajib yang dibayar oleh warga negara untuk membiayai pengeluaran negara demi meningkatkan.
Transcript presentasi:

PAJAK DAN RETRIBUSI Moch. Diyon, S.Pd, M.Si

PENGERTIAN PAJAK DAN RETRIBUSI Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma- norma hukum tanpa mendapat balas jasa secara langsung. Contoh : PPH, PPN, PPn, PBB dan Bea Materai. Retribusi adalah pembayaran yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan fasilitas tertentu. Contoh : Retribusi Parkir, Retribusi Galian Pasir.

DASAR-DASAR PEMUNGUTAN PAJAK

JENIS-JENIS PAJAK

Jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung Pajak Langsung, adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : PPh, PBB. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penjualan, PPN, PPn-BM, Bea Materai dan Cukai.

Jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut: Pajak Negara atau Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Contoh : PPh, PPN, PPn dan Bea Materai. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan daerah. Contoh : Pajak tontonan, pajak reklame, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) PBB, Iuran kebersihan, Retribusi terminal, Retribusi parkir, Retribusi galian pasir.

Jenis pajak berdasarkan sifatnya: Pajak Subjektif, adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib pajak. Contoh : PPh. Pajak Objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN, PBB, PPn-BM.

UNSUR-UNSUR PAJAK Subjek Pajak / Wajib Pajak, adalah : Orang atau badan usaha yang menurut undang-undang wajib membayar pajak kepada negara. Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP.

UNSUR-UNSUR PAJAK Objek Pajak, adalah segala sesuatu yang menurut Undang-Undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak.

UNSUR-UNSUR PAJAK Tarif Pajak, adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%)

Macam-macam Tarif Pajak Tarif Proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya tetap/sama untuk setiap jenis objek pajak. Contoh : PPN Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika objek pajak bertambah. Contoh : PPH Tarif Degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin rendah jika objek pajak bertambah.

FUNGSI PAJAK Fungsi Budgeter adalah fungsi pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara untuk pembiayaan pembangunan. Fungsi Alokasi adalah fungsi pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara untuk kemudian dialokasikan untuk pengeluaran rutin negara.

FUNGSI PAJAK Fungsi regulasi adalah pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan-tujuan tertentu, pada umumnya sektor swasta atau sering disebut kebijakan fiskal. Fungsi Sosial adalah pemungutan pajak disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya.

Pajak Penghasilan ( PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak untuk setiap objek pajak yang diterimanya. Unsur-unsur yang ada di Pajak Penghasilan (PPh) : Subjek Pajak Penghasilan, adalah : Orang pribadi. Badan Usaha (PT, CV, FIRMA, BUMN, BUMD, KOPERASI dan YAYASAN) Objek Pajak Penghasilan, adalah : setiap penghasilan yang diterima oleh subjek pajak. Contoh : Gaji, Upah, Honorarium, Komisi, Bonus, Hadiah dari undian dan Laba usaha.

Pajak Penghasilan (PPh) Penghasilan Kena Pajak ( PKP ) adalah penghasilan yang akan diperhitungkan besar pajaknya. PKP didapat dengan cara mengurangi total penghasilan selama satu tahun dengan penghasilan tidak kena pajak ( PTKP ). Besarnya penghasilan tidak kena pajak ( PTKP ) per tahun menurut UU No.17 tahun 2000, adalah Rp 2.880.000,00 untuk wajib pajak orang pribadi Rp 1.440.000,00 untuk suami / istri yang tidak berpenghasilan dari wajib pajak. Rp 2.880.000,00 untuk suami / istri yang berpenghasilan dari wajib pajak. Rp 1.440.000,00 untuk setiap anggota keluarga sedarah (ibu, ayah, anak kandung) dan (mertua, anak tiri) serta anak angkat yang menjadi tanggungan wajib pajak, maksimal 3 orang untuk satu keluarga.

Pajak Penghasilan ( PPh) Tarif Pajak. Menurut UU No.17 tahun 2000, tarif pajak wajib pajak pribadi dalam negeri, adalah :

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas kepemilikan tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya. Unsur-unsur yang ada di pajak bumi dan bangunan ( PBB ) : Subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak kepemilikan atas tanah dan bangunan. Objek PBB adalah tanah dan bangunan. NJOP-KP : nilai jual objek pajak kena pajak. NJOP-TKP : nilai jual objek pajak tidak kena pajak. NJKP (nilai jual kena pajak) = 20 % x NJOP-KP Rumus perhitungan PBB :

Bea Cukai Bea Cukai adalah pungutan pajak terhadap penggunaan barang tertentu. Contoh : rokok dan minuman keras.

Bea Materai Bea Materai adalah pungutan yang dikenakan pada dokumen resmi tertentu dengan tujuan untuk memberikan nilai hukum, sehingga menjadi surat berharga. Menurut PP No.24 tahun 2000, tarif bea materai ada dua, yaitu : Rp. 3.000,00 dan Rp. 6.000,0