Oleh : KABID KAWASAN PERMUKIMAN IR. PRIHASTOTO, MT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB 2 dan 4 - REKHA.
Advertisements

Disiapkan oleh Kabid Penyediaan Prasarana dan Sarana Rusun dan Rutak
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2018
Upaya Penangan Permukiman Kumuh Sesuai Peraturan Perundang-Undangan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH
Direktur Pengembangan PLP
PROGRAM KOTA TAMPA KUMUH
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KETERPADUAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP TAHUN 2019
Z “PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH (KOTAKU)” BERBASIS OUTPUT & OUTCOME SERTA KOLABORASI Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SEKTOR PKP (pengembangan kawasan permukiman)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERHITUNGAN KEKUMUHAN
Indikator Kinerja Utama
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
Undang-Undang bidang puPR
Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
KKN Tematik Pengembangan Permukiman
LOKAKARYA REGIONAL PERAN PROVINSI DALAM PENJAMINAN KUALITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI Hotel Mercure Bali, 22 Oktober 2015 POKJA SANITASI PROVINSI.
PERUBAHAN-PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PROGRAM KOTAKU
Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan.
PEMBEKALAN MAHASISWA KKN UNS PENYUSUNAN SEDERHANA PEMETAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Kawasan Permukiman Kumuh
KONSEP PENANGANAN KUMUH
KEY INDICATORS PERFORMANCE (KPI) PROGRAM KOTAKU
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
PERMUKIMAN.
PERAN KORKOT.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Rencana Kerja DPUPKP 2017 No
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
Landasan Yuridis Penanganan Permukiman Kumuh Program KOTAKU
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
PENINGKATAN KAPASITAS KORKOT DAN PEMANDU NASIONAL
PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN DRAINASE LINGKUNGAN DI JAWA TENGAH
KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2017
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KESIMPULAN Sosialisasi Peraturan Menteri Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Batam, Mei 2016.
Undang-Undang bidang puPR
A TARGET KPI NSUP WIL-2 TAHUN NO. INDIKATOR
Disampaikan oleh : Ir. Prihastoto, MT Kepala Bidang Kawasan Permukiman
SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SUBDIT KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL
KONSULTAN MANAJEMEN PENDAMPINGAN PENANGANAN KUMUH WILAYAH SUMATERA
Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan.
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
PERMUKIMAN KUMUH MEKANISME IDENTIFIKASI LOKASI
KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN BIDANG KECIPTAKARYAAN
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Pencapaian Universal Access Melalui Program Hibah Air Limbah Setempat
Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
SELESI LOKASI PARTISIPATIF
STUDI KASUS KEGIATAN PENANGANAN KUMUH SKALA KAWASAN 2018 – NSUP
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur Permukiman
Transcript presentasi:

Oleh : KABID KAWASAN PERMUKIMAN IR. PRIHASTOTO, MT KONDISI SAAT INI, PERMASALAHAN DAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN KUMUH DI JAWA TENGAH Oleh : KABID KAWASAN PERMUKIMAN IR. PRIHASTOTO, MT Disampaikan dalam acara: FGD Pengembangan Kawasan Permukiman Di Hotel Kesambi Hijau Semarang Tahun 2018 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV. JATENG

SUB URUSAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Berdasarkan uu no. 23 tahun 2014) SUB URUSAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KAB/KOTA Penetapan sistem kawasan permukiman. Penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 ha atau lebih. Penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10-15 ha. Penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha.

INDIKATOR KUMUH PERMEN PUPR No.2/PRT/M/2016 No Aspek (7) Kriteria (19) Ketidakteraturan bangunan b. Tingkat kepadatan bangunan c. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat Cakupan pelayanan jalan lingkungan Kualitas permukaan jalan lingkungan Ketersediaan akses aman air minum (KUALITAS) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum (KUANTITAS) Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air (genangan) Ketidaktersediaan drainase Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotan d. Tidak terpeliharanya drainase e. Kualitas konstruksi drainase Sistem pengolahan air limbah tidak sesuai standar teknis Prasarana dan sarana pengolahan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN 7 4 KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN 5 KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH 6 KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Kriteria (19) 1 KONDISI BANGUNAN GEDUNG 2 KONDISI JALAN LINGKUNGAN 3 KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

INDIKATOR KUMUH PERMEN PUPR No.2/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

DATA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH SECARA NASIONAL (BASELINE 2014) KAB/KOTA KAWASAN LUAS AREA KUMUH 384 4.108 38.431 NASIONAL KAB/KOTA KAWASAN LUAS AREA KUMUH 35 713 9.408,87 JAWA TENGAH

Kumuh < 10 Ha Kumuh 10 – 15 Ha Kumuh > 15 Ha JUMLAH AGREGAT DATA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI JATENG BERDASARKAN TUGAS DAN KEWENANGAN (BASELINE 2014) 456 kawasan 2086.58 Ha 22 % 35 kab/kota Kumuh < 10 Ha 78 kawasan 941,87 Ha 10 % 26 kab/kota Kumuh 10 – 15 Ha 179 kawasan 6380.42Ha 68 % 26 kab/kota Kumuh > 15 Ha 713 kawasan 9.408.87 Ha 35 kab/kota JUMLAH AGREGAT

Kumuh < 10 Ha Kumuh 10 – 15 Ha Kumuh > 15 Ha JUMLAH AGREGAT DATA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI JATENG (RPJMN 2015-2019) 266 kelurahan 1.029,6Ha 26 % 32 kab/kota Kumuh < 10 Ha 51 kelurahan 612,48 Ha 15 % 22 kab/kota Kumuh 10 – 15 Ha Luasan Kumuh 3.982,88 Ha merupakan Hasill Verifikasi Data Baseline Program KOTAKU tahun 2017 Memiliki Data Baseline per RT (By Name By Address) 2. Merupakan Lokasi Dampingan Program NSUP/ KOTAKU 93 kelurahan 2.310,9 Ha 59 % 22 kab/kota Kumuh > 15 Ha 3.982 ,56 Ha 32 kab/kota JUMLAH AGREGAT

Kumuh < 10 Ha Kumuh 10 – 15 Ha Kumuh > 15 Ha JUMLAH AGREGAT DATA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI JATENG (SK KUMUH S/D 2017) 1.943,54 Ha 28 % 34 kab/kota Kumuh < 10 Ha 1.037,06 Ha 15 % 27 kab/kota Kumuh 10 – 15 Ha 4,006.62Ha 57 % 25 kab/kota Kumuh > 15 Ha 907 kawasan 6.987,22 Ha 35 kab/kota JUMLAH AGREGAT

KAWASAN KUMUH DI JAWA TENGAH 941,87 Ha 9408.87 Ha TOTAL Ha 10-15 Ha SK 2014 612,48 Ha 3.982,56 Ha TOTAL Ha 10-15 Ha RPJMN 2015 -2019 1.037,06 Ha 6.987,22 Ha TOTAL Ha 10-15 Ha SK 2017

LUAS KUMUH JATENG 3.982,56 (RPJMN 2015 – 2019) CAPAIAN KINERJA (HITUNGAN SECARA AGREGAT) KOTAKU JAWA TENGAH LUAS KUMUH JATENG 3.982,56 (RPJMN 2015 – 2019) 2017 2018 2019 15 % 20 % 65 % 2.250 Ha Target : 610 Ha 597,43 Ha ............... ? ? Realisasi : 1.366,95 Ha ............... BDI 1856,40 HA (82%) Kolaborasi ? BDI 669,44 HA (49%) Kolaborasi 697,51 HA (51%)

Sumber : Data Baseline UpDate 19 Parameter Program KOTAKU KEBUTUHAN PEMBANGUNAN INFRASRUKTUR PENANGANAN KUMUH BERDASARKAN DATA BASELINE di DELINEASI KUMUH (3.982 HA) Penyediaan Air Minum Tidak ada akses AM : 52.966 KK Blm terpenuhi AM : 23.345KK Bangunan Gedung Rumah tidak teratur : 48.990 Rumah Rumah Tidak layak : 37.987 Rumah Pengelolaan Air Limbah SarPras AL tdk layak : 38.944 KK Tidak Ada Akses AL layak : 30.559 KK Jalan Lingkungan Jalan baru : 136.854 Meter Jalan rusak : 563.574 Meter Pengelolaan Persampahan SarPras persampahan tdk layak : 116.611 KK Sistem pengolahan Sampah tdk layak : 101.001 KK Drainase Lingkungan Drainase baru : 678.854 Meter Drainase rusak : 597.486 Meter Drainase tdk terpelihara : 892.296 Meter Prasarana mempunyai fungsi sebagai pendukung kegiatan. Contoh dari prasarana: seperti jalan, Pasokan air yang diperoleh dari sumber alam dan listrik. Sarana berfungsi sebagai bagian utama, Karena merupakan bagian utama dari kegiatan tersebut, maka alat ini akan sangat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan tersebut. Contoh : Mobil Apar, Selang Apar, Hidran, dll Proteksi Kebakaran Jumlah bangunan hunian tidak terlayani Prasarana PK : 54.810 Unit Jumlah bangunan hunian tidak terlayani sarana PK : 113.637 Unit Sumber : Data Baseline UpDate 19 Parameter Program KOTAKU

? UPAYA PENANGANAN KAWASAN KUMUH OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 1 Kegiatan Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh (Monitoring dan Evaluasi secara rutin) 2 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman 3 Menyusun Grand Design Kawasan Permukiman Kumuh di Jawa Tengah 4 Menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kawasan Permukiman Kumuh di Jawa Tengah UPAYA PENCEGAHAN (PREVENTIF) 1 Lomba Hari Habitat 2 Bantuan Hibah 3 Bantuan Keuangan 4 Belanja Langsung ? PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH