Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)

Gedung Dharmais, Pengasih, Kulon Progo
Aplikasi Multimedia Pengenalan Merk Laptop dengan Swish Max4 Rezi Syahputra
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA
[ nama lembaga ] 2012 [ kode kegiatan ] [ judul kegiatan ] [ nama peneliti ] logo lembaga.
SOSIALISASI PELAKSANAAN HER-REGISTRASI DATA KEPESERTAAN TENAGA KERJA
SOSIALISASI PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2010 KEMDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA Pedoman Penilaian.
PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
untuk Perencanaan/Pelaksanaan Program Penyakit Tidak Menular
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
MODUL PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Disampaikan pada: Rapim Ditjen Perbendaharaan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.
AKUNTANSI SKPD Muhtar Mahmud.
Implementasi SL di UIN SA. Pengenalan kepada Unsur Pimpinan Dukungan Kebijakan Persiapan Implementasi Penyusunan Guidelines, modul dan pola pendampingan.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Oleh : Desi Sutantri Dhany Marshella Eliyana Putri Ervin Hidayat
EGM DMS, FMS, QAS PAMSIMAS II TAHUN 2015
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA
EKY ADHIPUTRA SISTEM INFORMASI
KINERJA APARATUR DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN BELUM OPTIMAL
AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
Latar Belakang UU no. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Menganalisis tugas Materi Pertemuan 28. Laporan Assignment Menampilkan laporan yang bersifat up to date yang melaporkan penugasan dari maing- masing resource.
Mengukur itu tidak mudah! Slide 1. Slide 2 Slide 3.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
P E N A T A U S A H A A N K E U A N G A N D A E R A H
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
SOSIALISASI PERMENDAGRI NO 19 TAHUN 2016.
Matkul: AKPD Pertemuan 8: Pelaksanaan Belanja dan Pembuatan SPJ
Lampiran 1 Asistensi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
INOVASI/ PERUBAHAN TAHUN 2017 KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PERSIAPAN PENERAPAN E–SIMBADA SURABAYA Pemerintah Kota Surabaya – Jawa
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI
SINGGLE DATA DALAM PEMBANGUNAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Temuan Audit UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA 2015.
SISTEM PENGOLAHAN DATA
Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah
AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA
Matakuliah : F0174 / Audit Laporan Keuangan Berbasis Komputer
Inspektorat Kabupaten Sleman
TERDIRI ATAS 5 TAHAP : TAHAP 1
DASAR PEMERIKSAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG.
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH
AKUNTANSI BELANJA DAN PENDAPATAN
OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH
direktorat litbang, 22 Oktober 2015
S T A N D A R D O P E R A T I O N A L P R O C E D U R E (S O P)
“KOREKSI FISKAL SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN BESARNYA PPH Erni Ritonga,
SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI
TUGAS APIP DISAMPAIKAN DALAM PUBLIKASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017
OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
RENCANA PENYUSUNAN PROSEDUR PELAKSANAAN DI LINGKUNGAN YAYASAN ATTAQWA
PENUGASAN & SUBSIDI PADA BUMD
KEBIJAKAN HIBAH DANA DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN DAN HIBAH DROPPING DALAM RANGKA TERTIB PENATAUSAHAAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
AKUNTANSI PERSEDIAAN (Aplikasi pada SAPD SKPD)
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
WORKSHOP PANDUAN REVIU PENILAIAN KEMBALI BMN TAHUN 2017 – 2018
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
CLINICAL GOVERNANCE. DEFINISI CLINICAL GOVERNANCE : 1)kegiatan yang merupakan mekanisme ampuh, baru dan terpadu untuk menjamin terlaksananya pelayanan.