PROSES HUKUM.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Topik : Struktur Sosial dan Hukum
Advertisements

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd.
Pendidikan Pancasila Dosen: Drs.Mudjiyana, M.Si
LEMBAGA EKSEKUTIF dan LEGISLATIF
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
Beberapa Isyu Kriteria Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8
SISTEM KETATANEGARAAN BERDASAR AMANDEMEN UUD 45
PANCASILA 8 FILSAFAT, PANCASILA, DAN FILSAFAT PANCASILA
KOTA KUPANG BERKUBANG KORUPSI: benarkah?. Oleh: Kotan Y. Stefanus.
Pertemuan ke-5 (10/12/08) Pranata Hukum A. Deskripsi Pranata hukum B. Fungsi Pranata hukum C. Pelembagaan Pranata hukum D. Kehidupan berKonstitusi E. Hakikat.
PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA
Pendidikan Kewarganegaraan
PRINSIP-PRINSIP SISTEM PRESIDENSIIL Sistem Presidensiil (ala Indonesia)
Alvid Utama Dinda ( ) Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012)
KEBUDAYAAN DAN MASYARAKAT
BAB 3 Disiplin itu Indah Pertemuan : 1.
TEORI KEKUASAAN SALEHUDDIN, S.Pd., M.Pd. Kekuasaan dalam bidang politik Kekuasaan politik berbeda dengan kekuasaan non politik Kekuasaan sosial Kekuasaan.
Dr. Utary Maharany B.,SH.,M.Hum
Pertemuan 01 Pengertian Pajak Dan Fungsinya
KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI OLEH KASYFUL QULUB.
Perubahan Sosial & Dinamika Pemerintahan
GRATIFIKASI.
Pancasila Sebagai Etika Politik (1)
BIROKRASI DAN POLITIK ABDUL HAKIM FIA UB.
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
12. ETIKA, KODE ETIK PROFESI DAN HUKUM
WEBER: PERKEMBANGAN HUKUM RATIONAL 4 TAHAP:
Sistem Hukum Iman pasu Purba, SH.MH.
Manusia dan peradaban.
ASAS-ASAS PERUNDANG-UNDANGAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
HAKIKAT DEMOKRASI KELOMPOK 5 kewarganegaraan.
MEMPERJUANGKAN MASYARAKAT YANG ADIL, DAMAI DAN SEJAHTERA
Perkuliahan Minggu 7 Sosiologi Komunikasi
Fungsi Hukum Mengkaji tentang fungsi hukum dalam masyarakat sangat penting mengingat dalam kehidupan sosial masyarakat senantiasa terjadi perbedaan kepentingan.
Pancasila sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Etika Politik (1)
“DEMOKRASI “ oleh Saddam Febrian
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Hukum Administrasi Negara 24 Oktober 2011 FISIP UI
Definisi dan Konsep (Pertemuan Perkuliahan ke 11)
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
STRUKTUR/ SISTEM MASYARAKAT DESA Oleh : Dr. Ir
ILMU POLITIK NAMA ANGGOTA : RISKI RIANDA ALBERTUS ARYO ANDIKA TITO NUR
BAB II BUDAYA DEMOKRASI
Substansi Konstitusi Substansi Konstitusi Secara Umum, Negara Indonesia, Negara Liberal dan Negara Komunis.
HAKIM DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
PRAPERADILAN DAN BANTUAN HUKUM
Kelompok 3 : 1. M. Fauzan 2. Mustika Desi R. 3. Nur Aini
Menyiram Indahnya Keadilan dan Kedamaian
MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PERIODE 2009 – 2014
Sistem Politik (negara)
Upaya Komunikasi Polri dan Era Keterbukaan Informasi Publik
HAKIKAT KOMUNIKASI
Pengantar Ilmu Politik
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DAERAH DARI JERATAN PIDANA MELALUI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 48 TAHUN 2016 Drs. TRI YUWONO, M.Si.
BAB-6 SISTEM POLITIK. Di Negara Lain Sistem Politik Komunis Sistem Politik Liberal Di Indonesia Sistem Politik Demokrasi Perilaku Yang Sesuai Aturan Suprastruktur.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 6 Maret 2019
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA
Mata Kuliah Sosiologi-Antropologi Program Studi Geografi FKIP UHAMKA
Studi lapangan ke desa sukasari Minat pemuda desa untuk urbanisasi
Pertemuan 4 Integritas dan Anti Korupsi. Tugas : 1. Apa itu sistem integritas nasional ? 2. Mengapa diperlukan sistem integritas nasional? 3. Bagaimana.
LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT.
MANUSIA DAN PERADABAN. KOENTJARANINGRAT : PERADABAN ADALAH BAGIAN2 KEBUDAYAAN YANG HALUS DAN INDAH SEPERTI KESENIAN. PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN YANG.
Transcript presentasi:

PROSES HUKUM

PROSES HUKUM 1. Proses Pembentukan Hukum 2. Proses Penegakan Hukum

Pembentukan Hukum Bahan Hukum 1. Gagasan atau ide hukum dalam masyarakat (tahap sosio politis). 2. Pemberian sanksi (tahap yuridis). b. Struktur Pembentukan Hukum 1. Pengorganisasian & mekanisme kerja 2. Melalui pembagian kekuasaan antara Legislatif, Yudikatif dan eksekutif.

Penegakan Hukum Pelaksanaan dari hasil pembentukan hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi. Diskresi harus menyerasikan antara penerapan hukum dengan faktor manusiawi.

Lembaga Penegakan Hukum a. Lembaga Penyidikan b. Lembaga Penuntutan c. Lembaga Pengadilan d. Lembaga Pelaksanaan (Eksekusi)

Menurut Soerjono Soekanto Faktor yang memperngaruhi Penegakan Hukum : Hukumnya sendiri; Penegak hukum; Sarana dan Fasilitas; Masyarakat; dan Kebudayaan.

“ Terima Kasih “