FILSAFAT DAN ETIKA ILMU KOMUNIKASI 2 0 0 9 DILEMA REGULASI PUBLIK KEBEBASAN EKSPRESI DAN TANGGUNG JAWAB Pertemuan 13

Alasan Regulasi Publik = Regulasi media sering ditolak karena ditafsir bertentangan dengan demokrasi = Ada 3 alasan perlunya regulasi terhadap media: 1). Membantu konsumen (pembaca, pemirsa, pendengar) dapatkan informasi berkualitas (Tujuannya tak hanya demi kepentingan konsumen tapi juga menjaga kredibilitas/citra media) Bina Nusantara University

2). Di satu sisi menjaga aturan pasar (agar lebih adil dengan lawan konsentrasi ekonomi pada media tertentu), di sisi lain menjawab kelangkaan program mendidik/kultural yang secara ekonomis tak menguntungkan 3). Menjamin pluralisme sebagai integral demokrasi (negara wajib mendorong/melindungi ekspresi dari sudut pandang berbeda/beraneka ragam sehingga memungkinkan partisipasi semua individu) Bina Nusantara University

Regulasi Publik dan Pluralisme = Regulasi yang menjamin pluralisme bisa berbentuk: a). Menghindari dominasi suatu bidang terhadap yang lain dengan usulkan pengorganisasian distribusi/alokasi program b). Menjamin perbedaan lingkup ril dengan kekhasan ekspresinya untuk mendapatkan akses representatif ke ruang publik c). Memungkinkan definisi politik menurut tatanan prioritas sehingga ruang publik menjadi tempat penentuan hirarki nilai oleh masyarakat Bina Nusantara University

d). Mempertahankan pemisahan berbagai ranah dan menentukan bagian/ hak masing-masing. Dbat tentang pilihan prinsip regulasi terjamin = Regulasi publik dibenarkan sejauh menciptakan kebebasan yang semakin besar = Regulasi publik atas media yang bersifat membatasi diharapkan lebih tekankan dimensi strategis (etika komunikasi harus bisa tampak dalam realitas sesuai dengan situasi) Bina Nusantara University

Berbagai Macam Regulasi Publik = Regulasi bersifat privat kalau ditentukan oleh nurani pelaku komunikasi/deontologi profesi = Sedangkan regulasi dianggap publik jika ada campur tangan negara, masyarakat warga (asosiasi konsumen, pakar dan pengamat) atau komisi mandiri bentukan negara atau campuran (masyarakat, profesi, negara) Bina Nusantara University

= Instrumen regulasi lain yakni instrumen administrasi negara (menjaga agar hukum tetap dihormati) = Kemungkinan lain regulasi publik yakni membentuk komisi mandiri yang bukan bagian dari pemerintah (mengawasi/menentukan orientasi dasar media) Bina Nusantara University

Regulasi Prosedural = Cara peliputan, pengolahan dan presentasi penuh rekayasa menonjol dalam TV = Banyak sensor: topik ditentukan, syarat komunikasi dibatasi ketat, konformisme politik, sensor ekonomi dll = Media terutama TV jadi instrumen untuk menjaga tatanan simbolik Bina Nusantara University

= Regulasi publik penting ketika melemahnya pemaknaan realitas (utamakan teknik presentasi dan abaikan isi pesan pokok di media). Maka regulasi prosedural perlu untuk menjaga media agar tak hanya jadi ajang komoditas tapi ajang ekspresi nilai budaya/pendidikan bagi publik Bina Nusantara University

Dalam Persimpangan Etika = Deontologi Jurnalistik tradisi moral deontologi mengarahkan pelaku komunikasi untuk mengutamakan kehendak baik (mencari kebaikan dan keutamaan) Sayangnya, persaingan keras dan tuntutan pasar sering membuat pelaku komunikasi abaikan deontologi profesi Bina Nusantara University

= Teleologi Perspektif teleologis fokuskan tujuan bermanfaat = Teleologi Perspektif teleologis fokuskan tujuan bermanfaat. Apapun yang tak bermanfaat akan diabaikan termasuk hak dasariah pihak lain = Komunitarian Dengan argumen pluralisme, prioritas pada perlindungan yang sama terhadap semua wacana tanpa pemberlakuan hirarki tipe wacana yang mengatasi dasar isi Bina Nusantara University

Perspektif komuniternya terletak pada deliberasinya (isi dan keluasan wacana tergantung hirarki nilai yang akan ditentukan publik dalam setiap komunitas) Perlu ada orientasi dasar yang tak bertentangan dengan hormat pada martabat manusia, mengarah pada perluasan lingkup kebebasan dan menyumbang pada kondisi yang lebih adil Bina Nusantara University