Demokrasi politik adalah sistem politik yang diendapi diendapi prinsip-prinsip berikut:

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT
Advertisements

PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
Advokasi Pelayanan Kesehatan Bagi Difabel
Akuntabilitas Politik, Membangun Demokrasi Lokal
MASYARAKAT MADANI NURUL RIZKY AMALIA
DEMOKRASI MENURUT IMAN KRISTEN
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
TANGGUNG JAWAB MAHASISWA DALAM MENCEGAH PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA
PASIRIA HARTATI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
Nama Dosen : Bpk Mujiyono
GOOD GOVERNANCE.
BUDAYA DEMOKRASI PENGERTIAN
Globalisasi Hukum Anang Zubaidy Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
DEMOKRASI DI INDONESIA
DEMOKRASI DAN DEMOKRASI DI INDONESIA
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
DEMOKRASI BUKAN MOBOKRASI
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Penguatan Posisi Tawar Rakyat dalam Pemilu
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY)
TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM
KONSEP ELECTRONIC GOVERNMENT
Isu Etika dan Sosial dalam Perusahaan Digital
TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM
Bentuk dan Dasar Negara Indonesia
Perubahan Sosial & Dinamika Pemerintahan
Masyarakat ? Menurut Robert Maclver (Budiardjo) yaitu suatu sistem hubungan-hubungan yang ditertibkan. Menurut Harold Laski yaitu sekelompok manusia yang.
BIROKRASI DAN POLITIK ABDUL HAKIM FIA UB.
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum
MEDIA, PELAYANAN PUBLIK DAN LOGIKA POLITIK Pertemuan 10
Isu Etika dan Sosial dalam Perusahaan Digital
MASYARAKAT MADANI CIVIL SOCIETY INGGRIS) CIVITAS DEI (LATIN)
Desentralisasi dan Demokratisasi di Daerah
J. Kristiadi (Peneliti Senior CSIS, Jakarta)
Hanifa Nur Auliya ( ) sosiologi pembangunan : Desentralisasi, Birokrasi dan Demokratisasi Lokal.
Pertemuan 13 ETIKA PENELITIAN SURVAI
TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDIDIKAN
SIKAP KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
K13- MBS sebagai Proses Pemberdayaan
Demokrasi.
Apa dan Mengapa Demokrasi?
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Berkelas.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
GLOBALISASI, APA ITU ? Fakta dan proses, bukan produk akhir
Masyarakat madani.
“DEMOKRASI “ oleh Saddam Febrian
BAB V DEMOKRASI INDONESIA
By: RANTO, S.IP., M.A Dosen Tetap Ilmu Politik FISIPOL UBB
SK2 KD1-2 Part4 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani.
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
NILAI-NILAI DEMOKRASI
DEMOKRASI INDONESIA AGUSTINUS ARHIYANTI
DEMOKRASI PENDIDIKAN DEMOKRASI Mg_8.
DEMOKRASI INDONESIA Yunani = Demokrasi Langsung
DEMOKRASI INDONESIA DAN MASYARAKAT MADANI
BAB V DEMOKRASI INDONESIA
AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH
KEBIJAKAN DAN REGULASI MEDIA
KONSEP DASAR IPS.
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Masyarakat Madani BY Istikomah.
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.
Transcript presentasi:

DEMOKRASI POLITIK Oleh Sunyoto Usman Departemen Sosiologi, Fisipol UGM 24 Mei 2016

Demokrasi politik adalah sistem politik yang diendapi diendapi prinsip-prinsip berikut: Pemerintah representatif (representative government), representasi rakyat, tidak dibentuk atau dipilih berdasarkan keturunan, adat, kudeta Partisipasi warga negara (citizen participation) dalam proses politik, tidak ada monopoli dan manipulasi Kebebasan, tidak semaunya sendiri, tetap dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku Transparansi dan akuntabel, dapat dipertanggung-jawabkan kepada rakyat (proses dan hasil)

Tidak bisa melompat, harus ada proses Kesadaran berdemokrasi Sikap mendukung demokrasi Melakukan tindakan yang demokratis Pengetahuan demokrasi politik Banyak kendala

Bagaimana pengetahuan demokrasi politik Bagaimana pengetahuan demokrasi politik? Secara umum boleh dikatakan cukup baik Multi-partai, partai politik sebagai sepresentasi dari kepentingan politik. Terdapat 10 partai politik dengan beragam karakteristik pendukung Pelpres, Pileg dan Pilkada langsung, rakyat memiliki akses dan dapat berpartisipasi dalam proses formulasi dan eksekusi politik Kebebasan press, dapat memberikan saran dan kritik langsung, bahkan dinilai terlalu bebas, tidak ada bredel

Kekuasaan politik dikontrol dan dibatasi Kekuasaan politik dikontrol dan dibatasi. Otoritarianisme, meliterisme Orde Baru terkikis, tumbuh cheack and balance Perlindungan HAM dibuat secara jelas detail, jauh lebih baik dibandingkan masa Orde Baru Kemerdekaan berserikat, berkumpul, termasuk menyampaikan pandangan kritis yang berbeda dengan pemerintah

Bagaimana kesadaran berdemokrasi politik. Kelihatannya cukup baik Bagaimana kesadaran berdemokrasi politik? Kelihatannya cukup baik. Secara terbuka unjuk kiri bagian partai politik tertentu. Bahkan pindah kandang semakin biasa. Bagaimana sikap terhadap demokrasi politik. Kelihatannya cukup baik. Pilkada langsung memang pernah dirubah, tetapi ketika ada Perpu Pilkada langsug memperoleh dukungan. Kebebasan press juga memperoleh dukungan

Bagaimana tindakan (action) demokrasi politik Bagaimana tindakan (action) demokrasi politik? Inilah yang masih memprihatinkan. Pidatonya berbuih demokrasi, tetapi tindakannya jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Seperti apa? Melembagakan oligarki dalam berpartai politik. Partai politik hanya dikuasai oleh kelompok kecil/minoritas, terutama berbasis materi, politik saudagar Mereka melembagakan formula politik bahwa berpolitik di Indonesia butuh dana besar, politik biaya tinggi. Tidak punya uang terpinggir Korupsi politik masih merajalela, money politik masih belum reda. Terjadi mobilisasi politik, bukan partisipasi politik

Bagaimana media? Jumlah media amat banyak, acapkali informasi politik mirip/sama Sebagian terjebak oligarki, terjadi oligarki media, dikuasai oleh kelompok kecil mengandalkan kekuatan materi Biaya tinggi, sebagian sudah terjadi ketergantungan pihak sponsor (pemerintah daerah, bank, perusahaan)

Dalam 20 tahun terakhir kemajuan teknologi informasi (internet), berkembang cyber society (interaksi mediasi komputer) Berkembang cyber space (ruang maya), cyber democracy, penguatan partisipasi politik dengan mediasi komputer Barth and Schlegelmilch (2014:199): “Cyber Democracy” comprises all the topics linked to the connections and interconnectivity between the information technology and the processes in a democracy, e.g. for the participation of the people, the competition during elections or the administrative process

Kalau media terlalu dikontrol oleh negara dan korporasi, maka media sosial semakin berkembang Terjadi perluasan ruang-ruang publik, partisipasi politik semakin kuat, kritik dan dialog langsung, kontrol cepat dan luas (orang banyak kepada orang banyak) Terjadi peningkatan pengetahuan politik, kepercayaan publik, penguatan keberadaan warga negara Tetapi bisa juga merusak proses demokratisasi karena narsis, identitas maya (sembunyi, sulit dilacak), menabrak etika politik Sisi negatif: ancaman, balas dendam, anti-demokrasi (membungkam kritik, shock therapy dsb)

Implikasi Cyber Democracy Positif Informasi menjadi murah dan efisien (banyak orang ke banyak orang), pendidikan politik efektif Interconnectedness: antara masyarakat sipil dengan pemerintah, komunitas politik, kelompok kepentingan Partisipasi politik menjadi luas, ruang politik yang menembus batas tempat dan waktu Negatif: Informasi menjadi overload, tidak terkendali Kehilangan privacy Berkembang perlawanan terhadap demokrasi secara bebas, tanpa identitas, tidak disertai tanggungjawab, asal melawan Implikasi Cyber Democracy