Survey Integritas Organisasi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Advertisements

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Subbag umum / kepegawaian
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
REFORMASI BIROKRASI UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI Jogyakarta, 9 Desember 2014 Agus Sunaryanto Deputi Coordinator ICW.
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
NILAI-NILAI BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA RI
Strategi Pengendalian Anggaran Pendidikan pada Kementerian Agama RI
Kode Etik PNS & Kode Etik Kementrian Keuangan
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
SALINAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS.
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
Manajemen Pelayanan Publik
PEMBINAAN DISIPLIN PNS
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
Oleh : Febri Hendri AA (Koordinator Divisi Investigasi-ICW)
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PPK-PNS
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
KEDEPUTIAN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
Sekretaris Ditjen Dikdasmen
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
Program Kerja PBJ dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Terintegrasi Pemerintah Aceh.
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 193 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLA APLIKASI KEPEGAWAIAN TAHUN 2017
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KODE ETIK JURNALISTIK DAN FOTOGRAFI INSTANSI PEMERINTAH
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA
Sikap Keterbukaan Dan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
ETIKA DAN PROFESIONALISME ASESOR
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
Penerapan sistem informasi manajemen di sdn jatihandap 2
PERJANJIAN KINERJA.
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN.
I. Pengertian dan Fungsi MSDM
PEMBINAAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK/WBBM
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA IMPROVING GOVERNANCE WORK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN.
Bahan materi “Sosialisasi Kebijakan Analisa jabatan Analisa Beban Kerja, Evaluasi jabatan, penataan pegawai, dan Tambahan Penghasilan Pegawai” 8 Januari.
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Transcript presentasi:

Survey Integritas Organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Petunjuk Survey 4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang 1 = Sangat Kurang Mohon setiap pertanyaan dibaca dengan cermat dan dijawab dengan jujur Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah Penilaian anda mengenai kualitas integritas organisasi anda pada rincian pernyataan berikut: 4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang 1 = Sangat Kurang Pilih jawaban dengan cara DILINGKARI

Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi Petugas/Pegawai/Pejabat di instansi saya menangani tugas-tugas/pekerjaan mereka secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan 4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang 1 = Sangat Kurang

Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi Petugas/Pegawai/Pejabat di instansi saya melaksanakan tugasnya tanpa menerima pemberian (uang/hadiah/hiburan/ dan kemudahan fasilitas atau janji) 4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang 1 = Sangat Kurang

Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi Petugas/Pegawai/Pejabat di instansi saya dalam melaksanakan tugas/pekerjaan memberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan daerah asal (kesukuan), sekolah asal, kekerabatan, agama 4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang 1 = Sangat Kurang

Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi Petugas/Pegawai/Pejabat di instansi saya melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa menawarkan/mengajak untuk membantu secara ilegal 4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang 1 = Sangat Kurang

Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi Pelapor kejadian korupsi dan pelapor terkait pelanggaran kepentingan publik/masyarakat dilindungi secara efektif di instansi saya 4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang 1 = Sangat Kurang

Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi Petugas/Pegawai/Pejabat di instansi saya yang melakukan pelanggaran, diproses secara tegas/adil sesuai peraturan yang berlaku 4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang 1 = Sangat Kurang

Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi Sistem pencegahan korupsi di internal di instansi saya telah berjalan secara efektif 4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang 1 = Sangat Kurang

Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM Dalam instansi saya, proses penerimaan pegawai telah bersih dari KKN 4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang 1 = Sangat Kurang

Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM Dalam Instansi saya, Proses penempatan/redistribusi pegawai telah bersih dari KKN 4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang 1 = Sangat Kurang

Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM Dalam instansi saya, proses promosi/kenaikan jabatan telah bersih dari KKN 4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang 1 = Sangat Kurang

Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM Dalam instansi saya, proses pemilihan/persetujuan pegawai yang akan ikut dalam program pengembangan kompentensi (diklat/beasiswa dll) telah bersih dari KKN 4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang 1 = Sangat Kurang

Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM Dalam instansi saya, proses pengurusan kenaikan pangkat telah bebas dari KKN 4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang 1 = Sangat Kurang

Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM Dalam instansi saya, proses pengurusan gaji berkala telah bebas dari KKN 4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang 1 = Sangat Kurang

Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM Dalam instansi saya, proses pengelolaan absensi pegawai telah bebas dari manipulasi 4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang 1 = Sangat Kurang

Integritas Kerja dan Pelaksanaan Anggaran Dalam instansi saya, pengelolaan anggaran pada pengeluaran perjalanan dinas dan biaya operasional telah bebas dari penyalahgunaan/penyimpangan 4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang 1 = Sangat Kurang

Integritas Kerja dan Pelaksanaan Anggaran Dalam instansi saya, pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa (PBJ) telah bebas dari penyalahgunaan/Penyimpangan 4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang 1 = Sangat Kurang

Integritas Kerja dan Pelaksanaan Anggaran Dalam instansi saya, pengelolaan anggaran biaya penunjang pelaksanaan kegiatan (honorarium/lembur) telah bebas dari penyalahgunaan/penyimpangan 4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang 1 = Sangat Kurang

Integritas Kerja dan Pelaksanaan Anggaran Dalam intansi saya, telah terbebas praktik pemalsuan bukti transaksi 4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang 1 = Sangat Kurang

Integritas Kerja dan Kesesuaian Perintah Atasan dengan Aturan dan Norma Atasan di instansi saya bertanggung jawab atas pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan 4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang 1 = Sangat Kurang

Integritas Kerja dan Kesesuaian Perintah Atasan dengan Aturan dan Norma Atasan di intansi saya selalu menaati dan memberikan perintah kerja sesuai aturan 4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang 1 = Sangat Kurang

Integritas Kerja dan Kesesuaian Perintah Atasan dengan Aturan dan Norma Atasan di instansi saya memberikan teguran/peringatan/hukuman saat saya melakukan pekerjaan tugas yang tidak sesuai dengan aturan tersebut 4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang 1 = Sangat Kurang

Integritas Kerja dan Kesesuaian Perintah Atasan dengan Aturan dan Norma Atasan di instansi saya selalu mematuhi kode etik dan aturan disiplin organisasi 4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang 1 = Sangat Kurang

TERIMAKASIH ATAS PARTISIPASI ANDA