Pengantar Ilmu Politik

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PETA LEMBAGA NEGARA (Pasca Amandemen UUD )‏
Advertisements

BAB VI ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA PADA UUD 1945
DEMOKRASI INDONESIA 0LEH Ir Sutopo MP
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd.
PENDIDIKAN DEMOKRASI DR. Dasim BUDIMANSYAH, M.Si. Dosen PKN dan SPS UPI.
LEMBAGA EKSEKUTIF dan LEGISLATIF
Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)
ASAS HUKUM TATA NEGARA Riana Susmayanti, SH.MH.
Pertemuan 7 TRIAS POLITIKA
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 45 KULIAH KE-4.
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8
Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945
PEMERINTAHAN PUSAT ( DINYANYIKAN DENGAN ARANSEMEN NAIK-NAIK KE PUNCAK GUNUNG ) LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAHAN PUSAT BANYAK-BANYAK MACAMNYA LEGISLATIF……..
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
KAWAL DAN IMBANG (CHECKS AND BALANCES)
Pert. 6 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
Penyelenggaran Kekuasaan Negara
BAB 2 Menyemai Kesadaran Berkonstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Teori Pemisahan Kekuasaan
FUNGSI LEGISLASI DI INDONESIA
DEMOKRASI Yanti Trianita S.I.Kom.
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Sisitim ketatanegaraan Republik Indonesia
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Lembaga Legislatif Indonesia
KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI OLEH KASYFUL QULUB.
SUSUNAN PEMERINTAHAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
N E G A R A.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
DR. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
MARTINA PURWANING DIAH, SAP, MAP
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.
DEMOKRASI Endah Purwitasari.
N E G A R A.
SUSUNAN (BENTUK) NEGARA
Apa dan Mengapa Demokrasi?
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Sistem Pemerintahan Indonesia
N E G A R A.
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA
POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA
Tugas HTN BAB 7 ORGAN DAN FUNGSI KEKUASAAN NEGARA
“DEMOKRASI “ oleh Saddam Febrian
HUKUM TATA NEGARA.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
KAWAL DAN IMBANG (CHECKS AND BALANCES)
PEMILIHAN UMUM (PEMILU)
DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
ILMU POLITIK NAMA ANGGOTA : RISKI RIANDA ALBERTUS ARYO ANDIKA TITO NUR
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH
Disusun oleh: Kelompok 1 ISP-PPKn B 2014
Susunan Organisasi Negara ”HORIZONTAL” & “VERTIKAL”
Nama : Ranny Firdaus Ria yuwinda
Perkembangan Konsep pemisahan Kekuasaan negara
N E G A R A.
Ketanegaraan Indonesia
MODUL IV SISITEM POLITIK INDONESIA STRUKTUR DAN FUNGSI SISTEM POLITIK
DEMOKRASI Pengertian Sejarah Demokrasi Jenis Demokrasi/ Tipe Demokrasi
Demokrasi Pancasila Disusun Oleh: Bella Anasya( ) Rizqi Ahmad Nurbuwono ( ) Aruna Manggala Utama( ) Gita Restu Triakusumaningrum( )
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)
LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT.
Transcript presentasi:

Pengantar Ilmu Politik Kekuasaan Tingkat dan Fungsi 11/20/2018

Pengantar Kekuasaan dalam konteks negara terbagi menjadi 2 macam yakni kekuasaan tingkat/struktur dan kekuasaan fungsi Kekuasaan tingkat ialah pembagian antar tingkat pemerintahan sedangkan kekuasaan fungsi menunjukkan perbedaan antarfungsi pemerintahan 11/20/2018

Kekuasaan Tingkat Konfederasi Federal Kesatuan 11/20/2018

Konfederasi Terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh Bersatu atas dasar perjanjian (internasional) Memiliki kekuasaan tertentu terhadap anggotanya tetapi tidak terhadap warga negaranya Kelangsungan hidup tergantung kepada kesukarelaan negara anggotanya Amerika 1781-1789 Jerman 1815 - 1867 11/20/2018

Federasi Pertengahan kesatuan dan konfederasi Urusan nasional (perjanjian internasional, cetak uang, hankam), di luar itu menjadi kewenangan penuh negara bagian (pendidikan, budaya, kesehatan) Kenyataannya ada 2 kekuasaan, pem federal dan pem neg bagian (pem federal masih ikut campur tangan dengan urusan negara bagian) Amerika Serikat 11/20/2018

Kesatuan Kekuasaan dan kedaulatan di tangan pemerintah pusat Pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah daerah melalui otonomi/desentralisasi Bentuk negara dengan integrasi yang paling kokoh Indonesia 11/20/2018

Kekuasaan Fungsi Awalnya dikenal dengan pemisahan kekuasaan (separation of power) yang dicetuskan John Locke dan Montesquieu Bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa Berdasarkan pada fungsi (function) Dikenal dengan trias politika 11/20/2018

Trias Politika Rulemaking function pembuatan undang-undang Rule application function pelaksanaan undang-undang Rule adjudication function pengadilan atas pelanggaran undang-undang 11/20/2018

Perkembangan Trias Politika Sejalan dengan perkembangan jaman, urusan pemerintahan makin bertambah kompleks sehingga Trias Politika juga berkembang, tidak lagi pemisahan tapi pembagian karena urusan pemerintahan harus terpadu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, masing-masing lembaga tidak bisa bersikukuh hanya melaksanakan 1 fungsi saja 11/20/2018

Trias politika sekarang (Gabriel Almond) Rule making Rule application Rule adjudication 11/20/2018

Trias Politika di Indonesia Indonesia secara eksplisit tidak menganut Trias Politika, secara implisit dapat dilihat dari struktur tata pemerintahan yakni adanya pembagian lembaga-lembaga 11/20/2018

Jabaran Trias Politika di Indonesia Legislatif Eksekutif Yudikatif MPR PRESIDEN MA KY MK DPR DPD 11/20/2018