PRA-MUSRENBANG USU T.A. 2019 Tema :Merajut Kebersamaan MewujudkanUSU Sebagai Universitas Nasional Terkemuka Dengan Akreditasi Tertinggi Dan Merintis.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
AMAR, IMPLIKASI, DAN SOLUSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR /PUU-VII/2009 Dibacakan: 31 Maret 2010 Kementerian Pendidikan Nasional April.
Advertisements

PLAGIARISME ditinjau dari aspek hukum dan latar belakangnya
STRUKTUR/ KERANGKA PERATURAN
PAPARAN SENAT AKADEMIK
2.1 Tata Pamong Sistem Tata Pamong
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2010 BEBAN KERJA DOSEN & EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI.
STANDAR 2.
KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
KEBIJAKAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
KOPERTIS IV Tanggal November 2014
KARAKTERISTIK PTN BADAN HUKUM
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi
ANGGARAN RUMAH TANGGA.
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
2 PERMENPAN RB 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN Bab IX Pasal 24 ayat (1) PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan Akademik Dosen harus.
HASIL KAJIAN SK MWA ISI SK MWA NO SK PASAL/AYAT TERKAIT (PP. 66/2010)
Peraturan Penilaian Karya Ilmiah Jabatan Guru Besar Marsetyawan HNE Soesatyo Workshop Sosialisasi Peraturan Kenaikan Jabatan Fungsional FK UGM - 24 Juni.
RENCANA STRATEGIS JURUSAN MANAJEMEN
Surabaya, 3 Maret 2015.
MWA UI 2014.
Laporan Kemajuan Persiapan Unpad menuju PTN BH
STATUTA PERGURUAN TINGGI
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
norma dan tata tertib kehidupan mahasiswa di perguruan tinggi
Sistem Penjaminan Mutu Internal Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah
Universitas Padjadjaran
Di Universitas Gadjah Mada (UGM)
Laporan Perkembangan Unpad menjadi PTN BH
Rancangan Undang-Undang Tentang Perguruan Tinggi
STATUTA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
ORGANISASI & TATA KELOLA dalam PENYUSUNAN STATUTA PTS
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Tugas-Kewajiban & Peran Senat Akademik UI dan Isu terkait
PENDAHULUAN Penyempurnaan :
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
KEGIATAN SENAT AKADEMIK FAKULTAS teknik UI
Kebijakan terkait Dosen
Pedoman Pengabdian Masyarakat Berbasis Kemitraan
SERTIFIKASI PUSTAKAWAN
Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK UGM
Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan
Dept. Patologi Klinik & Kedokteran Laboratorium
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
DEPARTEMEN FISIOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kode Etika peneliti dan professor riset
UNIVERSITAS GADJAH MADA
KONSORSIUM DAN INTEGRASI ILMU
KEBIJAKAN UMUM PENYUSUNAN RKAT UPI
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
SUMBER PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH)
MERAJUT KEBERSAMAAN MEWUJUDKAN USU SEBAGAI UNIVERSITAS NASIONAL TERKEMUKA DENGAN AKREDITASI TERTINGGI DAN MERINTIS PENGAKUAN INTERNASIONAL Senat Akademik.
STRATEGI MENDAPATKAN DANA RISET
STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018
Pelatihan Audit Internal Mutu Akademik
STRATEGI PENINGKATAN PERAN PENELITI DALAM PUBLIKASI
PEDOMAN UMUM PEMILIHAN DOSEN BERPRESTASI. LATAR BELAKANG Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
Outline Peningkatan Karir Dosen Landasan Hukum Tujuan Syarat Dosen
Materi Satu TIM ASESMEN BKD KEMENTERIAN RISTEK DAN DIKTI
RAPAT KERJA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2019
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENDIDIKAN KEPERAWATAN (Profesi ners) DI INDONESIA
Bintek STRUKTUR RANCANGAN PERATURAN YAYASAN TENTANG STATUTA
AKREDITASI PROGRAM STUDI S.M. Widyastuti – Dewan Eksekutif BAN-PT.
KRITERIA PENILAIAN STANDAR 2 :
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
Pemilihan Dosen Berprestasi Nasional tahun 2019
Transcript presentasi:

PRA-MUSRENBANG USU T.A. 2019 Tema :Merajut Kebersamaan MewujudkanUSU Sebagai Universitas Nasional Terkemuka Dengan Akreditasi Tertinggi Dan Merintis Pengakuan Internasional

GURU BESAR DAN LEMBAGA KEGURUBESARAN SEBAGAI PENJAGA NILAI-NILAI PERGURUAN TINGGI (USU) DAN PEMIKIR BANGSA Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2014, tentang Status USU Pasal 25, ayat (1): Organ USU terdiri atas: MWA Rektor dan SA Pasal 39, ayat (5). DGB bertugas untuk: memberikan masukan kepada Rektor dalam hal: Pengembangan keilmuwan dan kualitas pendidikan Pembinaan suasana akademik etika keilmuwan, integritas dan moral sivitas akademik Memberikan masukan kepada Rektor dan SA atas usul pengangkatan Guru Besar dan Doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa)

Peran Kelembagaan Perguruan Tinggi (USU) ORGAN PERANGKAT Memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi MWA REKTOR DGB Menyusun dan menetapkan kebijakan umum SA Pengembangan keilmuan, budaya akademik serta etika dan moral Menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik

PERAN DGB Penegakan etika dan moral : Budaya Akademik : Agen pembangunan budaya bangsa Penghasil pengetahuan baru Pengembangan keilmuan : Originality, Novelty, Contribution, Actuality Penegakan etika dan moral : Penjaga nilai-nilai perguruan tinggi

Hakekat Lembaga Keguru Besaran Lembaga Normatif Dewan Guru Besar Hakekat Lembaga Keguru Besaran Membangun kepemimpinan guna mewujudkan kehidupan akademik, etika, dan integritas moral, serta kokohnya kesarjanaan pada PT Menggali dan mewujudkan nilai-nilai bermakna atas karya-karya pengembangan dan diseminasi ilmu pengetahuan Menggali, membangun, dan menjaga tetap tegaknya nilai-nilai akademik PT Atas nama perguruan tinggi, menggali dan merumuskan pemikiran mengenai solusi permasalahan bangsa Sumber: Hardjono A. Tjokonegoro Majelis Guru Besar ITB, 2011

STATUS LEMBAGA KEGURUBESARAN PADA 11 PTN bh No PTN bh Nama Unit Status 1 UI Dewan Guru Besar Organ 2 IPB 3 UGM Perangkat Univ. 4 USU 5 UPI 6 ITB Forum Guru Besar Dibentuk Oleh SA 7 UNDIP Dewan Profesor 8 UNPAD Perangkat SA 9 UNHAS 10 ITS 11 UNAIR -

Sesuai dengan status lembaga kegurubesaran pada 11 PTN bh yang beragam perlu adanya suatu Forum Dewan Guru Besar 11 PTN bh dalam upaya untuk meningkatkan peran dan fungsinya turut dalam pembangunan dan kemampuan PTN bh dibentuk Majelis Dewan Guru Besar PTN bh, disingkat dengan MDGB PTN bh pada tanggal 5 April 2008 di ITS Surabaya

USU dapat menerbitkan jurnal nasional dan jurnal internasional USULAN DAN HARAPAN Kedalam Untuk menunjukkan keberadaan dan eksistensi DGB, pada upacara pengukuhan Guru Besar sebaiknya ketua DGB diberi kesempatan untuk menyematkan tanda kegurubesaran kepada Guru Besar yang baru dikukuhkan sebagai penerimaannya dalam keanggotaan DGB Dengan adanya Peraturan Pemerintah terkait perpanjang umur masa pensiun untuk Dosen non GB menjadi 65 tahun dan Dosen GB menjadi 70 tahun, ada baiknya pihak universitas memberikan penghargaan kepada Dosen yang masa baktinya sudah mencapai 40 tahun keatas Untuk mewujudkan keberadaan USU sesuai dengan tema yang diangkat perlu disusun klaster bidang ilmu berdasarkan transdisiplin keilmuwan Klaster tersebut diperlukan untuk akselerasi pengembangan keilmuwan, khususnya untuk mendapatkan luaran yang lebih komprehensif, terintegrasi dan menghasilkan pemahaman baru (sintesis) USU dapat menerbitkan jurnal nasional dan jurnal internasional

Karena keberadaan dan peran DGB cukup strategis untuk pembangunan dan kemajuan perguruan tinggi (Universitas) dalam penyusunan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2018 tentang Pengelolaan PTN bh belum disinggung tentang keberadaan GB/DGB. (GB 11 PTN bh memiliki ± 44,46% dari jumlah GB di Indonesia). Diusulkan agar dalam PP tersebut keberadaan GB/DGB diatur dan dijabarkan eksistensi, fungsi dan perannya didalam sebuah PTN bh. Mengingat saaat ini begitu beragamnya penamaan Lembaga Kegurubesaran. Kalau memungkinkan dapat dijadikan sebagai ORGAN Universitas. Keluar