STRATEGI PENGAWASAN PEngADAAN BARANG/JASA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Jakarta, 17 Juli 2018.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Perencanaan kebutuhan & Penganggaran BMN
Advertisements

PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
KTSP SMA Pengembangan SERI PETUNJUK TEKNIS
KONSEPSI RPP PENYELENGGARAAN SPAM
Tata Cara Proses Serah Terima Aset Rusunawa
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pengawasan Anggaran Fungsi Pendidikan
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
Struktur Program Penyelenggaraan SPAM
Direktur Pengembangan PLP
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PENGUATAN KAPABILITAS APIP MELALUI AAIPI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017
Undang-Undang bidang puPR
Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran
KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Oleh: Daryanto Irjen Kemendikbud
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Praseno Hadi, M.M., Ak. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
Workshop Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
PEMBAHASAN PROGRES DAN KONSULTAN PEMBINAAN TEKNIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT RUMAH SWADAYA
RENCANA DAN STRATEGI PERCEPATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
Undang-Undang bidang puPR
MEKANISME PELAKSANAAN
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR POKJA SATKER OPERASI DAN PEMELIHARAAN SDA MALUKU ULP MALUKU Jl. Mr. CHR.
Kementerian Kesehatan
teo Latar belakang dasar hukum sasaran tujuan objek evaluasi EVALUASI
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019 (SETJEN) dan.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
PEMBINAAN TEKNIS Penyediaan Perumahan Oleh :
By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III
REVIU DAN EVALUASI BERBASIS APLIKASI
Sistem Informasi Perencanaan dan
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN KESEHATAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Kebijakan Pengawasan Atas Tindak Lanjut Temuan BPK Bidang Penelitian
Transcript presentasi:

STRATEGI PENGAWASAN PEngADAAN BARANG/JASA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Jakarta, 17 Juli 2018

PROFIL PEKERJAAN KONTRAKTUAL KEMENTERIAN PUPR TA 2018 PAGU TA 2018 Rp 107,3 trilyun Kontraktual Rp 86,43 trilyun 10.049 paket kontraktual 635 Satker DITJEN SDA 29,36 trilyun 3.408 paket, 189 Satker SETJEN 114,25 milyar 60 paket, 8 Satker DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 5,78 trilyun 895 paket, 42 Satker BALITBANG 150,02 milyar 63 paket, 15 Satker DITJEN BINA MARGA 39,39 trilyun 3.685 paket, 197 Satker DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN 26,69 milyar 29 paket, 2 Satker BPSDM 45,47 milyar 94 paket, 16 Satker DITJEN CIPTA KARYA 11,44 trilyun 1.771 paket, 158 Satker BPIW 114,43 milyar 30 paket, 5 Satker

PROYEK STRATEGIS NASIONAL KEMENTERIAN PUPR No UNIT ORGANISASI TEMATIK 1 DITJEN SUMBER DAYA AIR 65 Waduk 3.000 Km Bangunan Pengendali Banjir 2 DITJEN BINA MARGA 1.000 Km Jalan Tol (Pemerintah dan Swasta) 2.650 Km Jalan Baru 3 DITJEN CIPTA KARYA 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) 32.823 liter/detik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 667.687 KK, Pengolahan Air Limbah (PAL) 4 DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 550.000 Unit Rusun Untuk MBR 1.750.000 Unit Rumah Swadaya 50.000 Unit Rumah Khusus RAKNAMO DAM JALAN TRANS PAPUA JBT HOLTEKAMP RUSUNAWA JATINEGARA JALAN TOL TRANS JAWA PAL SUWUNG RUMAH SWADAYA PLBN SKOUW RUSUS TNI

STRATEGI PENGAWASAN BIDANG PBJ KEMENTERIAN PUPR Reviu RKA K/L Penelitian TOR dan RAB Pendampingan Terhadap Proses Lelang Dini TA.2018 : 2.233 paket, Rp. 13,73 trilyun Probity Audit terhadap proses PBJ Memberikan assurance bahwa proses PBJ telah dilaksanakan secara efisien, efektif, adil, transparan, terbuka dan bersaing Penelitian Usulan Pemenang > 100 milyar Layanan Konsultasi Proses PBJ Audit Kinerja: 7 isu pokok PBJ Perencanaan, Pemilihan Penyedia, Kontrak, Manajemen Pengendalian, Status Proyek, Kualitas, Manfaat dan Dampak Kerjasama TP4P / TP4D Pendampingan pelaksanaan pekerjaan Penelitian Awal dan Audit Khusus Informasi Penyimpangan/Pengaduan dari Masyarakat Bantuan Teknis Lid/Dik APH KPK, Kejaksaan RI, Kepolisian RI

TERIMA KASIH