CIVIL SOCIETY DAN INTEGRASI DALAM KONTEKS DEMOKRASI Oleh Paulus Wirutomo Sistem Sosial Indonesia (2015)

Awal nya Civil Society, Demokrasi dan Integrasi Dalam Konteks Demokrasi dalam Masyarakat Barat Civil Society tumbuh dalam masyarakat dan mengalami perubahan yang dimana dibantu oleh Hegel, Marx dan Para Pemikir lainnya. Menurut Diamond (1999:221), menyimpulkan bahwa civil society adalah fenomena penengah yang terletak diantara ruang pribadi dan negara. Civil society mewujud dalam berbagai organsisasi baik yang bersifat formal maupun informal, seperti ekonomi, budaya, informasi dan pendidikan, kelompok kepentingan, lembaga-lemabaga pembanguanan, organisasi-organisasi berorientasi isu, dan kelompok- kelompok yang berfokus pada isu kewarganegaraan.

2 Civil Society dengan negara dalam beberapa hal, tapi tidak Empat ciri yang membedakan antara organisasi masyarakat civil society dan non civil society (Diamond 1999:223-226) 1. Civil Society bukanlah masyarakat parokial seba berfokus pada tujuan-tujuan publik dari pada privat. 2 Civil Society dengan negara dalam beberapa hal, tapi tidak berupaya merebutnya atau menjadi bagiannya. 3 Civil Society melekat pluralisme dan keragaman. 4 Civil Society tidak berupaya untuk merepresentasikan seluruh kepentingan individu atau suatu komunitas.

SEJARAH CIVIL SOCIETY DI INDONESIA Pasca kemerdekaan, awal 50-an merupakan periode paling semarak dalam sejarah civil society di Indonesia. Yang ditandai dengan berdirinya aneka organisasi masyarakat. Pada masa Orde Baru, civil society memperlihatkan berbagai paradoks (Hikam 1999:5). Hal ini nampak pada pesatnya pertumbuhan kelas menengah tapi tak dibarengi dengan tingginya independensi mereka terhadap negara sehingga membuat mereka tak bisa menjadi penyeimbang kekuasaan negara (Hikam 1999:5).

PARADOKS DEMOKRASI PASCA-SOEHARTO Demokrasi pasca Soeharto menghasilkan paradoks sebab aspek-aspek demokrasi muncul bersamaan dengan aspek non-demokrasi (Alamsyah 2006:A11). Banyak istilah demokrasi dilekatkan para ahli untuk kondisi demokrasi seperti itu, misalnya demokrasi prosedural, demokrasi formal, demokrasi tak terkonsolidasi (Huntington 1991; Diamond 1999, dikutip dari Alamsyah 2010:4), demokrasi terbatas (Sorensen 1993, dikutip dari Alamsyah 2010:4).

CIVIL SOCIETY DAN BAD CIVIL SOCIETY civil society organisation yang mempromosikan civility bergelut dengan aneka persoalan internal, dimulai dari ketergantungan yang akut pada kucuran dana dari luar ( Saidi dkk. 2003; Wacana 2004); kemampuan manajerial yang buruk, kepemimpinan yang tidak kuat, tercerai-berai kedalam berbagai isu dan tidak memiliki basis konsitituen yang jelas (Tim Penulis Demos 2005:196-201). Yapika menyimpulkan civil society di Indonesia dalam kondisi “tidak begitu sehat” (Yapika 2002). Kondisi civil society seperti itu, maka berbagai instrumen demokrasi (pemilu, parlemen, konstitusi, otonomi daerah, partai politik) tidak bisa mereka gunakan secara maksimal demi menjadikan demokrasi sebagai the only game in town. Menurut hadiz (2005, dikutip dari Alamsyah 2010:2) mereka adalah oligarkis lama yang sangat menguat pada era soeharto dan berupaya untuk mempertahankan kepentingannya melalui intimidasi, penculikan, dan politik uang.

DEMOKRASI DAN INTEGRASI JALAN TERJAL BERDEBU Pada masa Soeharto yang cenderung sifatnya integrasi lebih mudah untuk disimpulkan, yaitu integrasi koersif, maka sifat integrasi indonesia agak sulit untuk dipahami. Ia harus dipilah berdasarkan kasus per kasus. Demokrasi yang terbentuk adalah integrasi normatif ketika berbagai kelompok masyarakat, termasuk para penentang demokrasi, menyepakati demokrasi sebaagai prosedur untuk meraih kekuasaan, seperti pemilihan presiden (secara langsung), anggota DPR/DPRD, dan pilkada.