MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK 2018

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA
Advertisements

REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
E-Monev Albert Fleming Lukito Agusdianto Bayu Astha Linda W
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Jakarta, 1 Mei 2010 Paparan Penutup Musyawarah.
Ruang Lingkup PP 39/2006 dan Pengenalan Aplikasi e-Monev Daerah
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
Perencanaan Pembangunan
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017 DAN 2018
KEBIJAKAN DANA TRANSFER KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2016
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
KEBIJAKAN DAK FISIK 2018 Direktorat Otonomi Derah,
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
PENGANGGARAN SANITASI
PENILAIAN DAK SUB BIDANG KESEHATAN TA 2016
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
PENGANTAR Rapat Sinkronisasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota adalah forum antara provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan.
Draft Modul Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Bidang Kesehatan
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Pembiayaan Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
Aplikasi rkakl 2011.
PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 2018
KEBIJAKAN DAK PERTANIAN
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
Forum Konsultasi Publik Bappeda Provinsi Yogyakarta Tahun 2018
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
PELAKSANAANK DAK T.A. 2018, ARAH KEBIJAKAN DAK T.A. 2019
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PENGINPUTAN APLIKASI SIMLARS TAHUN 2018
Disampaikan oleh: Tavip Agus Rayanto Kepala Bappeda DIY
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
PELAKSANAAN FORUM MUSRENBANG TAHUN 2018 Forum Perangkat Daerah
DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN RUMAH SWADAYA. OUT LINE USULAN DAK 2018.
Kementerian PPN/ Bappenas
Kementerian PPN/ Bappenas
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
Tata Cara dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Transfer Khusus
Tata Cara dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Transfer Khusus
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Arah Kebijakan DAK Fisik Tahun 2017 dan Tahun 2018
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Transcript presentasi:

MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK 2018 Direktorat Dana Perimbangan

PROSES PENGALOKASIAN DAK FISIK 2018 Pemerintah Pusat menentukan Bidang, Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan Pemerintah Daerah menyampaikan Usulan DAK Fisik TA 2018 Pemerintah Pusat (Kemenkeu, Bappenas, dan K/L teknis) melakukan penilaian usulan Proses Sinkronisasi dan Harmonisasi untuk menyepakati Target Output DAK Fisik 2018 Pembahasan Alokasi DAK Fisik antara Pemerintah dan DPR RI dalam Penyusunan RAPBN 2018 Penetapan Alokasi DAK per daerah (Perpres Rincian APBN) 1 2 3 6 5 4

Penilaian Usulan DAK Fisik Penilaian mengacu pada: Data teknis usulan DAK; Perbandingan data teknis usulan daerah dengan data teknis K/L; Tingkat pencapaian SPM; Target output dan outcome: Jangka menengah; Per tahun secara nasional; Dari Dana TP dan KP. Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada: Data teknis Usulan DAK; lokasi  prioritas; Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD dengan prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN. Menilai satuan biaya: Standar Biaya; Indeks kemahalan konstruksi. kinerja penyerapan DAK dan tingkat capaian output fisik tahun sebelumnya.

PROSES SINKRONISASI DAN HARMONISASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 2018 Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi di Tingkat Provinsi Agenda Pembahasan : Konfirmasi kesiapan daerah Kesepakatan menu kegiatan, target output, target pencapaian perbaikan pelayanan publik di daerah, lokasi kegiatan, dan prioritas kegiatan dan lokasi Konfirmasi kesesuaian data teknis & Data Pendukung Masukan DPD dan DPR RI Catatan: Forum TIDAK membahas jumlah alokasi Bappeda Provinsi/Kab/Kota Desk per Kementerian: Pembahasan mencakup jenis DAK Reguler, Afirmasi dan Penugasan Bappenas Pengelolaan Data dalam Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi dengan Aplikasi SINKRON DAK FISIK K/L Teknis (Penanggungjawab DAK dan K/L teknis lain yang terkait) Kesepakatan berupa target output DAK Fisik 2018 Kemenkeu

Terima Kasih