NAMA : MUHAMMAD MUNAWIR KELAS: I A REGULER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ASAHAN MATA KULIAH : ILMU KOMPUTER.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA
Advertisements

HARYONO.AS,S.Pd PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DAN IMPLEMENTASINYA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
KD 1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional
DIPERSEMBAHKAN OLEH KELOMPOK 1 :
HAK ASASI MANUSIA PERKULIAHAN TGL 30 DESEMBER 2009.
HAM Untuk mempertahan kan hidup (ps 28 a) Membentuk keluarga (28b)
Dewasa ini, kita ketahui bahwa Negara kita, sudah tercoreng namanya di kanca Internasional akibat dari kasus-kasus korupsi yang meraja lela dan sudah.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
I Wayan “Gendo” Suardana Denpasar, 11 Mei 2008
? HAK AZASI MANUSIA.
Hak Azasi Manusia.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
Asas Kewarganegaraan Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman.
PANDANGAN ISLAM TENTANG MAKNA KEHIDUPAN dan HAM
Makna Kebebasan Beragma dan Kepercayaan
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA “kasus tanjung priok”
BAB 5 Kita Semua Sederajat dan Bersaudara
Hak atas Kebebasan Pribadi
HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
Materi Ke-14: MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pertemuan 8 HAK ASASI MANUSIA
Oleh PENEGAKKAN HUKUM TERKAIT PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
NO. 62/1958 NO. 12/2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN
HAK DAN KEWAJIBAN EVY SOPHIA, S.Pd.,MMSI.
WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
WARGA NEGARA INDONESIA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Pendidikan kewarganegaraan
Oleh: Dr. Triyanto, SH. MHum.
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
INSTRUMEN HAM INDONESIA
APLIKASI HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIA Oleh: WAHYU ENGGAL SAPUTRI RITA FOORANTIKA
Bahan Kuliah FH UII Yogyakarta 2016.
HAK ASASI MANUSIA di INDONESIA
X MIA 1 dan X MIA 2 SEMESTER GANJIL
PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM RELASI HUKUM DAN KEKUASAAN SERTA DALAM MENGHADAPI ISU-ISU GLOBAL Kelompok 10 Anesta Ebri Dewanty
UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berekspresi.
Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup
MENGENAL KONSEP DASAR DAN SEJARAH HAM
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Kemerdekaan Beragama Dan Berkepercayaan di Indonesia
HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Dulu & Sekarang)
PERWALIAN.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Hak Asasi Manusia Modul 3 Disusun Oleh SUHARSO
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIA KELOMPOK GANJIL KELOMPOK GANJIL.
HUKUM DAN VIKTIMOLOGI PART. III
KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM IT
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
INSTRUMEN HAM INDONESIA
Instrumen HAM Modern.
HAK ASASI MANUSIA.
Teori konstitusi.
PERWALIAN.
NEGARA INDONESIA.
PRAPERADILAN DAN BANTUAN HUKUM
TUJUAN PEMBERIAN MATERI HAM
KAJIAN HAK ASASI MANUSIA
Toleransi Beragama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Disampaikan dalam Ujian Praktek Diseminator Angkatan I Tahun 2017 di BPSDM Kemenkumham Cinere.
APLIKASI HAK ASASI MANUSIA
BAB 2 Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
HAK ASASI MANUSIA SL. Harjanta, S.IP. M.SI.
SEMESTER GENAP PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN Kompetensi Dasar :
HARMONISASI HAM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA
HARMONI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DISKUSI KELAS PKN.
Transcript presentasi:

NAMA : MUHAMMAD MUNAWIR KELAS: I A REGULER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ASAHAN MATA KULIAH : ILMU KOMPUTER

SOAL Bagaimana penerapan hukuman terhadap tersangka teroris di Indonesia apakah sudah benar atau belum?

Dalam konteks penegakan HAM dikenal istilah margin of appreciation, yakni pembatasan terhadap penerapan HAM sebagai bentuk penghormatan bagi moralitas yang berkembang di sebuah negara. Namun ia menilai merenggut nyawa seseorang, sekalipun teroris, melalui hukuman mati tidak termasuk dalam margin of appreciation.

Di Indonesia kita merujuk pada UUD 1945 pasal 28I. Dalam pasal tersebut disebutkan hak hidup seseoramg tidak bisa dikurangi dalam hal apapun," kata Taufan, Selasa, 22 Mei 2018.

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 mengatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Kita harus merujuk pada konstitusi kita. Itu sebabnya Komnas HAM menolak Aman Teroris dihukum mati. Kita tidak setuju ada hukuman mati karena dalam prinsip HAM, hak hidup tidak bisa dikurangi.

Mengapa ada teroris yang dihukum mati, sedangkan koruptor belum pernah ada di Indonesia? Padahal kalau dipikir, perbuatan korupsi lebih berbahaya dibandingkan perbuatan teror!

Sekilas memang perbuatan para teroris itu mengerikan karena dalam sekejap dapat menimbulkan banyak korban dan menghilangkan begitu banyak nyawa. Belum lagi penderitaan orang-orang yang ditinggalkan. Kejam memang bila hanya dipikirkan dan dilihat dengan mata. Tak heran kita begitu mengutuk para teroris. Tapi apa yang dilakukan oleh para teroris itu bukan demi untuk sendirinya semata. Salah satunya, karena merasa ada ketidakadilan.

Namun untuk urusan korupsi, sepertinya polisi atau para penegak hukum kita seakan mati kutu dan kehilangan nyali. Tak heran, kasus korupsi merebak di mana-mana dan sekarang sudah menjadi tradisi.

Jadi intinya bagi saya penerapan hukuman terhadap tersangka teroris di Indonesia belum benar.