BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Advertisements

Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
BY:RINDHA WIDYANINGSIH
Pentingnya Daerah dalam Bingkai NKRI
DAN DEWAN PENASEHAT FKUB DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN DI DAERAH
BAB 3 JATI DIRI SERTA SITEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PGRI
Selamat Datang Presentasi Makalah Bahasa Indonesia.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
SEKILAS KARANG TARUNA KABUPATEN SIDOARJO Pendirian dan pengorganisasian Karang Taruna sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik.
Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Mengapa KAT harus diberdayakan ?
OTONOMI DAERAH.
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.
TUGAS PRESENTASI WAWASAN NUSANTARA.
WAWASAN NUSANTARA Oleh : Aditya Hendra Moh. Khoirul Anwar
Strategi yang diterapkan Negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan dengan bingkai Bhinneka.
GEOSTRATEGI EMI SETYANINGSIH.
GEOSTRATEGI INDONESIA
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Wawasan nusantara (Lecture 6 & 7)
AKBP GIDION ARIF SETYAWAN, S.Ik., S.H., M.Hum.
Ngesti D Prasetyo Pusat Pengembangan Otonomi Daerah
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
Bangsa Dan Negara (2) Pertemuan 04
SEKRETARIS BPM KOTA BANDA ACEH
Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan
NAMA KELOMPOK : Okti Panca Istihanah Ola Desilia Puji Ananda
BAB V INTEGRASI NASIONAL DALAM BINGKAI BHINEKA TUNGGAL IKA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
Materi Pembelajaran Dalam Pertemuan V
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Geopolitik Indonesia (Wawasan Nusantara)
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
Ancaman di Bidang Sosial Budaya
KELOMPOK 8 IRFAN EKO W A FAJAR TRI K A
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
Strategi dalam mengatasi Ancaman Integrasi Nasional
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
Kelompok 3 : FITRIYANA SURYA DEWI
GEOPOLITIK INDONESIA KELOMPOK 6A MENTAWATI SILAEN (A1D515017)
Diskripsi Keberagaman Bangsa Indonesia
MANUSIA KERAGAMAN dan KESETARAAN.
XIII. PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBINA KOPERASI
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Oleh :. Wawasan nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya dilandasi Pancasila.
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
ISU DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
Tata Kelola Pemerintahan Desa
DIVERSITY DALAM MASYARAKAT
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Strategi dalam mengatasi Ancaman Integrasi Nasional
Workshop Pengawasan Novotel Hotel Jakarta, Mei 2017 Oleh : H. MAMAN SAEPULLOH, S.Sos., M.Si Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
Kajian Teori Perumahan dan Pemukiman. Pengertian Rumah Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN KERUKUNAN BERAGAMA Oleh: Drs. H. Marjanis, M.Pd. (Kepala Kankemenag Kabupaten Pasaman Barat) Disampaikan.
Selasa, 27 November 2018 DINAS SOSIAL DAN PMD KAB. KEPAHIANG.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
WAWASAN NUSANTARA Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan.
Keberagaman Masyarakat Indonesia Dalam
MEDIA TAYANG KELEMBAGAAN DESA PEMBINAAN / PENATAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur
Peran Pusat Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Wawasan Nusantara  Latar belakang timbulnya Wawasan Nusantara  Konsep Wawasan Nusantara A) Hakikat, Asas dan Arah WN B) Unsur dasar WN C) Kedudukan,
Transcript presentasi:

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG

JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA BERAGAM AGAMA BERAGAM BUDAYA BERAGAM ADAT ISTIADAT FLORA DAN FAUNA BERANEKA RAGAM KEKAYAAN DAN KEBERAGAMAN BANGSA

Dasar Hukum PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH PERGUB NOMOR : 29 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR : 200/Kep.606-Bakesbangpol/2017 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA BANDUNG

Latar Belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai ciri khas, yaitu kebinekaan ras, suku, budaya, dan agama yang menghuni dan tersebar di berbagai wilayah Nusantara, dan bertekad untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, Indonesia

Kebhinekaan tersebut diatas sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia di masa lalu. masa kini, dan masa yang akan datang

Bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertikal maupun horisontal disebabkan oleh berbagai latar belakang permasalahan ras, suku, budaya, dan agama yang dapat mengancam integritas nasional

Untuk menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa dan upaya-upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa

Pembauran kebangsaan merupakan bagian penting dari kerukunan nasional, dan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa

Pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan

Maksud Dibentuknya FPK Sebagai upaya untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Memelihara tata Hubungan antar suku bangsa yang harmonis, rukun, damai, sejahtera dan dinamis - Mengembangkan semangat toleransi dan demokrasi; - Mengembangkan sikap agree in diagreement - Mengembangkan kesadaran adanya perbedaan Memfasilitasi - Sosialisasi Perundangan/ Peraturan hukum bidang pembauran kebangsaan - Sarana prasarana - Pembentukan FPK MENCEGAH KONFLIK YANG BERNUANSA SARA

Forum Pembauran Kebangsaan FPK dibentuk di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Pembentukan FPK dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah

Tugas FPK Kota Bandung Menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan; Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat; Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan:

Merumuskan rekomendasi kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

KEPENGURUSAN FPK KOTA BANDUNG Mencerminkan angka Proklamasi RI Terdiri dari : 17 anggota pada kelompok pemuka masyarakat 8 anggota pada kelompok pengurus harian 45 anggota pada kelompok lintas etnis,suku,profesi,organisasi dll

Tugas FPK Kecamatan Menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan; Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;

Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; Merumuskan rekomendasi kepada camat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Tugas FPK Kelurahan Menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan; Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;

Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan: Merumuskan rekomendasi kepada Lurah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Keanggotaan Keanggotaan FPK terdiri atas pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, etnis, dan tokoh masyarakat setempat secara personal. Jumlah anggota FPK disesuaikan dengan jumlah suku, etnis, dan pemuka masyarakat setempat Dipilih secara musyawarah dan mufakat

Forum Pembauran Kebangsaan berharap agar di Kota Bandung dapat terpelihara kondisi kondusivitas kerukunan antar-etnis dan suku Lembaga ini mudah-mudahan dapat ikut membantu mencegah terjadinya permasalahan Kehadiran FPK ingin memelihara dan meningkatkan kerukunan antar-etnis dan suku

Rencana Kerja FPK Kota Bandung Jangka Pendek Pengukuhan Perumusan Program dan Tata Kerja Konsultasi dan Kemitraan Sosialisasi FPK Konsolidasi organisasi Penataan kantor Sekretariat Pembentukan FPK Kecamatan dan Kelurahan

Jangka Panjang Menyelenggarakan dialog,diskusi dan seminar kebangsaan Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai lembaga lainnya untuk tercapainya tujuan

Penyelenggaraan Pogram Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Melakukan upaya peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara serta kebhinekaan terhadap generasi muda

SEKIAN