DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK ETIKA PUBLIK DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK Dr. Abdul Kadir, M.Si

Di Indonesia, etika publik banyak dibicarakan Di Indonesia, etika publik banyak dibicarakan. Ada kesan etika publik disamakan dengan etika politik. Ada yang mengira hanya sebagai etika bermasyarakat, bahkan ada yang menafsirkan sebagai kewajiban publik untuk menghormati etika.

Etika publik mulai serius dibahas setelah skandal Watergate Etika publik mulai serius dibahas setelah skandal Watergate. Skandal itu memicu pengesahan The Ethics in Government Act of 1978. sejak itu, orang mengenal istilah “etika publik” bukan “etika pemerintahan” karena fokus pada pelayanan publik.

Etika publik terkait langssung dengan pelayanan publik, terutama masalah integritas publik para pejabat. Integritas pribadi tumbuh di keluarga dan teruji dalam kehidupan profesional, terutama dalam keterlibatannya di berbagai organisasi.

Tanggung jawab pelayanan publik, integritas pribadi itu menjadi dasar integritas publik dengan dua modalitasnya, yaitu akuntabilitas dan transparansi. Etika publik berawal dari keprihatinan terhadap pelayanan publik yang buruk karena konflik kepentingan dan korupsi.

Pertaruhan kebijakan publik adalah memenuhi kebutuhan publik dan membangun institusi-institusi yang lebih adil. Lemahnya komitmen ini menggerogoti integritas publik para pejabat dan politisi.

Tiga dimensi etika publik itu: Dimensi sarana menyiratkan modalitas etika yang menuntut sistem, prosedur, atau instrumen baru dalam organisasi kebijakan publik; Dimensi tujuan menunjukkan pertaruhannya, yaitu pelayanan publik. Maka pengertian pelayanan publik, prosedurnya dan prinsip-prinsipnya perlu dijelaskan; Dimensi tindakan mendasarkan pada integritas pejabat publik atau politik.

Integritas publik memengaruhi kualitas kebijakan publik karena menjadi cermin dari visi, komitmen, dan praktik kehidupan pejabat publik. Maka biasa orang mengasosiasikan integritas publik dengan kualitas pribadi yang jujur, penuh komitmen.

Konflik, korupsi, dan birokrasi berbelit menyebabkan buruknya pelayanan publik. Masalahnya bukan hanya terletak pada kualitas moral seseorang (jujur, adil, fair), namun terutama pada sistem yang tidak kondusif

Etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah prilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.

Etika publik mengutamakan etika institutional, yaitu bagaimana mengorganisir agar tanggung jawab bisa dijalankan, mencari prosedur atau modalitas apa yang bisa menolong. Jadi mencari sistem, prosedur, sarana, modalitas yang bisa memudahkan tindakan etis.

Etika publik mengatur terutama political society, semua orang yang terlibat di lembaga-lembaga negara. Semua pejabat publik, baik yang memperoleh jabatan karena terpilih dalam pemilu atau pilkada, maupun yang menjabat karena ditunjuk atau berkat karier.

Etika publik adalah lembaga bagian dari etika politik Etika publik adalah lembaga bagian dari etika politik. Etika politik didefinisikan sebagai “ upaya hidup baik (memperjuangkan kepentingan publik) untuk dan bersama orang lain dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang lebih adil” ( P. Ricoeur, 1990)

PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS & RELEVAN TUJUAN ETIKA PUBLIK MODALITAS AKUNTABILITAS TRANSPARANSI NETRALITAS TINDAKAN INTEGRITAS PUBLIK (skema baru ini hasil modifikasi segitiga etika politik B. Sutor, Politische Erbik, 1991:86)

Tiga dimensi etika publik : Tujuan “upaya hidup baik” diterjemahkan menjadi “mengusahakan kesejahteraan umum melalui pelayanan publik yang berkualitas dan relevan” ; Sarana: “membangun institusi-institusi yang lebih adil “dirumuskan sebagai” membangun infrastruktur etika dengan menciptakan regulasi, hukum, aturan agar dijamin akuntabilitas, transparansi, dan netralitas pelayanan publik” ; Aksi/tindakan dipahami sebagai “integritas publik” untuk menjamin pelayanan publik yang berkualitas dan relevan.

Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang berarti tersedianya pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Keprihatinan utama ialah upaya penerapan kebijakan umum (Policy) yang transparan dalam manajemen publik.

Dimensi Modalitas (sarana, policy) yang memungkinkan pencapaian tujuan Dimensi Modalitas (sarana, policy) yang memungkinkan pencapaian tujuan. Dimensi ini meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar dan pengorganisasian praktik pelayanan publik dengan perhatian khusus pada membangun institusi-institusi sosial yang lebih adil.

Dimensi, tindakan politisi dan pejabat publik dituntut memiliki integritas publik. Dalam dimensi etika publik ketiga ini, pelaku memegang peran sebagai yang menentukan rasionalitas tindakan dan keutamaan (kualitas moral pelaku).

Pejabat publik atau politisi dituntut memiliki integritas publik, dalam arti menghindari kekerasan menjadi imperatif moral (ungkapan hormat terhadap martabat manusia), maka penguasaan manajemen konflik adalah syarat aksi politik yang etis.

Kebijakan publik mempunyai makna karena memperhitungkan kepentingan publik dan responsif terhadap harapan, keluhan, protes, kritik, persetujuan, penolakan. Makna etis semakin tersurat ketika tindakan didasari belarasa dan keberpihakan kepada yang lemah, miskin, atau tersingkir.

Dengan mempertimbangkan sumbangan teori etika di dalam proses pengambilan keputusan, pejabat publik diajak mengkaji alasan atau “mengapanya” suatu norma atau kode etika perlu dipatuhi. Dibalik suatu penalaran etis, terdapat alasan pilihan nilai yang mendasari suatu komitmen.

Meski etika publik menekankan modalitasnya atau etika institusional, ia tidak mengabaikan etika keutamaan. Institusi dan keutamaan adalah dua dimensi etika yang saling mendukung. Keutamaan merupakan faktor stabilisasi tindakan yang berasal dari dalam diri pelaku sehingga tindakan bisa diramalkan dan kebaikan bisa diandalkan; sedangkan institusi yang baik akan menjamin stabilitas tindakan dari luar diri pelaku ( B. Sutor, 1991:65 )

Etika publik bertujuan menjamin integritas pejabat dalam pelayanan publik, maka berurusan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi.

Etika publik yang diarahkan pada dimensi refleksinya akan membuka cakrawala baru: Memungkinkan orang untuk memikirkan secara kritis tanggung jawabnya di dalam pengambilan keputusan dan tindakan; Memberi legitimitas dalam suatu pertimbangan moral karena memperhitungkan cakrawala budaya masyarakat yang menyumbang dalam mematangkan suatu proses keputusan; Aspek refleksif melengkapi kelemahan yuridis (yang terlalu menekankan kepatuhan) dengan menghubungkan norma dan cara penerapannya dalam sistem tindakan.

Ada empat hal yang dipertaruhkan dalam menegakkan etika publik : Menangani masalah korupsi dan konflik kepentingan, Membantu pejabat publik yang sering harus berhadapan dengan dilema etika antara prinsip yang mereka yakini, nilai-nilai pribadi, dan tuntutan profesional,

3. Bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai etika di dalam proses pengambilan keputusan. Integritas semacam itu semakin sulit karena masalah pluralitas nilai dan kemajuan ilmu-teknologi. Apalagi struktur pemaknaan ekonomi (logika pasar) sangat menentukan cara berpikir di segala bidang, 4. Bagaimana menghadapi logika pasar yang besar pengaruhnya dalam mengarahkan layanan publik.

Mengapa orang berpaling ke etika publik Mengapa orang berpaling ke etika publik? Karena dengan menekankan pada sekumpulan nilai dan norma, serta prinsip moral, etika publik mau membentuk dasar integritas pelayanan publik (E. Kolthoff, 2007:3)

Hakikat moral dari etika publik menuntut lebih dari sekedar kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik.

Etika publik mengarahkan analisa sosial, budaya, dan politik dalam suatu perspektif pencarian sistematik bentuk pelayanan publik dengan memperhitungkan interaksi antara nilai-nilai masyarakat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh lembaga-lembaga publik (Y. Boisvert, 2002:29).

Elaborasi etika publik tidak bisa lepas dari dua tugasnya, yaitu memperhitungkan nilai-nilai masyarakat yang sedang berkembang dalam mengarahkan keputusan pejabat publik dan memahami dampak sosial, politik, dan moral dari keputusan itu merefleksikan nilai, prinsip, norma, dan bentuk regulasinya, karena keempat hal ini menopang organisasi, struktural, dan manajemen kehidupan kolektif, terutama masalah pembagian kekuasaan dan tanggung jawab.

Etika publik harus mampu membantu pejabat publik ketika menghadapi dilema antara akuntabilitas terhadap atasan atau lebih menjawab kebutuhan publik, bicara benar atau menjaga kerahasiaan, kepentingan partai politiknya atau kepentingan publik melaporkan pelanggaran atau diam (K. Kernaghan, 1993:16)

Pelayanan publik merupakan pengambil alihan tanggung jawab oleh kolektivitas atas sejumlah kekayaan, kegiatan, atau pelayanan dengan menghindari logika milik pribadi atau swasta karena tujuannya pertama-tama bukan mencari keuntungan (B. Libois, 2007:141)

Pelayanan publik merupakan beragam bentuk organisasi hukum, baik di dalam maupun di luar sektor publik. Ada pula yang berbentuk perusahaan swasta atau BUMN; asosiasi-asosiasi yang berasal dari insiatif pribadi atau swasta diakui memiliki fungsi pelayanan publik (organisasi keagamaan, asosiasi nirlaba)

Pelayanan publik merupakan lembaga rakyat yang memberi pelayanan kepada warga negara, memperjuangkan kepentingan kolektif, dan menerima tanggung jawab untuk memberi hasil (J. S. Bowman, 2009:9). Jadi siapa saja yang berusaha memajukan kesejahteraan publik dan menumbuhkan kepercayaan untuk mengusahakan kesejahteraan bersama merupakan bagian dari pelayanan publik.

Kekhasan pelayanan publik terletak dalam upaya merespons kebutuhan publik sebagai konsumen. Kebutuhan dasar yang tidak selalu bisa dipenuhi oleh pihak swasta, asosiasi, atau orang perseorangan. Seandainya kebutuhan dasar itu bisa dipenuhi oleh pihak-pihak tersebut pelayanan publik masih terlalu mahal atau sulit dijangkau oleh masyarakat.

Budaya etika publik ini bisa menjadi praktik kehidupan dalam organisasi, keterlibatan sosial dan politik, maka akuntabilitas dan transparansi perlu diterjemahkan ke dalam program-program.

Membangun budaya etika publik melalui akuntabilitas dan transparansi yang dimulai dengan mengusahakan pembentukan Komisi Etika dan pembangunan infrastruktur etika.

Transparansi dalam pengadaan barang/jasa publik, termasuk pentingnya pejabat publik kompeten yang khusus meneliti karier di bidang ini.

Memberdayakan civil society dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelayanan publik oleh Warga Negara.

Pembentukan jaringan dan pendidikan/pelatihan dalam rangka pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Ikut serta dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kab/Kota serta APBD desa.

Pembentukan jaringan ini melibatkan berbagai kalangan: organisasi massa, organisasi keagamaan, asosiasi profesi, asosiasi nirlaba, LSM, dan semua kelompok yang mempunyai keprihatinan terhadap good governance.

Model lain pemberdayaan civil society ialah ikut mengontrol perencanaan anggaran belanja pemerintah daerah dan pelaksanaannya. Perhatian difokuskan pada alokasi anggaran, memperbaiki prosedur audit dan bagaimana membangun mekanisme untuk mengontrolnya serta menuntut akuntabilitas pejabat publik.

Hadirnya civil society dalam perencanaan anggaran, terbuka akses informasi tentang apa yang akan dilakukan pemerintah. Pada saat evaluasi pertanggungjawaban, meski wakil rakyat sudah melakukan pengawasan, tidak menutupi kemungkinan bahwa masyarakat menagih atau menuntut program/proyek yang tidak dilaksanakan dengan baik atau bila ada penyelewengan. Bentuk partisipasi pengawasan semacam ini mencegah terjadinya kolusi pemerintah dengan wakil rakyat.

Civil society diharapkan bisa memfokuskan pengawasan pada pengadaan barang/jasa publik, terutama program/proyek besar pemerintah seperti infrastruktur (jalan, jembatan, gedung, pabrik, universitas, instalasi listrik, telekomunikasi, unversitas, sekolah).

Siapa saja yang dilibatkan dalam kelima program pembangunan etika publik ini? Pengalaman, pengetahuan, dan organisasi yang sudah terstruktur. Sudah terbiasa dalam hal advokasi; jaringan yang luas dan komitmen yang jelas untuk pelayanan publik.

Fungsi pengawasan bukan hanya mengkritik dan mengingatkan, tetapi juga menyediakan modalitas pencegahan dengan terlibat mengawasi dan memverifikasi penyelenggaraan negara, dengan semboyannya: “Trust, but verity” (M.C.Munger, 2000)

Jaringan asosiasi-asosiasi profesi seperti akuntan, hukum, dokter, insinyur sipil, arsitek. Sumbangan kelompok-kelompok ini akan sangat berarti untuk analisa, investigasi, audit, evaluasi suatu proyek atau advokasi hukum.

Organisasi-organisasi mahasiswa sagat diperlukan Organisasi-organisasi mahasiswa sagat diperlukan. Dari pengalaman, organisasi mahasiswa banyak berperan di dalam perubahan. Maka keterlibatan mereka di dalam pembangunan budaya etika dan pemberantasan korupsi ini selain memberi orientasi kegiatan mereka, juga sebagai bentuk penyadaran kepekaan etis.

Sebaiknya semua univiersitas memberi pilihan, kalau perlu mewajibkan kepada mahasiswa di semester akhir, dalam rangka KKN (Kuliah Kerja Nyata), untuk terlibat di dalam program kegiatan pemberantasan korupsi dan pembangunan budaya etika ini.

Unsur pokok pengawasan dan perubahan yang utama adalah media Unsur pokok pengawasan dan perubahan yang utama adalah media. Media melalui penyebaran pesan dan pengungkapan kasus-kasus hasil penelitian atau investigasinya merupakan kekuatan tawar politik yang menentukan. Dampak sosisal dalam membentuk opini publik dan mengungkap konflik kepentingan dan korupsi sangat besar.

Etika dalam perspektif kebijakan publik bukan sekedar pemikiran, namun berupa pengalaman. Pengalaman etika muncul dalam gerak kepedulian. Kepedulian yaitu memberikan kebijakan kebaikan yang hakiki semata-mata hanya untuk satu titik kepentingan publik.

TERIMA KASIH