PENATAAN RUANG 14/01/2019 14:10.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Advertisements

Perencanaan Kota Minggu 8.
ANALISIS DATA DAN INFORMASI
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2010.
Klasifikasi tata guna lahan
Kesesuaian lahan dan penentuan lokasi kawasan budidaya
Perencanaan Tata Guna Lahan
PERATURAN PERUNDANGAN & KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR
TUGAS PRESENTASI WAWASAN NUSANTARA.
Perencanaan Tata Guna Lahan
Memahami isi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PEMANFAATAN RUANG TERUTAMA KAWASAN HUTAN TIDAK SESUAI LAGI
PENGELOLAAN DAS TERPADU
MANFAAT SIG XI IPS B DISUSUN OLEH: ADITYA WIDYA PRADIPTA (01)
Persyaratan dalam perencanaan perumahan
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG TATA RUANG TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN Yogyakarta, 22 Maret 2017.
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KEPULAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Dr
PENATAAN RUANG VISI: Tercapainya pengaturan pemanfa-tan ruang yg berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya dlm kerangka Pemb Nasional.
Kawasan Budidaya, Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Pertanian
Tipologi perkembangan daerah pantai/pesisir
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
KONSERVASI LANSKAP : BENTANG ALAM EKOSISTEM PESISIR DAN PULAU KECIL
31 Januari 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sumber Daya Alam yang Berhubungan dengan Aspek Geografi
FUNGSI HUTAN.
SINKRONISASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH.
Pengantar Studio Perencanaan Wilayah
Minimum Environmental Standards Environmental Quality Standards
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
By Siti Nurul Chotimah, S. Pd
Pemanfaatan Sumber Daya ALAM
Identifikasi dan Analisis Potensi Daerah Aspek Geografi dan Demografi
Rantau Binuang Nangroe Aceh Darussalam
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
PENATAAN RUANG DESA PANTAI
Fatmawati Outline Definisi-Definisi Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk.
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Materi Mata Dasar-Dasar Perencanaan dan Pengembangan Wilayah
RTRW PROVinsi SUMatera Utara
MATERI 3: Regulasi Turunan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG
Draft Guidelines Masterplan Pengelolaan Hutan dan Area Terbuka Hijau
TATA RUANG WILAYAH KOTA PALU DITINJAU DARI SITUASI LINGKUNGAN
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Kuliah I Tata Guna Lahan Pendahuluan
KULIAH HUTAN LINDUNG (4) PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
Keseimbangan Lingkungan
2 RENCANA DETAIL KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI SAUMLAKI-LARAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT – PROVINSI MALUKU TAHAP PEKERJAAN LAPORANPENDAHULUAN LAPORAN.
PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA KONSERVASI FLORA DAN FAUNA
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
PENGELOLAAN DAS TERPADU
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
Di ekosistem hutan, biasanya konflik konservasi muncul antara satwa endemik dan pengusaha HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Karena habitatnya menciut dan kesulitan.
Kawasan Budidaya, Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Pertanian
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
A.Wilayah dan Tata Ruang B.Pembangunan dan Pertumbuhan Wilayah C.Perencanaan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota D.Permasalahan dalam Penerapan.
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN ASEP ARYADI, ST SMK NEGERI 2 CIAMIS.
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
RDTR Tata ruang untuk investasi. Analisis pengembangan kawasan  Analisis ekternal yang mempengaruhi pengembangan kawasan 1.Arahan pengembangan kawasan.
Transcript presentasi:

PENATAAN RUANG 14/01/2019 14:10

Dasar Legalitas : Menggantikan UU No. 24 Tahun 1992 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG Menggantikan UU No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang 14/01/2019 14:10

Ruang wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang wujud struktur ruang dan pola ruang. 14/01/2019 14:10

Struktur ruang susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Penataan ruang suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 14/01/2019 14:10

Wilayah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sistem wilayah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Kawasan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. 14/01/2019 14:10

Kawasan Lindung Kawasan Budi Daya wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan Budi Daya wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 14/01/2019 14:10

Kawasan Perdesaan Kawasan Perkotaan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan Perkotaan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 14/01/2019 14:10

Kawasan Agropolitan Kawasan Metropolitan Kawasan Megapolitan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Kawasan Metropolitan kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. Kawasan Megapolitan kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem 14/01/2019 14:10

Kawasan Strategis Nasional wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan Strategis Provinsi wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan 14/01/2019 14:10

Kawasan Strategis Kabupaten/Kota wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan Ruang Terbuka hijau area memanjang / jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 14/01/2019 14:10

Kawasan Budidaya 1. Kawasan Hutan Produksi a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas b. Kawasan Hutan Produksi Tetap c. Kawasan Hutan Produksi Konversi 2. Kawasan Pertanian a. Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah b. Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering c. Kawasan Tanaman Tahunan / Perkebunan d. Kawasan Peternakan e. Kawasan Perikanan 3. Kawasan Pertambangan 4. Kawasan Perindustrian 5. Kawasan Pariwisata 6. Kawasan Permukiman 14/01/2019 14:10

Kawasan Lindung 1. Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahnya a. Kawasan Hutan Lindung b. Kawasan Bergambut c. Kawasan Resapan Air 2. Kawasan Perlindungan Setempat a. Sempadan Pantai b. Sempadan Sungai c. Kawasan Sekitar danau / waduk d. Kawasan Sekitar Mata Air 3. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan a. Kawasan Terbuka Hijau Kota b. Kawasan Cagar Alam c. Kawasan Suaka Margasatwa d. Taman Nasional e. Taman Hutan Raya f. Taman Wisata Alam g. Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan 4. Kawasan Rawan Bencana a. Kawasan Rawan Bencana Gunung Api b. Kaasan Rawan Bencana Gempa Bumi c. Kawasan Rawan Bencana Banjir / Tanah Longsor 14/01/2019 14:10

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional Rencana pola ruang wilayah nasional meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional serta penetapan kawasan strategis nasional Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah. 14/01/2019 14:10

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi serta penetapan kawasan strategis provinsi;  Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun. Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. 14/01/2019 14:10

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten serta penetapan kawasan strategis kabupaten   Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun 14/01/2019 14:10

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau; rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah. 14/01/2019 14:10

Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan Rencana tata ruang kawasan metropolitan dan/atau kawasan megapolitan Rencana pola ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya; 14/01/2019 14:10

Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perdesaan Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten Rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan Rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya; 14/01/2019 14:10

14/01/2019 14:10

14/01/2019 14:10

14/01/2019 14:10

14/01/2019 14:10

14/01/2019 14:10

14/01/2019 14:10