KELOMPOK 2: 1. Ridho 2. Roidah Khoirun N. 3. Lia Surya Parastika 4

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Lukito Edi Nugroho Program S2 Magister Teknologi Informasi
Advertisements

H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
E-GOVERNMENT Adek Friska T Amalia Setyawati Henry Saputra
E-Government Kelompok 10 06PIM. Anggota :  Widia Irmayanti  Adi Satrya  Fikra Hifdziyal A.  Izi Nirwan C.  Mahroza P.  M. Azhar A.  Taufik Irsan.
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Kasus Pengembangan E-Government di Provinsi Bali Disusun Oleh: Agus Indra Irawan
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
Tata Kelola website pada instansi pemerintah
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
Good Governance Bab 12.
E- Government: Menuju Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi Indonesia
Good Governance Bab 12.
GOOD GOVERNANCE.
GOOD GOVERNANCE.
Konsep pelayanan publik
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
E-GOVERNMENT By: DIEN NOVITA.
Keterbukaan Informasi Publik
E-Government E-Governance
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT e-GOVERNMENT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Good Governance Etika Bisnis.
KONSEP ELECTRONIC GOVERNMENT
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
e - Business “e-Government” Sistem Informasi STMIK AMIKOM Purwokerto
Sistem Informasi Manajemen untuk
Manfaat dan Ruang Lingkup e-Government
AKUNTABILITAS BIROKRASI
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
ELECTRONIC GOVERNMENT (e-GOV)
Konsep pelayanan publik
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
OLEH: Hj. ATTY SUHARTI, S.E. WALIKOTA CIMAHI JAKARTA, 9 SEPTEMBER 2015
PENGUKURAN EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAHAN
ELECTRONIC GOVERNMENT (e-GOV)
TOTAL QUALITY MANAGEMENT DALAM SEKTOR PUBLIK
Sistem Informasi Manajemen untuk
Electronic Government dan Implementasi di Indonesia
KELOMPOK 2: 1. Ridho 2. Roidah Khoirun N. 3. Lia Surya Parastika 4
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
AKUNTABILITAS BIROKRASI
Tata Naskah Elektronik ( Oleh: H.Amir Ja’far, S.IP, M.Si )
Sistem Informasi Manajemen untuk
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
Komputer dan Pemerintahan
PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
Latar Belakang Perkembangan Sistem Penganggaran Publik
E-Government Reformasi Birokrasi
E-Government 27 Sept 2010.
Agied Dharmayantie ( ) Anita Rosalin Hutahayan ( ) Ari Kleryyanti ( )
PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
APLIKASI SIBER DI BIDANG PEMERINTAHAN
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
E-Government Reformasi Birokrasi
Gambaran Umum Kesehatan merupakan hak dasar bagi warga negara dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kementerian Kesehatan sebagai motor penggerak.
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK
PELAYANAN OPTIMALISASI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH JAWA TENGAH
ELECTRONIC GOVERNMENT (e-GOV)
KELOMPOK 2 : ERNI PRATAMI CITRA A. SONI RIO RIFQI ARYA S.
Konsep sistem informasi
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Transcript presentasi:

KELOMPOK 2: 1. Ridho 2. Roidah Khoirun N. 3. Lia Surya Parastika 4 KELOMPOK 2: 1. Ridho 2. Roidah Khoirun N. 3. Lia Surya Parastika 4. Regine Andara S.P. 5. Riskah Amalia C.

Implementasi Qlue di DKI Jakarta Dalam Mewujudkan E-Government Fungsi & Perkembangan E-Gov Implementasi E-Gov Dalam Mewujudkan Good Governance Hubungan E-government dengan Masyarakat Informasi Jakarta Smart City Qlue Manfaat Qlue Alur Pelaporan Qlue Introducing QLUE

E-Government Menurut World Bank e-government merupakan mengarahkan untuk semua agen pemerintahan (seperti WAN, internet dan mobile computing) yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak yang terkait dengan pemerintahan. Secara umum pengertian E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti Wide Area Network, internet dan mobile computing) yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak yang berkepentingan.

Fungsi & Perkembangan E-Government Fungsi E-Government Untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaaran pemerintah daerah agar dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih dan transparan,  dan agar dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif Perkembangan E-Government New Public Management adalah semacam teori manajemen tentang bagaimana reformasi pemerintah dengan mengganti struktur organisasi yang hirarkis yang kaku dengan jaringan lebih dinamis unit organisasi kecil, menggantikan otoriter, keputusan top-down dan pembuatan kebijakan praktek dengan pendekatan yang lebih konsensus bottom-up yang memfasilitasi partisipasi sebagai stakeholder sebanyak mungkin, terutama warga biasa, mengadopsi sikap yang lebih ‘customer’ berorientasi kepada pelayanan publik, dan menerapkan prinsip- prinsip pasar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 

Pengertian Implementasi Menurut Van meter dan Van Horn dalam Wahab (2008) merumuskan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainnya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Pengertian Pelayanan Publik Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materil melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya, maka pelayanan publik tentunya tidak lepas dari kepentingan publik.

Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Good Governance Government yang diyakini mampu mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang dan mengurangi biaya operasional pemerintah sudah semakin mendesak untuk segera diterapkan, menciptakan transparansi dan akuntabilitas para pejabat publik dan efektifitas serta efisiensi pelayanan publik secara prima. Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan pentingnya “E- Government” dalam pembangunan masyarakat jaringan (network society): (1) Elektronisasi komunikasi antara sektor publik dan masyarakat menawarkan bentuk baru partisipasi dan interaksi keduanya. (2) Cyberspace dalam pelayanan publik memungkinkan penghapusan struktur birokrasi dan proses klasik pelayanan yang berbelit-belit. (3) E-government menyajikan juga informasi-informasi lokal setempat. 

Hubungan E-Government dgn Masyarakat Informasi Keterbukaan informasi public di Indonesia diawali sejak tahun 2000 dalam bentuk RUU KMIP (Kebebasan Memperoleh Informasi Publik). Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Salah satu ciri era demokratisasi yang sudah maju adalah keterbukaan informasi. Keterbukaan tersebut telah menjadi tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat seiring dengan proses demokratisasi itu sendiri, transparansi, dan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi ini pulalah yang menjadi penciri dari penyelenggara good governance yang diimplikasikan masyarakat Indonesia. 

Jakarta Smart City Jakarta Smart City QLUE CROP

Aplikasi Qlue Qlue merupakan aplikasi sejenis sosial media yang memiliki sarana penyampaian aspirasi pengaduan real time, diperuntukan bagi warga. Melalui Qlue warga dapat melaporkan semua kejadian, seperti macet, banjir, jalan rusak, penumpukan sampah, ataupun ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Laporan disampaikan tidak hanya dalam bentuk tulisan, tetapi juga foto. Laporan dari masyarakat kemudian dipetakan secara digital dan terintegrasi dengan laman smartcity.jakarta.go.id dan CROP.

Manfaat QLUE Pemerintah dapat mengetahui permasalahan public. Mempermudah pemerintah provinsi untuk memantau lokasi yang memerlukan perhatian. Masyarakat lebih partisipatif dan kritis Infomasi dapat langsung diteruskan kepada satuan unit kerja terkait untuk segera ditindaklanjuti. Masyarakat dapat mengawasi kinerja para pegawai PEMDA.

Alur Pelaporan Qlue Masyarakat memposting permasalahan dilingkungannya. Postingan dikirim ke aplikasi QLUE Kemudian sampai di PEMPUS Dari pemrintah disalurkan ke Lurah dan Camat melalui CROP Melalui CROP Instansi terkait langsung menindaklanjuti kelapangan.