REKOMENDASI BANGUNAN TIDAK LAYAK HUNI DAN KETIDAKTERATURAN BANGUNAN dimana sebagian bangunan tidak layak huni adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KESEHATAN LINGKUNGAN FKM-Unair
Advertisements

KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
MANUSIA, TANAH, DAN LAHAN
KONSEP EKONOMI LAHAN HUTAN, MODAL DAN TENAGA KERJA KEHUTANAN
GREEN BUILDING KELOMPOK 6
VISI DAN MISI SANITASI KABUPATEN JOMBANG
Kesehatan Lingkungan.
KONSEP PENGEMBANGAN/ PENATAAN PERMUKIMAN PERKOTAAN YANG BERKELANJUTAN
Metode Pengembangan Tanah ( Land Development Method )
Iwan Kustiwan KK-PPK SAPPK ITB
KESEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN & PERKOTAAN
PENGELOLAAN SUNGAI PERKOTAAN
BAHAYA PENYAKIT DAN KECELAKAAN DI PERUMAHAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM
ISU-ISU PERENCANAAN KONTEMPORER PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
VITA RAMADHANI, PROFIL KOMUNITAS PEMUKIMAN KUMUH DI KOLONG TOL WIYOTO WIYONO TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA.
MATRIKS IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI
Tanggapan “Pengaruh Tata Ruang Perumahan Perkotaan Terhadap Emisi CO 2 ” Heru W. Poerbo.
PLPBK Desa Karamat Mulya
Setiawargi Menata Diri
Hukum Penawaran dan Permintaan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
KONSEP EKONOMI LAHAN HUTAN, MODAL DAN TENAGA KERJA KEHUTANAN
KRITERIA PENGOLAHAN SAMPAH DAN RUANG TERBUKA HIJAU
ANALISA KEMISKINAN PARTISIPATIF TINGKAT KELURAHAN (AKP KELURAHAN)
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
PEMBEKALAN MAHASISWA KKN UNS PENYUSUNAN SEDERHANA PEMETAAN
Kawasan Permukiman Kumuh
KONSEP PENANGANAN KUMUH
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
PERMUKIMAN.
Peraturan / Perundangan Perumahan dan Permukiman Pertemuan 6
PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN DAN CARA PENANGGULANGANNYA
ASPEK KEMANUSIAAN PADA PERUMAHAN DENGAN KEPADATAN TINGGI
SANITASI PEMUKIMAN (3 SKS) PENANGGUNG JAWAB : SUPRAPTO, SKM, MKES
Jenis dan bentuk rumah.
Kesehatan Lingkungan Pemukiman
Landasan Yuridis Penanganan Permukiman Kumuh Program KOTAKU
Kota yang berkelanjutan
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Ilmu Sosial Budaya Dasar TANGGUNG JAWAB dan KESADARAN PROFESIONAL PEDULI FASILITAS PUBLIK Oleh: Iswadi, M. Pd Pendidikan Guru Sekolah Dasar Sekolah Tinggi.
Sarana dan Prasarana Perumahan Pertemuan 3
PENDIDIKAN PROGRAM SERTIFIKASI – PROPERTI UGM - MAPPI
OLEH : PATTIRO SEMARANG
MENGENAL PERMUKIMAN Tim inti KOTAKU.
Ekonomi Kota Studi kasus Jakarta.
KESIMPULAN Sosialisasi Peraturan Menteri Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Batam, Mei 2016.
KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
MASALAH PERMUKIMAN PERKOTAAN
Konsep Dasar Sistem Rumah Susun
Draft 2 KAMPUNG SUSUN CATATAN AWAL.
PROFESIONAL PEDULI FASILITAS PUBLIK
Action plan Produk PLP-BK Pemetaan Swadaya Gambaran Umum wilayah Penggalian visi & misi Rencana Pengembangan.
METROPOLITAN CIREBON Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka Di susun oleh : aditiYA RAMDANI – BALEBAT.
Permasalahan Agronomi, Persepsi dan Berbagi permasalahan yang timbul
MENATA KAMPUNG TEPI AIR BEBERAPA ALTERNATIF
PENILAIAN Teknik identifikasi properti
SOLUSI KEPEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG BERKEPASTIAN HUKUM
PERUMAHAN MARJINAL IDENTIFIKASI LOKASI KAWASAN KUMUH “KELURAHAN SUANGGA” ANGGOTA ; 1.SYAHRUL HIDAYAT 2.AHMAD RAHARDI RAMELAN 3.MUH.FATURAHMAN 4.MARDIANA.
Kajian Teori Perumahan dan Pemukiman. Pengertian Rumah Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
Oleh : KABID KAWASAN PERMUKIMAN IR. PRIHASTOTO, MT
KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN BIDANG KECIPTAKARYAAN
TATA GUNA LAHAN DAN TRANSPORTASI. 1. Pendahuluan Untuk melestarikan lingkungan perkotaan yang layak huni, keseimbangan antara fungsi- fungsi tersebut.
(Land Acqusition and Resetlement Action Plan /LARAP)
KONSOLIDASI TANAH OLEH ARIF FIRMANSYAH, SH., MH..
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
POKOK-POKOK PIKIRAN KEPALA BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP
Kesehatan Lingkungan Kelompok 8 Ariska Candra Jayati Alfina Mu’is Syah Putri Nimas Puspo Retno Anisa Putri P
PROPERTI PERUMAHAN Donnavinska Maura Wijaya ( ) Fita Amaliyah ( )
Transcript presentasi:

REKOMENDASI BANGUNAN TIDAK LAYAK HUNI DAN KETIDAKTERATURAN BANGUNAN dimana sebagian bangunan tidak layak huni adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah dianggap sebagai sumber ketidakteraturan dan kepadatan. Daerah ini sering dipandang potensial menjdi pemukiman kumuh. Cara untuk mengatasi bangunan tidak layak huni, dan ketidakteraturan kami memberikan solusi sebagai berikut 1. Bagi rumah semi permanen yang tidak memiliki IMB dan tidak layak huni di dalam lokasi tersebut, pemerintah bisa membangun suatu kawasan tempat tinggal terpadu berbentuk vertikal (rumah susun) yang ramah lingkungan untuk disewakan kepada mereka. Bangunan harus berbentuk vertikal (rumah susun) agar tidak menghabiskan banyak lahan. Sisanya, harus disediakan pula lahan untuk ruang terbuka hijau, sehingga masyarakat tetap menikmati lingkungan yang sehat. Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas yang memadai di dalam rumah susun seperti air bersih, drainase, jalan, jaringan listrik dan lain-lain. Dalam hal ini masyarakat harus turut serta untuk menanam dan memelihara lingkungan hijau tersebut. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan, sehingga meningkatnya pendapatan untuk kebutuhan hidup.