KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
Advertisements

DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 SEPT 2013.
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 DES 2013.
E-katalog BUKU KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2018
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
SURVEI PENGUPAHAN NASIONAL
Dukungan Lembaga Legislatif Dalam Percepatan Program Pengentasan Kemiskinan Disampaikan oleh: Dra. Sri Marnyuni (Anggota Komisi E – F-PAN DPRD Jawa.
RAPAT KOORDINASI MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM)
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta
Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.
BASIS DATA TERPADU dan DATA PMKS & PSKS JAWA TENGAH
Jumlah KK yang Sudah Terdata Per Provinsi Tahun 2017
UMR DI INDONESIA Oleh : Kelompok 2 Hanif Prawita Indraswanti
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Skema Kredit Mitra Jateng.
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
Kemiskinan di jawa tengah
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
SEDIKIT SLIDE YANG MUNGKIN BISA MENGINSPIRASI LoI
SINKRONISASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH.
Sumber Jurnal: Agung Eddy Suryo Saputro PPT oleh: Siska Anggraeni
Pemerintah Kabupaten Grobogan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2017
Lesson Learned 2015.
UPAYA UNTUK MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TENGAH
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
Selamat Datang Peserta Rakor Persiapan Pemilukada
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 JUNI 2015
Disampaikan oleh : Ir. Prihastoto, MT Kepala Bidang Kawasan Permukiman
ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI JAWA TENGAH
PERSIAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Disampaikan oleh Ikhwanudin Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
SINKRONISASI OPERASIONAL KEGIATAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN TA 2018
MEKANISME PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
SINKRONISASI OPERASIONAL KEGIATAN
PENAJAMAN PROGRAM DAN ANGGARAN
Kementerian PPN/ Bappenas
SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
KEGIATAN BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN TA 2018
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 JUNI 2015
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
SELAMAT DATANG RAKOR KEPEGAWAIAN DALAM RANGKA
RAKOR Kenaikan pangkat
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 JUNI 2013
Audit Kearsipan Internal
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 DESEMBER 2014
INTEGRASI INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN
BUKU SAKU BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 SEPTEMBER 2015
SISTEM INFORMASI TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN JAWA TENGAH
BLORA LUAS: 1.820,588 km 2 atau ,797 ha : 49,6% hutan jati (88 Desa : jiwa) KECAMATAN : 16 KECAMATAN DESA/KELURAHAN: 295 DESA/KELURAHAN.
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH
Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah Oleh: Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah M. Chamim Irfani Disampaikan dalam Forum Perangkat.
STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT). Potensi kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk Rp. 56 T atau Rp 1,25 Juta/KK/th Setiap tahun
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. BLORA KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH disampaikan pada : Rapat Koordinasi Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

KONDISI KEMISKINAN DI JAWA TENGAH

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Jawa Tengah (2014 – 2018, September) KINERJA TERTINGGI SEPTEMBER 2018 1,04% Persentase Penduduk Miskin pada Sept 2018 sebesar 11,19 persen, turun 0,13 persen poin dibanding Maret 2018, sementara penurunan kemiskinan Indonesia sebesar 0,16 persen poin Pada periode Sept 2017– Sept 2018, persentase penduduk miskin turun 1,04 persen poin, sementara penurunan kemiskinan Indonesia hanya 0,46 persen poin

Penurunan Tertinggi NASIONAL Perubahan Persentase Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi, September 2017-September 2018 Perubahan Persentase Kemiskinan (persen poin) Perubahan Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Maluku Utara Sulawesi Barat Kalimantan Timur Lampung Kalimantan Selatan Jambi Kalimantan Utara Kalimantan Tengah Bengkulu Sumatera Barat Riau Bali DKI Jakarta Aceh Sumatera Selatan Kepulauan Riau Sulawesi Utara Papua Sumatera Utara Banten Nusa Tenggara Timur Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Maluku Papua Barat Kalimantan Barat Kepulauan Bangka Belitung Sulawesi Tengah DIY Jawa Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Jawa Tengah Gorontalo Penurunan Tertinggi NASIONAL

Perlu Perhatian Lebih Serius POSISI RELATIF TINGKAT KEMISKINAN ANTAR PROVINSI (2018, SEPTEMBER) Perlu Perhatian Lebih Serius Meskipun persentase kemiskinan telah turun tajam, namun persentase kemiskinan Jateng masih berada di atas capaian nasional dan berada di urutan No. 20 secara Nasional  Perlu dukungan lebih dari seluruh stakeholder

(2018, SEPTEMBER) JUMLAH PENDUDUK MISKIN ANTAR PROVINSI Jumlah penduduk miskin Jawa Tengah secara nasional terbesar ke 2 setelah Jawa Timur

(2018, MARET) POSISI RELATIF TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/ KOTA 23 Di atas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 14 Kabupaten (Wonosobo 17,58%, Kebumen 17,47%, Brebes 17,17%, Pemalang 16,04%, Purbalingga 15,62%, Banjarnegara 15,46%, Rembang 15,41%, Banyumas 13,50%, Sragen 13,12%, Klaten 12,96%, Demak 12,54%, Grobogan 12,31%, Blora 11,90% dan Purworejo 11,67%) Di bawah Provinsi Jawa Tengah dan di atas Nasional 9 Kabupaten (Cilacap 11,25%, Magelang 11,23%, Wonogiri 10,75%, Pekalongan 10,06%, Boyolali 10,04%, Karanganyar 10,01%, Pati 9,90%, Temanggung 9,87% dan Kendal 9,84%) Di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 12 Kabupaten/Kota (Kota Surakarta 9,08%, Kab. Batang 8,69%, Kab. Tegal 7,94%, Kota Magelang 7,87%, Kota Tegal 7,81%, Kab. Sukoharjo 7,41%, Kab. Semarang 7,29%, Kab. Jepara 7,00%, Kab. Kudus 6,98%, Kota Pekalongan 6,75%, Kota Salatiga 4,84% dan Kota Semarang 4,14%)

(2018, MARET) KINERJA PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/ KOTA Kinerja diatas rata-rata Kab/Kota 15 Kabupaten (Banyumas 3,55%, Purbalingga 3,18%, Rembang 2,94%, Wonosobo 2,73%, Cilacap 2,69%, Pekalongan 2,56%, Karanganyar 2,27%, Wonogiri 2,15%, Purworejo 2,15%, Kebumen 2,13%, Batang 2,11%, Brebes 1,98%, Tegal 1,96%, Boyolali 1,92% dan Banjarnegara 1,75%) Kinerja sama dengan rata-rata Kab/Kota 1 Kabupaten (Temanggung 1,59%) Kinerja dibawah rata-rata Kab/Kota 12 Kabupaten/Kota (Kota Surakarta 1,57%, Kab. Pati 1,48%, Kab. Sukoharjo 1,34%, Kab. Pemalang 1,33%, Kab. Kendal 1,26%, Kab. Magelang 1,18%, Kab. Klaten 1,18%, Kab. Blora 1,14%, Kab. Jepara 1,12%, Kab. Grobogan 0,96%, Kab. Sragen 0,91%, Kota Magelang 0,88%, Kab. Demak 0,87%, Kota Pekalongan 0,72%, Kab. Kudus 0,61%, Kab. Semarang 0,48%, Kota Semarang 0,48%, Kota Tegal 0,30% dan Kota Salatiga 0,23%)

BPNT lancar disalurkan ke rumah tangga FAKTOR-FAKTOR TERKAIT PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TENGAH (Maret 2018 - September 2018) FAKTOR TERKAIT KEMISKINAN Inflasi umum sebesar 0,57% BPNT lancar disalurkan ke rumah tangga NTP sebesar 103,31 atau naik 0,75 Upah minimum naik Rp 119.065 atau 8,71% dibanding UMP 2017 Peran strategis TPID

KONDISI KEMISKINAN KABUPATEN BLORA

CAPAIAN PERTUMBUHAN EKONOMI KAB. BLORA PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BLORA DI ATAS CAPAIAN JAWA TENGAH Sumber : BPS Tahun 2018 Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

INFLASI KABUPATEN BLORA RELATIF LEBIH RENDAH DIBANDING JAWA TENGAH CAPAIAN INFLASI KAB. BLORA INFLASI KABUPATEN BLORA RELATIF LEBIH RENDAH DIBANDING JAWA TENGAH “Inflasi rendah akan mengurangi resiko spekulan oleh produsen yang melakukan penimbunan barang Sumber : BPS Tahun 2018 “Inflasi yang rendah dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan terutama bila harga pangan stabil, mengingat konsumsi pangan mempunyai pasar besar pada pengeluaran kelompok masyarakat miskin”

RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENGELUARAN PERKAPITA CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KAB. BLORA ANGKA HARAPAN HIDUP HARAPAN LAMA SEKOLAH RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENGELUARAN PERKAPITA 73,99 12,13 6,45 9.065 BERPENGARUH PADA TINGKAT KESEJAHTERAAN Sumber : BPS Tahun 2018 CAPAIAN IPM KABUPATEN BLORA DI BAWAH RATA-RATA JAWA TENGAH

PERKEMBANGAN KEMISKINAN KAB. BLORA Jumlah penduduk miskin Kabupaten Blora Tahun 2014-2018 semakin berkurang, yaitu pada tahun 2014 sebanyak 115.976 jiwa turun menjadi 102.496 jiwa pada tahun 2018 (Turun 13.480 jiwa) Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Blora tahun 2014-2018 semakin membaik, namun masih di atas capaian kemiskinan Jawa Tengah.

KARAKTERISTIK PENDUDUK MISKIN DI JAWA TENGAH

PENDUDUK MISKIN MASIH DIDOMINASI DI WILAYAH PERDESAAN 9,67% 1.709,56 rb jw KOTA 12,80% 2.157,86 rb jw DESA

Tidak bekerja Bekerja MAYORITAS PENDUDUK MISKIN BERSTATUS BEKERJA bagaimana memberikan akses kepada aktivitas ekonomi (pemberdayaan) Bekerja kenapa masih miskin?????? Meningkatkan skala usaha Meningkatkan kualitas pekerjaan Kebijakan upah buruh Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018

PRIORITAS UTAMA INTERVENSI PROGRAM KLASIFIKASI PENDUDUK MISKIN DI JATENG Mendasarkan analisis Susenas, prioritas sasaran : Buruh tani, Petani gurem, Buruh industri kecil, Pekerja serabutan pedesaan. A. PERDESAAN PRIORITAS UTAMA INTERVENSI PROGRAM B. PERKOTAAN Kuli bangunan, Pekerja serabutan perkotaan, Pedagang asongan.

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN (JARING PENGAMAN SOSIAL) Sandang, Pangan, Papan, Pendidikan,Kesehatan, Air bersih Berupa bantuan langsung Bersifat Hibah/Bansos OPD : Dinsos, Dindik, Dinkes, Disperakim, Dinas ESDM, Dinas PU Ciptakarya 1 Pelatihan/Ketrampilan kewirausahaan pemula (Start up) Bantuan modal awal OPD : Disnakertrans, Dinporapar, Dintanbun, Dinakeswan, Dinhanpan, Dinlutkan,DPPA KB, Din LHK, Dinkop UMKM, Disperindag, Forum CSR MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN 2 MENGEMBANGKAN DAN MENJAMIN KEBERLANJUTAN USAHA MIKRO DAN KECIL Fasilitas kredit bersubsidi/pengembangan usaha masyarakat miskin. Pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan Stabilisasi usahan & Fasilitasi pemasaran OPD : Dinkop UKM, Dinperindag - PT Jamkrida, Bank Jateng, BPR, BKK 3 MENSINERGIKAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Sinergitas dari dokumen perencanaan sd. Monitoring dan evaluasi Fasilitasi pengemb. kewirausahaan Sertifikasi/Haki Fasilitasi akses modal bersubsidi (Jamkrida/KUR/Mitra 25 dll.) OPD : Bappeda, Dispermasdes 4 DITUANGKAN DALAM POLA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROG/KEG DGN PENDEKATAN THIS DAN MONEY FOLLOW PROGRAM

TARGET KEMISKINAN JAWA TENGAH TAHUN 2019-2023 Membutuhkan dukungan dan komitmen seluruh stakeholder melalui sinergitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan

UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH

1 KARTU JATENG SEJAHTERA (KJS) 2016 2017 2018 OPD : Dinas Sosial Dana CSR Bank Jateng sebesar Rp.3,19 Milyar untuk 1 Bulan bagi 12.764 fakir miskin tidak produktif 2017 Telah disusun Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak produktif melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera. Verifikasi dan validasi/pemutahiran data penerima manfaat hasil BDT 2015 untuk pelaksanaan program tahun 2017 dan 2018 2018 Alokasi KJS yang dialokasikan dalam APBD TA 2018 melalui Bansos di Belanja Tidak langsung sebesar Rp.38,29 Milyar bagi 12.764 penerima manfaat Realisasi KJS sebesar Rp. 34, 85 Milyar bagi 12.229 penerima manfaat OPD : Dinas Sosial

2 2015 2016 2017 2018 2019 JAMKESMAS PBI NON KUOTA Target Realisasi 165.929 jiwa 165.929 jiwa Target Realisasi 2016 165.929 jiwa 165.929 jiwa Target Realisasi 2017 327.000 jiwa 320.948 jiwa Target Realisasi 2018 327.000 jiwa 327.000 jiwa Target Realisasi 2019 327.000 jiwa OPD : Dinas Kesehatan

3 PENANGANAN RTLH OPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Tengah dilaksanakan melalui Bantuan Stimulan Perbaikan RTLH pada Rumah Tangga Miskin OPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

4 BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) OPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nama Bantuan Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 Beasiswa Siswa Keluarga Kurang Mampu Siswa 16.045 16.244 10.975 9.481 7.479 Jumlah Penerima BSM dari Tahun 2014-2018 sebanyak 60.244 siswa Tahun 2019 dialokasikan dana 10 milyar untuk 10.000 siswa penerima BSM OPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

5 SMK BOARDING SCHOOL Telah dibangun 3 SMK Negeri Jawa Tengah (boarding school) dalam rangka menampung siswa miskin dan berprestasi, di: Kabupaten Pati Kabupaten Purbalingga Kota Semarang Kurikulum : Teknik Elektronika Industri, Teknik Instalasi Listrik, Teknik Pemesinan, Teknik Pengolahan Hasil Pertanian, Teknik Bodi Otomotif, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, dan Teknik Bisnis Konstruksi dan Properti. Akan dibangun asrama SMK negeri (semi boarding school) di 15 kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi pd thn 2020

Penyaluran Kartu Tani sd Desember 2018 sebanyak 2.444.689 kartu

7 KARTU NELAYAN PENERBITAN DAN PENDISTRIBUSIAN KARTU BBM NELAYAN DI 16 KAB/KOTA SAMPAI DENGAN BLN DESEMBER 2018 SUDAH DIDISTRIBUSIKAN SEBANYAK 114.443 KARTU Merupakan bagian dari Sistem Informasi Layanan BBM Bersubsidi untuk Nelayan (SIMINA) Sistem ini bertujuan untuk memonitor dan mengendalikan distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan Jawa Tengah. Sistem ini merupakan‘tools’ pemerintah untuk menjamin ketersediaan pasokan dan menghindari penyimpangan sasaran distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan

8 Menumbuhkan Start Up Wirausaha Baru Tahun 2019-2023 START UP Bintek dan pendampingan wirausaha baru ( 2.000 pemuda ) Pelatihan keterampilan usaha produktif wirausaha baru di daerah miskin ( 2.250 orang ) START UP Penumbuhan wirausaha baru bagi perempuan pelaku usaha bidang industri ( 240 perempuan ) Inkubator bisnis UMKM dg perguruan tinggi, bintek & short course penumbuhan wirausaha baru ( 3.400 orang ) Penumbuhan Wirausaha Baru Bagi Industri Aneka Berbasis Potensi Lokal Daerah ( 1.400 orang ) OPD : Dinkop UKM, Disperindag, Disporapar, Distanbun

KERJA SAMA DENGAN BANK JATENG 9 KREDIT USAHA DENGAN BUNGA RENDAH KERJA SAMA DENGAN BANK JATENG KUR Mitra 02 KUR Mitra 25 Bunga 2% Program kredit untuk usaha kecil tanpa agunan Maksimal Rp.2 Juta per orang Satu kelompok yang minimal beranggotakan 5 orang. Bunga 7% Program pinjaman khusus bagi pelaku usaha mikro di Jawa Tengah Plafon 25 Juta Manfaat : meningkatkan perekonomian sekaligus menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Manfaat meningkatkan perekonomian sekaligus menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah.

TERIMA KASIH

DATA DUKUNG

KATEGORI TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KAB. BLORA (DATA MIKRO BDT 2018)

PROFIL TINGKAT KESEJAHTERAAN KAB. BLORA BERDASARKAN BDT 2018 A. EKONOMI B. KESEHATAN KRT PEKERJA BEBAS PERTANIAN : 9.614 JIWA KRT BURUH INDUSTRI PENGOLAHAN : 606 JIWA KRT PEKERJA BEBAS BANGUNAN : 6.172 JIWA KRT DAGANG USAHA SENDIRI : 3.049 JIWA KRT BEKERJA SERABUTAN / PEMULUNG : 474 JIWA JUMLAH INDIVIDU YANG MENDERITA KECACATAN : 6.726 JIWA JUMLAH INDIVIDU YANG MEMILIKI PENYAKIT KRONIS : 10.786 JIWA D. INFRASTRUKTUR DASAR RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) : 96.166 RT SUMBER AIR MINUM TDK TERLINDUNG : 14.823 RT SUMBER PENERANGAN UTAMA BUKAN LISTRIK : 313 RT BAHAN BAKAR/ENARGI UTAMA MEMASAK SELAIN LIST/GAS/MINYAK TANAH : 78.246 RT TDK ADA FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR : 17.413 RT TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TINJA SELAIN TANGKI/ SPAL : 66.183 RT C. PENDIDIKAN PENDUDUK USIA SEKOLAH TIDAK BERSEKOLAH : 14.109 JIWA PENDUDUK USIA SEKOLAH YANG BEKERJA : 1.606 JIWA

LOKASI PRIORITAS BERDASARKAN TK. KESEJAHTERAAN BDT 2018 KABUPATEN BLORA Lokasi program/kegiatan diarahkan pada desa/kelurahan dengan tingkat kesejahteraan rendah TINGKAT KESEJAHTERAAN JUMLAH DESA/ KEL. PRIORITAS RENDAH 44 SEDANG 83 TINGGI 168

TINGKAT KESEJAHTERAAN RENDAH JUMLAH KECAMATAN: 16 ; JUMLAH DESA: 44 NO NAMA KECAMATAN NAMA DESA 1 BANJAREJO SIDOMULYO 2 BOGOREJO JURANGJERO 3 NGLENGKIR 4 CEPU TAMBAKROMO 5 JAPAH KALINANAS 6 PENGKOLREJO 7 JATI BANGKLEYAN 8 GABUSAN 9 JEPON 10 JIKEN BLEBOH 11 12 KETRINGAN 13 KEDUNGTUBAN KALEN 14 15 NGRAHO 16 WADO 17 KOTA BLORA JEPANGREJO 18 KAMOLAN 19 PURWOREJO 20 KRADENAN GETAS 21 MENDENREJO 22 SUMBER NO NAMA KECAMATAN NAMA DESA 23 KUNDURAN BOTORECO 24 TAWANGREJO 25 NGAWEN GEDEBEG 26 KEDUNGSATRIYAN 27 ROWOBUNGKUL 28 SAMBONGANYAR 29 SARIMULYO 30 SEMAWUR 31 SRIGADING 32 TALOKWOHMOJO 33 TREMBULREJO 34 RANDUBLATUNG PILANG 35 SAMBONG GADU 36 GIYANTI 37 TODANAN KEDUNGWUNGU 38 KETILENG 39 NGUMBUL 40 TUNJUNGAN GEMPOLREJO 41 SAMBONGREJO 42 SUKOREJO 43 TAMBAHREJO 44 TUTUP

TINGKAT KESEJAHTERAAN SEDANG JUMLAH KECAMATAN: 16 ; JUMLAH DESA: 83 NO NAMA KECAMATAN NAMA DESA 1 BANJAREJO BACEM 2 BALONGSARI 3 4 MOJOWETAN 5 SENDANGWUNGU 6 SUMBERAGUNG 7 BOGOREJO 8 GANDU 9 CEPU BALUN 10 CABEYAN 11 KARANGBOYO 12 JAPAH 13 DOLOGAN 14 HARJOWINANGUN 15 16 PADAAN 17 WOTBAKAH 18 JATI DOPLANG 19 RANDULAWANG 20 JEPON 21 BANGSRI 22 BLUNGUN 23 BRUMBUNG 24 JOMBLANG 25 PALON 26 TEMPELLEMAHBANG 27 TURIREJO 28 JIKEN NGLEBUR NO NAMA KECAMATAN NAMA DESA 29 JIKEN SINGONEGORO 30 KEDUNGTUBAN GALUK 31 GONDEL 32 KLAGEN 33 NGLANDEYAN 34 KOTA BLORA ANDONGREJO 35 PATALAN 36 PURWOSARI 37 SENDANGHARJO 38 SONOREJO 39 TAMBAKSARI 40 TEMPUREJO 41 TEMUREJO 42 KRADENAN NGLEBAK 43 KUNDURAN BAKAH 44 BULOH 45 KARANGGENENG 46 KEDUNGWARU 47 KEMIRI 48 KLOKAH 49 50 PLOSO REJO 51 SEMPU 52 SONOKIDUL 53 NGAWEN BERGOLO 54 GONDANG 55 JETAKWANGER 56 KARANGJONG NO NAMA KECAMATAN NAMA DESA 57 NGAWEN KARANGTENGAH 58 59 PLUMBON 60 SAMBONGREJO 61 SENDANGMULYO 62 SUMBEREJO 63 RANDUBLATUNG KEDIREN 64 KUTUKAN 65 NGLIRON 66 TANGGEL 67 WULUNG 68 SAMBONG BRABOWAN 69 70 TEMENGENG 71 TODANAN BEDINGIN 72 KACANGAN 73 KARANGANYAR 74 PELEMSENGIR 75 SONOKULON 76 TINAPAN 77 TUNJUNGAN KALANGAN 78 KEDUNGREJO 79 KESER 80 NGLANGITAN 81 TAMANREJO 82 TAWANGREJO 83

TINGKAT KESEJAHTERAAN TINGGI JUMLAH KECAMATAN: 16 ; JUMLAH DESA: 168 NO NAMA KECAMATAN NAMA DESA 1 BANJAREJO BALONGREJO 2 BULUROTO 3 GEDONGSARI 4 JATIKLAMPOK 5 JATISARI 6 KARANGTALUN 7 KEBONREJO 8 KEMBANG 9 KLOPODUWUR 10 PLOSOREJO 11 SEMBONGIN 12 SENDANGGAYAM 13 WONOSEMI 14 BOGOREJO GAYAM 15 GEMBOL 16 GOMBANG 17 JERUK 18 KARANG 19 KARANGANYAR 20 PRANTAAN 21 SARIREJO 22 SENDANGREJO 23 TEMPUREJO 24 CEPU 25 GADON 26 GETAS 27 JIPANG 28 KAPUAN NO NAMA KECAMATAN NAMA DESA 29 CEPU KENTONG 30 MERNUNG 31 MULYOREJO 32 NGELO 33 NGLANJUK 34 NGLORAM 35 NGROTO 36 SUMBERPITU 37 JAPAH BEGANJING 38 BOGEM 39 GAPLOKAN 40 KROCOK 41 NGAPUS 42 NGIYONO 43 NGRAMBITAN 44 SUMBEREJO 45 TENGGER 46 TLOGOWUNGU 47 JATI GEMPOL 48 49 JEGONG 50 KEPOH 51 PELEM 52 PENGKOLJAGONG 53 SINGGET 54 TOBO 55 JEPON BALONG 56 GEDANGDOWO NO NAMA KECAMATAN NAMA DESA 57 JEPON GENENG 58 GERSI 59 JATIREJO 60 KAWENGAN 61 KEMIRI 62 NGAMPON 63 NGLAROHGUNUNG 64 PULEDAGEL 65 SEMAMPIR 66 SEMANGGI 67 SESO 68 SOKO 69 SUMURBOTO 70 WARU 71 JIKEN BANGOWAN 72 CABAK 73 GENJAHAN 74 JANJANG 75 JIWOREJO 76 NGLOBO 77 KEDUNGTUBAN BAJO 78 JIMBUNG 79 KEMANTREN 80 KETUWAN 81 PANOLAN 82 PULO 83 SIDOREJO 84 SOGO

TINGKAT KESEJAHTERAAN TINGGI JUMLAH KECAMATAN: 16 ; JUMLAH DESA: 168 NO NAMA KECAMATAN NAMA DESA 85 KEDUNGTUBAN TANJUNG 86 KOTA BLORA BANGKLE 87 BERAN 88 JEJERUK 89 JETIS 90 KARANGJATI 91 KAUMAN 92 KEDUNGJENAR 93 KUNDEN 94 MLANGSEN 95 NGADIPURWO 96 NGAMPEL 97 PELEM 98 PLANTUNGAN 99 TAMBAHREJO 100 TEGALGUNUNG 101 TEMPELAN 102 TEMPURAN 103 KRADENAN MEDALEM 104 MEGERI 105 MOJOREMBUN 106 NGINGGIL 107 NGLUNGGER 108 NGRAWOH 109 KUNDURAN BALONG 110 BEJIREJO 111 BLUMBANGREJO 112 CUNGKUP NO NAMA KECAMATAN NAMA DESA 113 KUNDURAN GAGAAN 114 JAGONG 115 JETAK 116 KALANGREJO 117 KODOKAN 118 MURAHARJO 119 NGAWENOMBO 120 NGILEN 121 SAMBIROTO 122 SENDANGWATES 123 NGAWEN BANDUNGROJO 124 BERBAK 125 BOGOWANTI 126 BRADAG 127 GOTPUTUK 128 KENDAYAAN 129 PUNGGURSUGIH 130 SENDANGAGUNG 131 SENDANGREJO 132 WANTILGUNG 133 RANDUBLATUNG BEKUTUK 134 BODEH 135 GEMBYUNGAN 136 JERUK 137 KADENGAN 138 KALISARI 139 PLOSOREJO 140 NO NAMA KECAMATAN NAMA DESA 141 RANDUBLATUNG SAMBONGWANGAN 142 SUMBERJO 143 TEMULUS 144 TLOGOTUWUNG 145 SAMBONG BITING 146 GAGAKAN 147 LEDOK 148 POJOKWATU 149 150 TODANAN BICAK 151 CANDI 152 COKROWATI 153 DALANGAN 154 DRINGO 155 GONDORIYO 156 GUNUNGAN 157 KAJENGAN 158 KEDUNGBACIN 159 KEMBANG 160 161 PRIGI 162 SAMBENG 163 SENDANG 164 165 WUKIRSARI 166 TUNJUNGAN ADIREJO 167 KEDUNGRINGIN 168 SITIREJO

STATUS KESEJAHTERAAN KRT NO NAMA KECAMATAN D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 N/A TOTAL 1 JATI 2842 1888 889 125 116 89 28 4 71 6052 2 RANDUBLATUNG 4834 3711 2501 371 274 172 61 12 102 12038 3 KRADENAN 3009 2990 2136 304 241 138 81 14 55 8968 KEDUNGTUBAN 2469 3056 2429 382 276 157 41 10 95 8915 5 CEPU 1354 1936 2536 621 676 588 278 38 53 8080 6 SAMBONG 1041 1177 950 175 52 13 34 3564 7 JIKEN 1719 1174 711 87 74 32 30 3844 8 BOGOREJO 1765 1240 619 69 9 88 3878 JEPON 2079 1644 995 118 80 75 62 159 5221 KOTA BLORA 2133 2470 2500 492 498 338 158 27 8696 11 BANJAREJO 4468 3678 2038 262 222 132 170 11020 TUNJUNGAN 2406 2221 1286 167 98 18 122 6371 JAPAH 2208 1590 868 101 57 36 39 4909 NGAWEN 2948 2466 1629 244 188 44 174 7860 15 KUNDURAN 3832 2690 1397 169 20 142 8434 16 TODANAN 5106 3289 2019 246 139 11228 GRAND TOTAL 44213 37220 25503 3963 3333 2252 926 166 1502 119078

ANALISIS DAMPAK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH

1 Bagaimana Dampak Dari Program Penanggulangan Kemiskinan?

Klasifikasi Penduduk Miskin (Makro), Maret 2016-Maret 2018(Kota+Desa) SANGAT MISKIN MISKIN HAMPIR MISKIN RENTAN MISKIN LAINNYA TIDAK MISKIN Penurunan Maret 2016 – 2018 - 1,39 SANGAT MISKIN +7,10 TIDAK MISKIN

Klasifikasi Penduduk Miskin (Makro), 2016 – 2018 (Kota) SANGAT MISKIN MISKIN HAMPIR MISKIN RENTAN MISKIN LAINNYA TIDAK MISKIN Penurunan Maret 2016 – 2018 - 0,70 SANGAT MISKIN +3,49 TIDAK MISKIN

Klasifikasi Penduduk Miskin (Makro), 2016 – 2018 (Desa) SANGAT MISKIN MISKIN HAMPIR MISKIN RENTAN MISKIN LAINNYA TIDAK MISKIN Penurunan Maret 2016 – 2018 - 1,87 SANGAT MISKIN +9.80 TIDAK MISKIN

Bagaimana dengan Program Perlindungan Sosial? 2

Progam Raskin/Rastra/BPNT harus dikawal tepat sasaran dan tepat waktu Persentase Ruta Penerima Raskin/Rastra/BPNT Menurut Desil, Maret 2018 Progam Raskin/Rastra/BPNT harus dikawal tepat sasaran dan tepat waktu INCLUSSION ERROR Sumber: Diolah dari Susenas 2018 Ket: Tahun 2018 termasuk BPNT

Rumah Tangga Tidak Miskin Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018 Rumah Tangga Miskin EXCLUSSION ERROR INCLUSSION ERROR Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018

Persentase Ruta Penerima Kredit Usaha menurut Desil , Maret 2018 INCLUSSION ERROR

PERORANGAN DENGAN BUNGA Persentase Ruta Penerima Kredit Usaha menurut Jenis Kredit dan Desil, Maret 2018 Desil KUR BANK selain KUR BPR KOPERASI PERORANGAN DENGAN BUNGA PEGADAIAN PERUSAHAAN LEASING KUBE/ KUB BUMDES LAINNYA Desil 1 6,10 4,80 6,91 9,62 14,54 7,50 4,57 7,62 8,72 10,35 Desil 2 8,56 5,67 7,19 10,71 10,24 8,59 4,19 9,86 7,98 10,43 Desil 3 9,34 6,09 10,86 10,12 13,39 10,45 6,53 12,04 11,29 10,44 Desil 4 10,25 7,16 8,49 12,21 12,01 8,74 8,01 14,34 11,51 11,16 Desil 5 10,91 8,89 10,78 10,79 9,53 9,54 7,89 17,76 12,65 Desil 6 11,25 9,71 12,80 10,37 7,83 12,22 9,28 9,84 11,00 11,43 Desil 7 12,05 10,38 13,11 10,75 11,92 12,71 11,96 8,08 9,52 10,46 Desil 8 12,40 12,84 9,58 9,23 7,93 12,27 13,40 11,90 12,75 9,24 Desil 9 11,07 15,43 12,35 9,79 7,58 9,97 15,15 9,08 6,16 7,63 Desil 10 19,03 10,74 6,41 3,77 8,04 17,38 9,33 3,32 6,20 INCLUSSION ERROR

Persentase Ruta Penerima Bantuan Siswa Miskin menurut Desil, Maret 2018 INCLUSSION ERROR