PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT

Presentasi berjudul: "PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT"— Transcript presentasi:

1 PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT
FAKTA DAN AKSI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2 DATA & FAKTA

3 IPM PROVINSI NTB

4 POSISI NTB TERHADAP NASIONAL
INDIKATOR NTB NASIONAL IPM 2008 (Nilai/Ranking) 64,12/32 71,2 PENDUDUK MISKIN 2010 (21,55 %) (13,33%) PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN ( ) 1,23% (Ranking 6 Nasional) 0,82% PENGANGGURAN TERBUKA 2010 5,29 % (Ranking 13 nasional) 7,14 % PDRB PERKAPITA (Rp) (tambang) ; (non tambang) PERTUMBUHAN EKONOMI 2010 6,29 % (tambang); 4,22 % (non tambang) 4,55 % PRODUKSI (ton) Padi : Daging Sapi : Jagung : Rumput Laut : Surplus surplus surplus surplus

5 KEMISKINAN 2009 (Juli) : disparitas antar kab/kota di NTB
JUMLAH PENDUDUK MISKIN PROSENTASE PENDUDUK MISKIN Dibawah angka kemiskinan provinsi : Loteng; Bima; Mataram; Kota Bima.

6 PERKEMBANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DI PROVINSI NTB (%)

7 Angka Pengangguran Penduduk usia 15 tahun ke atas

8 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PER PROVINSI (%)
TAHUN 2010 Urutan 13 INDONESIA 7,14% Pada tahun 2010 ada 10 provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka di atas rata-rata nasional 7,14%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terjadi di Banten (13,68%), diikuti oleh DKI Jakarta (11,05%), Jawa Barat (10,33%), Kalimantan Timur (10,10%) dan Maluku (9,97%). Provinsi dengan TPT terendah adalah Bali (3,05%), Sulawesi Barat (3,25%), NTT (3,34%), dan Papua (3,55%).

9 Jumlah Kasus Gizi Buruk (yang ditemukan) di NTB

10 Kematian Bayi di NTB Tahun 2009 - 2010

11 Kematian Ibu Melahirkan di NTB 2009 - 2010

12 Jumlah Bidan Desa Yang Tinggal di Desa

13 Penduduk Buta Aksara di NTB 2009 - 2010

14 Angka Putus Sekolah SD di NTB 2009/2010
1,02 Rata-rata

15 Angka Putus Sekolah MI di NTB 2009/2010
Rata-rata

16 Angka Putus Sekolah SMP di NTB 2009/2010
1,46

17 Angka Putus Sekolah MTs di NTB 2009/2010

18 Rata-rata usia Kawin Pertama Perempuan
UU Perlindungn Anak UU Perkawinan Sumber : NTB dalam angka 2009 dan 2010

19 Jumlah Peserta KB Aktif di NTB
Sumber : BKKBN Provinsi NTB

20 Jumlah dan Prosentase KK Rumah Layak Huni

21 Jumlah dan Prosentase KK Menggunakan Jamban

22 Jumlah dan Prosentase KK Yang Memiliki Akses Air Bersih
76,56 % Provinsi

23 STRATEGI

24 Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha KLASTER Aktor 1 2 3 Perlindungan & Bantuan Sosial (Berbasis rumah tangga) BEASISWA MISKIN JAMKESMAS JAMKESDA RASKIN PKH JAMSOS PMKS Pemberdayaan Masyarakat (Berbasis POKMAS) PIJAR PNPM LUMBUNG PANGAN LUMBUNG BERSAING KOPERASI BERKUALITAS Pengembangan Usaha (Berbasis Unit Usaha) KUR WIRAUSAHA BARU INDUSTRI KERAJINAN INDUSTRI OLAHAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA DAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN 4 Program Pendukung Lainnya (Berbasis Wilayah) PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN PROGRAM PENINGKATAN MASYARAKAT PINGGIR PERKOTAAN Dana APBN, APBD, CSR, Lembaga Keuangan, dan Masyarakat

25 SASARAN TINGKAT KEMISKINAN (PROV. NTB)
21,55 % 13,33 % 8 %

26 Target Penurunan Kemiskinan
1,5% Bima KSB 3% Sumbawa 2% 2% Mataram 3% Dompu 4% Lobar 1,5% Lotim 2% KLU 2,5% Loteng 2% Kobi 1%

27 Parameter Penanggulangan Kemiskinan
Angka Buta Aksara Angka Putus Sekolah (DO) SD, SMP, MI, MTs Angka APK, APM, dan APS Jumlah TPQ Angka Partisipasi Kasar PAUD Angka kasus gizi buruk Tingkat kecukupan pangan per kapita Jumlah Lumbung Pangan Jumlah kematian bayi Jumlah kematian ibu melahirkan Jumlah kepala rumah tangga wanita Rata-rata usia kawin pertama perempuan Jumlah peserta KB aktif Jumlah KK menempati rumah layak huni Jumlah KK yang menggunakan jamban sehat Jumlah KK yang memiliki akses air bersih berkualitas Jumlah Desa berlistrik Angka pengangguran Jumlah penempatan tenaga kerja Jumlah wirausaha baru Jumlah kredit tersalurkan kepada UMKM Jumlah UMKM dan serapan tenaga kerja Jumlah koperasi dan lembaga keuangan non bank Jumlah industri makanan dan kerajinan

28 Alokasi Kegiatan dan Pendanaan masing-masing SKPD di NTB
No SKPD Jumlah Kegiatan Jumlah Dana Ke Kab/Kota Klaster (Rp) 1 2 3 Pendukung NTB Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB 6 - Sekretariat Bakorluh BPMPD PROVINSI NTB 5 4 BAPPEDA NTB PROVINSI NTB BKP PROVINSI NTB 11 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROV.NTB 7 BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI NTB 8 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROV.NTB 9 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN 10 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV.NTB BPPKB PROVINSI NTB 12 DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI NTB 13 DINAS DIKPORA PROVINSI NTB 14 Dinas sosial kependudukan dan catatan sipil 15 DINAS PEKERJAAN UMUM 16 RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI NTB 17 DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO 18 DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB 19 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROV.NTB 20 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI NTB 21 DINAS KOPERASI DAN UMKM 22 Dinas Kehutanan 23 Dinas Peternakan 24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 25 Bank Lainnya

29 Alokasi Pendanaan masing-masing Kabupaten/Kota
No. Kabupaten/Kota Jumlah Dana 1 Mataram 2 Lombok Barat 3 KLU 4 Lombok Tengah 5 Lombok Timur 6 KSB 7 Sumbawa 8 Dompu 9 Bima 10 Kota Bima

30 BEST PRACTICES

31 Best Practices di Kabupaten/Kota
Kabupaten Lombok Timur Penderita gizi buruk ditangani terpusat di tingkat kabupaten Dukungan BAZDA dalam pembiayaan penderita gizi buruk Penugasan CPNS dan PNS dalam pembelajaran buta aksara Kabupaten Bima Pelibatan guru dalam pembelajaran buta aksara untuk memenuhi angka kredit sertifikasi

32 Lanjutan…. Kabupaten Lombok Utara
Menganggarkan APBD kabupaten untuk operasional posyandu masing-masing Rp ,- per posyandu sejumlah Rp ,- Kota Mataram Sharing anggaran dengan Pemerintah Provinsi dalam tuntas pembelajaran Keaksaraan Fungsional di semua kelurahan. Program bedah rumah kumuh

33 Lanjutan…. Kabupaten Sumbawa Barat
Penanggulangan kemiskinan berbasis RT Tuntas pembelajaran buta aksara 2010 Kabupaten Dompu Tuntas pembelajaran buta aksara dengan melibatkan guru Membentuk Satlak PIJAR sebagai jangkar penanggulangan kemiskinan

34 DIREKTIF GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
Turunkan angka Kemiskinan sesuai target RPJMD dari 23,81% (tahun 2008) menjadi 14,00% (tahun 2013) dan pastikan ketepatan sasaran pada setiap klaster. Tingkatkan inovasi dan akselerasi program Penanggulangan Kemiskinan pada setiap SKPD Pastikan program Penanggulangan Kemiskinan terakomodir secara proporsional dalam APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Perkuat Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD, antar klaster, antar pusat dan daerah, antar provinsi dan kabupaten/kota, dan dengan mitra strategis.

35 DIREKTIF GUBERNUR (lanjutan)
Lakukan penggalangan dukungan dan pembiayaan dari masyarakat dan mitrastrategis Efektifkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan program dan kegiatan Penanggulangan kemiskinan. Lakukan evaluasi kinerja Penanggulangan Kemiskinan daerah secara berkelanjutan

36 NOTA KESEPAKATAN