ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
Advertisements

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
Disampaikan pada acara
PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
“ Berani Jujur Langkah Awal Berantas Korupsi”
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN
Tantangan reformasi birokrasi pemerintahan jokowi : refleksi terhadap pelayanan publik JAKARTA, 3 juni 2015.
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum.
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Oleh H
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Organisasi Perangkat Daeah yang terkait
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENERAPAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI Tugas dan Fungsi Cabang Dinas dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Menengah yang Mandiri Drs. ISTU HANDONO, M.Pd. Kepala.
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
PEMBINAAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK/WBBM
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
PERMENPAN RB NO. 11 TH TT ROADMAP RB AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) – WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
Drs. Agus Uji Hantara, Ak., M.E.
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd. BEST WESTERN HOTEL BATAM, 4 JULI 2019
Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DAN RAKERNAS FORUM SEKRETARIS DAERAH SELURUH INDONESIA TAHUN 2019

ATENSI JELANG PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Anggota DPD, DPR, DPRD Sekretaris Daerah Sebagai Pejabat yang Berwenang dalam pembinaan Kepegawaian daerah agar mampu menjamin Netralitas ASN 16 PARTAI POLITIK

TEMA RAKORNAS FORSESDASI TAHUN 2018 “IMPLEMENTASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH” Istana Negara, 5 Januari 2018 RAPAT TERBATAS KABINET PERTAMA TAHUN 2018 “..... Kepada Mendagri, Fokus Pemerintah tahun 2018 pada deregulasi peraturan perundang-undangan yang menghambat investasi, tidak efektif dan tidak efisien, meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemda, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan peran binwas pemda ..........” - PRESIDEN JOKO WIDODO -

PERAN KEMENDAGRI DALAM MENDORONG RB PEMDA Regulasi NAWACITA 2: Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya. PERPERES NO 81 TAHUN 2010 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010-2025 Kemendagri sebagai Poros Pemerintahan melalui pelaksanaan tugas Kemendagri sebagai Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah SE MDN NO 061/9454/SJ Tahun 2017 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah SE MDN NO 061/191/SJ Tahun 2018 Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Permendagri 135 Tahun 2018 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (PPRB Pemda)

8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI 5 1 MANAJEMEN PERUBAHAN PENGUATAN TATA LAKSANA 2 6 PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN 7 3 PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 8 4 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

6 FOKUS REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 Menuntaskan Penetapan Berbagai Kebijakan Sebagai Fondasi Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Menuju Smart ASN 2 Mengakselerasi Penerapan E-government Dalam Penyelenggaraan Penerintahan Dan Pelayanan Kepada Masyarakat Dan Dunia Usaha 3 Memantapkan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Penerintahan Yang Efektif Dan Efisien 4 Memperluas Pembangunan Zona Integritas Untuk Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani 5 Melanjutkan Penataan Kelembagaan Instansi Pemerintah Agar Fungsi Dan Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Dapat Terselenggara Dengan Lincah, Efektif Dan Efisien 6 Mengakselerasi Perbaikan Pelayanan Dasar Dan Perizinan Kepada Masyarakat Dan Dunia Usaha

EASY OF DOING BUSINESS INDONESIA PERAN RB DALAM PENINGKATAN EoDB INDONESIA EASY OF DOING BUSINESS INDONESIA Target Tahun 2019 Rank 40 “PENERAPAN DAN PENGUATAN RB PADA PEMERINTAH PUSAT MAUPUN PEMERINTAH DAERAH” Tahun 2017: ........ Rank 91 Tahun 2018: ........ Rank 72

PERAN RB DALAM PENINGKATAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA SKOR DAN PERINGKAT IPK INDONESIA TAHUN 2017 “PENGUATAN RB SECARA KOMPERHENSIF AKAN MENDUKUNG ICP” Source Data ICP 2017 Sumber: Transparency International Indonesia: 2018

1 AREA PERUBAHAN PROBLEM MANAJEMEN PERUBAHAN PROBLEM Citra Negatif Birokrasi ..... lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dll... ARAH PERUBAHAN Perubahan mental aparatur melalui pembentukan agen perubahan (agent of change) dan pengembangan tata nilai (nilai universal maupun nilai-nilai lokal) untuk menegakkan integritas. .... tercipta budaya kerja positif, tercipta birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas

2 AREA PERUBAHAN PROBLEM ARAH PERUBAHAN PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN PROBLEM Sistem pengawasan lemah..... tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif ...semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan ARAH PERUBAHAN Perubahan atau penguatan sistem pengawasan....... Pembangunan Zona Integritas menuju WBK & WBBM, Pengendalian gratifikasi, Penanganan benturan kepentingan, Pembangunan/ pengembangan Whistle Blowing System, Pelaksanaan/penerapan SPIP, Penanganan pengaduan masyarakat dan Peningkatan Kapabilitas APIP

3 AREA PERUBAHAN PROBLEM ARAH PERUBAHAN PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA PROBLEM Pertanyaan Masyarakat terkait Pertanggungjawaban pemerintah.... Pemerintah dipandang belum mampu menghasilkan outcome bagi masyarakat. APBD setiap tahun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat ARAH PERUBAHAN Penguatan sistem akuntabilitas mendorong birokrasi lebih berkinerja dan akuntabel ......melalui penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, penetapan kebijakan mengenai evaluasi kinerja, implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi dan pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja

4 AREA PERUBAHAN PROBLEM ARAH PERUBAHAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PROBLEM Kelembagaan pemerintah daerah berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 Perlu dilakukan evaluasi agar berjalan secara efektif dan efisien... Struktur yang memiliki banyak hirarki, proses yang berbelit, pelayanan lambat mengakibatkan budaya feodal pada aparatur ARAH PERUBAHAN Perubahan pada sistem kelembagaan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi.... terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, melalui evaluasi organisasi perangkat daerah dan penataan organisasi perangkat daerah

5 AREA PERUBAHAN PROBLEM ARAH PERUBAHAN PENGUATAN TATA LAKSANA PROBLEM Proses bisnis/tatakerja/ tatalaksana dalam instansi pemerintah sering tidak jelas. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti..... terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif ARAH PERUBAHAN Perubahan pada sistem tatalaksana untuk mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, juga mengubah mental aparatur, melalui pengembangan, penataan, implementasi dan evaluasi SOP. Pengembangan & penguatan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi

6 AREA PERUBAHAN PROBLEM ARAH PERUBAHAN PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN PROBLEM Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan ARAH PERUBAHAN Perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional, melalui analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan, manajemen SDM yang baik, menerapkan sistem reward and punishment, lelang terbuka JPT penerapan kode etik dll

7 AREA PERUBAHAN PROBLEM ARAH PERUBAHAN PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROBLEM Munculnya perilaku negatif aparatur di daerah adalah perundang-undangan (perda dan perkada) yang tumpang tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan daerah ARAH PERUBAHAN Perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat. .. dilakukan evaluasi secara berkala peraturan perundang-undangan (perda dan perkada) yang sedang diberlakukan, menyempurnakan atau mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (perda dan perkada) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih dll

8 AREA PERUBAHAN PROBLEM ARAH PERUBAHAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PROBLEM Pelayanan publik selalu menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan,. yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan ARAH PERUBAHAN Penguatan sistem manajemen pelayanan publik mampu mendorong perubahan profesionalisme pemerintah, peningkatkan kualitas pelayanan melalui Pembentukan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi, standar pelayanan dan maklumat pelayanan publik, penerapan PTSP, pengembangan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik

ARAH PENGUATAN PERMENDAGRI NOMOR 135 TAHUN 2018 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (PPRB Pemda) Regulasi breakdown secara detail kegiatan/aktivitas minimal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan 8 Area Perubahan pada Program Reformasi Birokrasi MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA “Para Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota menjadi Lokomotif dalam Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah. Komitmen Tinggi Para Sekretaris Daerah untuk memimpin Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah, akan menjadi agregasi bagi terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang berkelas dunia pada Tahun 2025” ROAD MAP RB PEMDA Setjen Kemendagri akan melakukan: Pembinaan dan Asistensi; Penyusunan Action Plann; dan Internalisasi pelaksanaan RB “Pemda lebih siap dievaluasi RB oleh Kemenpan RB di Akhir Tahun”

KOMITMEN YANG TINGGI PARA SEKRETARIS DAERAH DALAM MENDORONG PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DI DAERAH MENJADI KUNCI MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH BERKELAS DUNIA DAN TERWUJUDNYA DYNAMIC GOVERNANCE TAHUN 2025. .......................terima kasih