LEGAL OPINION Pokok-pokok materi bahasan “Legal Opinion”, disampaikan pada Acara Pelatihan Legal Opinion dengan Tema “Membangun Daya Kritis Mahasiswa dalam.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Jln. Ciumbuleuit No. 94, Bandung
Advertisements

Oleh : Drs. Abu Siri, S.Ag, M.PdI Kasubbag Hukum dan KUB
KONTRAK PERKULIAHAN TIM DOSEN HUKUM DAN UU KESEHATAN.
Mata Kuliah Seminar I Smt VI Prodi Tari
MATERI IX: KODE ETIK ADVOKAT
KODE : UM100 MATA KULIAH : Pendidikan Pancasila BEBAN KREDIT : 2 SKS
KODE ETIK PROFESI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
Hukum dan Etika Komunikasi. Ketentuan hukum dan etik yang mengatur komunikasi di Indonesia UUD 1945 KUHP UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999 UU Penyiaran.
Etika dan Dampak IT Terhadap Individu dan Perusahaan
Pertemuan 4 KEBUTUHAN PERILAKU ETIKA BAGI AKUNTAN PUBLIK
KULIAH I Latar belakang : PKN
KEJAHATAN TERHADAP KEHORMATAN. KEJAHATAN PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN Perkara Nomor 013/PUU-IV/2006 pemohon: Dr. Eggie Sujana (advokat); Perkara Nomor.
TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
PERTEMUAN KE-11 PROFESI HUKUM.
Oleh : Eka Priambodo, SH., MH. ADVOKAT ekapriambodo.blogspot.com .: 1/8/2016 hak cipta Eka Priambodo1.
untuk diskusi dengan penulis:
Epistemologi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Dialektika Memahami Anatomi Pekerjaan Sosial Profesional untuk diskusi dengan penulis:
KODE ETIK. Pengertian Kode Etik Profesi Kata kode etik terdiri dari dua suku kata, yaitu kode, dan etik. Kata kode berarti tanda-tanda atau simbol-simbol.
H Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum
Doris Febriyanti M.Si ETIKA PROFESI Doris Febriyanti M.Si
Pengantar Issue Profesional dan Sosial TI
Assalamualaikum wr. wb..
PENDAHULUAN. MENYONGSONG DISYAHKANNYA UNDANG-UNDANG KEBIDANAN : KESIAPAN BIDAN RUNJATI, M.MID.
“ETIKA KEHUMASAN PEMERINTAH & BUMN”
ORGANISASI DAN KODE ETIK PROFESI
Kode Etik Advokat Indonesia (Materi 10)
Etika & Hukum Media Relations
Pertemuan ke-3 Oleh : Mariyana Widiastuti
Mengapa tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak itu
PENGERTIAN HUKUM BISNIS
I. PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri :  Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi,
UU REPUBLIK INDONESIA NO
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
UNDANG UNDANG KESELAMATAN KERJA
KODE ETIK PROFESI AKUNTAN
KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH DR. Ni’matul Huda, SH, MHum
PENELITIAN PEKERJAAN SOSIAL
FAKTOR PENENTU MUTU PENDIDIKAN
PENGAMBILAN SUMPAH PROFESI PERAWAT DARI PERSEPSI HUKUM
Kerangka HUKUM TELEMATIKA
Pertemuan 2 ETIKA PROFESI.
PERTEMUAN KE-4 PROFESI ETIS
PERISTIWA HUKUM Yang dimaksud dengan peristiwa hukum atau kejadian hukum atau rechtsfeit adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum,
Jln. Ciumbuleuit No. 94, Bandung
ADVOKASI.
pANduan pelaksanaan Tdc
Yuliani Rahmatillah ( )
ETIKA PROFESI Agus Firmansyah Dosen dan Peneliti Media
Membedakan Fakta dan Opini dalam Berita dari Berbagai Sumber
PERSAMAAN PRESEPSI MATA KULIAH E T I K A P R O F E S I T I.
Ravik Karsidi, Profesionalisme guru, UNNES 2010
Lulusan perguruan tinggi dituntut untuk memiliki:
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
SILABUS Mata Kuliah : Etika Profesi Sasaran :
HUKUM PERJANJIAN KARYAWAN B KELOMPOK II RIANI GOBEL
Perlindungan Konsumen
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
DINAMIKA INTERAKSI SOSIAL
PRESENTASI PENGANTAR HUKUM BISNIS Kelas MB.4 / IV Kelompok 3 (tiga)
Ravik Karsidi, Profesionalisme guru, UNNES 2010
Tata Krama Etika Periklanan
POKOK BAHASAN (4) BELA NEGARA.
SIKAP DAN PERILAKU NOTARIS
BIRO HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Globalisasi Indonesia Meratifikasi Putaran Uruguay, GATT 1994 disahkannya Undang- Undang No. 14 Tahun 1994, fakta ini memberikan arah tegas kepada aspek.
Organisasi dan Kode Etik Profesi
SILABI Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas
ISU/GAP KETENAGAKERJAAN
ETIKA BISNIS & TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR)
Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru
Transcript presentasi:

LEGAL OPINION Pokok-pokok materi bahasan “Legal Opinion”, disampaikan pada Acara Pelatihan Legal Opinion dengan Tema “Membangun Daya Kritis Mahasiswa dalam Menghadapi Permasalahan Hukum di Masyarakat” diselenggarakan oleh PSC FH UNNES Semarang, 30 April 2016 Oleh : AURIA PATRIA DILAGA, S.H., M.H. ©patriadilaga

Tahun 2016 adalah tahun dimulainya MEA atau Masyarakat Ekonomi Asean. Dengan ratifikasi atas konvensi MEA, masing-masing individu yang tergabung dalam Asean memiliki hak untuk dapat secara bebas menjual barang dan jasa ke negara-negara Asean. Untuk mempersiapkan hal tersebut para pelaku usaha diharuskan lebih bersiap untuk menghadapi ombak MEA. Menyikapi fakta tersebut setiap individu wajib untuk dapat bertahan dan berkembang karena arena persaingan semakin terbuka luas. Dalam persaingan sering ditemukan yang kalah dan menang bersaing. Tentu semua yang bersaing mengharapkan menang, namun untuk menjadi pemenang diharuskan untuk dapat memiliki poin lebih dibandingkan pesaingnya. Pada era MEA sekarang, profesi hukum pun menjadi hal yang turut terkoneksi menjadi global. Untuk itu diharuskan kemampuan dan keahlian yang lebih untuk dapat menjadi pemenang. Dengan kemampuan yang lebih para profesional praktisi hukum dapat menjadi pemenang pada era MEA. Pengantar ©patriadilaga

Untuk mempersiapkan pada kondisi demikian, para mahasiswa hukum diharuskan memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bekerja. Dengan pelatihan legal opinion yang diselenggaran oleh PSC FH UNNES dengan tema “Membangun Daya Kritis Mahasiswa dalam Menghadapi Permasalahan Hukum di Masyarakat” diharapkan mahasiswa dapat memiliki kemampuan analisa yang tajam disertai argumentasi yang baik dalam menerapkan hukum guna kepentingan masyarakat umum. ©patriadilaga

1. UUD RI Tahun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 4. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Dasar Hukum

LEGAL OPINI ? Apa yang dimaksud dengan legal opini? Siapa yang berhak membuat legal opini? Apa yang disampaikan pada legal opini

Kapan LO dipakai ? Apa fungsi LO?

I. PENGANTAR II. DASAR HUKUM III. SUBJEK HUKUM IV. KRONOLOGI PRISTIWA HUKUM V. ANALISA HUKUM VI. LANGKAH HUKUM VII. KESIMPULAN Sistematika ©patriadilaga

SEMOGA BERMANFAAT