WORKSHOP DRAF RAPERDA INISIATIF DPRD DIY TENTANG

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEMANFAATAN SUMBER MATA AIR DALAM KAWASAN HUTAN
Advertisements

TINDAK LANJUT PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Jika Diwajibkan apa konsekuensinya? Jika Sukarela apa konsekuensinya?
Chaeruddin Hasyim, SKM. M.,Si
Dasar hukum amdal (UUPLH) TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP:
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Drs. Pranoto, MSc LPPM UNS
KILAS BALIK, URGENSI DAN PROSES PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN RUANG UDARA NASIONAL (RUU-PRUN) Oleh: Prof. Dr. I B.
ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI
Saudin Yuniarno, SKM,M.Kes
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
PENGERTIAN, PERANAN DAN PROSES AMDAL
Disampaikan pada acara :
UU No.7 Tahun 2004 SDA Oleh YAS. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah (ps.14) : a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air; b. menetapkan pola.
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
Kewenangan Pengelolaan
KONSEPSI RPP PENYELENGGARAAN SPAM
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEHUTA NAN KETENTUAN UMUM UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA
PEDOMAN PROGRAM KERJASAMA LPMP DENGAN STAKEHOLDERS PENDIDIKAN Oleh:
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UPDATE INISIATIF MENDORONG PENGELOLAAN DAS PEUSANGAN
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan Drs. Yanuar Ahmad, MPA
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
RPP PENYELENGGARAAN SPAM
Kerancuan Hukum dalam Pengaturan Pertanahan akibat “Keistimewaan”
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PENGELOLA GUDANG.
HAK PENGUASAAN ATAS TANAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
EKONOMI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
oleh: N. Pininta Ambuwaru, SH.MH.MM.LL.M
Perencanaan Perlindungan Lingkungan
Pertemuan 6 DASAR, TUJUAN DAN VISI, PRINSIP, SYARAT, KEWENANGAN, DAN TUGAS PEMERINTAHAN DAERAH.
Minimum Environmental Standards Environmental Quality Standards
KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG
PENGERTIAN, PERANAN DAN PROSES AMDAL
HAK PENGUASAAN ATAS TANAH
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
Kejahatan di bidang Pasar Modal (Insider Trading)
ASPEK AMDAL DALAM STUDI KELAYAKAN BISNIS
Badan Usaha Milik Negara / Daerah.
Dikutip dari berbagai sumber
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
Pembangunan secara terus - menerus
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
PENGERTIAN, PERANAN DAN PROSES AMDAL MODUL 4 DAMPAKKEGIATANDAMPAK PEMBANGUNAN SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA BIOFISIK KENAIKAN KESEJAHTERAAN BIOFISIK PRIMER.
(sebagai urusan pemerintahan)
PENGERTIAN, PERANAN DAN PROSES AMDAL
PERATURAN TENTANG REKLAMASI TAMBANG
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
TANGGAPAN AKADEMIK DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Oleh: Dr. Harry Supriyono, S.H., M.Si.
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
KEBIJAKAN PENGATURAN PENGELOLAAN SDA
Doden FE Untag Banyuwangi
Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Transcript presentasi:

WORKSHOP DRAF RAPERDA INISIATIF DPRD DIY TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Dr.Hari Supriyanto,SH.MHum. YOGYAKARTA, JUMAT 14 DESEMBER 2018

PERLUNYA HUKUM TENTANG SDA MENJAMIN KEPENTINGAN SUBYEK HUKUM MENCEGAH TIMBULNYA KONFLIK MENGATUR MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK HUKUM UNTUK TUGAS ITU MAKA HUKUM MEMBAGI HAK, KEWAJIBAN WEWENANG PENGERTIAN FUNDAMENTAL

KERANGKA PEMIKIRAN PASAL 33 ayat (2) DAN (3) UUD 1945 MENDESAK ADANYA PENGATURAN SDA SDA MENYANGKUT HAJAT HIDUP MASYARAKAT

DALAM KERANGKA PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945 LANJUTAN DALAM KERANGKA PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945 NEGARA HARUS HADIR SBG PEMEGANG HAK MENGUASAI FUNGSI SOSIAL SOLUSI ATAS PERSOALAN DI DAERAH

WEWENANG NEGARA SEBAGAI PEMEGANG HAK MENGUASAI mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan air menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan air menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai air

KETENTUAN UMUM BERISI ISTILAH YANG RELEVAN DAN DIGUNAKAN DALAM RAPERDA URUTAN DARI YANG KE UMUM KE KHUSUS MENGIKUTI KAEDAH FILSAFAT ILMU DALAM PENYUSUNAN DEFINISI

RUANG LINGKUP perencanaan pengelolaan sumber daya air; konservasi sumber daya air; v pendayagunaan sumber daya air; v pengendalian daya rusak air; v air tanah dan irigasi; sistem informasi kesumber daya airan; v peran serta masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha sistem koordinasi dan kerjasama; pembiayaan; perizinan; pengawasan.

URGENSI MENDASAR DARI RAPERDA SDA PENGUSAHAAN AIR ADA DITANGAN NEGARA/PEMDA REALISASI PASAL 33 AYAT (2) UUD 1945 BUMN/BUMD /BUMDES REPRESENTASI NEGARA/PEMDA MENGISI KEKOSONGAN HUKUM TENTANG BERKEMBANGNYA CEKUNGAN AIR TANAH TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DRAINASE MEMPERTEGAS KEWENANGAN DAERAH DALAM MENANGGULANGI DAYA RUSAK AIR LOCAL WISDOM (RWH, KEGIATAN BUDAYA DI DAERAH SUMBER AIR)

(DIKUTIP DARI BBSPOS) Potensi & Permasalahan SDA di DIY ℔ µ Potensi & Permasalahan SDA di DIY (DIKUTIP DARI BBSPOS) Kawasan Karst di GK Banjir Lahar Dingin Penutupan muara sungai Pemanfaatan bantaran sungai diperkotaan Etika dan Budaya pengelolaan air Peran PT dlm pengembangan Iptek Problem kekeringan di GK KP tribudiSLIDE-July2013

SEKIAN TERIMA KASIH