Petunjuk Pengelolaan PATBM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Advertisements

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Oleh : Kabid Pemberdayaan Perempuan
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
Critical review fungsi dan program Puskesmas
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
QUALITY ASSURANCE SPECIALIST (QAS) dan KETERKAITAN DENGAN PPM
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
PROMOSI KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PTM
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
KEBIJAKAN PENGUATAN POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP)
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
LINGKUP PENJELASAN KRITERIA DESA SASARAN HIK/HKP
PENTINGNYA HIK DAN HKP DALAM MENCAPAI SBS
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
RENCANA TINDAK LANJUT ORIENTASI PHBS INSTITUSI PENDIDIKAN
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PERAN KORKOT.
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Disampaikan pada Rapat Koordinasi FPK2PA Kabupaten Gunungkidul
Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) BSPS Tahun 2016
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
SHIP PARTNER.
TUJUAN Tujuan Umum Terselenggaranya pelayanan PAUD yang terintegrasi dengan layanan Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) menuju terwujudnya anak Indonesia.
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
KEGIATAN 2013 PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ANAK:
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
PENDAMPINGAN.
WORKSHOP I Ruang Belajar Masyarakat (Rubelmas/RBM)
LANGKAH STRATEGIS DALAM MEMBANGUN MICRO FINANCE BERKELANJUTAN.
Konsep Desa dan Kelurahan Tangguh
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Kementerian PPN/ Bappenas
Pendampingan Implementasi
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
Persiapan Penyelenggaraan Program DAK Bidang Sanitasi TA. 2019
Pengembangan Kapasitas PID Provinsi Jambi Pengembangan Kapasitas PID Provinsi Jambi KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI BURSA.
PELAKSANAAN PROGRAM KLASTER II DALAM KONVENSI HAK ANAK (KHA) LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN BERBASIS ALTERNATIF KADIS DP3AP2KB PROVINSI NTB DRS. H.
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Disampaikan dalam rangka Sosialisasi Pembinaan Kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja) oleh Dinas PMDPPKB Kab.Tanah Datar 2019, drsafriwaltanjung BINA KEBINA.
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
PEROLEHAN APE DI SULAWESI SELATAN
Transcript presentasi:

Petunjuk Pengelolaan PATBM Organisasi Pemerintah Daerah: Provinsi – Kabupaten/Kota

Kerangka Kerja PATBM

Jejaring Kerja PATBM

Struktur Pencegahan Dengan Masyarakat Pencegahan dengan Orang Tua Pencegahan dengan Anak-Anak Pelaporan & Respon Kasus Advokasi Data & Informasi Tim aktivis dapat diorganisasikan dalam struktur yang ada (spt KPAD/K) atau jika perlu bentukan baru; bisa dengan nama beragam. Di Desa/Kelurahan atau Dusun/RW/RT Fungsi Aktivis PATBM: Koordinatif dan operasional Pembagian Tugas. Misal : Ketua, Sekertaris, Berdahara, Koordinator- Koordinator

Kegiatan PATBM Kelembagaan Lokal Kegiatan Pencegahan Respon Kasus Masyarakat Keluarga/Ortu Anak PKK Pokja 1: Penyuluhan kesadan hukum stop kekerasan thd anak Pokja 1: Penguatan pengasuhan, Pokja 2: Bina keluarga balita, dst Pokja1: Penyuluhan Pencegahan Penyalhgunaan Narkoba, dst Pokja 1: Dukungan (emosi, informasi, akses) bagi koeban & keluarga. dt Posyandu Forum Anak LK3 Konsultasi keluarga korban Klp Ibadah Dll …

Tata kelola: Pengorganiasian di Provinsi Dinas PPPA provinsi UU 23/2014, psl 12(2), 13(3), 17, 67 UU 35/2014 , psl 22 (1), 23 (1), 25, 71 E Sumber Rujukan Sumber Rujukan LPA Penanggung jawab teknis Pengb PATBM PSW Fasilitator Fasilitator Nara Sumber/Fas Pelatihan TA –support kajian Monev Dorong & Fasilitasi Pem Kab/Kota Untuk Memulai, Mengembangkan, Memelihara Keberlanjutan PATBM di Desa2/Kel/RW/RT (UU No 35/2015 psl 72;)

LANGKAH DP3A PROVINSI DALAM REPLIKASI PATBM Rumuskan Petunjuk teknis Tetapkan Jumlah Target Replikasi Rumuskan rencana & anggaran Galang dukungan agar rencana diterima Advokasi kebijakan - dorong kab/kota Tetapkan kab/kota target Penugasan Fasilitator Prov Sosialisasi ke kab/kota Fasilitasi Kab/kota - persiapan replikasi (ikuti petunjuk teknis) Fasilitasi kab/kota - pelaksanaan Himpun Data Situasi Anak & PATBM Monev Koord dg KPPPA un penjaminan mutu

Petunjuk Teknis bagi DP3A Kab/Kota untuk Replikasi Merencanakan, menggalang dukungan penganggaran replikasi, menjadwalkan Memilih lokasi Replikasi Menetapkan Petugas DP3A penanggung jawab teknis Menugaskan & menyiapkan Faskab/kota pendamping Sosialisasi ke Kecamatan dan Desa Memilih & Penetapan Aktivis PATBM Melatih Aktivis & Team building Menggalang berbagai dukungan di tk kab/kota untuk PATBM Menyediakan dukungan (pencairan dana) pendampingan & Pelaksanaan PATBM Komunikasi, pertemuan & koordinasi rutin Monev Menghimpun laporan/data situasi anak & Perkembangan PATBM

Fasilitasi Provinsi saat Pelaksnaan Replikasi Dukung Penyiapan Faskab/kot & Pelatihan Aktivis Monitoring & konsultasi pendampingan PATBM dukungan dana stimulant PATBM komunikasi dan koordinasi rutin Dukung penguatan kapasitas lanjutan Dukung pengembangan jejaring PATBM Galang dukungan berbagai pihak untuk PATBM

LANGKAH DP3A PROVINSI DALAM MENGEMBANGKAN PATBM Memasukan d perencanaan & anggaran Galang dukungan agar rencana diterima Advokasi kebijakan - dorong kab/kota Penugasan Fasilitator Prov Fasilitasi Kab/kota - persiapan pengembangan Fasilitasi kab/kota - pelaksanaan Menggalang dan mengkoordinasikan dukungan untuk PATBM Koord dg KPPPA un penjaminan mutu Monev Buat Mekanisme Penghargaan Himpun Data Situasi Anak & PATBM

LANGKAH DP3A PROVINSI DALAM MEMELIHARA KEBERLANJUTAN PATBM Advokasi dukungan kebijakan Advokasi penganggaran rutin Perekrutan, Pengembangan Kapasitas SDM, Penghargaan Rutin Kampanye dinamis dan berkelanjutan & Kerjasama dg Media Penguatan Sistem Data & Informasi Komunikasi & Koordinasi Rutin

Tata kelola: Pengorganiasian di Kab/kota Dinas PPPA Kab/Kota UU 23/2014, psl 12(2), 13(4), 17, 67 UU 35/2014 , psl 22 (1), 23 (1), 25, 71 E Memulai, Mengembangkan, Memelihara Keberlanjutan PATBM di Desa2/Kel/RW/RT (UU No 35/2015 psl 72;) Sumber Rujukan LPA/PSW Penanggung jawab teknis Pengb PATBM Fasilitator

Tugas Fasilitator Kab/kota Memfasilitasi pengembangan jaringan & galang dukungan Fasilitasi penyampaian data/informasi (sehingga terintegrasi dengan sistem data & informasi PATBM di kab/kota) Melaksanakan Monev Membuat Laporan Kontak, Bangun Kesepakatan Pelajarai Karakteristik masy – Potensi PATBM Sosialisasi PATBM Dampingi memulai, mengembangkan, menjaga keberlanjutan PATBM : Gudah komitmen Rekruitmen, menjaga motivasi Aktivis Pengembangan kapasistas Aktivis (lat PATBM &lanjutan) Pendampingan aktivis untuk mengemb Kegiatan Analisis situasi Perencanaan terpadu Melaksanakan Mencatat/membuat laporan Respon kasus Evaluasi

LANGKAH DP3A KABUPATEN/KOTA DALAM REPLIKASI PATBM Tetapkan Jumlah Target Replikasi Rumuskan rencana & anggaran Galang dukungan agar rencana diterima Advokasi kebijakan - dorong kec/desa-kel Tetapkan kec./desa-kel target Penugasan Fasilitator Kab/Kota Sosialisasi ke kab/kota Fasilitasi Kec/desa-kel - persiapan replikasi Fasilitasi pengemb. PATBM Himpun Data Situasi Anak & PATBM Monev Koord un penjaminan mutu

LANGKAH DP3A KAB/KOTADALAM MENGEMBANGKAN PATBM Memasukan d perencanaan & anggaran Advokadi komitmen kab/kota thd PATBM Advokasi komitmen kec./desa-Kel Penugasan Fasilitator kab/kota Fasilitasi desa/kel - persiapan pengembangan Fasilitasi pelaksanaan pengeb PATBM Menggalang dan mengkoordinasikan dukungan untuk PATBM Koord untuk penjaminan mutu Monev Buat Mekanisme Penghargaan Himpun Data Situasi Anak & PATBM

LANGKAH DP3A KABUPATEN/KOTA DALAM MEMELIHARA KEBERLANJUTAN PATBM Advokasi dukungan kebijakan kab/kota, Kec, Desa/Kel Advokasi penganggaran rutin (APBD, Alokasi Dana Desa/Dana Desa Perekrutan, Pengembangan Kapasitas SDM, Penghargaan Rutin Kampanye dinamis dan berkelanjutan & Kerjasama dg Media Penguatan Sistem Data & Informasi Komunikasi & Koordinasi Rutin