KEMENTERIAN PERTANIAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Makalah Kunci (Keynote Speech)
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
Jakarta Convention Centre, 29 Januari 2010
Topik: Visi Pertanian Abad 21 (Pertanian Yang Berkebudayaan Industri)
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
PEMBANGUNAN PERTANIAN/PEDESAAN DAN PERUBAHAN SOSIAL
PERTANIAN PERTEMUAN 8 Powerpoint Templates.
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
Konsep Pengembangan Wilayah
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
Peranan Pertanian di Dalam Pembangunan Ekonomi
PERANAN DAN KEDUDUKAN AGRIBISNIS DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TUJUAN DAN EKSES PEMBANGUNAN EKONOMI
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Rimbawan II Gedung Manggala Wanabakti
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
Strategi Pembangunan Pertanian di Indonesia
KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
Arah Kebijakan Persusuan
PERKEBUNAN DAN MASALAHNYA
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
Ella Ekaristy,S.Pd.
Industrialisasi Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Disampaikan Oleh: MY ESTI WIJAYATI ANGGOTA DPR RI KOMISI X
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
Latihan Penyusunan RPJMD
Arah Kebijakan Persusuan
AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (SDGs)
Mempercepat Transformasi Industri Manufaktur Untuk Mewujudkan Industrialisasi Indonesia Yang Berdaya Saing Global Presented by :
KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
Direktorat Kelautan dan Perikanan
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS HORTIKULTURA 2020
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
RENCANA KERJA DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Transcript presentasi:

KEMENTERIAN PERTANIAN RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN 2020-2024 KEMENTERIAN PERTANIAN 2019

SKALA PRIORITAS DALAM RPJMN RPJP 2005 - 2025 TEMA RKP 2018 SASARAN POKOK RPJP TEMA RKP 2018 SKALA PRIORITAS DALAM RPJMN ARAH RPJP Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, melalui: Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERMORAL, BERETIKA, BERBUDAYA, DAN BERADAB MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA-SAING : 11. Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan .. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG DEMOKRATIS BERLANDASKAN HUKUM MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN, DAMAI DAN BERSATU MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ASRI DAN LESTARI MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERPERAN AKTIF DALAM PERGAULAN INTERNASIONAL 2005-2009: menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. 2010-2014: peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. 2015-2019: pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. 2020-2025: percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

ARAHAN RPJPN 2005-2025 UNTUK RPJMN 2020-2024 (TAHAP IV) Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional diupayakan secara bertahap melalui RPJMN lima tahunan sebagai berikut: TIGA KATA KUNCI: Struktur Perekonomian yang Kokoh Keunggulan Kompetitif Wilayah SDM Berkualitas IV RPJMN 2020 - 2024 Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing III RPJMN 2015 - 2019 II RPJMN 2010 - 2014 Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian I RPJMN 2005 - 2009 Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat Sumber: Bappenas

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN EKONOMI 2020 - 2024 Faktor-faktor yang Mempengaruhi (Berdasarkan Kajian Growth Diagnostic) Akar Pemasalahan Dampak Isu Strategis 01 Regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat Tidak Berjalannya Transformasi Struktural Indikator: 02 Rendahnya kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja Kontribusi industri manufaktur menurun 03 Pertumbuhan Ekonomi Stagnan Kualitas infrastruktur yang masih rendah Kontribusi dan produktivitas tenaga kerja manufaktur relatif stagnan 04 Intermediasi sektor keuangan rendah, dan pasar keuangan yang dangkal Rendahnya Inovasi dan Kualitas Investasi Konstribusi ekspor 05 Sistem dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai untuk manufaktur terhadap total Defisit Transaksi Berjalan Relatif Masih Tinggi ekspor rendah mendorong pertumbuhan & stabilitas 06 Sistem inovasi yang tidak efektif 07 Keterkaitan hulu-hilir yang lemah Penciptaan nilai tambah dan devisa Tantangan Pemanfaatan Sumber Pertumbuhan Baru (Pariwisata dan Ekonomi Digital/Kreatif) Fasilitasi transformasi struktural melalui peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah dan penciptaan permintaan Sumber: Bappenas

KAITAN ANTARA SDGs DENGAN FOKUS PEMBANGUNAN TPB/SDGs: KAITAN ANTARA SDGs DENGAN FOKUS PEMBANGUNAN Goal 16 Goal 1 Goal 2 Indeks Perilaku anti Korupsi Indeks Lembaga Demokrasi Indeks Kebebasan Sipil Indeks Hak-Hak Sipil Tingkat Kemiskinan Perlindungan sosial Pelayanan Dasar Tingkat Kerawanan Pangan Pertanian Berkelanjutan Goal 7 Goal 2 Bauran energi barukan Prevalence of undernourishment (POU) Prevalensi Stunting pada Balita Goal 8 Laju Pertumbuhan PDB per Kapita Pekerja non formal sektor pertanian Goal 3 Angka Kematian Ibu Prevalensi dan Insidensi Penyakit Menular dan Tidak Menular Goal 9 Nilai tambah manufaktur terhadap PDB Penduduk terlayani Mobile Broadband Polhukam Goal 4 Rata-rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Pendidikan Kualitas Pendidikan Goal 12 Pengarusutamaan SCP di dalam Dokumen Perencanaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Manusia Goal 5 Pem bangunan ASFR (Age specific Fertility Rate) Kesetaraan Gender Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan Goal 14 Kawasan konservasi perairan Tangkapan ikan berada dalam biologis yang aman Ekonomi Goal 15 Infrastruktur Kewilayahan Tutupan hutan dan lahan Rehabilitasi lahan terdegradasi Goal 6 Goals 9 Pembangunan prasarana transportasi Goal 17 Air minum layak Sanitasi Layak Pengelolaan Sumber Daya Air Pertumbuhan ekspor Produk Non Migas Goal 11 Perumahan layak huni Sistem transportasi yang aman Goal 10 Goal 11 Goal 7 Rasio elektrifikasi Koefisian Gini Daerah tertinggal yang terentaskan Penduduk kota yang tinggal di daerah kumuh Ruang terbuka perkotaan Sumber: Bappenas

KONVENSI GLOBAL PERUBAHAN IKLIM: PEMBANGUNAN RENDAH KARBON INDONESIA SEBAGAI PLATFORM BARU PEMBANGUNAN NASIONAL Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) adalah kebijakan perencanaan pembangunan terintegrasi dan strategi investasi rendah karbon untuk RPJMN 2020-2024 dan Roadmap SDG 2030 yang mendorong Indonesia menurunkan intensitas emisi dan emisi GRK. Daya dukung dan daya tampung SDA dan LH menjadi faktor penentu dalam perumusan kebijakan dan target PRK. Trade Off Inter-related Human Activities Carrying Capacity Dampak/ Tekanan Energi Industri Air Daya Tampung + Kelautan IKLH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Pertanian Kehutanan Emisi Daya Dukung Kehati Ketersediaan Permukiman Perikanan Tutupan Lahan Trade Off Intensitas Emisi Emisi GRK Target Sektor Ekonomi Kemiskinan Sumber: Bappenas

KONDISI SAAT INI BIDANG PANGAN DAN PERTANIAN NERACA PERDAGANGAN KOMODITI PERTANIAN TANPA PERKEBUNAN PANGAN DAN PERTANIAN PRODUKSI PERTANIAN 15.000.000 10.000.000 5.000.000 -5.000.000 Ribu US $ -10.000.000 Kebutuhan bahan pangan semakin meningkat, sementara kendala dan tantangan produksi dalam negeri semakin meningkat -15.000.000 Catatan: Neraca perdagangan Ekspor Impor 1) Produksi Padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG); 2) Produksi gula dalam bentuk Gula Kristal Putih (GKP) KUALITAS KONSUMSI DAN HARGA PANGAN SHARE PDB DAN TENAGA KERJA Skor PPH Produksi dan harga Jagung 25,00 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 - Beras Harga komoditas pangan relatif tinggi dan cenderung meningkat 20,00 15,00 +1,97% 10,00 Daging Sapi 5,00 Kedelai Cadangan beras pemerintah menurun - 2013 2014 2015 Share Pertanian Tenaga Kerja Pertanian 2016 2017 Share Industri Tenaga Kerja Industri 81,40 83,40 85,20 86,00 88,00 Sumber: Bappenas 2013 2014 2015 2016 2017

Pemantapan Ketahanan Pangan KONDISI SAAT INI TANTANGAN ARAH KEBIJAKAN POKOK 1 Produksi komoditas pertanian meningkat: Padi 4,7%; Jagung 15,2%; Daging 15% 1 Peningkatan permintaan komoditas pertanian untuk pangan, pakan dan bioenergi Memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri Peningkatan kualitas konsumsi dan gizi masyarakat. Skor PPH 88,0 dan Angka Rawan Pangan 7,91 2 Peningkatan permintaan pangan berkualitas, dan pangan olahan 2 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input, sarana prasana dan IPTEK pertanian dan perikanan Pengembangan aktivitas ekonomi hulu-hilir pertanian dan perikanan yang mensejahterakan pelakunya 3 Share PDB sektor Pertanian 12,68%, menampung 29% penduduk usia kerja 3 Mengembangkan nilai tambah dan keterpaduan aktifitas hulu-hilir pangan, pertanian dan perikanan 4 Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pelaku sistem pangan, pertanian dan perikanan Meningkatkan keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat 5 Terjaganya fungsi dan keberlanjutan ekosistem pangan, pertanian, dan perikanan Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan SDM pertanian dan perikanan Menjaga dan meningkatkan keberlanjutan ekosistem pangan, pertanian dan perikanan Sumber: Bappenas 4

RPJMN 2020-2024 - VISI PEMBANGUNAN INDONESIA 2045: BIDANG PANGAN DAN PERTANIAN 2015- 2020- 2025- 2030- 2035- 2040- 2020 2025 2030 2035 2040 2045 • Infrastruktur pertanian dan perdesaan; • SDM pertanian dan perdesaan; • Produktivitas komoditas; • Eksplorasi pangan alternatif (aqua- based). Infrastruktur pertanian dan perdesaan; SDM dan teknologi pangan; Penataan ruang; Pengembangan aqua-based foods. Mengakhiri kelaparan; Mengatasi double-burden nutrition issues. Basis agro-food industri. Transformasi ke skala usaha. Agro-food Industri; Efisiensi sistem pangan. Efisiensi sistem pangan (value chain); Tingkat daya saing sistem pangan. Sistem pangan yang produktif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. Sumber: Bappenas 5

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEMENTERIAN PERTANIAN 2020-2024 LUMBUNG PANGAN DUNIA 2045 VISI PERTANIAN 2045 VISI 2020-2024 Mewujudkan Petani Sejahtera melalui Pangan Pertanian yang Mandiri 1. Mewujudkan ketahanan pangan 2. Mewujudkan industri pangan dan pertanian berdaya saing 3. Mewujudkan kesejahteraan petani 4. Mewujudkan reformasi birokrasi MISI 2020-2024 Fokus Peningkatan produksi pangan & pertanian Fokus Penguatan Sumberdaya Pertanian Fokus Peningkatan Daya Saing dan inovasi pertanian Fokus Penguatan Reformasi Birokrasi Peningkatan Produksi dan Daya Saing Komoditas Tanaman Pangan Peningkatan Produksi dan Daya Saing Komoditas Hortikultura Peningkatan Produksi dan Daya Saing Komoditas Perkebunan Peningkatan Produksi dan Daya Saing Komoditas Peternakan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Pendidikan Pertanian Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainya Kementan Development Constraints : Kondisi Pembiayaan Kondisi Budaya Kondisi Sumber Daya Alam PENGARUSUTAMAAN Kesetaraan Gender Tata Kelola (Governance) Pembangunan Berkelanjutan Modal Sosial Budaya Transformasi Digital Kaidah Pembangunan Pertanian: Berbasis Kawasan Membangun Perbatasan Menjaga Keberlanjutan

MEMBANGUN PERTANIAN PENDEKATAN SUBSEKTOR Vs PENDEKATAN KAWASAN 1 Tanpangan Perkebunan Hortikultura Peternakan MEMBANGUN PERTANIAN PENDEKATAN SUBSEKTOR Vs PENDEKATAN KAWASAN Pendekatan subsektor 4 3 1 2 Tanpangan Perkebunan Hortikultura Peternakan Struktur Program Struktur Petani Pertanian terpadu (bioindustri) Pendekatan Kawasan 4 Pertanian

13

Tuntutan Daya Saing Produk Pasar Global Persyaratan Mutu Keamanan Pangan Sanitary dan Phytosanitary PP No. 28 Th. 2004 Keamanan Mutu Gizi Pangan Tuntutan Daya Saing Produk No.48/permentan/T.140/10/2009 ttg GAP Penjabaran Hukum N0.62/Permentan/OT.140/10/2010) ttg Registrasi N0. 73/Permentan/OT.140/7/2013) ttg GHP UU No. 13 Th. 2010 Ttg Hortikultura Tolak Ukur Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah Bentuk penghargaan terhadap produsen  GAP, SOP, PHT Menuju Sertifikasi 19

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Melakukan Upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian 1 STRATEGI Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan lahan Meningkatkan infrastruktur dan sarana pertanian Mengembangkan dan memperluas logistik benih/bibit Mendorong penguatan kelembagaan petani Memperkuat Kelembagaan Penyuluhan Mengembangan dan mendorong pembiayaan pertanian Memperkuat jaringan pasar produk pertanian Melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam serta perlindungan tanaman Mengelola dan mendorong pemanfaatan subsidi dan kredit pembiayaan usaha pertanian Mendorong upaya perlindungan usaha pertanian melalui asuransi pertanian Meningkatkan dukungan inovasi dan teknologi

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan 2 STRATEGI Melakukan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, memperkuat keterjangkauan pangan serta penguatan kelembagaan pangan Mendorong kemandirian pangan di level kabupaten dan keluarga Menciptakan kegemaran konsumsi pangan berbahan sumberdaya lokal

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Pembangunan dengan pendekatan wilayah, gender, dan kerjasama internasional 3 STRATEGI Pengembangan Kawasan pertanian Mendukung pengembangan daerah perbatasan dan terbelakang Mendukung kemandirian perdesaan Fokus komoditas Penguatan Implementasi gender mainstreaming di sector pertanian Implementasi kerjasama bilateral, regional an internasional dengan berlandaskan kepada kepentingan nasional

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Memperkuat faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian 4 STRATEGI Meningkatkan kapasitas SDM pertanian Meningkatkan dukungan dan layanan perkarantinaan Mengelola regulasi Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi Mengelola sistem perencanaan Mengelola sistem pengawasan mengelola dan memanfaatkan keanekaragaman hayati Mendorong berkembangnya bioindustri dan bioenergi

DUKUNGAN KEBIJAKAN LINTAS SEKTOR Kebijakan Fiskal Kebijakan Moneter Kebijakan Perdagangan Kebijakan Industri Kebijakan Penelitian Terintegrasi Kebjiakan Pendidikan Vokasi Kebijakan Ekonomi Hijau Kebijakan Tara ruang Kebijakan Kelembagaan Masyarakat Kebijakan Infrastruktur Kebijakan investasi Kebijakan IoT 19

Terima kasih Kementerian Pertanian