KONSEP DAN PRAKTIK DEMOKRASI SERTA PENDIDIKAN DEMOKRASI KB 2 PENDDIDIKAN DEMOKRASI SEBAGAI ESENSI PKN

Anggota Kelompok NURUL HIDAYAHNIM IKHA MARTIANANIM DWI WAHYUNI NIM FARIDA HANDAYANINIM LEIWAKABESSY S. JOANNIM DINA KUSUMA WARDANINIM

Suatu negara yang menerapkan demokrasi di mana pun berada pada dasarnya untuk melindungi hak-hak warga negaranya dan secara tidak langsung menginginkan warga negaranya memiliki wawasan dan berpartisipasi sesuai perannya di masyarakat.

Gandal dan Finn (1992) menegaskan bahwa “democracy does not teach itself. If the strengths, benefits, and responsibilities of democracy are not made clear to citizens, they will be equipped to defend on it”.

Dengan kata lain, demokrasi tidak bisa mengajarkannya sendiri. Kalau kekuatan, kemanfaatan dan tanggung jawab demokrasi tidak dipahami dan dihayati dengan baik oleh warga negara, sukar diharapkan mereka mau berjuang untuk mempertahankannya.

Hasil penelitian Gandal dan Finn(1992) bahwa : bukan saja di negara-negara berkembang, di negara-negara maju sekalipun, education of democracy sangat penting, namun sering dilupakan. Maka dari itu pendidikan demokrasi harus disikapi secara sadar dan sungguh-sungguh.

Gandal dan Finn (1992) dalam Winaputra (2001) mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan praktik demokrasi, tetapi juga menghasilak warga negaranya yang berpendirian, teguh, mandiri, memiliki sikap ingin tahu dan berpandangan jauh ke depan.

School Based Democracy Education menurut Gandal dan Finn (1992) 1. the root and brancess of the democratic idea, perhatian yang cermat yaitu landasan dan bentuk-bentuk demokrasi

2. “…how the ideas of democracy have been translated into intuitions and practices around the world and through the age” bagaimana ide demokrasi telah diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk kelembagaan dan praktik di berbagai belahan bumi dan dalam berbagai kurun waktu

3. Adanya kurikulum yang memungkinkan siswa dapat mengeksplorasi sejarah demokrasi di negaranya

4. Tersedianya kesempatan bagi siswa untuk memahami kondisi demokrasi yang diterapkan di negara-negara di dunia

Menurut Sanusi (1998:3) Aspek-aspek demokrasi harus meliputi kecerdasan ruhaniyah, kecerdasan naqliyah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan emosional, kecerdasan menimbang, kecerdasan membuat keputusan dan memutuskan masalah, dan kecerdasan membahasakannya dan mengkomunikasikannya.

Dalam kepustakaan asing, Pkn disebut Civic Education yang batasannya ialah seluruh kegiatan sekolah, rumah dan masyarakat yang dapat menumbuhkan demokrasi (Somantri, 2001)

Artinya,bahwa Pkn merupakan pendidikan demokrasi atau disebut juga pendidikan demokrasi merupakan esensi dai Pendidikan Kewarganegaraan

Ilmu Kewarganegaraan (IKN) bersumber kepada social studies. Social studies merupakan turuna dari Ilmu Sosial (Social Science)

Menurut Somantri (2001), social studies adalah suatu “synthetic discipline” yang berusaha untuk mengorganisasikan dan mengembangkan substansi ilmu-ilmu social secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan.

Social Studies berisikan aspek-aspek ilmu Sejarah, ilmu Ekonomi, ilmu Politik, ilmu Sosiologi, ilmu Antropologi, Psikologi, Geografi dan Filsafat

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pasal 37 ayat (1) menjelaskan PKn yang dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air

Secara terperinci, demokrasi politik dapat disusun sebagai berikut: 1. Konteks Ide Demokrasi, Konstitusi Negara, Inputs system politik, Partai Politik dan Kelompok Penekanan (pressure group), Pemilihan Umum, Lembaga-lembaga Pengambil Keputusan, Presiden sebagai Kepala Negara/Administrasi Negara, Lembaga Yudikatif, Output dari Sistem Demokrasi Politik, Kesejahteraan Umum dan Pertahanan Negara dan Perubahan Sosial dan Demokrasi Politik

Tradisi dalam Pkn 1. Tradisi Citizenship Transmission merupakan tradisi yang pertama dari social studies yang isinya menekankan pada esensi bahwa para siswa perlu mendapatkan pengetahuan sebagai self-evident truth yaitu kebenaran yang diyakini sendiri.

2. Tradisi kedua adalah social studies as social science atau social studies sebagai ilmu social. Tradisi ini dimotori oleh para sejarawan dan ahli ilmu social.

3. Tradisi ketiga adalah “social studies as reflective inquiry” atau social studies sebagai reflektif inkuiri.

Tujuan dari tradisi-tradisi tersebut adalah untuk mengembangkan para siswa agar dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan metode dari disiplin ilmu-ilmu social sebagai sarana untuk menjadi warga negara yang efektif.

TERIMA KASIH