PERAN DISPERINDAGKOP-UKM DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA DISPERINDAGKOP-UKM KABUPATEN BANJARNEGARA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT TA DISPERTA KAB. SUMENEP.
Advertisements

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
PANDUAN.
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
KONSEP DESA MANDIRI Sukandar ( Cak Kandar ) HP :
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
Oleh : Edwin Karim, SE., MM M-UKM.
Karakteristik & Tantangan WIRAUSAHA
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
Kewirausahaan DAN UKM AMRIN MULIA UN.
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KANTOR PERWAKILAN DAERAH DIY 2017
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA DIY
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
BAB IX DASAR-DASAR PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ANALISIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN KEBUTUHAN INOVASI KABUPATEN JEPARA Workshop Penyusunan Roadmap Penguatan Pilar Tematik, Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
Arah Kebijakan Persusuan
Pertemuan 9 Pemasaran dan Komunikasi Koperasi
PEREKONOMIAN INDONESIA
PERKEBUNAN DAN MASALAHNYA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
USAHA KECIL Dalam perkonomian Indonesia memegang peranan sangat penting, berkaitan dengan Kemampuan penyerapan tenaga kerja, Upaya pemberdayaan ekonomi.
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
MODEL-MODEL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UKM
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Mobil Hijau SIKIB Wilayah Kab. Kulon Progo
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
KAJIAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA UKM ( Studi Kasus, “ Jurnal Koperasi dan UKM”, ) mustikalukmanarief.
Arah Kebijakan Persusuan
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
Karakteristik & Tantangan WIRAUSAHA
LEADERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP
Karakteristik & Tantangan WIRAUSAHA
Karakteristik & Tantangan WIRAUSAHA
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
SOSIALISASI IZIN PAMERAN, KONVEKSI DAN SEMINAR DAGANG
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
Semangat pagi Semoga kita tetap semangat mengikutii diklat ini.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

PERAN DISPERINDAGKOP-UKM DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA DISPERINDAGKOP-UKM KABUPATEN BANJARNEGARA

I. Latar Belakang Kemiskinan merupakan tantangan pembangunan di negara berkembang termasuk Indonesia. Kegagalan dalam proses penanggulangan kemiskinan dan pengangguran acap kali terjadi akibat kurangnya pemahaman atas penyebab kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan merupakan permasalahan multi dimensi dan lintas sektoral sehingga untuk menanggulangi kemiskinan harus dilakukan melalui sinergitas penargetan wilayah intervensi oleh SKPD dengan program dan kegiatan sesuai tupoksi masing-masing dibawah koordinasi dan pengendalian Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Latar Belakang Kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain adalah kebutuhan akan sandang-pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, serta partisipasi dalam kehidupan sosial politik.

II. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Entrepreneur Koordinator Fasilitator Simulator

1. Sebagai Entrepreneur Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjalankan usaha bisnis (BUMD, BUMDES, Perusda, UPTD dsb} 2. Sebagai Koordinator, Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menciptakan suatu kebijakan ekonomi. Pemerintah daerah juga bisa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian terhadap kondisi ekonomi. 3. Sebagai Fasilitator Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) yang ada di daerahnya. 4. Sebagai Stimulator Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut.

III. Pengembangan Kewirausahaan / UKM Pengembangan kewirausahaan yang berbasis pada kemandirian lokal perlu dikembangkan, karena dengan hal tersebut akan tercipta lapangan pekerjaan serta mengembangkan inovasi-inovasi untuk secara mandiri berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi. Pengembangan kewirausahaan untuk mewujudkan kemandirian lokal tersebut bisa diupayakan dalam bentuk usaha kecil dan menengah (UKM). Kemandirian lokal, melalui pengembangan produk unggulan dan pengembangan UKM saat ini dapat menjadi strategi yang efektif dalam pengembangan ekonomi daerah, karena dari produk unggulan tersebut mampu mengangkat martabat suatu daerah yang berdampak pada peningkatan sumber keuangan daerah.

PERKEMBANGAN JUMLAH KOPERASI di kab. banjarnegara

PERKEMBANGAN OMSET KOPERASI

PERKEMBANGAN JUMLAH UMKM DI KAB. BANJARNEGARA

PERKEMBANGAN OMSET UMKM DI KAB. BANJARNEGARA

IV. Karakteristik UKM /IKM Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar, kadangkala pembukuan tidak di -up to date sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi Modal terbatas Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.

Karakteristik UKM /IKM Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit diharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus terapan

IV. Masalah yang dihadapi UKM / IKM Faktor Internal : Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar. Faktor Eksternal : Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif. Implikasi Otonomi Daerah. Implikasi Perdagangan Bebas. Sifat Produk dengan Ketahanan. Pendek. Terbatasnya Akses Pasar.

V. Upaya Pemberdayaan UKM dan Industri Kecil 1. Peningkatan Kemampuan Finansial 2. Pengembangan Pemasaran, Dalam hal ini terdapat tiga cara strategi pemberdayaan pemasaran, yaitu: a. Meningkatkan Akses Usaha Kecil Kepada Pasar b. Proteksi pasar c. Menggeser struktur pasar monopoli menjadi persaingan 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia 4. Strategi Pengaturan dan Pengendalian a. Pengaturan dan Perijinan b. Perencanaan Tata Ruang c. Fungsi Kelembagaan Strategi Pemberdayaan Dalam melakukan pemberdayaan terhadap UKM maka diperlukannya adanya strategi dalam pemberdayaan.

VI. Strategi Pemberdayaan Usaha Industri Kecil a. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif b. Bantuan Permodalan c. Perlindungan Usaha d. Pengembangan Kemitraan e. Pelatihan f. Membentuk Lembaga Khusus g. Memantapkan Asosiasi h. Mengembangkan Promosi i. Mengembangkan Kerjasama Yang Setara.

PROGRAM KEGIATAN KOPERASI 2018 PROGRAM / KEGIATAN KOPERASI DAN UMKM PROGRAM KEGIATAN KOPERASI 2018 No. Program/Kegiatan Jenis Pelatihan Target 1. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi AMT Kepemimpinan, 30 Orang 2. Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian   Pelatihan Kader Koperasi Pelatihan Kelembagaan 60 Orang 3. Pelatihan Pengelolaan Koperasi Penyusunan Laporan Keuangan Pelatihan Manajemen Resiko Pelatihan Pelaporan Perpajakan 25 Orang 4. Peningkatan Sumber Daya Lembaga Koperasi Temu Usaha 40 Orang

Indikator Kinerja ( output ) PROGRAM kegiatan umkm 2018 No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja ( output ) Target 1. Peningkatan kerjasama di bidang HAKI Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas hak produk    25 UMKM 2. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM   Meningkatnya prosentase (%) jumlah pinjaman yang dilunasi 50 % 3. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Peningkatan jumlah UMKM yang mendapat fasilitas pinjaman dana pemerintah ( KUR dan lain-lain) 200 UMKM 4. Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan MUK dan CPMB 40 UMKM 6. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Jumlah UMKM yang mengikuti AMT 7. Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah  Peningkatan jumlah UKM yang sudah berijin 400 UMKM 8. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah Jumlah industri rumah tangga, industri kecil dan industri rumah tangga yang dibina 94 UMKM

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2018 OPD : DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) NO JENIS BELANJA (BL/BTL) NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN TARGET LOKASI (Desa/Kecamatan) OUT PUT OUT COME JUMLAH ANGGARAN (Rp)   BL PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM 1 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah Meningkatkan sumber daya masyarakat yang berkualitas 60 UMKM Kab. Banjarnegara Jumlah Industri rumah tangga, industri kecil menengah yang dibina 50.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya Pelatihan pengolahan Salak dan talas 20 IKM salak, 20 IKM talas Jumlah industri kecil menengah yang dibina untuk memanfaatkan sumber daya 75.000.000 PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 34 UMKM Jumlah IKM yang dibina IPTEK sistem produksi PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan Meningkatkan kedisiplinan pedagang kaki lima dan asongan 50 PKL Banjarnegara, Purwareja Klampok, Batur, Purwanegara, Mandiraja Jumlah pedagang kaki lima yang mendapatkan penyuluhan aturan 30.000.000 PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Pembinaan Kemampuan teknologi Industri Pelatihan Sabut Kelapa, Keramik membatik ramah lingkungan 30 IKM Kec. Susukan, Kec.Pwj. Klampok, Kec. Mandiraja Jumlah Industri kecil menengah yang dibina kemampuan teknologi industri PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UKM YANG KONDUSIF Fasilitas permasalahan proses produksi usaha kecil menengah Mreningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha UMKM 40 IKM Jumlah UMKM yang meningkat pengetahuannya 25.000.000 330.000.000

Matur nuwun