KEUANGAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Advertisements

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
MATERI 6 HUKUM KEPAILITAN.
1 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA SERTA IMPLEMENTASI PROYEK REKONSTRUKSI ACEH-NIAS “Mencari Solusi Agar Dana Menjadi Efektif”
Perencanaan kebutuhan & Penganggaran BMN
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
UU NO.36 TENTANG RUMAH SAKIT MARKUS LUAHAMBOWO
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Central & Local Government Finance Week 7 – Seminar 1 Revised : March 2013 Semester 2 Year 2012/2013 Sigit Pamungkas, SE., MCom Public Sector Accounting.
Manajemen dan Administrasi
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Oleh : Dr. Tjahjanulin Domai, MS
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Pelayanan Standard Minimun
STANDAR PEMBIAYAAN SMP
Tentang Keuangan Negara
Pertemuan ke-5 Pengendalian formulir RM: Pengertian Tujuan Tahap-tahap.
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
BAPEPAM WEWENANG DAN FUNGSINYA Pertemuan 1
Keterbukaan Informasi Publik
ANGGARAN PERSEDIAAN. PENGERTIAN ANGGARAN PERSEDIAAN.
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
Mekanisme Pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
Persyaratan Substantif, Teknis,
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
POKOK BAHASAN Struktur Organisasi Penganggaran Jadwal Penganggaran
ORGANISASI & TATA KELOLA dalam PENYUSUNAN STATUTA PTS
PENGELOLAAN PERGUDANGAN
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAERAH OLEH : DEDY ARFIYANTO , SE.MM
oleh : NEDDY FARMANTO, SH
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESA
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
CITIZEN JOURNALISM Pertemuan 9.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Tentang Keuangan Negara
KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN AD HOC
TUGAS APIP DISAMPAIKAN DALAM PUBLIKASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017
Pelatihan SID Kabupaten Bantul
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Manajemen keuangan.
Keuangan Sekolah/Madrasah
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
Tata Kelola Pemerintahan Desa
MANEJEMEN SUMBERDAYA ( BIAYA DAN SARANA PRASARANA) LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM Dosen Pengampu: Afiful Ikhwan, M. Pd.i Ahmad.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Oleh : Iyang Yustika Asep Supriatna Restu Indra Permana Siti Aisyah
PELAYANAN OPTIMALISASI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH JAWA TENGAH
STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018
Catatan Konsep Manajemen Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
ASPEK HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
Analisis Kesalahan Berbahasa Tataran Semantik Oleh Kelompok 7 Hardianti Madinah Marwa PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDDAIYAH UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2019.
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
MANAJEMEN SEKOLAH DI SUSUN OLEH : KOKOM KOMARIAH.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

KEUANGAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN OLEH : SUMARLIN

DASAR HUKUM SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155 /U/1998 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI PMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

PENGELOLAAN KEUANGAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN PERENCANAAN  Program dan Kegiatan ? PENGANGGARAN  Berapa Anggaran? PELAKSANAAN Permohonan pencairan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembukuannya. PENGAWASAN semua pihak yang terlibat PERTANGGUNG JAWABAN pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana

PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN Transparan  Adanya keterbukaan Akuntabel  Dapat dipertanggung jawabkan Efektif kegiatan yang dapat di selesaikan dengan tepat dan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya. Efisien “hemat waktu, biaya, tenaga untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diingingkan/diharapkan”