PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN RABIES PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

Surveilans MERS-CoV di Wilayah
Dalam Rangka Kedatangan Jamaah Haji Di Pintu Masuk Negara
PERATURAN BUPATI NO 14 TAHUN 2012
Evaluasi Penempatan Bidan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 81/MENKES/SK/I/2004 di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kab.
Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
Critical review fungsi dan program Puskesmas
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
Kebijakan Eliminasi Malaria Kabupaten Banyumas
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Sesi 9 GAMBARAN UMUM MODUL PELAPORAN Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan.
Pertanyaan Sesi 4.
SURVEILANS PADA DAERAH KASUS RENDAH AI Bila Masih ada Kejadian AI maka: Bila Masih ada Kejadian AI maka: - Tidak Vaksinasi Pada Sektor 4, - Tidak Vaksinasi.
TINDAK LANJUT RAKONTEK DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN TERWUJUDNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR Engko Sosialine M Disampaikan pada : Pertemuan.
PENTINGNYA HIK DAN HKP DALAM MENCAPAI SBS
Sistem Kewaspadaan Dini KLB Gizi Buru
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN KLB
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
SERTIFIKASI LAHAN USAHA PERTANIAN
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN FORM LB-1
PEMANFAATAN DATA RUMAH SAKIT
SURVEILANS EPIDEMIOLOGI
ELIMINASI MALARIA DI BANYUMAS 2015
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
Hasil Diskusi KELOMPOK SIAGA
KELOMPOK SEJAHTERA PROV. SULAWESI BARAT PROV. MALUKU UTARA Kab. Majene
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
Evaluasi Sistem Surveilans PTM di FKTP Kabupaten Sleman (Ade Kartikasari Sebba, Baning Rahayujati, Isa Dharmawidjaja) Latar Belakang Berdasarkan.
OVERVIEW SISTEM KEWASPADAAN DINI DAN RESPON (SKDR) BERBASIS WEB PROV
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
ISTC Networks Workshops Cilegon, June 12, 2008
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
By: drg. Elyda Akhya Afida M., MIPH
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
PENERAPAN SISTEM SURVEILANS EPIDEMIOLOGI PENYAKIT MENULAR DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERPADU SUCI SRI WAHYUNI A1.
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
BIDANG P2P DINKES & KB KOTA MADIUN
DISUSUN OLEH : KELOMPOK 4
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
Evaluasi dan Rencana Kerja
Surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi
Surveilans Epidemiologi Pemberantasan Penyakit
Disampaikan dalam Rakerkesda 2018
Strategi Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Badung (Studi Kasus Desa Wisata Pangsan, Banjar Sekar Mukti Pundung, Kecamatan Petang ) Program Magister Arsitektur.
Definisi Sistem : Sekumpulan komponen yang bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan Sistem Informasi : Sekumpulan komponen yang bekerja sama untuk.
SURVEILANS KETIKA BENCANA
Program Pencegahan Zoonosis
LAPORAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG UPAYA PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN KARHUTBUNLAH TAHUN 2018 Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Khusus Karhutbunlah Griya.
PROGRAM P2 DBD TUJUAN STRATEGI
National Tropical Disease Control (Policy & Manajemen)
National Tropical Disease Control (Policy & Manajemen)
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
KEBIJAKAN & PROGRAM PENGENDALIAN RABIES DI INDONESIA
UPAYA PENINGKATAN CAKUPAN IMUNISASI PROVINSI PAPUA BARAT
KEBIJAKAN & PROGRAM PENGENDALIAN RABIES DI INDONESIA
BERDASARKAN : Perda Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pergub Kaltim.
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENYAKIT RABIES DI KALIMANTAN TIMUR
ANUNG untuk RAKOR RABIES KALIMANTAN
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DAN PEMDES UNTUK KEGIATAN PENANGGULANGAN DAN
PROGRAM P2PM DB  Jumlah Penderita DB s.d. Bulan Mei 2019 di wilayah PKM Pamulihan : 6 orang  Jumlah tersangka DB s.d bulan Mei : 11 Kasus terlapor dilakukan.
UPAYA PENINGKATAN CAKUPAN IMUNISASI PROVINSI PAPUA BARAT
Implementasi Perda Bangunan Gedung Pada Acara Rapat Koordinasi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tanjung Pinang Subdit Standardisasi.
Transcript presentasi:

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN RABIES PROVINSI KALIMANTAN UTARA Disampaikan pada Rapat Koordinasi Rabies Regional Kalimantan Di Provinsi Kalimantan Timur Tarakan, 22 – 24 April 2019 Oleh: TIMKOR PENGENDALIAN ZOONOSIS PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019

4 Kabupaten 1 Kota Luas Wilayah : 72.567,49 km2 PROVINSI KALIMANTAN UTARA Luas Wilayah : 72.567,49 km2 Jumlah Penduduk: 667.677 jiwa Kabupaten Nunukan Kabupaten Tanah Tidung TERDIRI DARI 4 Kabupaten Malinau Kabupaten Kabupaten Bulungan Nunukan Malinau Bulungan Tana Tidung 1 Kota 1. Tarakan 44 Kecamatan dan 479 Desa dan Kelurahan

Latar Belakang Anjing sebagai hewan utama penular rabies banyak tersebar di seluruh provinsi Kalimantan Utara Bagi warga pedalaman, anjing merupakan binatang yang sangat berharga (berburu, teman di ladang, jaga rumah dll) Dari segi adat budaya, anjing mempunyai nilai tersendiri masyarakat setempat Upaya pengendalian penularan rabies sudah berjalan namun belum terkoordinasi dengan maksimal yang melibatkan semua sector dan warga terkait.

ESTIMASI POPULASI HPR 2018 NO KAB/KOTA POP.HPR (Anjing) 1 BULUNGAN 6.000 2 TARAKAN 16.714 3 NUNUKAN 18.176 4 MALINAU 5.500 5 TANATIDUNG 1,300

TUJUAN .MEMPERTAHANKAN STATUS BEBAS RABIES TERHADAP 3(TIGA) PULAU DI KALTARA {Tarakan, Nunukan dan Sebatik} Program Bebas Rabies se Kaltara tahun 2020, terutama pada kabupaten Bulungan, Malinau dan Tana Tidung.

Peta Distribusi Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 KABUPATEN GHPR KET BULUNGAN 43 KASUS RABIES TIDAK ADA MALINAU NUNUKAN 62 TANAH TIDUNG TARAKAN 13 118 Sumber Data: Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Kaltara

Peta Distribusi Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Keterangan: 0 (Tidak ada Kasus) 1 – 10 Kasus 11 – 20 Kasus 21 - 30 Kasus 31 - 40 Kasus > 50 Kasus Sumber Data: Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Kaltara

Peta Distribusi Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 KABUPATEN GHPR KET BULUNGAN 35 KASUS RABIES TIDAK ADA MALINAU 3 NUNUKAN TANAH TIDUNG TARAKAN 68 TOTAL 135 Sumber Data: Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Kaltara

Peta Distribusi Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 (1-14) KABUPATEN GHPR KET BULUNGAN 4 KASUS RABIES TIDAK ADA MALINAU 1 NUNUKAN TANAH TIDUNG TARAKAN 9 TOTAL 18 Sumber Data: Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Kaltara

REKAPITULASI KASUS RABIES 2018 No Kabupaten Kasus Gigitan Gigitan (VAR/SAR) MENINGGAL SPECIMEN (+) 1 Tarakan 68 2 Bulungan 35 3 Malinau 4 Nunukan 5 KTT

Data Surveylans 2014-2018 2018 No Kab/Kota Tahun 2014 2015 2016 2017 - + Sero + Sero - 1 Bulungan 54 2 Tarakan 28 3 Nunukan 15 4 Tana Tidung 5 Malinau

TREND PERKEMBANGAN PENYAKIT RABIES TAHUN 2019 Surveilans sampai Maret 2019 NO KAB/KOTA - + SERO + SERO - 1 Bulungan 4 2 Tarakan 8 42 3 Nunukan 21 Tana Tidung 5 Malinau

Rabies di Provinsi Kalimantan Utara Estimasi Jumlah Hewan Penular Rabies di Provinsi Kalimantan Utara Kab. Nunukan Target pembebasan rabies 2020 (P. Nunukan dan P. Sebatik) BEBAS HISTORY, Kepmentan RI Nomor 776/Kpts/PK.320/11/2018 Kab/Kota Anjing Kucing Kera Bulungan 6.000 Nunukan 18.176 Tarakan 16.714 Tana Tidung 1.300 830 1.500 Malinau 5.500 200 Kota Tarakan Target pembebasan rabies 2020 Kab. Bulungan Kabupaten tertular rabies (2013-2018) Koordinasi dengan Bvet - Banjarbaru

KETERSEDIAAN VAKSIN ANTI RABIES VAR MANAJEMEN OBAT MANAJEMEN ALKES MANAJEMEN IMUNISASI & VAKSIN UPTD- IFK SEDIAAN VAR TAHUN 2019 200 Vial

Vaksinasi

Alur Pelaporan Surveilans Rabies Masyarakat Poskeswan Puskesmas Rumah Sakit Laporan Bulanan W1 PWS KLB Disnak Kab/Kota Dinkes Kab/Kota Laporan Bulanan W1, PWS KLB Laporan PE Disnak Prov Dinkes Prov Laporan Bulanan Koordinasi Umpan Balik Ditjen Peternakan Ditjen P2P

Pencegahan Rabies Pada Manusia Pencucian Luka Pemberian Antiseptik Pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR)

Strategi Pengendalian dan Penanggulangan Rabies di Provinsi Kalimantan Utara Pencegahaan dan pengendalian pada sumbernya: Vaksinasi dan meningkatkan tanggung jawab pemilik anjing Surveilans Meningkatkan pengetahuan dan keahlian pada petugas Pemberdayaan masyarakat melalui KIE (komunikas, informasi dan edukasi) Monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan Pembebasan 01 Mengacu pada target Indonesia Bebas Rabies tahun 2020 02 Bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah Bebas -Vaksinasi sabuk kebal untuk daerah beresiko tinggi -Deteksi kasus melalui Program Tata Laksana Kasus Gigitan Terpadu -Vaksinasi darurat apabila ada kasus 03 04 Daerah Terluar Vaksinasi rutin

Surveilans Pembebasan 01 Surverilans intensif sejak tahun 2017 02 Kepmentan RI Nomor 776/Kpts/PK.320/11/2018, tentang Penetapan Pulau Nunukan, Sebatik dan Tarakan sebagai BEBAS RABIES Surveilans utamanya dilaksanakan di Kabupaten Bulungan: Suveilans virologi dan surveilans serologi 03 Surveilans pendukung dilaksanakan di kab/kota lain dengan surveilans virologi dan serologi. 04

Provinsi Kalimantan Utara 2018 - 2020 Strategi Pembebasan Rabies Provinsi Kalimantan Utara 2018 - 2020 KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) 1 Regulasi Perundang-undangan 2 Kontrol Populasi 3 Surveilans 4 Vaksinasi Rutin 5 Anggaran (APBD/APBN) 6 Penambahan Jumlah SDM Terampil 7 Pengawasan lalu lintas HPR terutama dari luar daerah belum berjalan dengan baik Pengendalian anjing yang masih terikat dengan adat dan budaya Estimasi data populasi HPR belum akurat Masih kurangnya koordinasi dinas kab/kota maupun antara instansi terkait Kemampuan petugas lapangan masih minim dalam pengambilan sampel Jumlah SDM masih sedikit Dukungan Kendala

Strategi Pembebasan rabies di kaltara 2018 – 2020 Surveilans menuju Pembebasan Dengan dukungan: KIE Regulasi Perundang-undangan (Pergub, dsb) Kontrol Populasi Pengawasan Lalu Lintas Surveilans Vaksinasi rutin Anggaran (APBN, APBD) Penambahan jumlah sdm terampil (paramedik)

KENDALA : Pengawasan lalu lintas HPR terutama dari luar daerah belum berjalan dengan baik. Terkait adat dan budaya, pengendalian anjing tidak bisa begitu saja dilaksanakan, perlu pendekatan yang intensif dan mendalam. Estimasi Data Populasi HPR belum akurat Masih kurangnya koordinasi dinas PKH kab/kota maupun antara instansi terkait. Kemampuan Petugas lapangan masih minim dalam pengambilan sampel Jumlah sdm terampil masih sangat sedikit.

PR bagi Pemerintah Kaltara Memantapkan keberadaan TIMKOR Pengendalian ZOONOSIS(dinkes,biro kesra,dpkp, bpbd, TNI/POLRI,dll) Pertemuan koordinasi lintas sektor, penyebarluasan informasi Keputusan Menteri Pertanian no. 767/2018 tentang penetapan pulau Tarakan, pulau Nunukan dan Pulau Sebatik sebagai daerah bebas Rabies. Komunikasi,Impormasi dan Edukasi kepada seluruh masyarakat khususnya dalam menjaga status bebas di TIGA PULAU tersebut. Pembentukan Rabies Center di tingkat provinsi dan Kab./Kota

KESIMPULAN : Strategi utama program pengendalian dan penang-gulangan Rabies adalah Vaksinasi dan didukung oleh komponen lain baik yang bersifat teknis, sosial budaya, organisasi maupun dukungan politis. Kegiatan surveilans di Kaltara tetap dilanjutkan sesuai dengan standar Kerjasama lintas sektor dan integrasi program pengendalian dan penanggulangan Rabies perlu ditingkatkan Peningkatan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Hewan

Usaha yang Telah Dilakukan Upaya mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi dan pemanfaatan media di Puskesmas (khususnya tatalaksana terhadap kejadian gigitan HPR) Tatalaksana Kasus Gigitan di FKTP dan FKRTL sesuai dengan standar Meningkatkan sistem kewaspadaan dini kasus rabies Menyiapkan logistik (Vaksin Anti Rabies) di FKTP dan FKRTL Melakukan pengawasan, antisipasi serta pengamatan terhadap penyakit yang bisa ditularkan oleh hewan Koordinasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektor Dukungan Pemda melalui Peraturan Bupati Bulungan Nomor 29 tahun 2013 tentang Pemeliharaan Hewan Penular Rabies

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TERIMA KASIH DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018