Semangat Baru MERAIH MATURITAS SPIP LEVEL 3

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
2.1 Tata Pamong Sistem Tata Pamong
Advertisements

PERANAN APIP DALAM PELAKSANAAN SPIP
SISTEM AUDIT INTERNAL APBN
STANDAR 2.
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
SISTEM AUDIT INTERNAL APBN
Modul I GAMBARAN UMUM.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
“ Berani Jujur Langkah Awal Berantas Korupsi”
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
AREA PERUBAHAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP
Penilaian Maturity Level SPIP
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
PEMBAHASAN PROGRAM KERJA SPIP LKPP
STRATEGI KABUPATEN GORONTALO MERAIH DAN MEMPERTAHANKAN
BAHAN TAYANG MODUL SPIP
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
Modul I GAMBARAN UMUM.
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
Workshop Tata Cara Pemeriksaan Bagi Auditor Kepegawaian BKN
KRITERIA PENILAIAN AIPT
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
Etika Pemerintahan (IPEM4430)
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
SOSIALISASI PERBUP NO. 34 TH
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
SPIP DALAM PENGELOAAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Edi Darmasto, SE, Ak, CA - Perwakilan BPKP Provinsi Jatim
 PEDOMAN PENILAIAN DAN STRATEGI PENINGKATAN MATURITAS SPIP (PERKA BPKP Nomor 04 Tahun 2016)
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
DILINGKUNGAN KEMENDAGRI
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
PEMBINAAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK/WBBM
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
SISTEM PENGENDALIAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH Oleh Kelompok 6, dengan Anggota : 1. Sapto Agung Riyadi 2. Hesti Indri Mayawati 3. Tri Yulia Nugrahawati.
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
PENILAIAN TINGKAT MATURITAS PENYELENGGARAN SPIP
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
KRITERIA PENILAIAN STANDAR 2 :
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
PENILAIAN DAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP Oleh : Inspektur I
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PIPK KEMENTERIAN KESEHATAN
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4
Transcript presentasi:

Semangat Baru MERAIH MATURITAS SPIP LEVEL 3 PADA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

ASSESSMENT MATURITAS SPIP TAHUN 2018 SURVAI 4,7489 HASIL SA 3,0909 HASIL REVIU 3,02727 HASL QA (PUSAT) 2,8125

Penyebab turun nilai ????

Turunnya skor untuk Sub Unsur SPIP sebagai berikut : Akibat ???? Turunnya skor untuk Sub Unsur SPIP sebagai berikut :

SUB UNSUR YANG PERLU SEGERA DITINDAKLANJUTI 1. Unsur Lingkungan Pengendalian 1) Penegakan Integritas dan Etika Dokumen infrastruktur yang perlu dibangun : Perbup tentang Kode Etik dan Etika bagi PNS di Lingkungan Kabupaten Nganjuk. Penandatanganan Pakta Integritas bagi Seluruh Pegawai Penghargaan kepada PNS berprestasi selain TPP Bukti dokumentasi yang mengalir

SUB UNSUR YANG PERLU SEGERA DITINDAKLANJUTI 1. Unsur Lingkungan Pengendalian 2) Komitmen Terhadap Kompetensi Dokumen infrastruktur yang perlu dibangun : Perbup tentang Standar Kompetensi Jabatan (untuk seluruh jabatan). Bukti dokumentasi yang mengalir salah satu implementasi standar kompetensi jabatan.

SUB UNSUR YANG PERLU SEGERA DITINDAKLANJUTI 1. Unsur Lingkungan Pengendalian 3) Kepemimpinan yang Kondusif Dokumen infrastruktur yang perlu dibangun : Komitmen Bupati untuk mencapai Good Governance. Komitmen Bupati dalam pencapaian kinerja. Bukti dokumentasi yang mengalir

SUB UNSUR YANG PERLU SEGERA DITINDAKLANJUTI 1. Unsur Lingkungan Pengendalian 6) Kebijakan Pembinaan SDM Dokumen infrastruktur yang perlu dibangun : SOP terkait Pembinaan SDM (Diklat, Perekrutan, Mutasi dll), disertai Bukti dokumentasi yang mengalir SOP Penyelenggaraan Diklat disertai Bukti dokumentasi yang mengalir SOP PKS (Inspektorat) disertai Bukti dokumentasi yang mengalir.

SUB UNSUR YANG PERLU SEGERA DITINDAKLANJUTI 1. Unsur Lingkungan Pengendalian 7) Peran APIP yang Efektif SOP Telaah Sejawat dan bukti implementasi SOP Audit, SOP Reviu, SOP Evaluasi SOP Monitoring disertai Bukti dokumentasi yang mengalir

Terimakasih