PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Modul I GAMBARAN UMUM.
Pemahaman Struktur Pengendalian Intern
PERANAN APIP DALAM PELAKSANAAN SPIP
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SISTEM AUDIT INTERNAL APBN
Oleh INSPEKTUR I INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKNAS disampaikan pada
Pemahaman atas Struktur Pengendalian Internal
IMPLEMENTASI SPIP PADA SATUAN KERJA INSPEKTORAT JENDERAL
SISTEM AUDIT INTERNAL APBN
Modul I GAMBARAN UMUM.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
WITH YOU, WE BUILD PUBLIC TRUST Bersama Anda Membangun
Strategi Pengendalian Anggaran Pendidikan pada Kementerian Agama RI
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PARADIGMA BARU PENGENDALIAN PEMERINTAHAN
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA
PEMAHAMAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
SPIP UNSUR KEGIATAN PENGENDALIAN
SOSIALISASI BOS 20I5 Materi Sistem Pengawasan & Pengendalian
AREA PERUBAHAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP
Wajar Tanpa Pengecualian – WTP (unqualified opinion); laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan.
Penilaian Maturity Level SPIP
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
PEMBAHASAN PROGRAM KERJA SPIP LKPP
SPIP KEGIATAN PENGENDALIAN
BAHAN TAYANG MODUL SPIP
Modul I GAMBARAN UMUM.
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
Oleh : Lutfi Harris, M.Ak., Ak. Satuan Pengawasan Internal
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
PENGERTIAN TSI Teknologi Sistem Informasi (TSI) adalah suatu sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronis dengan menggunakan.
TAHAPAN AUDIT (LANJUTAN) Pertemuan 8
Sistem Pemrosesan Transaksi
KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
SPIP DALAM PENGELOAAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PARADIGMA BARU PENGAWASAN INTERNAL
Sistem Akuntansi Instansi
Keuangan Sekolah/Madrasah
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
DILINGKUNGAN KEMENDAGRI
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH di lingkungan pemprov. Jawa barat Disampaikan oleh : JEJEN.
PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PROGRAM KERJA PENGURUS FORUM SPI PTN TAHUN 2018
Pemahaman Struktur pengendalian intern
PENGARUH AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Survey Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat) SKRIPSI.
Dosen : Muslimin L., A. Kep, S.Pd, M.Si TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (CLEAN GOVERNANCE DAN GOOD GOVERMENT)
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
SISTEM PENGENDALIAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH Oleh Kelompok 6, dengan Anggota : 1. Sapto Agung Riyadi 2. Hesti Indri Mayawati 3. Tri Yulia Nugrahawati.
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
PENILAIAN TINGKAT MATURITAS PENYELENGGARAN SPIP
Semangat Baru MERAIH MATURITAS SPIP LEVEL 3
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
Peraturan Menteri Keuangan
PENILAIAN DAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP Oleh : Inspektur I
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PIPK KEMENTERIAN KESEHATAN
PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP

DEFINISI PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1 SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1 SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2 SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2 SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

3 SPIP PEMERINTAH Tertib Terkendali Efisien Efektif Tertib Terkendali Efisien Efektif Keyakinan Memadai Paket Undang-Undang Keuangan Negara: 1. UU 17/ UU 1/ UU 15/2004 PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Pusat Daerah Akuntabel Transparan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara PUBLIK Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Proses Terintegrasi Pertanggungjawaban UU 33/2004

TUJUAN SPIP Memberikan Keyakinan Memadai Atas Tercapainya Tujuan Organisasi Kegiatan yang Efektif dan Efisien Keandalan Pelaporan Keuangan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Pengamanan Aset Negara

5

SPIP Pemantauan Pengendalian Intern Pemantauan Pengendalian Intern Informasi & Komunikasi Kegiatan Pengendalian Penilaian Risiko Lingkungan Pengendalian Ps. 4 Ps. 13 Ps. 18 Ps. 41 Ps. 43

SPIP Lingkungan Pengendalian Lingkungan Pengendalian 6. Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM 6. Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM 5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat 5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat 4. Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan 4. Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan 3. Kepemimpinan yang Kondusif 3. Kepemimpinan yang Kondusif 2. Komitmen terhadap Kompetensi 2. Komitmen terhadap Kompetensi 1. Penegakan Integritas dan Etika 1. Penegakan Integritas dan Etika 7. Peran APIP yang Efektif 8. Hubungan Kerja yang Baik

Penilaian Risiko Penilaian Risiko 1. Identifikasi Risiko 1. Identifikasi Risiko 2. Analisis Risiko 2. Analisis Risiko SPIP Penetapan tujuan IP dan tujuan tingkat kegiatan

SPIP Kegiatan Pengendalian Kegiatan Pengendalian 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia 3. Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi 4. Pengendalian Fisik atas Aset 5. Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja 6. Pemisahan Fungsi 7. Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting 1. Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah 1. Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah 8. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu 9. Pembatasan Akses atas Sumber Daya 10. Akuntabilitas terhadap Sumber Daya 10. Akuntabilitas terhadap Sumber Daya 11. Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern 11. Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern

SPIP Informasi & Komunikasi 1. Sarana Komunikasi 1. Sarana Komunikasi 2. Manajemen Sistem Informasi 2. Manajemen Sistem Informasi

SPIP Pemantauan Pengendalian Intern 1. Pemantauan Berkelanjutan 1. Pemantauan Berkelanjutan 2. Evaluasi Terpisah 2. Evaluasi Terpisah 3. Tindak Lanjut