MODEL KEBIJAKAN FISKAL ISLAMI Pertemuan 13
AGENDA Peran Pajak bagi Pemerintah Peran Zakat bagi pemerintah 2 Peran Pajak bagi Pemerintah Peran Zakat bagi pemerintah Instrumen Kebijakan fiscal islami lainnya Peran Negara dalam perekonomian
Peran Pajak Bagi Pemerintah
Pendekatan Pajak 4 Jika pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak lump sum (lump sum tax) yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Jika pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak sebagai fungsi dari pendapatan
lump sum tax………..1 Y = C + I + G Y = C0 + bYd + I + G 5 Y = C + I + G Y = C0 + bYd + I + G Y = C0 + b(Y – T) + I + G Y = C0 + bY – bT + I + G Y = 1/(1-b) (C0 – bT + I + G) I + G = S + T I + G = - C0 + (1 – b)Yd + T I + G = - C0 + (1 – b)(Y – T) + T I + G = - C0 + (1 – b)Y + bT
lump sum tax………..2 GDP Pajak Disposable Income C I G Tendensi Output 6 GDP Pajak Disposable Income C I G Total Spending Tendensi Output (Y) (T) (Yd) = Y - T C+I+G 4200 300 3900 3600 200 4000 Turun 3400 3800 3300 3200 Equlibrium 3000 Naik 2700 2800
Dampak lump sum tax………1 MPC x T C a a-bT C = a + bY C = a + b(Y-T) Y 7 C a a-bT C = a + bY C = a + b(Y-T) Y MPC x T DAMPAK LUMP SUM TAX TERHADAP KONSUMSI Y2 Y1
Dampak lump sum tax………2 S S = -a + (1-b)Y S = -a + (1-b)(Y-T) MPS xT 8 S S = -a + (1-b)Y S = -a + (1-b)(Y-T) MPS xT -a - (1-b)T -a Y DAMPAK LUMP SUM TAX TERHADAP TABUNGAN
Dampak lump sum tax………2 Y T Yd C S 100 -100 600 610 -10 800 780 20 9 Y T Yd C S 100 -100 600 610 -10 800 780 20 1200 1120 80 1500 1375 125 10 91,5 -101,5 590 601,5 -11,5 790 771,5 18,5 1190 1111,5 78,5 1490 1366,5 123,5 DAMPAK LUMP SUM TAX TERHADAP KONSUMSI DAN TABUNGAN 8/7/2019
Kasus Lump Sum Tax C = 250 + 0,8Yd T = 50 I = 100 G = 50 Diketahui Ditanya C = 250 + 0,8Yd T = 50 I = 100 G = 50 Y ekuilibrium sebelum pajak Y ekuilibrium setelah pajak Konsumsi dan Tabungan Sebelum Pajak Konsumsi dan Tabungan Setelah pajak
Pajak sebagai Fungsi dari Pendapatan…1 11 Jika pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak sebagai fungsi dari pendapatan: T = T0 + tY Y = C + I + G Y = C0 + bYd + I + G Y = C0 + b(Y – T0 – tY) + I + G Y = C0 + bY – bT0 – btY + I + G Y = 1/(1-b+bt) (C0 – bT0 + I + G) I + G = S + T I + G = - C0 + (1 – b)Yd + (T0 + tY) I + G = - C0 + (1 – b)(Y – T0 – tY) + (T0 + tY) I + G = - C0 + (1 – b)Y – (1 – b)T0 – (1 – b)tY + (T0 + tY) I + G = - C0 + (1 – b)Y + bT0 + btY
Pajak sebagai Fungsi dari Pendapatan…2 12 Jika pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak sebagai fungsi dari pendapatan: T = tY Y = C + I + G Y = C0 + bYd + I + G Y = C0 + b(Y – tY) + I + G Y = C0 + bY – btY + I + G Y = 1/(1-b+bt) (C0 + I + G) I + G = S + T I + G = - C0 + (1 – b)Yd + tY I + G = - C0 + (1 – b)(Y - tY) + tY) I + G = - C0 + (1 – b)Y – (1 – b)tY + Ty) I + G = - C0 + (1 – b)Y - btY Y = 1/(1-b+bt) (C0 + I + G)
Dampak pajak persentase….1 13 C = a + b(Y-tY) C = a + bY MPC x T Y C a DAMPAK PAJAK PERSENTASE TERHADAP KONSUMSI Y2 Y1
Dampak pajak persentase….2 14 S = - a +(1-b)Y S = - a +(1-b)(Y-tY) MPS x T S Y -a DAMPAK PAJAK PERSENTASE TERHADAP TABUNGAN
Dampak pajak persentase….3 15 Y T Yd C S 100 -100 600 610 -10 800 780 20 1200 1120 80 1500 1375 125 T = 5% dari Y 30 570 584,5 -14,5 40 760 746 14 60 1140 1069 71 75 1425 1311,25 113,75 DAMPAK PAJAK PERSENTASE TERHADAP KONSUMSI DAN TABUNGAN
KASUS PAJAK PERSENTASE 16 DIKETAHUI DITANYA C = 250 + 0,8Yd T = 50 + 0,25Y I = 100 G = 50 Y ekuilibrium sebelum pajak Y ekuilibrium setelah pajak Konsumsi dan Tabungan Sebelum Pajak Konsumsi dan Tabungan Setelah pajak
MULTIPLIER PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR..1 17 Y = C + I + G Y = C0 + bY + I + G Y = 1/(1-b) (C0 + I + G) Jika ada perubahan pengeluaran pemerintah/G (∆G), maka besarnya perubahan pendapatan/Y (∆Y) : Y+ Y = 1/(1-b) (C0 + I + G + G) Y = 1/(1-b) G dimana: Y = perubahan GDP, G = perubahan pengeluaran pemerintah, dan 1/(1-b) = koefisien pengganda 17
MULTIPLIER PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR..2 18 Pengganda Pajak (tax multiplier) Y = 1/(1-b) (C0 – bT + I + G) Y + Y = 1/(1-b) (C0 – bT – bT + I + G) Y = - 1/(1-b) bT Perubahan GDP akibat adanya perubahan T : Y/T = - 1/(1-b) b dimana: 1/(1-b) b adalah tax multiplier. Dengan kata lain tax multiplier = expenditure multiplier X MPC. 18
MULTIPLIER PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR..3 19 Prosedur yang sama dapat digunakan untuk menghitung pengganda pengeluaran pemerintah dan pajak untuk pajak sebagai fungsi dari pendapatan: T = T0 + tY, sehingga: Pengganda Pengeluaran Pemerintah (government expenditure multiplier) Y/G = 1/(1-b+bt) Pengganda Pajak (tax multiplier) Y/T0 = -1/(1-b+bt) b 19
Kebijakan Ekonomi & Kinerja Makro Permintaan Agregat: Konsumsi Swasta Investasi Konsumsi Pemerintah 20 Kinerja Makro: PDB Inflasi Pengangguran Kurs Siklus Ekonomi Kebijakan Ekonomi: Fiskal Moneter Penawaran Agregat: Harga Input Stok Barang Modal Tenaga Kerja Teknologi
KEBIJAKAN FISKAL ……………1 21 Dalam ekonomi konvensional kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebut dengan government expenditure).
KEBIJAKAN FISKAL………..2 22 Kebijakan fiskal sebagai alat mengurangi fluktuasi pada permintaan agregat. Ketika perekonomian beroperasi di bawah output potensial, pemerintah harus melakukan expansionary fiscal policy, dengan cara: Meningkatkan belanja pemerintah dan/atau, Menurunkan pajak Ketika inflasi menjadi masalah potensial, pemerintah harus beralih ke restrictive fiscal policy: Menurunkan belanja pemerintah dan/atau, Menaikkan pajak. Anggaran pemerintah tidak selalu harus berimbang Anggaran negara dapat digunakan sebagai counter-cyclical policy untuk menghilangkan fluktuasi pada permintaan agregat.
KEBIJAKAN FISKAL DI INDONSIA 23 Aplikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia diwujudkan dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran pemerintah atau keuangan publik Tingkat Pusat: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tingkat Daerah: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
ANGGARAN PEMERINTAH 24 Anggaran (Budget) adalah rencana kegiatan yang dinyatakan dalam satuan uang Anggaran pemerintah (government budget) adalah rencana kegiatan yang dinyatakan dalam satuan uang Anggaran mempunyai dua sisi, yaitu penerimaan dan pengeluaran Sisi penerimaan menunjukkan sumber-sumber dana pemerintah dan Sisi pengeluaran menunjukkan untuk apa saja dana tersebut digunakan
Fungsi Fiskal Pemerintah 25 Alokasi Barang Publik (Alocation): Penyediaan barang publik oleh pemerintah untuk menghasilkan benefit externalities Distribusi (Distribution) Perbaikan distribusi pendapatan dengan menggunakan pajak dan subsidi Stabilisasi Perekonomian (Stabilization): Stabilisasi perekonomian dengan melaksanakan politik anggaran
STRUKTUR APBN PERIODE ORDE BARU (1966-1999) 26 PENERIMAAN PENGELUARAN A.Penerimaan Dalam Negeri: A.1.Pajak A.2.Non Pajak: -Migas -Non Migas B.Penerimaan Pembangunan: B.1.Bantuan Program B.2.Bantuan Proyek C.Pengeluaran Rutin: -Belanja Pegawai -Belanja Barang -SDO -Utang Dan Cicilan -Lain-Lain D.Pengeluaran Pembangunan: D.1.Penerimaan Pembangunan D.2.Pembiayaan Rupiah Tabungan Pemerintah = A-C = D.2
REALISASI APBN PJPI (1969-1994) (Rp TRILIUN) PENERIMAAN 473 PENGELUARAN A.Penerimaan Dalam Negeri A1.Penerimaan Migas A2.Penerimaan Pajak A3.Penerimaan Bukan Pajak 379 169 189 24 C.Pengeluaran Rutin C1.Belanja Pegawai C2.Belanja Barang C3.Subsidi Daerah Otonom C4.Bunga + Cicilan Utang C5.Lain-Lain 273 78 22 45 107 21 B.Penerimaan Pembangunan B1.Bantuan Program B2.Bantuan Proyek 94 11 83 D.Pengeluaran Pembangunan D1.Pembiayan Rupiah D2.Penerimaan Pembangunan 200 106 Tabungan Pemerintah = A-C = 379-273 = 106 27 27
PERUBAHAN FORMAT APBN Dasar Pertimbangan: 28 Sejak tahun 2000 dilakukan perubahan-perubahan dalam APBN 1.Tahun Anggaran (Fiscal Year) dari April-Maret menjadi Januari-Desember 2.Format anggaran dari T Account (dua lajur) menjadi I Account (1 lajur) Dasar Pertimbangan: Meningkatkan transparansi penyusunan anggaran Mempermudah analisis, pemantuan, pengendalian pelaksanaan anggaran Mempermudah analisis komparatif dengan negara lain Mempermudah penghitungan alokasi dana pusat ke daerah
APBN 2004 (Rp miliar) A.Pendapatan Negara Dan Hibah: A1.Pendapatan Dalam Negeri -Pajak -PBP A2.Hibah B.Belanja Negara: B1.Belanja Pemerintah Pusat: -Pengeluaran Rutin -Pengeluaran Pembangunan B2.Belanja Pemerintah Daerah C.Keseimbangan Primer D.Surplus/Defisit E.Pembiayaan: E1.Dalam Negeri E2.Luar Negeri 407.836 280.874 126.684 278 436.406 306.723 237.844 68.879 129.682 33.781 -28.570 28.570 51.614 -23.045
RASIO PAJAK TERHADAP GDP THN 2005 30 No Negara Rasio 1 Swedia 51.3 21 Siprus 35.6 2 Denmark 50.3 22 Malta 35.3 3 Belgia 45.5 23 Portugal 4 Norwegia 44.3 24 Polandia 34.2 5 Perancis 44 25 Kanada 33.4 6 Finlandia 43.9 26 Turki 32.3 7 Islandia 42.4 27 Estonia 30.9 8 Austria 42 28 Australia 9 Italia 40.6 29 Irlandia 30.8 10 Slovenia 40.5 30 Swiss 29.7 11 Jerman 38.8 31 Latvia 29.4 12 Hunggaria 38.5 32 Slowakia 29.3 13 Luxemburg 38.2 33 Lituania 28.9 14 Belanda 34 Jepang 27.4 15 Brazil 37.4 35 Rumania 27.3 16 Inggris 37 36 Amerika Serikat 17 Selandia Baru 36.6 Korea Selatan 26.5 18 Republik Cheska 36.3 38 Singapura 24.2 19 Spanyol 39 Malaysia 22.3 20 Bulgaria 35.9 40 Indonesia 13.2
PENERIMAAN PAJAK DAN BUKAN PAJAK 31 Tahun Pajak Bukan pajak Total Anggaran (%) 1994/1995 66.9 33.1 100 1995/1996 66.7 33.3 1996/1997 65.4 34.6 1997/1998 63.2 36.8 1999/2000 61.6 38.4 2000 56.5 43.5 2001 61.7 38.3 2002 70.4 29.6 2003 71 29 2004 69.6 30.4 2005 70.3 29.7 2006 64.3 35.7 2007 69.5 30.5 2008 68.3 31.7 2009 71.1 28.9
PENERIMAAN PAJAK DAN BUKAN PAJAK 32
PERINGKAT PERPAJAKAN DUNIA 2007 33 Negara Peringkat Pajak secara keseluruhan Peringkat kesederhanaan jenis dan peraturan pajak Peringkat kecepatan waktu pengurusan Peringkat murahnya tarif pajak Singapura 2 5 3 14 Hongkong 13 15 Turki 54 35 79 96 Malaysia 56 104 Afrika Selatan 61 24 131 62 Jerman 67 39 65 124 Amerika Serikat 76 21 122 102 Thailand 89 93 66 Taiwan 91 126 78 Jepang 105 29 133 Korea Selatan 106 141 114 44 Indonesia 110 146 95 63 Filiphina 138 64 135 Rusia 130 58 151 Brazil 137 177 158 India 165 162 159 8/7/2019
Peran Zakat Bagi Pemerintah
Landasan Hukum…1 Al-Quran ± Ada 66 ayat Al-qur’an mengenai zakat, terbagi menjadi: 31 ayat menyandingkan antara shalat dengan zakat (50%) Harta yang di kenakan zakat Muzakki Mustahiq Balasan zakat (ingkar dan taat) Zakat dengan riba Dan lain sebagainya
Landasan Hukum…2 Sunnah Ijma Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar: Artinya: "Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad saw utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan Ijma Ulama salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.
Zakat Merupakan Salah Satu Ciri Dari Sistem Ekonomi Islam (M Zakat Merupakan Salah Satu Ciri Dari Sistem Ekonomi Islam (M.A Mannan (1993))….1 Prinsip Keyakinan Keagamaan; Yaitu Bahwa Orang Yang Membayar Zakat Merupakan Salah Satu Manifestasi Dari Keyakinan Agamanya; Prinsip Pemerataan Dan Keadilan; Merupakan Tujuan Sosial Zakat Yaitu Membagi Kekayaan Yang Diberikan Allah Lebih Merata Dan Adil Kepada Manusia. Prinsip Produktifitas; Menekankan Bahwa Zakat Memang Harus Dibayar Karena Milik Tertentu Telah Menghasilkan Produk Tertentu Setelah Lewat Jangka Waktu Tertentu.
Prinsip Kebebasan; Zakat Hanya Dibayar Oleh Orang Yang Bebas Zakat Merupakan Salah Satu Ciri Dari Sistem Ekonomi Islam (M.A Mannan (1993))….2 Prinsip Nalar; Sangat Rasional Bahwa Zakat Harta Yang Menghasilkan Itu Harus Dikeluarkan. Prinsip Kebebasan; Zakat Hanya Dibayar Oleh Orang Yang Bebas Prinsip Etika Dan Kewajaran; Yaitu Zakat Tidak Dipungut Secara Semena-mena
Implikasi Zakat……..1 Implikasi Zakat Dalam Perekonomian Memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan. Memperkecil jurang kesenjangan ekonomi. Menekan jumlah permasalahan sosial; kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis dan lain-lain. menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan.
Instrumen Kebijakan Fiskal Islami Lainnya
Instrumen Fiscal dalam Ekonomi Islam…1 41 Kharaj Kharaj merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umma. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki nonmuslim jatuh ketangan orang Islam akibat kalah dalam pertempuran, asset tersebut menjadi bagian dari publik property umat Islam. Karena itu siapun ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk lahan di Khaibar yang merupakan barang rampasan perang dan menjadi publik property umat Islam.
Instrumen Fiscal dalam Ekonomi Islam…2 42 Zakat sumber pendapatan penting lainnya untuk keuangan negara dimasa awal Islam adalah zakat. Zakat yang dikumpulkan berbentuk uang tunai (dirham dan dinar), hasil pertanian dan ternak. Pada permulaan Islam, zakat ditarik dari seluruh sumber pendapatan utama. Seperti telah dikemukakan, aktivitas ekonomi utama pada masa itu adalah perdagangan, kerajinan (crafts), pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pendapatan dari dua kegaitan pertama (perdagangan dan kerajinan) biasanya dalam bentuk uang tunai dan dapat dinilai dalam bentuk dinar dan dirham
Instrumen Fiscal dalam Ekonomi Islam…3 43 Khums (seperlima) khums adalah pajak yang dikumpulkan dari berbagai jenis ghanimah dan yng lebih penting lagi dipungut dari tabungan konsumen dan keuntungan produsen. Dua puluh persen dari dana yang terkumpul setiap tahun berupa khums. Salah satu ciri khums seperti juga pajak adalah proporsional
Instrumen Fiscal dalam Ekonomi Islam…4 44 Jizyah Sumber pajak lain pada masa awal Islam yaitu jizyah yang dipungut dari non muslim yang hidup di bawa pemerintahan Islam tapi tidak mau masuk Islam. Pajak yang dikenakan pada mereka merupakan pengganti dari imbalan atas fasilitas ekonomi, sosial dan layanan kesejahteraan yang mereka terima dari pemerintahan Islam juga sebagai jaminan dan keamanan hidup harta mereka. Pajak ini mirip dengan zakat fitrah yang dipungut dari muslim setiap tahun.
Instrumen Fiscal dalam Ekonomi Islam…4 45 Pemasukan Lain Sumber pemasukan lainnya adalah kafarat atau denda yang dikenakan pada seorang muslim ketika melakukan pelanggaran. Denda dibayar dalam bentuk tunai atau bentuk lain. Contohnya, jika seorang muslim batas puasa satu hari pada bulan Ramadhan, ia harus memberi makanan 60 orang miskin dalam jangka waktu tertentu untuk menghapus dosanya. Jenis kafarat yang lain bisa ditemui dalam buku hukum Islam.
Instrumen Fiscal dalam Ekonomi Islam…5 46 Pada masa Umar income (pemasukan) negara ke Baitul Mal cukup banyak yang terdiri dari income periodik dan income non periodik. Jumlah tunjangan yang diberikan kepada masing – masing golongan untuk setiap tahunnya berbeda – beda. Secara umum, jumlah tunjangan yang diberikan kepada mereka adalah sebagai berikut:
Instrumen Fiscal dalam Ekonomi Islam…6 47
Instrumen Fiscal dalam Ekonomi Islam…7 48 No. Penerimaan Jumlah 1. 2. 3. 4. 5. 6. Aisyah dan Abbas ibn Abdul Mutthalib Para istri nabi selain Aisyah Ali, Hasan, dan para pejuang Badar Para pejuang Uhud dan migran ke Abysinia Kaum Muhajirin sebelum peristiwa Fathul Makkah Putra – putra para pejuang Badar, Orang – oaring yang memeluk Islam ketika terjadi peristiwa Fathul Makkah, anak – anak kaum Muhajirin dan Anshar, para pejuang perang Qadisiyyah, Ubailah, dan orang – orang yang menghadiri perjanjian Hudaibiyah. Masing2 =12.000 dirham Masing2 =10.000 dirham Masing2 = 5.000 dirham Masing2 = 4.000 dirham Masing2 = 3.000 dirham Masing2 = 2.000 dirham
Peran Negara (Pemerintah) Dalam Perekonomian
Peran negara dalam perekonomian…1 50 Adanya pengeluaran pemerintah mengakibatkan keseimbangan pendapatan ekonomi berubah menjadi Y = C+I+G. C = CONSUMPTION I = INVESTMENT G = GOVERNMENT PURCHASES Y = GNP
Peran negara dalam perekonomian…2 51 Adanya unsur pemerintah (government) menimbulakan dua konsekwensi perhitungan pendapatan nasional yaitu dari sudut pengeluaran memunculkan pengeluaran pemerintah (government Purchases ) dan dari sudut penerimaan memunculkan komponen pajak (tax) Y = C+ I + G Expenditure Approach Y = C + S + T Income Approach