EVALUASI KEGIATAN DEKONTP DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN EVALUASI KEGIATAN DEKONTP TENGKU SYAHDANA Yogyakarta , 4 Juli 2019 “EVALUASI KEGIATAN DEKONTP TAHUN 2019”

HISTORI PAGU DAN REALISASI PAGU DEKONTP 2011-2019 “EVALUASI KEGIATAN DEKONTP TAHUN 2019”

HISTORI PAGU DAN REALISASI DEKONSENTRASI GWPP DARI TA. 2011 s.d 2014 2013 Pagu: Target: Rp.211,914,610,000 33 Provinsi Rp.119,930,500,000 Realisasi: Persentase: Rp.48,580,514,442 22.92 Rp.95,046,891,271 79.25 2012 2014 Pagu: Rp.191,885,510,000 Realisasi: Rp.143,449,034,589 Target: 33 Provinsi Persentase: 74.76 Pagu: Rp.25,000,000,000 Realisasi: Rp.19,327,951,784 Target: 33 Provinsi Persentase: 77.31 2019* Peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi “EVALUASI KEGIATAN DEKONTP TAHUN 2019”

HISTORI PAGU DAN REALISASI DEKONSENTRASI GWPP DARI TA. 2015 s.d 2019 2017 Pagu: Target: Rp.23,712,812,000 33 Provinsi Rp.12,188,126,000 Realisasi: Persentase: Rp.17,171,146,922 72.41 Rp.10,455,986,708 85.79 2016 2018 Pagu APBNP Pagu: Rp.9,000,000,000 Realisasi: Rp.7,538,308,847 Target: 34 Provinsi Persentase: 83.76 Pagu: Rp.14,840,084,000 Realisasi: Rp.7,243,964,602 Target: 33 Provinsi Persentase: 48.81 2019* Setelah Self Blocking *Per tanggal 26 Juni 2019 Pagu: Target: Rp.7,548,654,000 31 Provinsi Rp.7,000,000,000 34 Provinsi Realisasi: Persentase: Rp.7,243,964,602 95.96 Rp. 1.341.200.025 19,16 “EVALUASI KEGIATAN DEKONTP TAHUN 2019”

HISTORI PAGU DAN REALISASI TP DARI TA. 2011 s.d 2014 2013 Pagu: Target: Rp.37,990,000,000 24 Daerah Rp.90,040,000,000 56 Daerah Realisasi: Persentase: Rp.27,093,757,180 71.32 Rp.83,573,696,854 92.82 2012 2014 Pagu: Rp.59,529,960,000 Realisasi: Rp.143,449,034,589 Target: 35 Daerah Persentase: 74.76 Pagu: Rp.40,000,000,000 Realisasi: Rp.36,861,675,935 Target: 34 Daerah Persentase: 92.15 2019* Sarpras Bencana dan Perbatasan Antar Negara PPKT “EVALUASI KEGIATAN DEKONTP TAHUN 2019”

HISTORI PAGU DAN REALISASI TP DARI TA. 2011 s.d 2014 2015 2017 Pagu: Target: Rp.67,054,700,000 50 Daerah Rp.28,505,086,000 29 Daerah Realisasi: Persentase: Rp.60,540,825,137 90.29 Rp.27,449,053,166 96.30 2016 2018 Pagu: Rp.39,162,513,000 Realisasi: Rp.34,599,503,866 Target: 33 Daerah Persentase: 88.83 Pagu: Rp.17,000,000,000 Realisasi: Rp.16,540,426,591 Target: 14 Daerah Persentase: 97.30 Sarpras Bencana dan Perbatasan Antar Negara PPKT 2019 2019* *Per tanggal 26 Juni 2019 Pagu: Rp.3,300,000,000 Realisasi: Rp.31,697,800 Target: 3 Daerah Persentase: 0.96 “EVALUASI KEGIATAN DEKONTP TAHUN 2019”

PENYERAPAN ANGGARAN DEKONSENTRASI GWPP PER-1 JULI 2019 No Provinsi Satker Pagu Realisasi % 1 Aceh Setda 213.382.000 110.258.000 51,67 2 Sumatera Utara 198.958.000 130.300.900 65,49 3 Sumatera Barat 197.509.000 15.844.700 8,02 4 Riau 186.650.000 - 5 Jambi 194.384.000 6 Sumatera Selatan 189.243.000 7 Bengkulu 195.306.000 8 Lampung 182.314.000 112.314.500 61,60 9 Kep. Bangka Belitung 193.501.000 50.807.800 26,26 10 Kepulauan Riau 190.400.000 34.267.180 18,00 11 DKI Jakarta 141.686.000 12 Jawa Barat 183.294.000 13 Jawa Tengah 188.360.000 14 D.I. Yogyakarta 182.203.000 8.629.200 4,74 15 Jawa Timur 208.681.000 16 Banten 178.060.000 49.993.000 28,08 17 Bali 222.072.000 No Provinsi Satker Pagu Realisasi % 18 Nusa Tenggara Barat Setda 208.311.000 - 19 Nusa Tenggara Timur 218.722.000 41.762.000 19,09 20 Kalimantan Barat 190.722.000 29.743.300 15,60 21 Kalimantan Tengah 209.714.000 139.123.900 66,34 22 Kalimantan Selatan 197.104.000 146.015.686 74,08 23 Kalimantan Timur 206.770.000 24 Kalimantan Utara 200.656.000 34.009.159 16,95 25 Sulawesi Utara 209.060.000 16.436.700 7,86 26 Sulawesi Tengah 218.458.000 41.152.200 18,84 27 Sulawesi Selatan 226.209.000 28 Sulawesi Tenggara 201.352.000 13.400.000 6,66 29 Gorontalo 229.794.000 123.399.500 53,70 30 Sulawesi Barat 211.001.000 31 Maluku 244.532.000 194.884.300 79,70 32 Maluku Utara 227.596.000 188.071.000 82,63 33 Papua 271.286.000 34 Papua Barat 282.710.000 Total 7,000,000,000 1.480.413.025 21,15 DARI TARGET TW II SEHARUSNYA 43% “EVALUASI KEGIATAN DEKONTP TAHUN 2019”

PENYERAPAN ANGGARAN DEKONSENTRASI PTSP, BAN DAN TP PER-1 JULI 2019 No Provinsi Satker Pagu Realisasi % 1 Sumatera Utara DPMPTSP 725.760.000 - 2 Lampung 546.073.000 236.993.000 43,40 3 Nusa Tenggara Timur 648.172.000 169.134.000 26,09 4 Kalimantan Tengah 706.772.000 5 Kalimantan Utara 492.174.000 25.093.276 5,10 6 Sulawesi Tenggara 464.866.000 35.751.000 7,69 7 Sulawesi Utara 607.800.000 8 Sulawesi Barat 650.632.000 70.849.900 10,89 9 Maluku Utara 477.421.000 133.012.000 27,86 10 Papua 680.330.000 139.196.000 20,46 TOTAL 6.000.000.000 810.029.176 13,50 No Provinsi Satker Pagu Realisasi % 1 Riau Setda 250.000.000 - 2 Kepulauan Riau 152.377.000 60,95 3 Nusa Tenggara Timur 300.000.000 58.238.000 19,41 4 Kalimantan Barat 89.283.000 35,71 5 Kalimantan Utara 66.067.500 26,43 6 Sulawesi Utara Masih dalam proses buka Blokir 7 Papua Total 1.550.000.000 365.965.500 23,61 No Provinsi Satker Pagu Realisasi % 1 Kab. Kepulauan Karimun PU 1.600.000.000 14.573.800 0,91 2 Kab. Sintang Setda 850.000.000 - 3 Kab. Belu 17.124.000 2,01 Total 3.300.000.000 31.697.800 0,96 TARGET TW II SEHARUSNYA 30% “EVALUASI KEGIATAN DEKONTP TAHUN 2019”

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN ISU STRATEGIS TAHUN 2020 Anggaran GWPP KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN TARGET PAGU (Rp. Ribu) KETERANGAN 010.04.08 BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 1237 Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah '01.007 Tugas dan kewenangan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik 8 Tugas 115.837.404 '01.007.001 Jumlah Tugas dan kewenangan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik 01.007.001.051 Melantik Bupati/Wali Kota Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota 1 Tugas *usulan pengganti 01.007.001.052 Monitoring dan evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan daerah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi 01.007.001.053 Sekretariat Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 1 Laporan 01.007.001.054 Memberikan Rekomendasi atas Usulan DAK Kabupaten/Kota di Wilayahnya 01.007.001.055 Pengawasan terhadap perda kabupaten/kota 01.007.001.056 Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Kabupaten/Kota 01.007.001.057 Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah 01.007.001.058 Monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota yang ada di wilayahnya 01.007.001.059 Mengevaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (pelayanan terpadu satu pintu) Rp.115,83 M “dilaksanakan secara optimal dan menghasilkan outcome, impact dan benefit yang dapat terukur, baik di daerah maupun secara nasional” “EVALUASI KEGIATAN DEKONTP TAHUN 2019”

LANGKAH PEMDA IMPLEMENTASI OSS PP No. 24 Tahun 2018; Permendagri No. 138 Tahun 2017. Dasar Hukum 2 3 4 5 6 1 Menyederhanakan jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan. Terintegrasi dengan seluruh K/L/P. Menyiapkan fasilitas sesuai dengan kebutuhan. Membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Prov. Mendukung pembiayaan penyelenggaraan PTSP. Mendelegasikan seluruh kewenangan kepala DPMPTSP Prov. Integrasi Percepatan Berusaha “EVALUASI KEGIATAN DEKONTP TAHUN 2019”

“EVALUASI KEGIATAN DEKONTP TAHUN 2019” KENDALA YANG DIHADAPI Beberapa kegiatan Dekonsentrasi terjadi perubahan KPA sehingga sebagian besar kegiatan Dekonsentrasi akan dilaksanakan bulan Juli 2019; 1 2 Pemda masi fokus kegiatan APBD, sehingga akan mulai dilaksanakan pada bulan Juni; 5 Rendahnya tingkat partisipasi dan kepatuhan Satker DKTP dalam menginput data kinerja pada Aplikasi Bappenas dan Keuangan secara periodik (bulanan/triwulanan). 4 Terdapat satu satker yang tidak melaksanakan kegiatan yaitu Provinsi DKI karena tidak memiliki Kabupaten/Kota; “EVALUASI KEGIATAN DEKONTP TAHUN 2019”

EVALUASI PELAKSANAAN DEKONTP Penyerapan anggaran dekontp di bawah rata rata penyerapan anggaran pusat dan rata rata penyerapan nasional walaupun pagu lebih rendah; 1 2 Dekon Outcome dan benefit yang tidak terukur; TLHP yang hingga kini belum terselesaikan; 3 4 Pola koordinasi antar OPD pelaksana; 5 Standar biaya dari APBN yang berbeda dengan harga satuan daerah. “EVALUASI KEGIATAN DEKONTP TAHUN 2019”

STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN KPA, PPK dan Pejabat Perbendaharaan agar memahami betul tugas dan wewenang dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran 01 Tingkatkan pengendalian, pengawasan dan monitoring. 05 02 06 Untuk kegiatan Dekonsentrasi, kegiatan hendaknya selesai pada Triwulan III Mempercepat proses revisi anggaran sesuai usulan perubahan sepanjang mendukung pencapaian target kinerja 03 07 Konsistensi antara Rencana Penarikan Anggaran dengan pelaksanaan kegiatan Tingkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 04 08 Penyusunan Jadual kegiatan secara maraton s/d Akhir Tahun. Hindari kesalahan berulang dengan memperhatikan hasil temuan BPK tahun sebelumnya Catatan : Penilaian Kinerja Kemendagri sangat dipengaruhi capaian kinerja kegiatan DKTP, apabila capaian kinerja DKTP rendah maka capaian kinerja Kemendagri rendah. “EVALUASI KEGIATAN DEKONTP TAHUN 2019”

“EVALUASI KEGIATAN DEKONTP TAHUN 2019” TANTANGAN KE DEPAN 01 Instrumen yang terukur dan komitmen terhadap implementasi instrumen yang disusun Optimalisasi kapasitas dan peran tanggungjawab pengelola dekonsentrasi (Kepala divisi, KPA, PPK, Bendahara, staf pengelola) 05 02 Koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antar divisi pelaksana GWPP, maupun dengan pembina teknis (Unit eselon I terkait) 06 Mekanisme reward dan punishment 03 Penyerapan anggaran yang optimal (di atas 90%) dan kinerja yang terukur 07 Output, outcome, benefit, impact yang terukur 04 Penjadwalan kegiatan tidak menghambat realisasi anggaran “EVALUASI KEGIATAN DEKONTP TAHUN 2019”

SKPD PELAKSANA WAJIB MENYUSUN LAPORAN LAPORAN MANAJERIAL PP 39/2006 LAPORAN AKUNTABILITAS PP 8/2006 UU No 33/2004 Meliputi : 1. Perkembangan Realisasi Penyerapan Dana. 2. Pencapaian Target Keluaran. 3. Kendala yang dihadapi. 4. Saran tindak lanjut. Meliputi : 1. Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). 2. Laporan Barang (laporan mutasi barang dan catatan atas laporan barang (CALBMN). SATKER DKTP INPUT DATA KINERJA SETIAP BULAN SATKER DKTP MELAPORKAN SETIAP BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER APLIKASI E-MONEV BAPPENAS APLIKASI SMART KEMENKEU APLIKASI SAIBA (Sistem Informasi Berbasis Acrual) APLIKASI SIMAK-BMN SUBDIT TEKNIS BAGIAN PERENCANAAN “EVALUASI KEGIATAN DEKONTP TAHUN 2019”

Terima Kasih http://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id ditjenbinaadwil