Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Administrasi Pelayanan Publik
Advertisements

SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
Oleh : Drs. Abu Siri, S.Ag, M.PdI Kasubbag Hukum dan KUB
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU
Etika dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
GOOD GOVERNANCE.
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
ASSALAMUALAIKUM Wr.. Wb...
KODE ETIK PROFESI AKUNTANSI
Standard etika publik Diklatpim tingkat iii.
RANCANGAN AKTUALISASI NILAI DASAR PROFESI PNS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGBALAI OLEH : SUWANDA PENGATUR MUDA II/a NIP
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Badan Diklat Prov. Sumut
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
Jujur Profesional Melayani Inovatif Berarti
UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan Drs. Yanuar Ahmad, MPA
AKUNTABILITAS Disampaikan oleh Dra. Pertiwi Tjitrawahjuni, M.Pd.
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
Etika Pemerintahan (IPEM4430)
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ( G C G )
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DAN UPAYA PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE Satria Prayoga,S.H.,M.H., Dosen HAN &
PENDAHULUAN: PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
Dosen Magister Teknik Sipil UMS
Pasal 53 UU No.9/Th 2004 : (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
IMPLIKASI ETIK DARI TEKNOLOGI INFORMASI
Tinjauan Prinsip-Prinsip Corporate Governance
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
PARADIGMA BARU PENGAWASAN INTERNAL
Etika Pelayanan Publik
KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Keuangan Sekolah/Madrasah
09 Etika Bisnis dan Profesi Kode Etik Profesi Akuntansi
BIROKRASI Jika dilihat dari segi bahasa, birokrasi terdiri dari dua kata yaitu biro yang artinya meja dan krasi yang artinya kekuasaan. birokrasi adalah.
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Unggul Profesional Islami
AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Badan Kepegawaian Negara Balikpapan, 21 Februari 2019
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
AKUNTABILITAS PNS. BIODATA SINGKAT Nama: Vivie Vijaya Laksmi Jabatan: Widyaiswara Ahli Madya TTL: Jakarta, 13 Juni 1964 Alamat: Batu Bata Indah No. 25.
Transcript presentasi:

Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN

Pegawai ASN berfungsi sebagai : Plaks kebijakan publik Playanan Publik Perekat & Pemersatu Bangsa UU No. 5 ttg ASN Bahwa apa yang dikerjakan akan dievaluasi pihak lain Reward atau Punishment 4

TUPEL : PESERTA DIHARAPKAN MAMPU :  MEMAHAMI NILAI2 DASAR & KONSEP AKUNTABILITAS SERTA MENGAKTUALISASIKANNYA.  MPUNYAI PILIHAN YG TEPAT & BENAR KETIKA TRJADI KONFLIK KPENTINGAN DLM MASY.  MEMAHAMI TUGAS & SADAR AKAN PENTINGNYA KINERJA DLM ORGANISASI.  MLAYANI MASY SCR ADIL & MERATA.  NETRALITAS PNS  MENGAKTUALISASIKAN NILAI2 DASAR AKUNTABILITAS 5

6

Modul 1 Konsep Akuntabilitas Apa yang Dimaksud dengan Akuntabilitas Apa yang Dimaksud dengan Akuntabilitas 5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas 5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas Mengapa Akuntabilitas Penting? Mengapa Akuntabilitas Penting? Bagaimana Tingkatan dalam Akuntabilitas? Bagaimana Tingkatan dalam Akuntabilitas? 7

Apa yang Dimaksud dengan Akuntabilitas Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik : Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis 1 2 8

Memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan 3 4 Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik : Apa yang Dimaksud dengan Akuntabilitas 9

Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship) Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results-oriented) Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requires reporting) 5 ASPEK PENTING DLM AKUNTABILITAS Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is meaningless without consequences) Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance) 10

Mengapa Akuntabilitas Penting? Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi) Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar) 11

Bagaimana Tingkatan dalam Akuntabilitas? 12

Modul 2 Mekanisme Akuntabilitas Apa Mekanisme Akuntabilitas yang ada dalam Birokrasi di Indonesia? Apa Mekanisme Akuntabilitas yang ada dalam Birokrasi di Indonesia? Bagaimana Menciptakan Lingkungan Kerja yang Akuntabel? Bagaimana Menciptakan Lingkungan Kerja yang Akuntabel? Langkah-Langkah Apa yang Harus Dilakukan dalam Menciptakan Framework Akuntabilitas? Langkah-Langkah Apa yang Harus Dilakukan dalam Menciptakan Framework Akuntabilitas? 13

Perencanaan Strategis Kontrak Kinerja Laporan Kinerja 14

Langkah-Langkah Apa yang Harus Dilakukan dalam Menciptakan Framework Akuntabilitas? 15

Modul 3 Akuntabilitas dalam Konteks  Transparansi dan Akses Informasi  Praktek Kecurangan (Fraud) dan Perilaku Korup  Penggunaan Sumber Daya Milik Negara  Penyimpanan dan Penggunaan Data dan Informasi Pemerintah  Konflik Kepentingan 16

Transparansi dan Akses Informasi perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan terbitnya payung regulasi yakni UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 17

Adanya peluang Insentif atau tekanan untuk melakukan praktik curang Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan perilaku curang 18

Setiap PNS harus memastikan bahwa: Semua penggunaan sesuatu dengan aturan dan prosedur yang berlaku Menggunakannya secara bertanggung- jawab, dan dalam penggunaannya menggunakan secara efisien Memelihara fasilitas secara benar dan bertanggungjawab. 19

akuntabilitas adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktifitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan dan akan dilaksanakan 20

Relevant (relevan), Informasi dan Data Harus : Reliable (dapat dipercaya) Understandable (dapat dimengerti) Comparable (dapat diperbandingkan) 21

Bahwa konflik kepentingan sebenarnya nyata ada Persepsi bahwa konflik kepentingan nyata ada Potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik anda dan kepentingan pribadi bertentangan Konflik kepentingan dapat terjadi: 22

Modul 4 Menjadi PNS yang Akuntabel Apa yang diharapkan dari seorang PNS? Perilaku Individu (Personal Behaviour) Perilaku Berkaitan dengan Transparansi dan Akses Informasi (Transparency and Official Information Access) Menghindari Perilaku yang Curang dan Koruptif (Fraudulent and Corrupt Behaviour) 23

Apa yang diharapkan dari seorang PNS? Perilaku Individu (Personal Behaviour) PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat Kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang aman dan produktif 24

Perilaku Berkaitan dengan Transparansi dan Akses Informasi (Transparency and Official Information Access) PNS tidak akan menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau yang lain 25 PNS akan mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi dan semua arahan yang sah lainnya mengenai komunikasi dengan menteri, staf menteri, anggota media dan masyarakat pada umumnya 1 2

Menghindari Perilaku yang Curang dan Koruptif (Fraudulent and Corrupt Behaviour)  PNS tidak akan terlibat dalam penipuan atau korupsi  Penipuan merupakan kegiatan yang tidak jujur yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau badan tersebut  PNS akan melaporkan setiap perilaku curang atau korup  PNS akan melaporkan setiap pelanggaran kode etik badan mereka 26

Perilaku Terhadap Penggunaan Sumber Daya Negara (Use of Public Resources) PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi PNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara rajin dan efisien PNS tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi atau keuangan PNS mematuhi kebijakan dan pedoman dalam penggunaan setiap instansi komputasi dan komunikasi fasilitas, dan menggunakan sumber daya tersebut secara bertanggung jawab dan secara praktis 27 ` ` ` `

Perilaku Berkaitan dengan Penyimpanan dan Penggunaan Data serta Informasi Pemerintah (Record Keeping and Use of Government Information)  PNS merekam tindakan dan keputusan mereka untuk memastikan transparansi  PNS memastikan mereka mematuhi pencatatan rencana masing-masing keagenan  PNS menjamin penyimpanan aman informasi sensitif atau rahasia  PNS, di mana diperbolehkan, berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas 28

 PNS akan memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak  Ketika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal, PNS akan memastikan mereka mengatur secara hati- hati untuk kepentingan umum Dilihat dari Konflik Kepentingan (Conflicts of Interest) 29