Sebagai konsekuensi dari pembatasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi, kelangkaan solar, dan premium mulai dirasakan di sejumlah daerah. Belum jelas tindakan apa yang akan ditempuh pemerintah agar kelangkaan yang kian meluas ini tak sampai memunculkan keresahan dan gejolak di masyarakat. Yng pasti, tidak bisa dengan dalih kuota tak boleh di langgar, barang yang begitu vital bagi masyarakat dibiarkan menghilang dari pasaran.

Argumentasi: Tanggung jawab pemerintah untuk menjamin BBM tetap ada di pasar. Kita juga mempertanyakan pernyataan pihak Pertamina yang menyebutkan, karena pembatasan dilakukan dalam rangka mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi agar tak melebihi kuota, ada kemungkinan kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun. Kita memahami Pertamina dihadapkan pada dilema pelik menjaga BBM bersubdi agar cukup Sebagai bagian upaya dari menekan defisit APBN, kuota BBM bersubsidi Untuk penyaluran BBM bersubsidi di atas angka itu, pemerintah tak akan membayarkan subsudinya kepada Pertamina. Maka yang coba dilakukan Pertamina adalah membatasi penyaluran BBM bersubsidi secara prorata dengan menetapkan kuota harian dan mengurangi jatah SPBU.

Persoalannya, dampak yang diakibatkan oleh pembatasan ini dirasakan bukan hanya oleh pihak pemilik kendaraan pribadi. Warga kesulitan mendapatkan BBM. Aktivitas ekonomi, termasuk distribusi logistik, juga lumpuh atau terganggu. Petani dan nelayan kecil yang perlu solar serta premium untuk irigasi dan melaut juga terkena imbasnya. Di sejumlah daerah, kelangkaan bahkan bukan hanya terjadi pada BBM bersubsidi, melainkan juga nonsubsidi. Artinya, langkah pembatasan kembali membebani secara tak adil pada masyarakat kecil yang bukan hanya dihadapkan pada kenaikan BBM, melainkan juga kelangkaan. Aktifitas ekonomi, temasuk distribusi logistik, juga lumpuh atau terganggu, Petani dan nelayan kecil yang perlu solar serta premium untuk irigasi dan melaut juga terkena imbasnya.

Pembatasan yang mekanismenya tak disiapkan dengan baik hanya memunculkan persoalan baru. seandanya pemerintah dari awal tak menunda menempuh langkah berani untuk memangkas ke depan opsi pembatasan saja tak cukup. Bangsa kita harus disadarkan, era minyak murah telah lama berlalu dan kita tak mau terus tersandera subsidi.