KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN S.D DESEMBER 2017

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Advertisements

STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta
Jl. Salemba Raya No. 28 Tlp Jakarta
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
APLIKASI KETATAUSAHAAN / KEARSIPAN DINAMIS SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
PERGUB No. 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non PNS SKPD/Unit Kerja
SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS
Namo Buddhaya.
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM PENINGKATAN KEPESERTAAN JKN/JKN MANDIRI KEPALA DINAS SOSIAL PRO.SUMBAR 2017.
Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
UNDANG-UNDANG nomor 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT
Namo Buddhaya.
WAKTU, BULAN PELAKSANAAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEREKONOMIAN INDONESIA
PERGUB NO. 248 THN 2015 Tentang Penyelesaian Pembayaran
BIRO TATA PEMERINTAHAN
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
ORGANISASI PENDIDIKAN DAN TATA KERJA
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
LAPORAN MENTERI SOSIAL RI SIDANG KABINET PARIPURNA
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
Rumah Bersalin “HARAPAN BUNDA”
PENINGKATAN KINERJA TKSK
WORKSHOP I Ruang Belajar Masyarakat (Rubelmas/RBM)
S E L A M A T D A T A N G.
LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERPERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program PAUD-Dikmas Tahun 2018
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
Evaluasi dan Rencana Kerja
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DKI JAKARTA
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
KEPALA BIRO ORGANISASI
Disampaikan pada rapat Pra-rakerkesda 26 Maret 2018
RAPAT PAPARAN KONDISI DATA TERPADU PROGRAM PENANGGULANGAN FAKIR MISKIN (DT PPFM) TANGGAL 8 JANUARI 2018.
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
SISTEM PENYELENGGARAAN UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
BERDASARKAN : Perda Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pergub Kaltim.
POINTER LOMBA DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2019
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Transcript presentasi:

PRODUK HUKUM BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA PROVINSI DKI JAKARTA Tahun 2017-2019

KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN S.D DESEMBER 2017 No Kebijakan Keterangan 1 Peraturan Gubernur ( 9) Pergub No 8 Tahun 2017 tentang layanan Gratis Masuk Taman Margasatwa Ragunan, Tugu Monas dan Museum pada hari biasa bagi masyarakat tertentu. Pergub No 43 Tahun 2017 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pergub No 14 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Berkelanjutan dan Pendayagunaan Data Terpadu. Pergub No 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Pergub No 32 Tahun 2017 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum derah dan belum menerapkan remunerasi Pergub No 14 Tahun 2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Pemutakhiran Berkelanjutan dan Pendayagunaan Data Terpadu. Pergub No 123 Tahun 2017 tanggal 14 September 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dab Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Pergub No 120 Tahun 2017 tanggal 1 September 2017 tentang Honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pergub 158 Tahun 2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Kerja Sama Rumah Sakit Swasta dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan

KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN S.D DESEMBER 2017 No Kebijakan Keterangan 3. Instruksi Gubernur ( 10) Ingub No 3 Tahun 2017 tentang Tindak Lanjut Laporan Evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Provinsi DKI Jakarta Tahun Buku 2015. Ingub no 72 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Administrasi Sehat Tahun 2017 Ingub No 86 Tahun 2017 tentang Penggunaan Dana Alokasi Pajak Rokok Ingub No 79 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lomba Sekolah/Madrasah Sehat Ingub No 75 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penataan dan Penutupan Apotek Rakyat Ingub No 95 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Ingub No 19 Tahun 2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Pelaksanaan Penutupan Apotek Rakyat dan Penataan Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian di Provinsi DKI Jakarta Ingub No 86 Tahun 2017 tangl 17 Juni 2017 tentang Penggunaan Dana Alokasi Pajak Rokok Ingub No 90 Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penyediaan Ruang Laktasi/Menyusui di Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Ingub 109 Tahun 2017 tanggal 12 September 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Penduduk Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional

KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN S.D DESEMBER 2018 No Kebijakan Keterangan 1 PERGUB PERGUB NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG USAHA KESEHATAN SEKOLAH/ MADRASAH PERGUB NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG Penanggulangan Tuberkulosis PERGUB NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG TENAGA AHLI DAN TENAGA PELAYANAN PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PERGUB NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG KOMISI DAERAH LANJUT USIA PERGUB NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG RUMAH AMAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN PERGUB NOMOR 66 Tahun 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PEMUTAKHIRAN BERKELANJUTAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA TERPADU

KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN S.D DESEMBER 2018 No Kebijakan Keterangan 2 INGUB INGUB NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN OUTBREAK RESPONSE IMMUNIZATION INGUB NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG DUKUNGAN PELAKSANAAN RISET KESEHATAN DASAR TAHUN 2018 INGUB NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL INGUB NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PERINGATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT XV TAHUN 2018 INGUB NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG SERTIFIKAT IMUNISASI INGUB NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PEDULI KORBAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVI SI NUSA TENGGARA BARAT

KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN S.D DESEMBER 2018 No Kebijakan Keterangan 3 KEPGUB KEPGUB NOMOR 406 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN SOSIAL PEMENUHAN DASAR BAGI LANJUT USIA TAHUN ANGGARAN 2018 KEPGUB NOMOR 337 TAHUN 2018 TENTANG TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN TINGKAT PROVINSI TAHUN 2018 KEPGUB NOMOR 705 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI LANSIA TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2018 KEPGUB NOMOR 693 TAHUN 2018 TENTANG GAJI/HONORARIUM DEWAN PENGAWAS KEMAKMURAN MASJID RAYA KH. HASYIM ASY’ARI KEPGUB NOMOR 297 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI LANJUT USIA TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2018 KEPGUB NOMOR 958 TAHUN 2018 TENTANG JUMLAH KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PKK KEPGUB NOMOR 957 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PENGGERAK PKK KEPGUB NOMOR 1061 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN BIAYA POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

PRODUK HUKUM YANG DIHASILKAN BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL JANUARI SAMPAI DENGAN JULI 2019 NO JENIS KEBIJAKAN NOMOR TANGGAL TENTANG 1 INGUB 2 TAHUN 2019 18-Jan-19 SINKRONISAS DAN INTERGRASI PELAYANAN KESEJAHTERAAN KELUARGA SATU PINTU 2 PERGUB 4 TAHUN 2019 21-Jan-19 PELAYANAN KESEHATAN BAGI MANTAN GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL GUERNUR BESERTA ISTRI/SUAMI 3 17 TAHUN 2019 19-Feb-19 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU 4 KEPGUB 377 TAHUN 2019 21-Mar-19 PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI LANJUT USIA TAHUN ANGGARAN 2019 5 44 TAHUN 2019 06-Mei-19 PERUBAHAN AYAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG RUMAH AMAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN 6 32 TAHUN 2019 10-Mei-19 PELAKSANAAN PERINGATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT XVI TAHUN 2019 7 1019 TAHUN 2019 19-Jun-19 TARIF PENGELOLAAN DARAH 8 899 TAHUN 2019 24-Mei-19 TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN TAHUN 2019 9 64 TAHUN 2019 03-Jul-19 GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG