Keanekaragaman Hayati

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

          Prinsip, Kriteria dan Indikator Panduan dan Langkah Perlindungan untuk REDD+ PUSTANLING-KEMENTERIAN KEHUTANAN, GIZ & DAEMETER CONSULTING Jakarta,
STANDAR 7.
SOSIALISASI PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT TA DISPERTA KAB. SUMENEP.
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
Click to edit Master title style Koordinasi Lintas Kementerian Jakarta, 16 Mei 2010 PEMBENTUKAN Kesekretariatan Bersama Program Penyelarasan Pendidikan.
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
Dasar hukum amdal (UUPLH) TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP:
STANDAR 6.
Pertemuan 7 Proyek Sistem Informasi Viska Armalina, ST., M.Eng
STANDAR NASIONAL PENELITIAN (Permendikbud No. 49 tahun 2014)
DAMPAK PADA FLORA DAN FAUNA
PENGELOLAAN SUMBER DAYA
RISET ANDALAN PERGURUAN TINGGI DAN INDUSTRI (RAPID)
Persyaratan dalam perencanaan perumahan
Plan of Action.
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
STRATEGI PERCEPATAN PENINGKATAN AKREDITASI INSTITUSI
BORANG PENGELOLA (3B) DYNA APRIANY SKP., MKEP
Rimbawan II Gedung Manggala Wanabakti
Ipteks bagi Wilayah (IbW)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA Jakarta, 2 Desember 2015 BIRO PERENCANAAN.
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
Penganggaran Sektor Publik
PENINGKATAN PENILAIAN FUNGSIONAL PENELITI DAN PENYULUH
HIBAH PENELITIAN PASCA SARJANA (PPS)
HIBAH PENELITIAN KERJA SAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI (PEKERTI)
Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
Ipteks bagi Wilayah (IbW)
PROGRAM IPTEKS BAGI WILAYAH ANTARA PT-CSR ATAU PT-PEMDA-CSR
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
IbTEK bagi Desa Mitra ( IbDM)
SHIP PARTNER.
KRITERIA PENILAIAN AIPT
KONSERVASI LINGKUNGAN HIDUP
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
AGENDA SOSIALISASI PENILAIAN KRITERIA INDIKATOR DAN TAHAPAN OUTCOME
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009
TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
PENDAHULUAN PENGERTIAN Kawasan Konservasi
KRITERIA PENILAIAN AIPT
ASAS PENGELOLAAN KONSERVASI
Semester VII/Kelas A, B, C
Hutan kemasyarakatan A.Pendahuluan tentang hutan kemasyarakatan
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Dikutip dari berbagai sumber
STANDAR PENGELOLA PKBM
PRISAI (Prinsip, Kriteria, Indikator, Safeguards Indonesia)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Pelestarian Keanekaragaman Hayati
Pariwisata Bekelanjutan
KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (KA-ANDAL)
Konservasi Air Untuk Keserjahteraan Hidup
KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
Struktur, Kinerja dan Arah Pencapaian
LAPORAN HASIL KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2017
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
Penyusunan Pelaporan Kinerja
Efisiensi Energi Sekretariat PROPER 2016
Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
REVIEW PENILAIAN ASPEK EFISIENSI AIR DAN PENURUNAN BEBAN
Transcript presentasi:

Keanekaragaman Hayati 2016 Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Keanekaragaman Hayati Sekretariat PROPER

OUTLINE Kriteria penilaian aspek Perlindungan Kehati Aspek penilaian per-item

Kriteria Penilaian

Penilaian Proper: Perlindungan Keanekaragaman Hayati KONSERVASI: IN SITU EX-SITU RESTORASI & REHABILITASI

Aspek Penilaian Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Penilaian Kebijakan Struktur & tanggung jawab Perencanaan Pelaporan Implementasi Program

1. Kebijakan Memiliki kebijakan Perlindungan Keanekaragaman Hayati 10

2. Struktur dan Tanggung Jawab Kerjasama Internasional/Nasional/Lokal Lamanya Kerjasama Pelatihan < 3 thn

KETERSEDIAAN DANA (min. 2 tahun berturut-turut) 2. Struktur dan Tanggung Jawab KETERSEDIAAN DANA (min. 2 tahun berturut-turut) NAMA PROGAM DAN CARANYA TUJUAN/ SASARAN ANGGARAN Thn INDIKATOR KEBERHASILAN 2013 2014 PERLINDUNGAN KUPU-KUPU ENDEMIK MELINDUNGI KUPU-KUPU YANG HAMPIR PUNAH RP. XXX JUTA 3 POPULASI KUPU-KUPU BERTAMBAH

3. Perencanaan No Kriteria Keterangan a Perusahaan menetapkan secara formal, kawasan konservasi alam, atau perlindungan keanekaragaman hayati. Ada tanda tangan Pimpinan b Perusahaan telah memiliki rencana strategis konservasi alam atau perlindungan keanekaragaman hayati di kawasan yang ditetapkan. Renstra > 5 tahun c Memiliki baseline data status keanekaragaman hayati atau rona lingkungan awal kawasan konservasi alam yang ditetapkan. Baseline disusun dgn melibatkan tenaga ahli > 5 tahun

3. Perencanaan No Kriteria Keterangan d Mengidentifikasi dan menetapkan parameter sumberdaya biologi atau spesies hayati yang akan dilindungi atau dilestarikan. Minimal 3 parameter e Parameter sumberdaya biologi atau spesies yang dilindungi merupakan sumber hayati yang langka dan dilindungi. Terumbu Karang Aeropora Sp.

3. Perencanaan No Kriteria Keterangan f Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup: 1) Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut. 2) Cara dan jadual waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Deskripsi tanggung jawab, cara dan jadwal

3. Perencanaan No Kriteria Keterangan g Melibatkan masyarakat dalam perencanaan. Deskripsi masyarakat, LSM, kegiatan h Melibatkan lembaga sosial masyarakat dalam perencanaan. Deskripsi LSM, kegiatan i Sinergi dengan pemerintah dalam perencanaan. Mendukung Program Pemerintah, ada MoU, report dari MoU

3. Perencanaan Rencana Strategis Perlindungan dan Keanekaragaman Hayati NAMA PROGRAM TUJUAN/SASARAN PENANGGUNGJAWAB METODE PENCAPAIAN TAHUN PENCAPAIAN KETERLIBATAN PERLINDUNGAN KUPU-KUPU ENDEMIK MELINDUNGI KUPU-KUPU YANG HAMPIR PUNAH PERUSAHAAN DAN BALAI KONSERVASI PENGEMBANG BIAKAN KUPU-KUPU ENDEMIK 3 TAHUN POPULASI KUPU-KUPU ENDEMIK BERTAMBAH BALAI KONSERVASI KAB XXX, MASYARAKAT DESA XXX REHABILITASI TERUMBU KARANG MELESTARIKAN EKOSISTEM TERUMBU KARAN PERUSAHAAN DAN BLH KAB. XXX PENANAMAN TERUMBU KARANG JENIS AEROPORA SP. 1 TAHUN PENCAPAIAN KERAPATAN TERUMBU KARANG BERTAMBAH BLH KAB XXX, MASYARAKAT DESA XXX

4. Pelaporan No Kriteria Uraian 1 Memiliki sistem informasi yang dapat mengumpulkan dan mengevaluasi status KEHATI yang dikelola Data min 2 tahun 2 Partisipasi pihak-pihak terkait dalam monitoring dan evaluasi Masyarakat LSM 3 Memiliki data tentang status dan kecenderungan sumber daya keanekaragaman hayati dan sumber daya biologis yang dikelola minimal selama 2 tahun terakhir Terjadi perbaikan scr kontiyu Sistem informasi terupdate reguler 4 Memiliki publikasi yang disampaikan kepada publik atau instansi pemerintah yang relevan minimal diterbitkan 2 tahun terakhir Publikasi khusus / Gabung dlm report lainnya Sifat publikasi internasional/nasional Waktu publikasi 2-5

5. Implementasi Program No. Kriteria Uraian a Terjadi peningkatan status keanekaragaman hayati di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi alam atau perlindungan keanekaragaman hayati. Data perhitungan status ≥ 4 tahun Dilengkapi dgn perhitungan metodologi ilmiah Kenaikan status secara konsisten b Perlindungan keanekaragaman hayati memiliki dampak positif yang terukur terhadap komponen ekosistem yang lain, seperti perbaikan kondisi hidrologis dengan munculnya mata air atau terlindunginya mata air. Y/N

Implementasi Program No. Kriteria Uraian c Lokasi perlindungan sumberdaya ekologi atau keanekaragaman hayati menjadi tempat penelitian, penyebaran informasi dan peningkatan pengetahuan pemangku kepentingan di luar perusahaan Fungsi utk ke-3 nya Hanya salah satu fungsi saja d Program perlindungan keaneka ragaman hayati berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Persentase program keanekaragaman hayati yg digunakan untuk Comdev > 60% e Keberhasilan perlindungan keanekaragaman hayati: 1) Kinerja termasuk dalam 25% terbaik dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing. 2) Kinerja termasuk dalam interval 25%–75 % percentile dari seluruh kandidat hijau di sektor masing masing.

Implementasi Program No. Kriteria Uraian f Menunjukan inovasi di bidang konservasi sumberdaya biologi dan perlindungan keanekaragaman hayati: 1) Teknologi yang dikembangkan telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang. 2) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3 tahun terakhir 3) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun terakhir. 4) Memperoleh penghargaan dalam bidang konservasi sumberdaya biologi dan perlindungan keanekaragaman hayati dalam 3 tahun terakhir Paling tinggi hak paten Salah satu nilai tertinggi yang diambil

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terima kasih Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat PROPER Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410 Gedung B lantai 5, Telp. 021-8520886, Fax. 021-8520886 http://www.menlh.go.id/