SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LAUT. Hukum laut mulai dikenal semenjak laut dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran, perdagangan, dan sebagai sumber kehidupan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
WILAYAH LAUT.
Advertisements

Hukum Internasional Kelautan
SEJARAH PERATURAN PERIKANAN DI INDONESIA
Media Presentasi Pembelajaran
TEORI TERJADINYA NEGARA
Wilayah Negara Dalam Hukum Internasional
UNSUR-UNSUR NEGARA dalam materi USAHA PEMBELAAN NEGARA KELAS IX SMP.
Hukum Laut Indonesia.
Unsur - Unsur Negara Dipresentasikan Oleh :
Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012)
Isu-isu Perencanaan Kontemporer
PENGERTIAN LINTAS Lintas berarti navigasi melalui territorial dan perairan kepulauan (khusus negara kepulauan) untuk keperluan : Melintasi laut tanpa.
Pendidikan Kewarganegaraan
WAWASAN NUSANTARA.
Tugas Hukum Perjanjian Internasional 2 Kelompok 3:
HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC STATE ) Pasal UNCLOS 1982
PERAIRAN INDONESIA.
PENGERTIAN DAN SEJARAH HUKUM LAUT INTERNASIONAL
Pembagian Wilayah Laut
LANDAS KONTINEN.
WILAYAH NEGARA INDONESIA, PENDUDUK, DAN WARGA NEGARA.
GEOGRAFI KELAS X Standar Kompetensi :
Konsep Hukum Agraria dan Hukum Tanah
BAB III NEGARA DAN KONSTITUSI
KETENTUAN UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara
HUKUM LAUT INTERNASIONAL hukum udara dan luar angkasa
PENGANTAR ILMU DAN TEKNOLOGI kemaritiman
GEOPOLITIK INDONESIA Pert. 12 Pert. 12. Dr. H. Syahrial / Pkn.
I Made Andi Arsana | Hukum Laut Nasional I Made Andi Arsana |
herwan parwiyanto / FISIP-UNS
HERWAN PARWIYANTO / FISIP-UNS
PKNI4310 Subjek Hukum Internasional
HUKUM LAUT INTERNASIONAL
Potensi Perairan Laut.
Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup
Pembebasan Irian Barat
Etty R. Agoes Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
Delimitasi Batas Maritim
PERAN KERAJAAN GOWA DALAM PERNIAGAAN PADA ABAD XVII
GEOPOLITIK INDONESIA oleh: KELOMPOK
Agis Ardhiansyah, SH.,LL.M
Isu-isu Perencanaan Kontemporer
WELCOME AND JOIN WITH US.
HUKUM INTERNASIONAL KEDAULATAN NEGARA PERTEMUAN XVIII & XIX
MASA DEMOKRASI LIBERAL 1950 – 1959 SK 1 KD 4 SM1
Landasan Kontinen O L E H Tim Pengajar Kelompok 9.
Kolonialisme Imperialisme Barat (eropa) di Indonesia
HIDROSFER Materi 1 A. Jenis/Macam Laut Berdasarkan Sebab Terjadinya :
HEKIKAT NEGARA & BANGSA.
KONFERENSI KODIFIKASI HUKUM LAUT INTERNASIONAL
LETAK, JARAK VERTIKAL & HORIZONTAL GEOGRAFI INDONESIA
Sejarah Ekspedisi Bangsa Inggris
Wawasan Kemaritiman (UHO 6207)
wilayah negara kesatuan republik indonesia
MENELAAH KETENTUAN KONSTITUSIONAL BERBANGSA DAN BERNEGARA
Datangnya bangsa belanda ke indonesia
PERAIRAN INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1996
Geopolitik Indonesia/Wawasan Indonesia Jodi Adam ( ) Fiolincia ( )
WAWASAN NUSANTARA.
WAWASAN NUSANTARA.
PENGERTIAN FAKTOR PENENTU: Bumi (geografi) Manusia (penduduk) Lingkungan Dengan memperhatikan 3 faktor tsb maka suatu bangsa penting untuk memiliki WAWASAN.
PERAIRAN INDONESIA. ASPEK KEWILAYAHAN Dasar aspek kewilayahan tentang pemikiran akan wawasan nusantara yaitu didasarkan atas letak geografis yaitu batas-batas.
HUKUM INTERNASIONAL HAK LINTAS KAPAL DAN PESAWAT UDARA ASING.
INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM. Pengertian Poros Maritim Dunia.
BAB 2 MENELAAH KETENTUAN KONSTITUSIONAL BERBANGSA DAN BERNEGARA Meylita Hadiaty, S.Pd.
Kejayaan ini dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan setelahnya pada abad ke 15 sampai ke 17, dari kerajaan pesisir Sumatera, Kerajaan Mataram.
ARCHIPELAGIC STATE ARCHIPELAGIC STATE UNCLOS ’82 ● PULAU ● 2/3 (70 %) WIL PERAIRAN ● PJG GARIS PANTAI KM ● DIANTARA 2 BENUA & 2 SAMUDERA.
POTENSI GEOGRAFIS INDONESIA FARREL, DYAKSA, SASKO, WAFI.
Transcript presentasi:

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LAUT

Hukum laut mulai dikenal semenjak laut dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran, perdagangan, dan sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan

Sejarah Perkembangan Hukum Laut Sampai Abad ke-20 Hukum laut Rhodia di laut tengah (abad ke-7) Koleksi hukum maritim yang dinamakan Consolato del Mare (konsulat dari lautan), thn 1494 Himpunan Rolles d’ oleron  aturan pokok lautan untuk daerah Atlantik Sea Code of Wisby  himpunan hukum laut penting di Eropa Utara Hukum laut “Amanna Gappa”  himpunan hukum pelayaran dan perdagangan di Indonesia yang berasal dari Bugis, Sulawesi Selatan

Pada abad 16 dan 17 negara-negara maritim di Eropa merebutkan untuk menguasai lautan. Spanyol dan Portugis yang menguasai lautan berdasarkan perjanjian Tordesillas thn 1494, ternyata memperoleh tantangan dari Inggris (di bawah Elizabeth 1) dan Belanda. Konferensi Internasional utama yang membahas masalah laut teritorial ialah “codification conference” (13 Maret – 12 April 1930) di Den Haag, di bawah naungan Liga Bangsa Bangsa, dan dihadiri delegasi dari 47 negara. Konferensi ini tidak mencapai kata sepakat tentang batas luar dari laut teritorial dan hak menangkap ikan dari negara- negara pantai pada zona tambahan. Ada yang menginginkan lebar laut teritorial 3 mil (20 negara), 6 mil (12 negara), dan 4 mil.

Konferensi Hukum Laut PBB I (1958) dan PBB II (1960) Resolusi Majelis Umum PBB tgl 21 Feb 1957 menyetujui untuk mengadakan konferensi Internasional tentang hukum laut pada bulan Maret Konferensi ini akhirnya diadakan pada tgl 24 Feb – 27 April 1958 yang dihadiri oleh 700 delegasi dari 86 negara, yang dikenal dengan UNCLOS I (United Nations Convention on The Law of The Sea) atau konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut.

4 buah konvensi dari UNCLOS I 1.Konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan (convention on the territorial sea and contiguous zone)  belum ada kesepakatan dan diusulkan dilanjutkan di UNCLOS II 2.Konvensi tentang laut lepas (convention on the high seas) a.Kebebasan pelayaran b.Kebebasan menangkap ikan c.Kebebasan meletakkan kabel di bawah laut dan pipa-pipa d.Kebebasan terbang di atas laut lepas Konvensi ini telah disetujui. 3. Konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas (convention on fishing and conservation of the living resources of the high seas) 4. Konvensi tentang landas kontinen (convention on continental shelf)

Pada 17 Maret – 26 April 1960  UNCLOS II, membicarakan tentang lebar laut teritorial dan zona tambahan perikanan, namun masih mengalami kegagalan untuk mencapai kesepakatan, sehingga perlu diadakan konferensi lagi.

Konferensi Hukum Laut PBB III Konvensi hukum laut 1982 merupakan puncak karya dari PBB tentang hukum laut, yang disetujui di Montego Bay, Jamaica (10 Des 1982), ditandatangani oleh 119 negara. Ada 15 negara yang memiliki ZEE besar: Amerika Serikat, Australia, Indonesia, New Zealand, Kanada, Uni Soviet, Jepang, Brazil, Mexico, Chili, Norwegia, India, Filipina, Portugal, dan Republik Malagasi.

Dalam dekade abad ke-20 telah 4 kali diadakan usaha untuk memperoleh suatu himpunan tentang hukum laut, diantaranya adalah: 1.Konferensi kodifikasi Den Haag (1930), di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa 2.Konferensi PBB tentang hukum laut I (1958)  UNCLOS I 3.Konferensi PBB tentang hukum laut II (1960)  UNCLOS II 4.Konferensi PBB tentang hukum laut III (1982)  UNCLOS III

Kepentingan dunia atas hukum laut telah mencapai puncaknya pada abad ke-20. Faktor-faktor yang mempengaruhi negara- negara di dunia membutuhkan pengaturan tatanan hukum laut yang lebih sempurna adalah: Modernisasi dalam segala bidang kehidupan Tersedianya kapal-kapal yang lebih cepat Bertambah pesatnya perdagangan dunia Bertambah canggihnya komunikasi internasional Pertambahan penduduk dunia yang membawa konsekuensi bertambahnya perhatian pada usaha penangkapan ikan

Definisi Penting Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Landas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya, di luar perairan wilayah Republik Indonesia sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksploitasi kekayaan alam.