Kebijakan Ekonomi Fiskal

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
“Pertemuan ke Enam” Kebijakan Fiskal.
Advertisements

Keseimbangan Perekonomian dalam Model IS-LM
IS-LM Ekonomi Makro II.
Pasar Uang dan Kurva LM.
INFLASI.
PASAR UANG & PASAR BARANG (Keseimbangan Kurva IS-LM)
Oleh : Tanti Novianti, MSi
Uang Beredar & Kebijakan Moneter
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
DOSEN : LIES ROSARIA., ST., MSI
Pertemuan Ke empat… APBD.
Teori Ekonomi Keynes: Pasar Uang dan Pasar Tenaga Kerja
Kebijakan Ekonomi Fiskal
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
Oleh: Sriyanto Minggu ke-8
BAB 3 Menilai Kondisi Ekonomi
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
Kebijakan Ekonomi Fiskal
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
Teori Makro Ekonomi Perekonomian Terbuka
PEREKONOMIAN TERBUKA Arus Modal dan Barang Internasional
Teori Ekonomi Keynes: Pasar Uang dan Pasar Tenaga Kerja
Kebijakan Fiskal dan Moneter (1)
Kebijakan Ekonomi Fiskal
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
PERTEMUAN 10 APBN, KEBIJAKAN FISKAL DAN UTANG LN
EKONOMIKA 2 KaitanBerbagai Pengertian dalam Ekonomi Makro
Analisis Pendapatan Nasional dalam Perekonomian 3 sektor
INFLASI Izzani Ulfi, SE.Sy., M.Ec.
UDINUS.
Teori Makro Ekonomi Perekonomian Terbuka
KESEIMBANGAN EMPAT SEKTOR
LINGKUNGAN BISNIS I. Lingkungan Ekonomi II. Lingkungan Industri
Teori Ekonomi Keynes: Pasar Uang dan Pasar Tenaga Kerja
PENGANTAR ILMU EKONOMI INFLASI DAN DEFLASI
(Aspek Makro) EKONOMIKA Pemerintah Dan Kebijakan Fiskal 2012
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
LATIHAN PR PEREKONOMAN 3 SEKTOR
Teori Ekonomi Keynes: Pasar Uang dan Pasar Tenaga Kerja
Teori Ekonomi Keynes: Pasar Uang dan Pasar Tenaga Kerja
Uang Beredar & Kebijakan Moneter
SHORT RUN FLUCTUATION DAVID ROMER
TINJAUAN RINGKAS MENGENAI TEORI, MASALAH DAN KEBIJAKAN MAKROEKONOMI
MAKRO EKONOMI PENDAHULUAN
Teori Ekonomi Keynes: Pasar Uang dan Pasar Tenaga Kerja
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER: MODEL ANALISIS IS-LM
PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
Kebijakan Ekonomi Fiskal
BAB 4 LINGKUNGAN EKONOMI.
Oleh: Annisa Maulidya Chasanah X.4 SMA Negeri 1 Depok
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
Alamat : Banjaran Rt 06 Rw 03 Taman
Uang & Bank Dr. Moh. Adenan, MM.
Oleh: Muh. Yunanto Minggu ke-8
Pertemuan ke-3 Teori Ekonomi Makro I
Keseimbangan makro ekonomi
PEREKONOMIAN TERBUKA Arus Modal dan Barang Internasional
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
MEMBANGUN MODEL IS-LM NAMA KELOMPOK :
KESEIMBANGAN IS-LM Danang Wijayanto, SE., MM. 19/09/2018
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Model IS-LM
Perekonomian Terbuka Minggu ke-9.
Teori Ekonomi Keynes: Pasar Uang dan Pasar Tenaga Kerja
KEBIJAKAN FISKAL. Pengertian kebijakan fiskal (Fiskal Policy )  Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian.
PASAR UANG & PASAR BARANG (Keseimbangan Kurva IS-LM) WEEK Wilma Cordelia Izaak, S.E,. M.M.
Pertemuan ke-3 Teori Ekonomi Makro I
Teori Ekonomi Keynes: Pasar Uang dan Pasar Tenaga Kerja
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
Teori Ekonomi Keynes: Pasar Uang dan Pasar Tenaga Kerja
Transcript presentasi:

Kebijakan Ekonomi Fiskal Minggu ke-6

Kebijakan Fiskal Adalah kebijakan ekonomi makro yang implementasinya melalui penyusunan “anggaran” pemerintah (APBN di Indonesia). Secara garis besar terdiri 3 pos utama pada sisi pengeluaran “anggaran”; Belanja barang dan jasa (G), Gaji pegawai (W), Transfer payment/subsisi (Tr). Sedangkan pada sisi pendapatan terdiri 4 pos yang penting, yaitu: Penerimaan pajak (Tx), Kredit likuiditas bank sentral (U), Pinjaman/obligasi dalam negeri (B), Pinjaman/hutang luar negeri (F) Masing-masing pos mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap perekonomian.

“Anggaran” Pemerintah Pengeluaran total “anggaran” (APBN di Indonesia) selalu sama dengan penerimaan totalnya. Dalam pengertian akuntansi ini “Anggaran” selalu seimbang (anggaran berimbang). Dalam pengertian ekonomi “anggaran” bisa defisit, surplus atau berimbang. Ada tiga pengertian yang berbeda mengenai arti defisit, surplus dan “anggaran” berimbang. Penerimaan pajak (Tx) dapat menutup seluruh pengeluaran (G + W + Tr), apabila G + W + Tr > Tx maka “anggaran” defisit dan bila G + W + Tr < Tx maka “anggaran” surplus selanjutnya G + W + Tr = Tx maka “anggaran” berimbang. Defisit “anggaran” apabila G + W + Tr > Tx + B, surplus “anggaran” apabila G + W + R < T + B dan berimbang bila G + W + R = T + B. “Anggaran” defisit bilamana U > 0, “anggaran” surplus bila U < 0 dan berimbang bila U = 0. pada pengertian ini menunjukkan ada tidaknya pencetakan uang baru untuk membiayai “Anggaran”.

Pengaruh struktur “anggaran” terhadap perekonomian Pengaruh dan perubahan masing-masing pos terhadap perekonomian dapat dibedakan menjadi 2, yaitu; “Pengaruh putaran pertama: pengaruh awal dari kebijakan tersebut terhadap permintaan agregat.” (Z) “Pengaruh putaran akhir: pengaruh dari kebijakan tersebut apabila kita menelusurinya sampai perekonomian mencapai keseimbangan umum yang baru.

“Pengaruh Putaran Pertama” Pada “putaran pertama” setiap rupiah perubahan G akan mengubah Z sebesar 1/(1 – MPC) rupiah dan setiap rupiah perubahan W dan R akan mengubah Z sebesar MPC/(1 – MPC) rupiah. Karena MPC < 1, maka pengaruh putaran pertama setiap rupiah ∆G adalah lebih besar daripada setiap rupiah ∆W atau ∆R. Pada “putaran pertama” setiap rupiah ∆T mengubah Z sebesar – MPC/(1 – MPC) rupiah. Pajak dapat dianggap sebagai transfer payments negatif. Pos-pos lain pada sisi penerimaan mempunyai pengaruh utama pada pasar uang dan melalui ini akan berpengaruh terhadap permintaan agregat (Z). Kredit dari bank sentral mempunyai pengaruh yang inflasioner: + ∆U - ∆H + ∆Ms - ∆i + ∆I + ∆Z. Obligasi dari masyarakat dalam negeri mempunyai pengaruh yang deflasioner: + ∆B - ∆H - ∆Ms + ∆i - ∆Z. Obligasi luar negeri mempunyai dua pengaruh, keduanya bersifat deflasioner: + ∆F - ∆H - ∆Ms + ∆i - ∆I - ∆Z dan pengaruh kedua secara langsung yang menurunkan Z karena adanya aliran barang dari luar negeri memenuhi sebagian dari permintaan dalam negeri tersebut.

“Pengaruh Akhir” Setiap rupiah perubahan dari Z pada putaran pertama (yang disebabkan oleh perubahan pos “anggaran” manapun) akan mempunyai pengaruh akhir yang sama terhadap perekonomian, karena akan melewati proses keseimbangan umum yang sama. Jadi pengaruh akhir dari setiap rupiah perubahan masing-masing pos “anggaran” berbeda satu sama lain karena perbedaan “pengaruh putaran pertama”nya terhadap Z. Pengaruh Netto dari suatu kombinasi dari perubahan pos-pos “anggaran” bisa diperkirakan dengan jalan menjumlah pengaruh dari masing-masing pos. Seperti halnya dengan kebijakan moneter, ada kemungkinan bahwa suatu kebijakan fiskal mempunyai pengaruh langsung penawaran agregat (yaitu, menggeser kurva penawaran agregat). Pengaruh “sisi penawaran” (supply side) ini belum mempunyai teori makro yang mantap.