A. Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UU NO.36 TENTANG RUMAH SAKIT MARKUS LUAHAMBOWO
Advertisements

PEMBUKAAN RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL Jakarta, 22 – 23 Agustus 2005 MENTERI KESEHATAN RI.
Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
PERINGATAN HKN KE 48 TAHUN 2012 Jakarta, 13 September 2012.
SISTEM KESEHATAN NASIONAL
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
KEBIJAKAN DEPKES DALAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA Pusdiknakes
PROGRAM KESEHATAN PERKOTAAN
Kompetensi yang diharapkan tujuan Topik 6 dan 7 : Topik 6 dan 7 : IDENTIFIKASI DAN PEMAHAMAN MASALAH KEBIJAKAN DAN FORMULASI MASALAH KEBIJAKAN.
PRAKTIK KEPERAWATAN.
UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.
Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan.
( PELAYANAN KESEHATAN PRIMER )
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
KEBIJAKAAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
Titus Priyo Harjatmo, M,.Kes Slide Diambil Dari Direktorat Gizi
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
SISTEM KESEHATAN NASIONAL
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
( PELAYANAN KESEHATAN PRIMER )
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
Promosi Kesehatan Oleh, Lita Sri Andayani, SKM, Mkes
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Nasional
Analisis Situasi.
ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN
PRAKTIK KEPERAWATAN.
PERATURAN PELAKSANAAN BIDANG KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA
Konsep PERILAKU YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN
SISTEM KESEHATAN NASIONAL
PROGRAM NASIONAL KESEHATAN LANSIA
Konsep PHC Fitria Aningsih.
ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN
Sistem kesehatan Sesi 8 Dikutip dari Sistem kes, WikuAdisasmito, PhD.
ORGANISASI LANSIA & POSYANDU LANSIA
PERTEMUAN II DAN III Dasar- dasar Pendidikan Kesehatan
Mengelola kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
PARADIGMA SEHAT.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)
S E L A M A T D A T A N G.
Dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 12
Hj. Juraida Roito Hrp, SKM, M.Kes MATA KULIAH KESEHATAN MASYARAKAT
“Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan“
Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Nasional
Kom III SUHARI MM.
Program Penyehatan Makanan
STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DI PUSKESMAS
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
DASAR-DASAR ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
UNDANG UNDANG KESEHATAN
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi Yankes Pertemuan 3
Manajemen Informasi Kesehatan 1
Kebijakan Dasar Puskesmas
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
KEBIJAKAN DEPKES DALAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA Pusdiknakes.
PERLINDUNGAN KESEHATAN PADA PEKERJA PEREMPUAN Disampaikan pada PERINGATAN INTERNATIONAL WOMEN’S Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kesehatan.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR72TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
( PELAYANAN KESEHATAN PRIMER )
PEN DAHULU AN MENGAPA UPAYA KESEHATAN KERJA PENTING ? Pekerja kemungkinan akan mendapat masalah terkait pekerjaan dan lingkungan pekerjaan disamping masalah.
Transcript presentasi:

A. Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Dasar Hukum Menimbang SKep Men Kes RI No 99a/Men.Kes /SK/III/1982 Tentang berlakunya Sistem Kesehatan Nasional TAP MPR RI VII tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan Undang-undang No 23 Tahun 1992 tentang pokok-pokok kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

1. Keputusan Menteri Kesehatan tentang Sistem Kesehatan Nasional 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI. No 574/ Men.Kes. `/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat tahun 2010 Keputusan Menteri Kesehatan RI. No 1277/Men. Kes/SK/X/2001 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan II. Memutuskan Menetapkan 1. Keputusan Menteri Kesehatan tentang Sistem Kesehatan Nasional 2. Sistem Kesehatan Nasional Dimaksud dalam diktum kedua dimaksud agar digunakan sebagai pedoman bagi semua pihak dalam penyelenggaran pembangunan kesehatan di Indonesia 3. Keoutusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ditetapkan 10 Februari 2004 ( Jakarta/ MenKes RI).

B. Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan. Gerakan pembangunan berwawasan kesehatan adalah inisiatif semua komponen bangsa dalam menetapkan perencanaan pembangunan selalu berorientasi untuk mengedapankan upaya promotif dan preventif pada masalah kesehatan, walaupun bukan berarti mengesampingkan kegiatan kuratif. Gerakan tersebut berlaku untuk semua komponen bangsa yang harus berpartisipasi secara aktif baik yang berupa kegiatan individu, keluarga, kelompok masyarakat, instansi pemerintah ataupun swasta. Promotif yang dimaksud adalah suatu upaya untuk meningkatkan status kesehatan dan menjaganya dari semua kemungkinan-kemingkinan yang menyebabkan timbulnya penyakit dan masalah kesehatan. Kegiatan tersebut bisa berupa meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan, menjaga kebugaran tubuh, mengatur menu seimbang termasuk didalamnya kegiatan rekreasi dan pembinaan mental spiritual

Kegiatan preventif dapat dilaksanakan dengan cara mencegah dan menghindari timbulnya penyakit dan masalah kesehatan lain. Kegiatan ini bisa berupa pemberian imunisasi, perbaikan lingkungan ( hygiene dan sanitasi )baik perorangan, perumahan, industri rumah tangga maupan indistri perusahaan. Kegiatan preventif juga diulakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas juga kereta api dan keselamatan kerja terhadap seluruh pekerja termasuk pekerja perusahaan. Pada tingkat perusahaan dan departemen dampak lingkungan dengan kegiatan analisa dampak lingkungan ( AMDAL) Pada departemen yang terkait misalkan Departemen Pertanian harus dipikirkan juga bagaimana mencegah dan mengurangi terjadinya dampak insectisida terhadap penggunanya. Contoh yang lain : misal pada kegiatan industri perusahaan, jadi semua industri perusahaan dalam mengolah produknya harus sudah memikirkan dampak lingkungan utamanya terhadap pengolahan polutan (limbah produksi) sehingga memenuhi batas ambang kesehatan yang ditentukan

PEMBANGUNAN BERWAWASAN KESEHATAN PROMOTIF PREVENTIF curatif Mening katkan Pengeta huan Menjaga stamina tubuh Menu seimbang Imunisasi Hygiene Lingkungan Amdal Taat lalu Lintas Keselama tan kerja Pengobat an Rehabili tasi

VISI, MISI & STRATEGI STRATEGI Menggerakan dan memberdayakan masyara kat sehat Meningkatkan akses masya rakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas 3. Meningkatkan sistem survai lens, monitoring dan informa si kesehatan 4. Meningkatkan pembiayaan kesehatan VISI : Masyarakat mandiri untuk hidup sehat (sehat untuk semua 2010) MISI : Menciptakan semua masyarakat sehat

GRAND STRATEGI DEPKES 3 MENINGKATKAN 2.MENINGKATKAN 4 MENINGKATKAN SISTEM SURVELAN MONITORING & INFORMASI KESHT 1 MENGGERAKAN & MEMBERDAYAKAN MASY UNTUK HIDUP SEHAT M A S Y R K T 4 MENINGKATKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN 2.MENINGKATKAN AKSES MASY, THD YAN KES YANG BERKUALITAS

GRAND STRATEGI DAN SASARAN DEPKES Seluruh desa menjadi desa siaga Seluruh masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat Seluruh keluarga sadar gizi Menggerakan dan memberdayakan masy Untuk hidup sehat Setiap orang miskin mendapat yan kes yang bermutu Setiap bayi,anak,bumil,dan kelompok masy resti terlindungi dari penyakit Di setiap desa tersedia SDM yang kompeten Di setiap desa cukup tersedia obat essensial dan ala kesehatan dasar Setiap puskesmas dapat menjangkau wil kerjanya Yan kes disetiap tempat memenuhi standar mutu Meningkatkan akses Masy thd yan kes yg berkualitas Setiap KLB harus dilaporkan secara tepat Setiap insiden penyakit harus masuk pada RR Semua sediaan farmasi, makanan & perbekalan kesehatan memenuhi syarat kesehatan Terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai standart Berfungsinya sistem informasi kesehatan yang on line di seluruh Indonesia Meningkatkan sistem Survelans, monitoring Informasi kesehatan Menigkatkan pembiayaan kesehatan Pembangunan kesehatan hrs memperoleh preoritas pemerintah Pusat dan Daerah 2. Anggaran kesehatan dipreoritaskan untuk promotif dan preventif 3. Terciptanya JPKM terutama bagi rakyat miskin

PERUBAHAN PARADIGMA SEHAT Berdasarkan pemahaman situasi dan adanya perubahan terhadap konsep sehat –sakit serta makin kayanya khasanah ilmu pengetahuan dan informasi tentang determinan kesehatan yang bersifat multifaktural, telah mendorong pembangunan kesehatan nasional kearah paradigma baru, yaitu pardigma sehat Paradigma adalah pemikiran dasar sehat, berorientasi pada peningkatan dan perlindungan penduduk sehat dan bukan hanya penyembuhan orang sakit, sehingga kebijakan lebih ditekankan pada upaya promotif dan preventif dengan maksud melindungi dan meningkatkan orang sehat menjadi lebih sehat dan lebihn produktif serta tidak jatuh sakit karena adanya upaya preventif. Sehingga perlu diupayakan semua polecy pemerintah selalu berwawasan kesehatan dengan mottonya menjadi “ Pembangunan Berwawasan Kesehatan”

Paradigma sehat diharapkan menjadi suatu cara pandang “ baru “ masyarakat yang merupakan perubahan pandang terhadap konsep sehat sakit. Paradigma sehat dijadikan sebagai suatu komitmen gerakan nasional segenap masyarakat sehingga betul-betul kesehatan menjadi tanggung jawab bersama (shared responsibility) yang mengacu pada prinsip-pronsip kemitraan ( partner ship). Menggunakan paradigma sehat maka segenap masyarakat bersama pemerintah menyelenggarakan pembangunan yang berwawasan kesehatan agar terwujud “ INDONESIA SEHAT TAHUN 2010”. Wujud nyata para digma sehat Merealisasikan visi Indonesia Sehat tahun 2010 yaitu gambaran masa depan masyarakat Indonesia yang akan dicapai melalui penyelenggarakan pembangunan kesehatan yakni : 1. Masyarakat bangsa dan negara yang ditandai dengan penduduknya hidup dalam lingkungan yang sehat. 2. Berperilaku hidup bersih dan sehat

3. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata 4. memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Indonesia PILAR UTAMA UNTUK MENOPANG VISI INDONESIA SEHAT 2010 Lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat Perilaku hidup bersih dan sehat setiap anggota masyarakat Tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai yang dibutuhkan Masyarakat mempunyai kemampuan untuk mengakses pelayanan kesehatan tanpa terpengaruh faktor sosial ekonomi maupun non ekonomi

SYSTEM PELAYANAN KESEHATAN UU No 32-33 2004 Regulasi Nasional PUSAT KESEHATAN BERWAWASAN KESEHATAN PUSAT PEMBERDAYAAN KELUARGA FUNGSI PUSKESMAS YANKES STR I YAN KES BERMUTU PERILAKU HIDUP SEHAT LINGKUNGAN SEHAT Regulasi Propinsi YANKESMAS (PUBLIC GOODS) PERORANGAN (PRIVATE GOODS) Regulasi Daerah

POLDAS PROPEDA RENSTRADA REGULASI NASIONAL REGULASI PROPINSI ORGANISASI DEPKES UU No 32-33 2004 REGULASI NASIONAL REGULASI PROPINSI SUB SISTEM Upaya kesehatan Pembiayaan kesehatan SDM Kesehatan Obat & Perbekalan Kes Pemberdayaan&Managemen Kes KATEGORI INPUT KATEGORI PROSES KATEGORI OUT PUT Langkah-langkah Penyusunan Fase Persiapan Fase Analaisa situasi Fase Penyusunan Fase Penetapan SISTEM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN POLDAS PROPEDA RENSTRADA Kebijakan dan Program Pembangunan Kesehatan Nasional Desentralisasi Bidang Kesehatan REGULASI DAERAH

Keterangan Poldas : Pola Dasar Pembangunan Propeda : Program Pembangunan Daerah Renstrada : Rencana Strategi Daerah