UNDANG-UNDANG TENTANG K3

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SINKRONISASI REGULASI : MENYUKSESKAN TRANSFORMASI BPJS 1 JANUARI 2014
Advertisements

Teori Graf.
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA
Menunjukkan berbagai peralatan TIK melalui gambar
A. Pengantar Inggris dan Amerika Joint Property
Translasi Rotasi Refleksi Dilatasi
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
Menempatkan Pointer Q 6.3 & 7.3 NESTED LOOP.
Tugas Praktikum 1 Dani Firdaus  1,12,23,34 Amanda  2,13,24,35 Dede  3,14,25,36 Gregorius  4,15,26,37 Mirza  5,16,27,38 M. Ari  6,17,28,39 Mughni.
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Intensive Course Human Resources Development Management
1suhardjono waktu 1Keterkatian PKB dengan Karya Inovatif, Macam dan Angka Kredit Karya Inovatif (buku 4 halaman ) 3 Jp 3Menilai Karya Inovatif.
BIODATA Nama : M. NUCH, SH, ST TTL. : JOMBANG, 21 AGUSTUS 1969
BAB 2 PENERAPAN HUKUM I PADA SISTEM TERTUTUP.
MATRIKS Trihastuti Agustinah.
Mari Kita Lihat Video Berikut ini.
Bab 6B Distribusi Probabilitas Pensampelan
WEEK 6 Teknik Elektro – UIN SGD Bandung PERULANGAN - LOOPING.
WORKSHOP INTERNAL SIM BOK
ASIKNYA BELAJAR MATEMATIKA
Tugas: Power Point Nama : cici indah sari NIM : DOSEN : suartin marzuki.
Selamat Datang Dalam Kuliah Terbuka Ini
PENGAWASAN KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA
: : Sisa Waktu.
PENGANTAR SISTEM INFORMASI NURUL AINA MSP A.
Luas Daerah ( Integral ).
ggggggggggg KEBIJAKAN PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA OLEH DIREKTUR
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Fungsi Invers, Eksponensial, Logaritma, dan Trigonometri
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
BAB II (BAGIAN 1). Sistem tertutup adalah sistem yang tidak ada transfer massa antara sistem dan sekeliling dn i = 0(2.1) i = 1, 2, 3,... Sistem Q W 
EKUIVALENSI LOGIKA PERTEMUAN KE-7 OLEH: SUHARMAWAN, S.Pd., S.Kom.
Pertemuan PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
Graf.
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
ADVOKASI Oleh : dr.Rozi Abdullah
LAPORAN KEUANGAN Catur Iswahyudi Manajemen Informatika (D3)
G RAF 1. P ENDAHULUAN 2 3 D EFINISI G RAF 4 5.
Bahan Kuliah IF2091 Struktur Diskrit
Algoritma Branch and Bound
PENGANTAR SISTEM INFORMASI NURUL AINA MSP A.
MATA KULIAH KURIKULUM INTI DAN INSTITUSIONAL KURIKULUM 2002 PENDIDIKAN BIOLOGI FKIP UMS.
USAHA DAN ENERGI ENTER Klik ENTER untuk mulai...
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
Universitas Udayana.
Bahan Kuliah IF2120 Matematika Diskrit
Pohon (bagian ke 6) Matematika Diskrit.
P OHON 1. D EFINISI Pohon adalah graf tak-berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit 2.
STATISTIK PERTAMBANGAN NON MIGAS
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Pengantar sistem informasi Rahma dhania salamah msp.
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
09 MANAJEMEN PUSAT DATA MANAJEMEN KESELAMATAN Ir. Pranto Busono M.Kom.
PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN KERJA
PERATURAN MENTERI TENTANG K3
HIMPUNAN PERATURAN KESELAMATAN & KESEHATAN K3
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Peraturan Perundangan K3
UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN dengan UU Nomor.01 Tahun 1970
M. FIRMAN M, SE, MM POLITEKNIK NSC SURABAYA
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung
PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN KERJA
Uu k3.
PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN KERJA
Transcript presentasi:

UNDANG-UNDANG TENTANG K3

Undang-Undang 1.Undang-undang Uap tahun 1930 (Stoom Ordonnantie) 2.Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 3.Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah 4.Peraturan Uap tahun 1930 (Stoom Verordening) 5.Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Peredaran Pestisida 6.Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1973 tentang Pengaturan dan PengawasanKeselamatan Kerja di Bidang Pertambangan 7.Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurniadan Pengolahan Minyak dan Gas Bum

Peraturan Menteri 8.Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transkop Nomor : PER.01/MEN1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan 9.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.01/MEN/1978tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pengangkutan dan PenebanganKayu 10.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.03/MEN/1978tentang Penunjukan dan Wewenang, Serta Kewajiban Pegawai PengawasKeselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja 11.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.: Per.01/MEN/1979Tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan Kesehatan Dan KeselamatanKerja Bagi Tenaga Para Medis Perusahaan.  12.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.01/MEN/1980tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan 13.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.02/MEN/1980 Tentang:Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.

14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R. I. No. Per 14.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.04/MEN/1980tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan 15.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. : Per.01/MEN/1981Tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja  16.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.01/MEN/1982tentang Bejana Tekan 17.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.02/MEN/1982tentang Kwalifikasi Juru Las 18.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.: Per.03/MEN/1982 TentangPelayanan Kesehatan Tenaga Kerja 19.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No Per.02/MEN/1983 tentang Instalasi AlarmKebakaran Automatik  20.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: Per.03/MEN/1985 tentang KeselamatanDan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes

21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R. I. No. Per 21.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Per.04/MEN/1985 tentang PesawatTenaga dan Produksi 22.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkatdan Angkut 23.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. : Per-04/MEN/1987 tentang PanitiaPembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan AhliKeselamatan Kerja 24.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.01/MEN/1988 tentang Kwalifikasi danSyarat-syarat Operator Pesawat Uap 25.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.01/MEN/1989 tentang Kwalifikasi danSyarat-syarat Operator Keran Angkat 26.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.02/MEN/1989 tentang PengawasanInstalasi Instalasi Penyalur Petir  27.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.02/MEN/1992 tentang Tata CaraPenunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja 28.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per.04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja

29. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R. I. No. Per 29.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Per.05/MEN/1996 tentang SistemManajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 30.Peraturan Menteri tenaga Kerja R.I. No. Per.01/MEN/1998 tentang PenyelenggaraanPemeliharaan Kesehatan Bagi tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih dari PaketJaminan Pemeliharaan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja 31.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Per.03/MEN/1998 tentang Tata CaraPelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan 32.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.04/MEN/1998 tentang Pengangkatan,Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter Penasehat 33.Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. 03/MEN/1999 tentang Syarat-syaratKeselamatan dan Kesehatan Kerja Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang

Keputusan Menteri tentang K3 34.Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. : Kep. 155/MEN/1984 TentangPenyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga Dan Transmigrasi Nomo r Kep.125/MEN/82, Tentang Pembentukan, Susunan Dan Tata Kerja Dewan KeselamatanDan Kesehtan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja WilayahDan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 35.Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Menteri Pekerjaan Umum No.: Kep.174/MEN/1986. No.: 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi 36.Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep. 1135/MEN/1987 tentang BenderaKeselamatan Dan Kesehatan Kerja 37.Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: KEPTS.333/MEN/1989 tentangDiagnosis dan PelaporanPenyakit Akibat Kerja 38.Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: Kep.245/MEN/1990 tentang HariKeselamatan Dan Kesehatan Kerja Nasional

39. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R. I. No. Kep 39.Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Kep.51/MEN/1999 tentang NilaiAmbang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja 40.Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.186/MEN/1999 tentang UnitPenanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja 41.Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Kep.197/MEN/1999 tentangPengendalian Bahan Kimia Berbahaya 42.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No.: Kep.- 75/MEN/2002tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. SMI-04-0225-2000Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja 43.Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.:Kep.235/MEN/2003 Tentang Jenis- Jenis Pekerjaan Yang MembahayakanKesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak 44. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I. No.: Kep.68/MEN/IV/2004Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja

Instruksi Menteri 45.Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. Ins.11/M/BW/1997 tentang Pengawasan KhususK3 Penanggulangan Kebakaran

Surat Edaran dan Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial DanPengawasanKetenagakerjaan 46.Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan PengawasanKetenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja R.I. No. : Kep. 84/BW/1998 TentangCara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan 47.Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep.407/BW/1999 tentang Peryaratan, Penunjukan Hak dan Kewajiban Teknisi Lift. 48.Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan PengawasanKetenagakerjaan No.: Kep.311/BW/2002 tentang Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik