REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
Advertisements

PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
Akuntansi dan bagan akun
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Direktorat Akuntansi & Pelaporan Keuangan
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
MANAGEMENT PENGELOLAAN BMN (Khusus BMN yang Bersumber dari Pengadaan
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
LATAR BELAKANG PENERAPAN PENYUSUTAN
Penyusunan Neraca Awal Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan
Prof. Gagaring Pagalung, SE., MS., Ak. CA
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Created n Edited by: Wisnu – Kasubagset Anggota 5
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI KEMENTERIAN KEUANGAN RI
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
GAMBARAN UMUM PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
PERAN KSAP DALAM IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Agustus 2007.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
1 MODUL PSAP NO. 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
1 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1 MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
KONSEP DAN SIKLUS AKUNTANSI
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LKPD TAHUN 2015
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
GAMBARAN UMUM SAPD BASIS AKRUAL.
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Disusun Oleh: Lyta Indriyani ( ) Ellysa Wahyu Putri W. ( )
Akuntansi Sektor Publik
KERANGKA KONSEPTUAL LAPORAN KEUANGAN
MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
Matkul: AKPD Pertemuan 10: SAP (PP No 7 Tahun 2010)
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Padang, 26 – 29 Agustus 2019 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Transcript presentasi:

REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

DESKRIPSI & TUJUAN INSTRUKSIONAL Topik ini menjelaskan Reformasi Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan, Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan, serta Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK): Peserta mampu menjelaskan: Reformasi Akuntansi Pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan

REFORMASI KEUANGAN NEGARA WACANA PERUBAHAN MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

REGULASI AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 10 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 36 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 56 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 70 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 184 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 81 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 99 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 2 & Pasal 5 PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Penilaian Kinerja PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pengganti PP No. 24 Tahun 2005 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP)

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP): SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP)

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) SAP pada PP 71/2010 terdiri dari Kerangka Konseptual (KK) Akuntansi Pemerintahan dan 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis Kas PSAP 03: Laporan Arus Kas PSAP 04: Catatan atas Laporan Keuangan PSAP 05: Akuntansi Persediaan PSAP 06: Akuntansi Investasi PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap PSAP 08: Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan PSAP 09: Akuntansi Kewajiban PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak Dilanjutkan PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasian PSAP 12: Laporan Operasional (LO)

KONSEP DASAR AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Pengertian Akuntansi Pemerintahan Lingkungan Akuntansi Pemerintahan Peran Laporan Keuangan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Pengguna dan Kebutuhan Informasi Karakteristik Akuntansi Pemerintahan Unsur Laporan Keuangan

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Basis Akuntansi Nilai Historis Realisasi Substansi Mengungguli Bentuk Formal Periodisitas Konsistensi Pengungkapan Lengkap Penyajian Wajar

JENIS DAN BENTUK LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Komponen Laporan Keuangan terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

THANK YOU!