Acuan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan Sebagaimana Tertuang Dalam Pasal 6 Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
PENGEMBANGAN SILABUS.
P2TK Dikdas – Kemdikbud Januari 2014
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
NO. 16 TAHUN 2009 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA
JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA
Pembalajaran TM, PT, dan KMTT.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang.
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS.
Sosialisasi KTSP Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang STANDAR ISI (SI)
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
BEBAN KERJA GURU Oleh : DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERENCANAAN BEBAN KERJA DOSEN BERBASIS SERTIFIKASI DOSEN DAN JABATAN FUNGSIONAL WAKIL REKTOR 1.
Analisis Standar Proses
STANDAR PROSES PERMENDIKNAS Nomor 41 Tahun berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah.
Penyusunan RPP DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEMENTeRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENGKAJIAN PERANGKAT PENILAIAN KINERJA GURU (PKG)
PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER
Remedial Dan Pengayaan
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU TIK & KKPI
PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SMK
PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013
PANDUAN PENGEMBANGAN KTSP
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PERENCANAAN PENGAJARAN SEJARAH
Rambu Rambu Validasi Pendataan Dapodik untuk Penerbitan SKTP 2015
Analisis Standar Penilaian
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
PENGEMBANGAN SILABUS.
KOMPETENSI Menjelaskan standar isi (kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan).
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 2013 (KTSP 2013)
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
Panduan Pemenuhan Beban Mengajar Guru PAI
Kurikulum SMP.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
KTSP KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
STRUKTUR KURIKULUM UNTUK SMK NU ROGOJAMPI DAN
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
Direktorat Jenderal GTK -
JUKNIS ANALISIS STANDAR ISI
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
PENGKAJIAN PERANGKAT PENILAIAN KINERJA GURU (PKG)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 Tentang STANDAR NASIONAL
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Analisis Standar Proses
VERVAL DOKUMEN 1 KURIKULUM 2013
Analisis Standar Proses
Penyusunan Peraturan Akademik SMA
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Seminar dan Wrokshop Profesionalisme Guru SMA Al Ashriyyah Nurul Iman
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
PERMENDIKNAS Nomor 41 Tahun 2007
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
IMPLIKASI UU DAN PP THD PENGEMBANGAN KURIKULUM
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Analisis Standar Proses
PERSIAPAN PENERBITAN SKTP 2018 Semester 2 (Bagian 1) BAGREN GTK
Sosialisasi KTSP Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang STANDAR ISI (SI)
DISAMPAIPAIKAN OLEH LUGTYASTYONO bn PENGAWAS SMA Dinas P&k 2018
Transcript presentasi:

Acuan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan Sebagaimana Tertuang Dalam Pasal 6 Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas

 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, bagian penjelasan Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa istilah tatap muka berlaku untuk pelaksanaan beban kerja guru yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian yang dapat dihitung sebagai tatap muka guru adalah alokasi jam mata pelajaran dalam 1 (satu) minggu yang tercantum dalam struktur kurikulum sekolah/ madrasah.

 * = menilai hasil pembelajaran yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan tatap muka seperti ulangan harian  ** = menilai hasil pembelajaran yang dilaksanakana dalam waktu tertentu seperti ujian tengah semester dan akhir semester  *** = membimbing dan melatih peserta didik yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran/tatap muka  **** = membimbing dan melatih peserta didik yang dilaksanakan pada kegiatan pengembangan diri / kstrakurikuler

 Guru Kelas, mengampu paling sedikit satu rombel.  Guru Mata Pelajaran, Minimum 24 jam, maksimum 40 jam tatap muka per minggu.  Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor, minimum mengampu bimbingan dan konseling 150 peserta didik dan maksimum 250 peserta didik per tahun  Guru Pembimbing Khusus, Minimum enam jam tatap muka dalam satu minggu.

 Kepala Sekolah/madrasah, minimum enam jam tatap muka atau membimbing 40 peserta didik;  Wakil Kepala Sekolah/madrasah, minimum 12 jam tatap muka atau membimbing 80 peserta didik;  Ketua Program Keahlian, minimum 12 jam tatap muka;  Kepala Perpustakaan, minimum 12 jam tatap muka;  Kepala Laboratorium, Bengkel, atau Unit Produksi, Pembimbing Praktek Kerja Industri, minimum 12 jam tatap muka;  Tugas tambahan tersebut di atas dapat diperhitungkan sebagai bagian beban kerja guru apabila tugas tambahan tersebut dilaksanakan di sekolah tempat guru bekerja sebagai guru tetap.

 Meningkatkan Jumlah Jam Tatap Muka di Sekolah/Madrasah, dilakukan dengan menata/merencanakan kembali jumlah peserta didik 32 per rombongan belajar ;  Mengajar pada sekolah/madrasah lain, minimal mengajar paling sedikit enam jam tatap muka dalam satu minggu pada sekolah/madrasah satminkalnya.  Ekuivalensi kegiatan, ekuivalensi tersebut harus dilengkapi dengan bukti tertulis yang dibuat oleh kepala sekolah/madrasah satminkal dan disahkan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.

No.KegiatanEkuivalensi 1Mengajar mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran lain Sesuai dengan alokasi jam pelajaran per minggu 2Menjadi tutor Paket A, B,C; C Kejuruan, atau program pendidikan keaksaraan Sesuai dengan alokasi jam pelajaran per minggu 3Menjadi guru bina pada sekolah terbukaSesuai dengan alokasi jam pelajaran per minggu 4Menjadi guru pamong pada sekolah terbuka2 jam pelajaran per minggu 5Membina kegiatan pengembangan diri dalam bentuk ekstrakurikuler Paling banyak 2 jam pelajaran per minggu 6Melaksanakan pembelajaran perbaikan (remedial teaching) Sesuai dengan alokasi jam pelajaran bertim 7Mengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM);1 jam pelajaran per minggu

No.KegiatanEkuivalensi 8Menjadi Pengelola Kegiatan Keagamaan1 jam pelajaran per minggu 9Mengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri; 1 jam pelajaran per minggu 10Menjadi guru inti/ instruktor/ tutor/ pemandu pada KKG/ MGMP 2 jam pelajaran per minggu 11Membina kegiatan mandiri terstruktur bagi peserta didik 1 jam pelajaran per minggu 12Membina kegiatan lain yang terkait dengan pendidikan masyarakat 1 jam pelajaran per minggu 13Menjadi instruktur kegiatan lain yang terkait dengan pendidikan masyarakat 2 jam pelajaran per minggu

No.KegiatanEkuivalensi 1Mengajar muatan lokal / keterampilan/ ekstrakurikuler di sekolah lain 2 jam pelajaran per rombel 2Menjadi instruktur keterampilan/ kursus pada pendidikan non formal 2 jam tatap muka per minggu untuk setiap kelompok binaan 3Ikut aktif dalam kegiatan konservasi seni1 kegiatan ekuivalen dengan 2 jam tatap muka 4Menjadi pengelola muka kegiatan seni di masyarakat 1 kegiatan ekuivalen dengan 2 jam tatap muka

Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimum tatap muka tetapi dibutuhkan atas dasar kepentingan nasional dapat diusulkan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk memperoleh ekuivalensi jam tatap muka. Usulan ekuivalensi tersebut harus dilengkapi dengan bukti tertulis yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang.

No.KegiatanEkuivalensi 1Mengajar mata pelajaran lainSesuai dengan alokasi jam pelajaran 2Membina kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah 2 jam tatap muka per Minggu 3Mengelola/terlibat aktif dalam kegiatan pengembangan pendidikan dan seni 1 kegiatan ekuivalen dengan 2 jam tatap muka

 Guru Kerja Sama Antarnegara, Diberikan tugas-tugas lain sebagai kompensasinya sehingga yang bersangkutan tetap bekerja 37,5 60 menit per minggu atau sesuai dengan ketentuan jam kerja per minggu di negara tempat yang bersangkutan bekerja. Guru dalam kategori ini dianggap sudah bekerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka, dan tidak diperlukan lagi kegiatan yang diekuivalensikan.  Guru Yang Tidak Dapat Mengajar Pada Sekolah Lain Karena Kesulitan Akses, Kesulitan akses tersebut disebabkan guru memerlukan waktu tempuh yang lama menuju satuan pendidikan lain yang memerlukan guru untuk mata pelajaran yang sama. Ekuivalensi mengacu kepada Ekuivalensi Kegiatan Guru pada Pendidikan Layanan Khusus.  Guru yang bertugas pada satuan pendidikan di kabupaten/kota dengan kondisi kelebihan guru, Ekuivalensi bagi guru yang bertugas pada satuan pendidikan di kabupaten/kota dengan kondisi kelebihan guru hanya berlaku paling lama dua tahun sejak berlakunya Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tanggal 30 Julli 2009.

No.KegiatanEkuivalensi 1Mengajar mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran lain. Sesuai dengan alokasi jam pelajaran 2Menjadi tutor Paket A, B,C; C Kejuruan, atau program pendidikan keaksaraan Sesuai dengan alokasi jam pelajaran 3Menjadi guru bina pada sekolah terbukaSesuai dengan alokasi jam pelajaran 4Menjadi guru inti/ instruktur/ tutor/ pemandu pada KKG/ MGMP Paling banyak 2 jam pelajaran per minggu 5Membina kegiatan mandiri terstruktur bagi peserta didik Paling banyak 2 jam pelajaran per minggu 6Membina kegiatan ekstrakurikulerPaling banyak 2 jam pelajaran per minggu 7Melaksanakan pembelajaran bertim (team-teaching) Sesuai dengan alokasi jam pelajaran bertim 8Melaksanakan pembelajaran perbaikan (remedial teaching) Sesuai dengan alokasi jam pelajaran remedial

 dilaksanakan apabila semua topik/pokok bahasan pada mata pelajaran tertentu memerlukan lebih dari satu orang guru untuk menangani satu rombongan belajar yang proses pembelajarannya merupakan satu kesatuan,  perencanaan dalam pemilihan pokok bahasan dilakukan pada awal tahun pelajaran,  pembelajaran bertim dilaksanakan pada setiap minggu,  jumlah guru dalam pembelajaran bertim disesuaikan dengan karakteristik materi pembelajaran,  anggota tim berasal dari guru-guru dalam satu sekolah yang sama,  perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi harus dilakukan bersama-sama oleh anggota tim,  setiap guru dalam pembelajaran bertim memiliki jumlah tatap muka yang sama sesuai dengan struktur kurikulum.

 diberikan hanya kepada peserta didik yang dinilai masih belum mencapai hasil yang diharapkan,  dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian melalui tes atau nontes (pengamatan) guru terhadap peserta didik dalam mengikuti pembelajaran,  pembelajaran perbaikan dilaksanakan setiap minggu di luar jam tatap muka utama,  dilaksanakan berdasarkan kesepakatan adanya pembelajaran perbaikan antara guru dan peserta didik,  standar nilai minimal untuk ikut program pembelajaran perbaikan ditentukan oleh masing-masing sekolah/ madrasah,  jumlah jam tatap muka dalam pembelajaran perbaikan dihitung sama dengan jumlah jam tatap muka dalam struktur kurikulum.  pembelajaran remedial dilaksanakan untuk rombongan belajar yang merupakan gabungan peserta didik dari tingkat yang sama.

 Teknik Uraian, Teknik uraian menggunakan jam pelajaran yang tercantum dalam struktur kurikulum sekolah/madrasah.  Teknik Tabulasi, Teknik tabulasi menggunakan format struktur kurikulum yang selanjutnya dikembangkan menjadi format penghitungan tatap muka.

 SK Tugas Guru tentang tugas mengajar guru yang diterbitkan oleh kepala sekolah/madrasah pada awal tahun ajaran dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah/madrasah dan kabupaten/kota tempat sekolah/madrasah berada. Dalam SK harus dicantumkan jenis dan jumlah jam tatap muka serta tugas tambahan guru apabila ada.

Contoh tatap muka 30 jam per minggu untuk mata pelajaran agama. Distribusinya :  apabila menurut rencana hanya ada satu guru, maka guru agama tersebut akan mengajar 30 jam tatap muka per minggu.  apabila di sekolah/madrasah tersebut ternyata sudah ada 2 dua guru yaitu A dan B, maka salah satu guru, A akan mengajar 24 jam tatap muka dan guru B hanya mendapat bagian enam jam tatap muka. Guru B harus mengajar di sekolah/madrasah lain untuk memenuhi kewajiban 24 jam tatap muka per minggu,  kemungkinan lain, apabila guru A mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah, maka dia hanya dibebani mengajar enam jam tatap muka dan guru B bisa mendapat jatah mengajar 24 jam tatap muka.