PROFIL & KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
GAMBARAN UMUM KOTA SURABAYA
Advertisements

KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
EKSPLOITASI PEKERJA ANAK Di Wilayah Perairan Sibolga, Sumatera Utara
SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI
KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
KONDISI EKSISTING KECAMATAN MANDALAJATI
Strategi Nasional Literasi Keuangan
KARAKTERISTIK KEMISKINAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI KEMISKINAN NASIONAl KELEMBAGAAN TKPK.
Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Selasa, 24 Januari Dr. B.S. Kusmuljono, MBA Chairman CPR- Indonesia Komisaris.
Perencanaan Nasional Dana Alokasi Khusus TA 2012 Oleh: Dr. Ir. Budhi Santoso, MA Direktur Otonomi Daerah Disampaikan pada: Sosialisasi DAK Bidang Lingkungan.
EVALUASI TAHUN 2008 DAN RENCANA KERJA TAHUN 2009 BIDANG PKPM
PENGANTAR KEPALA BKKBN KONFERENSI PERS
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.
TABEL INPUT OUTPUT REGIONAL.
Bab 11B
1 DAMPAK PNPM, PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PADA PELUANG KERJA DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN Jakarta – April 12, 2007 Gustav F. Papanek Boston Institute.
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
Bab 6B Distribusi Probabilitas Pensampelan
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
AKUNTANSI AKTIVA TETAP
SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.
Sistem Pengkodean Wilayah Administrasi BPS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Tugas: Power Point Nama : cici indah sari NIM : DOSEN : suartin marzuki.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.
Bab 8B Estimasi Bab 8B
KESIMPULAN DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BATAM, 7 – 9 OKTOBER 2014.
Pendugaan Parameter dan Besaran Sampel
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI KEGIATAN WIRAUSAHA TAHUN 2013 BAPERMASPUN DAN KB KBUPATEN MAGELANG BIDANG KS DAN PAP.
PERAN PEMDA DALAM PENGELOLAAN PENGADUAN MAYARAKAT ( PPM )
Media Geografi Media Pembelajaran ini dibuat hanya untuk kalangan sendiri di lingkungan SMP 1 Karangmojo. Bagi yang menghendaki meniru atau mengcopy media.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
EVALUASI HASIL KEGIATAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR
1 Rehabilitasi Berat Ruang Belajar SMP Tahun Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 14 Desember.
KEBIJAKAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DALAM PERSPEKTIF KEKESRAAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2009 DISAMPAIKAN OLEH:
Workshop Rehabilitasi & Rekonstruksi Usaha Peternakan Sapi
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
PELATIHAN IMPLEMENTASI
PROPOSAL PENGAJUAN INVESTASI BUDIDAYA LELE
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
“Bersama Membangun Kemandirian”
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
KABUPATEN CIAMIS Drs. H. KUSDIANA, MM Bappeda Ciamis
UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
KONSEP DASAR LKM Created by Jakes Sito.SP
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PAPARAN KEPALA BAPPEDA KOTA BEKASI
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN X) JAMSOSTEK Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU No.3 Th.1992) copyright by Elok Hikmawati.
KEGIATAN EKONOMI KESEHATAN Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH.
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL (SUSENAS) TAHUN 2009
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO LUAS WILAYAH ,44 Km2 JUMLAH PENDUDUK (SENSUS TAHUN 2000) (SENSUS TAHUN 2000) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1.
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Sosial Budaya DIY Tahun 2017
Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. KULON PROGO TAHUN 2017
ACARA REMBUG NASIONAL PENDIDIKAN
Disampaikan pada Rapat Koordinasi FPK2PA Kabupaten Gunungkidul
Pemerintah Kabupaten Grobogan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Transcript presentasi:

PROFIL & KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL Oleh : BAPPEDA Kab. Gunungkidul

GAMBARAN UMUM KAB. GUNUNGKIDUL Terletak pada 7° 46’ LS – 8° 09’LS dan 110° 21’ BT – 110 °50’ BT atau ± 40 km sebelah tenggara kota Yogyakarta

BATUR AGUNG LEDOK WONOSARI GUNUNGSEWU WILAYAH PENGEMBANGAN PERBUKITAN BATURAGUNG Patuk Nglipar Gedangsari Ngawen Semin Ponjong Utara LEDOK WONOSARI Playen Selatan Paliyan Utara Wonosari Karangmojo Semanu Utara Ponjong Selatan PERBUKITAN GUNUNG SEWU Purwosari Panggang Paliyan Selatan Saptosari Semanu Selatan Tanjungsari Tepus Rongkop Girisubo BATUR AGUNG LEDOK WONOSARI GUNUNGSEWU

GAMBARAN UMUM KAB. GUNUNGKIDUL Luas wilayah Kab. Gunungkidul : 148,536 Ha (1.485,36 km2) atau 46,63 % dari luas Provinsi DIY. Ketinggian bervariasi antara 0 – 700 meter di atas permukaan laut. Terbagi menjadi 18 kecamatan, 144 desa, 1431 padukuhan, 1521 RW dan 6832 RT. Jumlah penduduk (Sensus Penduduk 2010) adalah 675.382 jiwa meliputi 193.478 KK, terdiri dari 326.703 laki-laki dan 348.679 jiwa perempuan. Tingkat kepadatan penduduk 454 jiwa/km2. Berdasarkan Keputusan Menneg PDT Nomor : 001/KEP/M-PDT/II/2005 tanggal 7 Februari 2005, Kab. Gunungkidul termasuk salah satu dari 199 kabupaten daerah tertinggal. 5 kecamatan paling tertinggal : Gedangsari, Purwosari, Saptosari, Tanjungsari dan Girisubo. Desa masih dalam status tertinggal sebanyak 42 desa di 10 Kecamatan (29,17%)

Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul MASYARAKAT DI ZONE SELATAN SETIAP TAHUN TERJADI KEKERINGAN & KEKURANGAN AIR BERSIH CIRI KHAS KEHIDUPAN: SUBSISTENSI & ADA STRATEGI UTK BERTAHAN HIDUP (SURVIVAL STRATEGY)

BEBAN GANDA (DOUBLE BURDEN) PEREMPUAN MISKIN: MENGERJAKAN TUGAS RUMAH TANGGA JUGA MENCARI NAFKAH UTK MENGHIDUPI RUMAH TANGGA, DITANDAI OLEH TINGGINYA CURAHAN WAKTU KERJA MEREKA

POTENSI SUMBER DAYA ALAM MELIMPAH TAPI BELUM OPTIMAL, BISA DIMANFAATKAN OLEH MASYARAKAT

Perkembangan Tingkat Kemiskinan & Jumlah Penduduk Miskin Kab Perkembangan Tingkat Kemiskinan & Jumlah Penduduk Miskin Kab. Gunungkidul Tahun 2007 – 2010 (Data Susenas BPS) 28,90% 25,96% 24,44% 22,05%

Perbandingan Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, DIY, Tahun 2010

Profil Tingkat Kemiskinan Tahun 2009 Tingkat Kemiskinan tertinggi/terburuk PAPUA Provinsi DIY urutan ke 24, atau termasuk 10 provinsi terendah/terburuk Insert a picture of an animal and or plant found in your country. Rata-rata Nasional = 12,36 Tingkat Kemiskinan terendah/terbaik DKI Sumber: BPS (2010) 10

Sebaran Penduduk Miskin & Tingkat Kemiskinan DIY 2010 Sleman 117.000 (10,70%) Kota Yogyakarta 37.800 (09,75%) Kulon Progo 90.000 (23,15%) Bantul 149.900 (16,09%) Gunungkidul 148.700 (22,05%) Sumber : BPS DIY

Urutan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Rumah Tangga Miskin (Data PPLS/BPS 2008) NO KECAMATAN JML RT RTM 1 Playen 14.591 6.541 2 Karangmojo 13.839 6.354 3 Semanu 15.183 5.912 4 Semin 14.266 5.770 5 Ponjong 12.696 5.286 6 Gedangsari 10.378 4.993 7 Wonosari 20.319 4.672 8 Nglipar 8.267 4.122 9 Ngawen 7.728 4.035 10 Rongkop 7.494 3.694 11 Saptosari 9.259 3.580 12 Paliyan 7.990 3.558 13 Tanjungsari 7.403 3.064 14 Panggang 7.450 2.980 15 Patuk 8.601 2.951 16 Tepus 8.675 2.937 17 Girisubo 6.887 2.377 18 Purwosari 4.852 1.806   JUMLAH 185.878 74.632

Penyebaran Rumah Tangga Miskin Pada Masing-Masing Kecamatan (PPLS 2008) 4.035 4.993 2.951 4.122 5.770 6.354 6.541 4.672 5.286 1.086 3.558 5.912 2.980 3.580 3.064 3.694 2.937 Jumlah : 74.632 2.377

Urutan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Rumah Tangga Miskin (Data PPLS/BPS 2011) No KECAMATAN Sangat Miskin Miskin Hampir Miskin JUMLAH 1 Semin 3.509 2.681 2.245 8.435 2 Gedangsari 3.248 2.612 2.264 8.124 3 Playen 2.713 2.391 2.130 7.234 4 Ponjong 2.327 2.300 2.471 7.098 5 Saptosari 3.199 2.123 1.590 6.912 6 Karangmojo 2.672 1.975 1.985 6.632 7 Wonosari 1.756 2.491 6.232 8 Ngawen 3.098 1.646 1.168 5.912 9 Semanu 1.446 1.763 2.667 5.876 10 Nglipar 2.073 1.682 1.525 5.280 11 Patuk 1.475 1.428 4.888 12 Tepus 1.105 1.346 1.799 4.250 13 Paliyan 1.414 1.285 1.422 4.121 14 Panggang 1.996 1.181 911 4.088 15 Tanjungsari 1.175 1.259 1.549 3.983 16 Rongkop 1.058 1.149 1.511 3.718 17 Girisubo 1.513 1.169 935 3.617 18 Purwosari 1.282 832 763 2.877   KABUPATEN 37.569 30.854 99.277

Umur yang Panjang dan Sehat Tingkat Pengeluaran perkapita Umur Harapan Hidup Kualitas SDM Tingkat Pengetahuan Angka melek huruf rata-rata lama sekolah Kehidupan yang Layak Tingkat Pengeluaran perkapita

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DIY Th 2010 KOMPONEN Kota Bantul Kulon progo Gnkidul Sleman DIY Umur Harapan Hidup (Th) 73,4 71,3 74,4 71,0 75,1 73,2 Angka Melek Huruf (%) 98,0 91,0 90,7 84,7 92,6 90,8 Rata2 Lama Sekolah (Th) 11,5 8,8 8,2 7,6 10,3 9,1 Konssumsi Riil /kapita (Rp.000) 649,7 646,1 630,4 625,2 647,8 646,6 IPM 2010 79,5 74,5 70,4 78,2 75,8 IPM 2009 79,3 73,8 70,2 77,7 75,2 Peringkat Nasional 1 107 106 283 14 4

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul di Kabupaten Gunungkidul

Strategi Penanggulangan Kemiskinan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

3 Klaster Program Penanggulangan Kemiskinan “dibantu untuk punya pancing dan perahu sendiri” III. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) “diajari mancing” II. Pemberdayaan Masyarakat/ PNPM Mandiri “diberi ikan” Tujuan : membuka akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. I. Bantuan dan Perlindungan Sosial Tujuan : Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat melalui usaha dan bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan kemandiriannya Sasaran: Pelaku usaha mikro dan kecil, sudah ‘feasible’, namun belum ‘bankable’. Penyaluran KUR: diarahkan untuk kredit Rp. 5 juta ke bawah. Plus: penyaluran program pendanaan dari K/L. Penyaluran KUR sebesar Rp. 20 Triliun per tahun Tujuan : mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sampai maks. Rp. 3 miliar untuk kecamatan miskin. Fasilitasi dan bimbingan teknis Sasaran: 6.321 kecamatan Program Utama : Raskin, Jamkesmas, PKH, Beasiswa siswa miskin Program Lainnya : bantuan sosial utk penyandang cacat, lansia, anak2, KAT, dsb Rumah Tangga Sasaran (sangat miskin, miskin, dan dekat miskin) Kelompok masyarakat/ kecamatan miskin UMKM 19 19 19 19

Kebijakan Pokok dalam Penanggulangan Kemiskinan Kebijakan dalam hal penetapan sasaran dengan menggunakan metode dan daftar rumah tangga sasaran yg sama Kebijakan berkaitan dengan rancangan program agar tidak terjadi duplikasi pemberian bantuan Kebijakan berkaitan dg pengendalian pelaksanaan program agar efisien dan efektif Pelaksanaan Monev agar penanggulangan kemiskinan dapat diketahui dan ditindaklanjuti

Problematika Penanggulangan Kemiskinan di Gunungkidul

1. Kurangnya Validitas Data Sasaran Kemiskinan Data sasaran program penanggulangan kemiskinan harus mengacu dari ketentuan Pemerintah pusat yang bersumber dari BPS (PPLS 2008) Data PPLS 2008 menjadi acuan dasar program bantuan sosial : Distribusi raskin, jamkesmas, Program Keluarga Harapan/PKH, beasiswa gakin dll Dalam realisasinya data tsb dinilai banyak yang tidak tepat sasaran : menimbulkan kecemburuan sosial Verifikasi data sasaran kemiskinan telah dilakukan dengan data PPLS 2011 (data sudah diperoleh TKPKD masih dalam kajian dan pencermatan)

2. Data Evaluasi keberhasilan Penanggulangan Kemiskinan Berbeda dengan data sasaran penanggulangan kemiskinan yg menggunakan data PPLS, untuk evaluasi keberhasilan penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Pusat menggunakan data Susenas BPS Data PPLS dan data Susenas merupakan data yang berbeda baik yg menyangkut Responden maupun metodologi pengambilan data Kondisi data yang berbeda menimbulkan dilematis : Sasaran keluarga miskin yang diintervansi dg berbagai program belum tentu merupakan sasaran yang akan dievaluasi keberhasilannya Kurangnya konsistensi dan relevansi sasaran program dengan sasaran evaluasi

3. Kurangnya Sinergisme Stakeholder dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tiap SKPD mempunyai program/kegiatan yang berhubungan dengan upaya penanggulangan kemiskinan (baik yang bersifat pro poor, pro job) Namun demikian masing –masing program/kegiatan kurang bersinergi untuk menyentuh sasaran yang sama (baik dalam kapasitas tempat, waktu, maupun individu) Kondisi yang demikian akan menyulitkan dalam evaluasi terhadap dampak penanggulangan kemiskinan Program kemiskinan masih didominasi oleh program pusat, inisiasi program dari daerah masih minim.

Arahan Program Penanggulangan Kemiskinan Per Sektor SEKTOR SOSIAL SEKTOR TENAGA KERJA SEKTOR PU Pemberdayaan masyarakat, bantuan dana bergulir , bantuan sosial Padat karya, bantuan alat produksi, pelatihan produktif Sarana-Parasarana Perhubungan, perumahan, sanitasi SEKTOR PEMERINTAHAN SEKTOR KESEHATAN Jaminan kesehatan (Total coverage), akses pelayanan kesehatan, peningkatan gizi masyarakat Akses administrasi kependudukan (terwujudnya single identity number) PENANGGULANGAN KEMISKINAN SEKTOR INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM SEKTOR PENDIDIKAN Fasilitasi pendidikan, akses pelayanan pendidikan, beasiswa pendidikan (miskin _wajar 12 tahun), peningkatan SDM yang berdaya saing Mendorong tumbuhnya dunia usaha, industri padat karya, guna membuka dan memperluas kesempatan kerja & berusaha LEMBAGA RISET/DRD Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan SEKTOR PERTANIAN Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui pemberdayaan sektor pertanian PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Peningkatan peran serta perempuan KOPERASI MASYARAKAT MASYARAKAT Pemberian kredit, Pengelolaan dana bergulir Pemberdayaan masyarakat LEMBAGA KEUANGAN PENGUSAHA LOKAL L S M / PERGURUAN TINGGI Penyediaan modal Penumbuhan usaha baru Pemberdayaan & Pendampingan

TERIMA KASIH