Separatisme di Kawasan Asia Tenggara

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA FILIPINA
Advertisements

Tugas Akhir Pancasila ANTISIPASI MUNCULNYA PAHAM SEKULARISME DALAM PRAKTEK KETATANEGARAAN DI INDONESIA ( Bp. Mujiana M,Si) Irfan Dwi Yulianto
Southeast Asia as the “Second Front” in the War Against Terrorism : Evaluating the Threat and Responses 3 rd GROUP.
KAWASAN ASIA TENGGARA.
Dinamika Konflik, Perjanjian Damai, dan Kesejahteraan
Memahami Prinsip Kebijakan Luar Negeri India dan Pakistan
ANTISIPASI SEKULARISME TERHADAP KETATANEGARAAN INDONESIA
UPAYA ANTISIPASI MUNCULNYA GERAKAN SPARATISME DI INDONESIA
PERTEMUAN KEDUA ISTILAH DAN LETAK ASIA TENGGARA.
PERTEMUAN 1 PASCA UTS MBP ASTENG 11 Mei 2010 di Ruang 310 Gerakan separatis negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
PERTEMUAN KEDUA PENGERTIAN REGIONAL ASIA TENGGARA.
SENI RUPA TIMUR SENI – SENI ASIA TENGGARA Pertemuan 13
Pan Islamisme Hanif Rendy.
Hartanto, S.I.P.,M.A. PLNRI-April  Politik Luar Negeri bebas aktif  1948 sesuai keberadaan lingkungan internasional saat itu.  57 tahun kemudian,
PERAIRAN INDONESIA.
Perjuangan Menghadapi Disintegrasi Bangsa
KELOMPOK SOSIAL DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL
PROVINSI KEPULAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Dr
Pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan
TIPOLOGI PERDESAAN NUR ENDAH JANUARTI.
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
Deconstructing the ASEAN Security Community
Muktikulturalisme sebagai Basis Integrasi Nasional
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
Ketahanan Nasional Mahendra P. Utama.
Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
Politik dan Strategi Nasional
MANUSIA, KERAGAMAN DAN KESEDERAJATAN
PARTISIPASI POLITIK DALAM DISTRIBUSI DAN ALOKASI SUMBER POLITIK
Quiz PPKn Pengertian PKN Tiga dimensi penting dalam PPKn
Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup
Kebijakan Pemerintah Reformasi Pada Masa Pemerintahan Gus Dur BIDANG
Ancaman di Bidang Sosial Budaya
Keadaan Penduduk Asia Tenggara
DEMOKRASI DALAM KONSEP POLITIK LOKAL
Strategi dalam mengatasi Ancaman Integrasi Nasional
Pertemuan 6 Kesetaraan dan hak budaya dalam masyarakat majemuk
GERAKAN MILLENARIAN DI ASIA TENGGARA ( THAILAND )
INTEGRASI POLITIK Integrasi Politik dalam Teori Pertemuan 3
Hartanto, S.IP.,MA Kelas PLNRI-2015
Penulis : Zainul Milal Bizawie Pustaka Compass Cet. II 2014
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
Geografi Politik Untuk analisis Asia Pasifik
Permasalahan dalam Keberagaman Masyarakat
Perkembangan Islam di Asia Tenggara
ISLAM dan PERKEMBANGAN ISLAM
PERBEDAAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAH RI
Sa hyunh.
PROVINSI X, Y, Z PAST & PRESENT. PROVINSI X, Y, Z PAST & PRESENT.
Dosen: Ratri Istania, SIP, MA
Kesadaran hukum Tingkat pendidikan Kepemilikan materi
Summative Assessment Unit 3
Politik dan Strategi Nasional
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Strategi Pembangunan Nasional untuk Menjadi Negara Maju
INTEGRASI NASIONAL.
Kelompok 2 Anne Dylan Deinar Jethro Revaldo Vincent
Bentuk-Bentuk Usaha Pembelaan Negara
Strategi dalam mengatasi Ancaman Integrasi Nasional
Perkembangan Perencanaan
Keadilan dan hak hak minoritas. Negara kita yaitu Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam jenis ras, suku, agama, kebudayaan, dll, hal.
GAM (GERAKAN ACEH MERDEKA) NAMA KELOMPOK : GEDE SAPUTRA WIRAWAN AL ADAMUS FIRDAUS RISTA DWI FORIANTI MUHAMMAD FIQRI WAFI.
Pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
UNIT 10 : BERSATU PADU MENGHADAPI CABARAN
Politik dan Strategi Nasional
Pertemuan 6 Kesetaraan dan hak budaya dalam masyarakat majemuk
PERAIRAN INDONESIA. ASPEK KEWILAYAHAN Dasar aspek kewilayahan tentang pemikiran akan wawasan nusantara yaitu didasarkan atas letak geografis yaitu batas-batas.
Agroteknonologi, Universitas Gunadarma
Transcript presentasi:

Separatisme di Kawasan Asia Tenggara Thailand Phillipina Indonesia By : kelompok 2

Separatisme Heterogenitas di Asia Tenggara menyebabkan adanya term mayoritas dan minoritas Separatisme pada dasarnya merupakan reaksi yang didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah memarginalkan atau mengabaikan eksistensi minoritas

Pasca Perang Dingin Dilakukan program – program otonomi dalam upaya meminimalisasi kecenderungan separatisme (Contoh : di Hal 241 – 242 bacaan 2)

Thailand Aktivitas gerakan separatis Muslim Malay di wilayah prov. Pattani, Yala, dan Narithiwat di Thailand Selatan Tiga sebab separatisme di Thailand Selatan : Romantisme masa lalu terhadap kejayaan Kerajaan Pattani Darussalam Dukungan akibat adanya kontak dengan kerabat etnis di wilayah Kelantan, Malaysia (aktivitas lintas batas negara)

Orientasi Islam, ketiga faktor tersebut terangkum dalam hijra (bahwa seluruh komunitas Islam memiliki hak dan kewajiban untuk menarik diri dari segala bentuk ‘penyiksaan’ yang beresiko pada eksistensinya) Sebab lain : kesewenang – wenangan pada minoritas, underdeveloped nature kawasan Thailand Selatan, tekanan militer yang brutal

PULO dan New PULO

Phillipina Aktivitas gerakan separatisme Muslim Moro di Pulau Mindanao Faktor penyebab separatisme : Kemarahan terhadap kedatangan transmigran Katholik dari utara yang tidak hanya merampas wilayah Muslim yang telah mendiami wilayah selatan sebagai own homeland – nya tapi juga mereduksi populasi Moro

“ideologi” Keengganan mengakui sekulerisme pemerintah Phillipina dalam sosial, politik, dan tata hukumnya “ekonomi” Kesenjangan distribusi ekonomi melahirkan frustasi di Mindanao “nilai dan norma” Kekhawatiran akan hilangnya tradisi agama, budaya,dan politik akibat kekuatan asimilasi dominasi Katolik

Indonesia Aktivitas separatisme sudah ada di Aceh sejak 1950an Faktor penyebab separatisme : “Ekonomi ‘resources’” Asumsi yang berkembang bahwa Aceh tidak pernah mendapatkan keuntungan dari sumber daya yang dimilikinya sendiri termasuk tidak mendapat prioritas pembangunan karena di era Soeharto khususnya pembangunan terpusat pada Jawa

Ketidaksetujuan terhadap kebijakan transmigrasi ppemerintah  kekhawatiran terhadap penggerusan tradisi oleh tradisi politik dan budaya Jawa Penolakan terhadap sekularisme pemerintah Indonesia Tekanan militer di Aceh