PELAKSANAAN KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI INDONESIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
Administrasi Pelayanan Publik
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRAKTEK BAIK DALAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Direktorat Pembinaan Kursus Dan Kelembagaan 2010 PROGRAM KEGIATAN.
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Tujuan Lokakarya Untuk berbagi hasil konsultasi pasca 2015 Berbagi pengalaman dan kisah sukses mengenai kontribusi kerelawanan untuk memperkuat pembangunan.
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
KESIAPAN SKPD DALAM IMPLEMENTASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Jakarta, 1 Mei 2010 Paparan Penutup Musyawarah.
PENERAPAN e-PROCUREMENT
Program VECO-Indonesia
Oleh: Oswar Mungkasa Direktur Tata Ruang dan Pertanahan,Bappenas
KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
KERANGKA PRESENTASI I. Kebijakan Pengelolaan Utang II. Pengaturan Pinjaman Luar Negeri III. PNPM Urban.
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
The Group of Twenty Afrika Selatan Amerika Serikat Arab Saudi
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS Kerangka dan Agenda Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (RAKORBANGPUS) II Tahun.
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
LKPP MODUL 9 PENGADAAN BARANG / JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Anggaran Responsif Gender
Jakarta Convention Centre, 29 Januari 2010
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.
Lembaga keuangan Internasional Anggota :
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
Rencana Perluasan iSIKHNAS
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
RELATIONSHIP BETWEEN NATIONAL ROAD SAFETY MASTERPLAN (NRSM) WITH DECADE OF ACTION (DoA) -safer road- Bogor March 2011.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KELEMBAGAAN PROTOKOL KYOTO-CDM
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Hubungan Antar Pemerintahan
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
Pokja. Program ini dimaksudkan dapat bersentuhan langsung dengan kebutuhan minimal masyarakat maupun stake holders dalam rangka meningkatkan kepercayaan.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
PERMENDAG 35/M-DAG/PER/11/2011 KETENTUAN EKSPOR ROTAN DAN PRODUK ROTAN
RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA
 Sasaran strategisIndikator KinerjaTargetCapaian Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan laki- laki di bidang ekonomi Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG.
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT KESEHATAN.
RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) UNIVERSITAS DIPONEGORO
Forum badan koordinasi kehumasan pemerintah (bakohumas)
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Teknis
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
14. Lembaga Keuangan Internasional
Disampaikan pada acara :
LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL
Kerjasama Internasional Bidang Ekonomi Negara Muslim
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
SEMINAR NASIONAL PERUMUSAN RENCANA AKSI PELESTRAIAN KERIS INDONESIA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI
PELAKSANAAN PINJAMAN PROGRAM
LAPORAN PROGRAM KERJA MASTEL TAHUN 2003
Mengkomunikasikan Country Partnership Strategy Bank Dunia Indonesia
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
Arahan dalam Penyusunan Pedoman dan Instrument Monev Expert Dispatch
LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL
pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur
BENTUK KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL
Transcript presentasi:

PELAKSANAAN KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI INDONESIA Direktorat Kerjasama Teknik PELAKSANAAN KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI INDONESIA Disampaikan pada: Forum Badan Kehumasan Pemerintah (BAKOHUMAS) Bogor, 16 September 2013 Siti Nugraha Mauludiah Direktur Kerja Sama Teknik Direktorat Kerja Sama Teknik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri

KERJA SAMA TEKNIK (KST) PROSES KOLEKTIF DUA NEGARA ATAU LEBIH PERTUKARAN: ILMU PENGETAHUAN, KETERAMPILAN PADA BERBAGAI SEKTOR DAN TINGKATAN PEMBERIAN PERALATAN Ditujukan untuk meningkatkan kemitraan antar berbagai negara khususnya negara berkembang, guna mendukung pembangungan di berbagai bidang.

Posisi Indonesia kini ”Tidak lagi hanya sebagai negara penerima Posisi Indonesia kini ”Tidak lagi hanya sebagai negara penerima..tapi juga sebagai provider...” 1980án Indonesia mulai memberikan bantuan teknik Emerging economy Middle-Income Country (World Bank) Anggota G20

“Giving While Receiving” Anggota G20 Observer OECD Middle Income Country Posisi Indonesia Indonesia diharapkan membagi kapasitas dan pengetahuan Increase Responsibilities Meningkatnya permintaan kerja sama teknik dari sesama negara berkembang Increase Demand

Manfaat Kerja Sama Teknik... Alat diplomasi Indonesia di berbagai level Terekspos secara internasional Kapasitas SDM dan teknologi meningkat Upaya penetrasi pasar Added Value

Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia Dasar : Jakarta Commitment on Aid for Development Effectiveness, 2009 dan Perpres No. 5 Tahun 2010, tentang RPJMN 2010-2014 2010 : Dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia, yang terdiri atas unsur-unsur Kemlu, Setneg, Bappenas, Kemkeu dan K/L terkait Tim bertugas untuk mendesain Blue Print dan Grand Design Indonesia South-South Cooperation Fokus Indonesia South-South Cooperation adalah pembangunan ekonomi yang mengarah pada perdagangan internasional dan memperkuat diplomasi internasional

GRAND DESIGN dan BLUE PRINT Kerjasama Selatan- Selatan Indonesia Tahap 1: 2011-2014 Tahap 2: 2015-2019 Tahap 3: 2020-2025 Stronger Coordination Within Revitalized Institutional Framework New Emerging Partner in Innovative South-South and Triangular Cooperation for Development Stronger Partnership within Innovative and Inclusive South-South Cooperation

Tim Kornas KSST Indonesia Tim Koordinasi Nasional (Kornas) KSST Indonesia “Tim Kornas terdiri dari 4 Kementerian/Lembaga yaitu, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan dan Bappenas” Foreign Policy and Diplomacy Tim Kornas KSST Indonesia Kemlu Kemkeu Setneg National Priority, Development Cooperation and Budgeting Bappenas Fiscal Policy and State Budget K/L terkait Pemda Swasta LSM Support and Facilitation Implementing Agencies

Pelaksanaan Berbagai Program Kerja Sama Teknik Dari mana Pendanaannya…? APBN Kerja Sama Bilateral Kerja Sama Multilateral Kerja sama Pemrintah Swasta (KPS)

Skema Kerja Sama Triangular Indonesia Donor Recipient Country PROGRAM Dalam kerja sama trilateral  terlaksana cost sharing antara Indonesia dengan donor asing (dapat berupa negara ataupun Organisasi Internasional). Indonesia telah melaksanakan kerjasama trilateral dengan JICA, GTZ, dll.

Kerja Sama Triangular Indonesia Hingga saat ini, Indonesia telah menjalin dan mengembangkan kerja sama triangular dengan: 16 Negara : Amerika Serikat, Australia, Austria, Argentina, Belanda, Brazil, Canada, Denmark, Inggris, Jepang, Jerman, Norwegia, Swedia, Swiss, Thailand,Turki) dan, 8 Organisasi Internasional (Asia Foundation, Colombo Plan, G-15, Islamic Development Bank, FAO, UNESCO, UNDP, dan UNIDO)

Kerja Sama Teknik dan Diplomasi Ekonomi Kerja Sama Teknik dapat menjadi alat diplomasi ekonomi yang efektif, beberapa hal yang perlu dilaksanakan: Penyusunan List of Capacities Penyusunan List of Needs Penyusunan Mapping Prioritas

Mapping Prioritas Koordinasi Internal dan Interkem Masukan Perwakilan/KL Pengolahan data dan masukan Koordinasi Internal dan Interkem Mapping  dasar perencanaan anggaran bagi program bantuan teknik Mengapa menyusun mapping prioritas? Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program peningkatan kapasitas bagi negara berkembang  perlu memberikan prioritas sesuai dengan kepentingan nasional RI

List of Needs List of Needs Masukan dari Perwakilan & K/L Kedutaan Asing di Indonesia Mengapa menyusun list of neeeds? Prinsip demand driven  pelaksanaan program bantuan teknik sesuai dengan kebutuhan penerima Sejalan dengan national policy Untuk hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan

Koordinasi dengan K/L; Instansi terkait List of Capacities Kemlu Koordinasi dengan K/L; Instansi terkait Diseminasi informasi Mengapa menyusun list of capacities? Alat promosi Matching needs and capacites

“Kontribusi Pemerintah Indonesia bagi Pelaksanaan dan Pengembangan KSST Indonesia mencapai US$ 49,8 million (2000 – 2013)” “Seluruh stakeholders termasuk pihak swasta diharapkan dapat jeli melihat peluang yang ditawarkan guna memperoleh maximum benefit dari pemberian Kerja Sama Teknik Luar Negeri”

Pembentukan Direktorat Kerja Sama Teknik, Kemlu… Dibentuk pada tahun 2006 untuk melaksanakan program kerja sama teknik Dengan berpegang pada prioritas kebijakan luar negeri  melaksanakan program peningkatan kapasitas Berkoordinasi dengan instansi teknis, LSM, Universitas dll untuk melaksanakan program KST

Direktorat Kerjasama Teknik KEGIATAN DIT. KST 2006 – 2013 DIT. KST IMPLEMENTING AGENCY 60 PROGRAM 1014 PESERTA 55 NEGARA Kerja sama teknik masih memiliki ruang untuk pengembangan yang lebih tajam dan luas Dit. KST selalu berupaya melibatkan peserta dari Indonesia untuk turut serta dalam berbagai program peningkatan kapasitas

Peran Aktif Dit. KST… Anggota tim penyusun Grand Design Strategy on South South Cooperation Konsultasi pelaksanaan kerjasama teknik kepada sejumlah Kementerian Memelopori penyusunan protap pemberian KST di tingkat nasional Anggota tim penyusunan Mekanisme Evaluasi Pelatihan Internasional yang telah diselenggarakan oleh Pemri dalam rangka KST Memelopori penyusunan buku proyek-proyek unggulan Indonesia

Berbagai Jenis Kegiatan Kerja Sama Teknik...

Berbagai Bidang Kegiatan yang telah dilaksanakan… Perubahan iklim, energi terbarukan, pertanian, kehutanan, penanganan bencana, perikanan, microfinance, pemberdayaan perempuan, UKM serta demokrasi, water management, seni dan budaya, keprotokoleran, post-harvest technology, ecotourism, good governance..dll .

“Terima Kasih”