Public Finance Management: Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Layanan Publik AAS Alumni Professional Development Activity Jakarta, 7 Maret 2014.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Advertisements

Perkeretaapian Khusus Fase III Pendekatan yang diusulkan terhadap perubahan peraturan Jakarta 20 Mei 2011.
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU
ENTREPRENEURSHIP KEWIRAUSAHAAN BAB 14 Oleh : Zaenal Abidin MK SE 1.
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Satryo Soemantri Brodjonegoro Direktur Jendral Pendidikan Tinggi
PENGUATAN SISTEM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN
Hasil Sidang Komisi 1 B REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku.
HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Disampaikan pada 17 Maret 2011 DPPM UII FAJRIYANTO.
IPTEKS Bagi INOVASI KEWIRAUSAHAAN KAMPUS (IbIKK)
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
IPTEKS BAGI WILAYAH (IbW)
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCEGAHAN KORUPSI
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( rba )
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
Perkembangan Administrasi
Pengelolaan Program dan Anggaran Kementerian PP dan PA
KOMPENSASI MANAJEMEN.
PROGRAM HIBAH KOMPETISI BERBASIS INSTITUSI Tahun Anggaran 2008.
1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah
DI LINGKUNGAN BKKBN RANCANGAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN REVISI PROGRAM DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN BKKBN Disampaikan Oleh: KEPALA BIRO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
ADMINISTRASI KEUANGAN
BAB XI MANAJEMEN KEUANGAN
KANTOR PERWAKILAN DAERAH DIY 2017
BAB IV Lanjutan.
ERP (Enterprise Resource Planning)
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
Praseno Hadi, M.M., Ak. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
EVALUASI, AUDIT, PELAPORAN DAN PENYELESAIAN PROYEK
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
AUDIT ATAS SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
PPT 4.3 MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
Konsep Dasar Manajemen Keuangan
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
KEBIJAKAN EKONOMI LENI PRAMITA A
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA
Manajemen keuangan.
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
Managers ’ Performance and
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
Pengendalian manajemen proyek
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
Penganggaran KESEHATAN
Penganggaran KESEHATAN
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Penganggaran KESEHATAN
Transcript presentasi:

Public Finance Management: Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Layanan Publik AAS Alumni Professional Development Activity Jakarta, 7 Maret 2014

Agenda Workshop 1.Sharing dan diskusi singkat tentang “Why PFM matters ?” (30-45 menit) 2.Diskusi kelompok mengenai isu PFM aktual, analisis dan usulan solusi, dan rencana aksi individu untuk perbaikan PFM (30 menit) 3.Presentasi kelompok dan Wrap up (30 menit)

Tujuan Pada akhir workshop, peserta diharapkan dapat: • Memahami pentingnya PFM bagi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik • Saling memperkaya wawasan tentang permasalahan PFM di berbagai dimensi • Mengetahui langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk perbaikan PFM di lingkup kerjanya

Why PFM matters?

Masih ingatkah terhadap beberapa kejadian ini? • Runtuhnya jembatan Kutai Kertanegara pada 26 Maret 2011 • UN SMU 2013 tidak bisa dilaksanakan sesuai jadual di 11 Provinsi • Rusaknya bangunan sekolah dan fasilitas publik di banyak daerah

Jembatan Kutai Kertanegara Sebelum 26 Nov 2011 Setelah 26 Nov 2011

Apa yang terjadi di balik tragedi ini? • Pembangunan sudah bermasalah karena desain yang berubah-ubah  Mengapa dipaksakan pembangunannya? • Perawatan tidak dilakukan dengan baik karena anggaran yang sering di bawah kebutuhan  Mengapa bisa kurang? • Koordinasi Pemkab dan KemenPU kurang berjalan baik  Sinergi pusat dan daerah? • Permasalahan PFM yang terjadi: Perencanaan, penganggaran, pengawasan

Ujian Nasional SMU 2013 Apa yang terjadi di Ujian Nasional (UN) SMU 2013? • UN SMU tidak bisa dilaksanakan sesuai jadual di 11 Provinsi • Keterlambatan ini terjadi karena pencetakan soal terlambat Mengapa bisa sampai terlambat? • Pemenang tender Paket III (11 Provinsi), yaitu PT GIP, tidak bisa memenuhi target. • Tender UN 2013 terlambat karena anggaran diblokir DPR • Pemilihan PT GIP bermasalah karena sebenarnya hanya peringkat ketiga pada Paket III dan pernah di-black list saat Pilpres 2009 Kesimpulan: • Keterlambatan UN karena blokir anggaran dan tender yang bermasalah • 2 Area PFM: Penganggaran dan Pengadaan (Tender)

Bagaimana Proses Tender UN SMU 2013? Paket Tender • Tender UN SMU (Rp 120M) dibagi menjadi 6 Paket  Mengapa 6, bukan 20 atau 33? Bagaimana GIP bisa jadi pemenang paket III tender UN? • GIP peringkat ketiga dan bukan yang termurah • GIP menjadi pemenang karena pesaingnya sudah mendapatkan paket lain. • Setiap paket dimenangkan Perusahaan yang berbeda Apa akibat dari kekisruhan? • Sejumlah pejabat (dari eselon 1) “digeser” • Perbaikan proses tender untuk 2014

Bagaimana dampak PFM terhadap layanan publik? • Kualitas bangunan sekolah menurun sejak 2001 • Pada umumnya terjadi karena: 1.Bangunan di bawah spesifikasi 2.Tidak ada biaya perawatan • Bisa diatasi dengan Planning and Budgeting dan M&E yang lebih baik Segudang permasalahan layanan publik karena PFM yang kurang baik: • Ambulans Puskesmas yang tidak bisa digunakan karena tidak ada bensin • Pembangunan Bandara yang tidak disertai akses jalan yang memadai • Perolehan PAD yang jauh di bawah potensi

Apa yang Dimaksud Dengan PFM? • Definisi: Seluruh aspek yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran keuangan negara • PFM mencakup keseluruhan siklus pengelolaan keuangan: 1.Perencanaan dan penganggaran (RKP/D, RKA, APBN/D, DIPA/ DPA) 2.Pelaksanaan anggaran: pengelolaan kas, pengadaan barang dan jasa, akuntansi, manajemen pendapatan, manajemen aset, hutang dan hibah 3.Pengawasan dan evaluasi: pelaporan keuangan dan kinerja, internal audit, eksternal audit

Dimensi PFM (Bank Dunia dan PEFA) 3. Pengelolaan Kas 2. Perencanaan dan Penganggaran 5. Akuntansi, Pelaporan 7. Hutang dan Investasi Publik 1. Kerangka Peraturan Daerah 4. Pengadaan 6. Pengawasan Internal 8. Pengelolaan Aset 9. Audit dan Pengawasan Eksternal

Anggaran Indonesia semakin meningkat baik di Pusat maupun Daerah sejak 2001

Anggaran Transfer ke Daerah mengalami peningkatan paling tajam

Tantangan terbesar adalah mengoptimalkan pengelolaan anggaran • Bagaimana anggaran pusat dan daerah bisa menjawab permasalahan dengan akurat dan mendorong multiplier effect? 1.Evidence-based resource allocation and management 2.Monitoring dan evaluasi yang responsif dan handal 3.Fokus pada perbaikan infrastruktur dasar • Sinergi Pusat dan Daerah 1.Sejak era otonomi daerah, belum ditemukan bentuk sinergi pusat- daerah yang efektif 2.Sinergi perencanaan dan penganggaran akan menghasilkan dampak yang sangat positif

Diskusi Kelompok